Salemba, Jakarta - Salah satu upaya dalam meningkatkan budaya literasi adalah menyediakan layanan perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Upriyadi, saat memberikan amanat pada kegiatan apel pagi di lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom, Senin (15/11/2021).
â€œMasyarakat berpengetahuan adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi kualitas manusia budaya literasi,â€ ucapnya.
Sesuai dengan hal tersebut, Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPPUK) yang menangani pembinaan dan pengembangan perpustakaan umum dan khusus di seluruh Indonesia berupaya untuk mewujudkan cita-cita kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan stimulus Dana Alokasi Khusus dengan berkolaborasi bersama Biro Perencanaan dan Keuangan.
Dalam kegiatan kolaborasi tersebut, jenis bantuan yang dapat disalurkan untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) antara lain bantuan mobil atau motor perpustakaan keliling, bantuan POCADI (Pojok Baca Digital), bantuan perpustakaan komunitas serta bantuan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota.
Selain melakukan kolaborasi secara internal, PPPUK juga melakukan kolaborasi secara ekternal. Hal tersebut tertuang dalam bentuk kerjasama dengan pihak luar Perpusnas.
â€œPerpustakaan Nasional telah melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan Kementerian/Lembaga di pusat maupun dengan pemerintah daerah,â€ jelas Upriyadi.Â 
Mengakhiri amanat, Upriyadi berharap perpustakaan umum dan khusus serta pembudayaan kegemaran membaca yang integratif dan komprehensif mampu menciptakan Sumber Daya Manusia Indonesia berkualitas, berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.
Reporter: Arie Zani Purnomo
Editor: Basma Sartika

Tingkatkan Budaya Literasi, Layanan Perpustakaan Harus Optimal

Salemba, Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menyesuaikan cara pandangnya Â menjadi Â cara pandang berorientasi hasil dan terus aktif mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara puncak peringatan HUT ke-49 KORPRI.
Joko Widodo menekankan bahwa cara pandang ini penting untuk mempercepat proses reformasi birokrasi di lingkungan Aparatur Sipil Negara. "Kita harus terus mempercepat reformasi birokrasi bersamaan dengan reformasi struktural yang kita lakukan.Pandemi covid 19 telah memberikan momentum untuk mengubah cara normal menjadi cara ekstra normal, dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa, dari prosedur panjang dan berbelit menjadi Smart shortcut yang cerdas," ujar Joko Widodo.
Implementasi proses birokrasi yang sederhana, efektif, dan cepat tersebut akan berhasil apabila aparat birokrasi dapat adaptif dengan kemajuan teknologi saat ini. â€œIni adalah momentum sebagian besar berarti harus bekerja dari rumah work from home mempercepat transformasi digital menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan Inovasi dan kreativitas," tekannya.
Hal lain yang menjadi perhatian Presiden adalah reformasi struktural birokrasi. Penyederhaan kelembagaan pemerintah yang gemuk dan tumpang tindih harus dipangkas untuk mempercepat pengampulan keputusan. SOP yang Panjang dan kaku juga harus dibuat lebih ringkas dan fleksibel serta berorientasi pada hasil.
Selain reformasi birokrasi dan reformasi struktural. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan peran ASN dalam menjalankan tugas kebangsaan. Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa adalah simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila setiap menjaga dan tunduk pada negara kesatuan Republik Indonesia NKRI terus menjaga nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan. â€œTugas Mulia ini harus saudara-saudara jalankan dengan sebaik-baiknya keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotong pembangunan di seluruh pelosok Indonesia menyampaikan berita program pembangunan nasional kepada masyarakat aktif dalam pendidikan masyarakat memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi motor pembangunan dan perubahan terutama untuk masyarakat di daerah-daerah pinggiran dan terpencil,â€ Â ujar Joko Widodo.
Acara peringatan HUT ke-49 KORPRI tanggal 29 November 2020 mengusung tema: â€œBerkontribusi, Melayani dan Menyatukan Bangsa". Kegiatan ini dilaksanakan secara sederhana, dengan cara konferensi video virtual. Dengan acara utama berupa sambutan dan arahan dari Presiden, serta doa Bersama dari lintas agama di Indonesia.
Pengurus KORPRI Perpustakaan Nasional sendiri, menghadiri acara ini secara virtual di Aula Perpustakaan Nasional RI Salemba, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
Reportase: Radhitya Purnama.

Puncak Peringatan HUT ke-49 Korpri 2020. Presiden Jokowi: Cara Pandang ASN Harus Berorientasi Hasil

<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; font-weight: bold; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia mengikuti Sosialisasi Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan Identifikasi Area of Improvement pada K/L Mitra Kerja Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK secara daring, Kamis (11/5/2023).

