Pancoran, Jakarta – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) terus berupaya meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi di desa melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah Relawan Literasi Masyarakat (Re Lima), yang akan diluncurkan pada 2025 untuk memberdayakan masyarakat dalam membangun ekosistem literasi di desa.

Hal ini diutarakan oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar yang menyatakan bahwa program ini akan mendampingi masyarakat untuk mendorong aktivitas literasi, sejalan dengan program pendamping pembangunan desa yang sudah ada di bawah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

"Re Lima akan mendampingi masyarakat dalam mendorong aktivitas literasi di desa, sejalan dengan program pendamping pembangunan desa yang sudah berjalan," ujarnya dalam audiensi di Gedung Kemendes PDT, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (30/01/2025).

Komitmen ini diperkuat melalui Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 8 Tahun 2024 antara Perpusnas dan Kemendes PDT, yang menegaskan peran penting Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan perpustakaan desa sebagai pusat literasi masyarakat.

“Saat ini, 10.000 perpustakaan desa telah dikembangkan dengan masing-masing menyediakan 1.000 buku berkualitas,” tambahnya.

Adin juga mencatat bahwa 70,44% dari perpustakaan desa telah memanfaatkan dana desa untuk pengembangannya.

“Ini langkah baik agar dana desa berdampak langsung pada peningkatan literasi masyarakat,” tambahnya.

Untuk 2025, lanjutnya, Perpusnas menargetkan pengembangan 10.000 perpustakaan desa tambahan, serta menginisiasi Re Lima, yang akan diintegrasikan dengan Gerakan Indonesia Membaca.

Menanggapi inisiatif tersebut, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI-DDT) Kemendes PDT Mulyadin Malik mengapresiasi langkah Perpusnas dalam meningkatkan literasi desa.

Ia menyoroti bahwa peningkatan literasi berkorelasi erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih perlu ditingkatkan.

"Dari seribu orang, hanya sekitar satu yang memiliki minat baca. Ini menjadi tugas kita bersama," tuturnya.

Menurutnya, peningkatan literasi harus ditunjang dengan aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya, pendidikan literasi, kondisi kesehatan masyarakat, serta dukungan keluarga dan pemerintah.

Mulyadin juga menggarisbawahi urgensitas sinergi antara program literasi Perpusnas dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang dikelola Kemendes PDT.

“Kami akan mengkaji skema terbaik agar Relawan Literasi Masyarakat ini dapat berjalan optimal, baik dengan melibatkan masyarakat secara langsung maupun dengan dukungan dari Perpusnas dan pemerintah,” sebutnya.

Sekretaris BPI-DDT Kemendes PDT Rosyid Althaf menerangkan bahwa sistem pendampingan di desa melibatkan struktur berjenjang dari pusat hingga desa.

Untuk memastikan efektivitas program, Rosyid memaparkan bahwa Kemendes PDT menerapkan sistem monitoring ketat bagi tenaga pengelola perpustakaan desa.

“Evaluasi dilakukan secara berkala, dengan pemantauan per kegiatan hingga pencairan dana, serta pelaporan bulanan. Key Performance Indicator (KPI) diberlakukan, dengan konsekuensi pemotongan gaji jika target tidak terpenuhi,” terangnya.

Sebagai informasi, lanjutnya, tenaga pendamping desa yang berjumlah sekitar 34.000 orang, termasuk Pendamping Lokal Desa (PLD) dan memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana desa dan peningkatan kapasitas masyarakat.

"Kami memiliki sistem promosi internal dari level desa hingga pusat, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk World Bank, untuk meningkatkan kapasitas SDM desa," jelasnya.

Turut hadir dalam audiensi meliputi Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Nurhadisaputra dan sejumlah pustakawan Perpusnas.

Reporter: Alditta Khoirun Nisa

Dokumentasi: Aditya Irfan

Bimtek Implementasi & Pelaporan Perpajakan di Lingkungan Perpustakaan Nasional

Bimtek Implementasi & Pelaporan Perpajakan di Lingkungan Perpustakaan Nasional

Pencarian

Berita Terbaru