Sosialisasi Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan P3DN dan Identifikasi Area of Improvement

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyampaikan ceramah kepada 100 peserta <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Tahun 2022.
Sebagai alumnus PPRA, Syarif Bando menyatakan banyak manfaat yang didapat setelah mengikuti pendidikan. Menurutnya, PPRA bermanfaat untuk memotivasi kepimpinan untuk memobilisasi sumber daya.
â€œJadi di sini kita mendapatkan pembekalan untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan dan kemampuan strategis, sekaligus memiliki latihan untuk mengeksekusi kebijakan. Itu perbedaan seorang pemimpin dengan pemimpin lainnya,â€ ujarnya <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">di Ruang Dwi Warna Purwa Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, pada Kamis (24/3/2022).
<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Untuk itu, pemimpin harus memiliki kemampuan utk memobilisasi sumber daya bawahannya untuk mencapai tujuan.
Syarif Bando menjelaskan, semua peserta PPRA adalah para pemimpin yang memiliki kontribusi dalam mengubah bangsa menjadi literat. Oleh karena itu, keberadaan buku dinilai sangat penting karena mendukung kemampuan suatu bangsa untuk berdaya saing global.
â€œKarena tulisan itu memonopoli kebenaran, itu sebabnya invasi pemikiran jauh lebih dahsyat 1.000 kali dari invasi fisik. Jadi kalau kita ingin menguasai satu negara jauh lebih penting kita dengan menguasai bahan bacaan, buku-buku daripada perang fisik,â€ jelasnya.
Saat ini, paradigma perpustakaan telah berubah. Di mana porsi fungsi perpustakaan sebesar 10 persen sumber daya digunakan untuk manajemen koleksi, 20 persen untuk manajemen ilmu pengetahuan, dan 70 persen untuk transfer ilmu pengetahuan.
Dia menegaskan, kebutuhan masyarakat adalah akses dan ketersediaan bahan bacaan. Untuk itu, peran seluruh elemen masyarakat baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sangat dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan bahan bacaan untuk seluruh daerah di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan sumber daya manusia (SDM) unggul bisa tercipta.
Dia berharap para peserta dapat mengajak lingkungan terdekatnya untuk memanfaatkan fasilitas Perpusnas. Disebutkan fasilitas perpustakaan berbasis daring yang dapat digunakan seperti miliaran jurnal ilmiah berbasis elektronik dan keanggotaan Perpusnas yang berbasis NIK.
Pada kesempatan tersebut, Perpusnas menyediakan stan untuk para peserta mendaftarkan diri menjadi anggota Perpusnas dan tutorial untuk memanfaatkan fasilitas jurnal elektronik. PPRA LXIV akan dilaksanakan selama tujuh bulan, mulai 22 Maret sampai dengan 18 Oktober 2022 dengan jumlah 100 peserta yang terdiri perwakilan Lembaga Negara, Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Partai Politik, DPR RI, Organisasi Kemasyarakatan, Badan Usaha, TNI, dan Polri.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Ceramah Kepala Perpusnas di PPRA LXIV Lemhannas: Buku Memonopoli Kebenaran

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor tengah membangun revitalisasi perpustakaan yang menelan anggaran sebesar 24 milyar, namun saat ini baru terealisasi sebesar 15 milyar. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Bogor dalam mengembangkan perpustakaan di wilayahnya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor Agus Prihanto saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, (5/2).
â€œDalam pembangunan revitalisasi ini, masih banyak yang perlu diperbaiki. Untuk itu kami datang ke Perpustakaan Nasional untuk mengetahui bagaimana mengelola perpustakaan yang modern. Meskipun sudah mendapatkan akreditasi B namun masih sangat banyak kekurangan, maka kami mengharapkan adanya bantuan dari Perpusnas untuk ikut andil dalam mengisi konten yang ada di perpustakaan,â€ ungkapnya.
Selain ingin melihat pengelolaan perpustakaan modern, lanjut Agus, pihaknya juga ingin melihat naskah kuno yang ada di Perpustakaan Nasional, terutama manuskrip mengenai kota Bogor. Karena kedepan, di perpustakaan Kota Bogor yang baru akan didirikan galeri khusus yang menyajikan referensi Bogor dari masa ke masa.
â€œWali Kota menginginkan adanya informasi sejarah mengenai kota Bogor di perpustakaan. Mengingat Kerajaan PadjajaranÂ  masih kurang referensinya dibandingkan kerajaan lain yang banyak peninggalannya. Sehingga dengan adanya galeri Bogor bisa menambah informasi warga untuk mengetahui sejarah kota Bogor,â€ lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menghimbau Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor mengusulkan dana alokasi khusus. Selain itu, pihaknya siap untuk bekerjasama dalam pengadaan referensi naskah kuno terkait sejarah Bogor.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Tingkatkan Layanan, Pemkot Bogor Revitalisasi Perpustakaan

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan merupakan jantung pendidikan. Kehadiran perpustakaan sekolah memberikan ruang untuk merdeka belajar para siswa. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat mendukung pengembangan perpustakaan sekolah sebagai upaya peningkatan literasi.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyampaikan, perlu adanya perubahan dalam metode pembelajaran di Indonesia. Melalui kebijakan merdeka belajar, para anak didik dituntut untuk menambah pengetahuannya dengan membaca dan meningkatkan literasi.
"Ini menjadi tantangan kita, memastikan bahwa kemampuan daya serap anak jauh lebih tinggi dibandingkan yang kita berikan. Dan keberadaan perpustakaan tentunya menunjuang hal tersebut," ungkapnya dalam Focus Group Discussion yang bertema Kemanfaatan Dana BOS untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah, yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, (18/2/2022).
Definisi kebijakan merdeka belajar, lanjut Syarif, merupakan jalan untuk berubah cara pandang dalam mengelola pendidikan.
Sehingga penting di setiap sekolah hadir perpustakaan. Sesuai standar nasional perpustakaan, minimal ada sebelas aspek yang perlu diperhatikan. Seperti gedung atau tata ruang, koleksi, sistem layanan dan kegemaran membaca.
"Mohon dipahami civitas pendidik agar memastikan memenuhi kebutuhan peserta didiknya, karena tidak ada ilmu yang stagnan," lanjutnya.
Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Bappenas, Amich Alhumami mengatakan, pendidikan dan literasi yang rendah menjadi salah satu faktor kemiskinan suatu negara. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan upaya intervensi melalui Program Indonesia Pintar (PIP) atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Sesuai yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor2 Tahun 2022, pengembangan perpustakaan menjadi salah satu komponen penggunaan dana yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan," ungkap Amich.
Amich memaparkan, penggunaan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaaan penyediaan atau percetakan buku untuk kebutuhan peserta didik, penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital, penyediaan buku non teks, penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar, serta pembiayaan lain yang relevan dalam pengembangan perpustakaan.
"Selain bersumber dari anggaran kementerian/lembaga, pengembangan perpustakaan sekolah juga diintervensi melalui DAK Fisik Bidang pendidikan. Dengan rincian menu rehabilitasi ruang perpustakaan dan pembangunan ruang perpustakaan yang tersedia pada semua jenjang pendidikan," jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Â  Nandana A. Bhaswara mengatakan, ketersediaan infrastruktur untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, menjadi salah satu elemen pendidikan yang berperan penting guna menciptakan masyarakat maju dan sejahtera.
Namun sayangnya, lebih dari 20 persen sekolah di Indonesia tidak memiliki perpustakaan yang produktif. "Maka hadirnya dana BOS untuk sekolah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan perpustakaan," katanya.
Berbagai kegiatan tersebut, lanjut Nandana, diantaranya program literasi sekolah, digitalisasi, penguatan infrastruktur perpustakaan hingga peningkatan SDM seperti penyediaan dan pelatihan pustakawan.
"Ke depan kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik. Tentu tidak semua daerah memiliki perpustakaan sekolah yang ideal, namun dengan dukungan dari Perpusnas dan perpustakaan daerah diharapkan dapat memaksimalkan manfaat perpustakaan sekolah," terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah Indonesia, Mulyanto menyayangkan belum semua pemangku kepentingan memprioritaskan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah sebagai salah satu pilar dalam membangun pendidikan di Indonesia.
"Tergantung mindset dari kepala satuan pendidikan, ada yang prioritas pada pengembangan laboratorium, ekskul, toilet dibandingkan perpustakaan," ungkap Mulayanto.
Pihaknya pun mendorong Perpusnas untuk menyuplai data jumlah perpustakaan sekolah yang telah terakreditasi pada kepala daerah. "Ini dilakukan agar para kepala daerah dapat memahami kondisi perpustakaan sekolah/madrasah di wilayahnya," lanjutnya.
Senada, Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI), Muhammad Ihsanudin menuturkan satuan pendidikan perlu adanya alokasi tenaga pustakawan. Dia berharap adanya formasi pustakawan yang ditempatkan di perpustakaan sekolah. "Sarjana ilmu perpustakaan sudah ada, sehingga pengelolaan perpustakaan bisa dilakukan secara profesional," harapnya.
Ihsanudin menegaskan dalam pengembangan perpustakaan sekolah perlu adanya sinergi dengan pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya akreditasi perpustakaan diharapkan seluruh perpustakaan sekolah memenuhi standar nasional perpustakaan. "Paling tidak layanan minimal terpenuhi," tegasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Tingkatkan Budaya Literasi, Layanan Perpustakaan Harus Optimal

Puncak Peringatan HUT ke-49 Korpri 2020. Presiden Jokowi: Cara Pandang ASN Harus Berorientasi Hasil

Sosialisasi Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan P3DN dan Identifikasi Area of Improvement

Ceramah Kepala Perpusnas di PPRA LXIV Lemhannas: Buku Memonopoli Kebenaran

Tingkatkan Layanan, Pemkot Bogor Revitalisasi Perpustakaan

Melalui Dana Bos, Bangun Perpustakaan Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Literasi