Gambir, Jakarta Pusatâ€”Mudik selalu menjadi rutinitas yang menggembirakan. Meski harus berdesak-desakan namun kerinduan terhadap kampung halaman membuat kegiatan dimaknai dengan antusias.
Agar aktivitas mudik tidak selalu membosankan, Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan Â Duta Bahasa menginisiasi Gelar Buku Gratis yang bisa dinikmati oleh para pemudik, terutama pemudik anak agar tidak bosan/jenuh sepanjang perjalanan menuju kampung halaman.
Gelar Buku Gratis diadakan di lima titik sentral keberangkatan pemudik dari Jakarta, antara lain Stasiun Kereta Api Gambir, Stasiun Kereta Api Senen, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang, dan Terminal Kalideres.
Kegiatan Gelar Buku Gratis diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut, dari tanggal 27 s/d 29 Mei 2019 mulai dari pukul 09.00 WIB.
Tiap titik stasiun maupun terminal pemberangkatan mudik dilengkapi dengan 1025 eksemplar bahan bacaan untuk berbagai usia. Namun, untuk Stasiun Kereta Api Senen, Perpusnas menyediakan sedikitnya 800 eksemplar buku.
Terbukti di hari pertama Gelar Buku Gratis kejenuhan pemudik yang menunggu jadwal keberangkatan bisa terbantu dengan aktivitas membaca sehingga pengetahuan dan wawasan menjadi bertambah. Salam Literasi.Â 
Â 
Reportase : Humas Perpusnas
Fotografer : P3MB
Â

Mudik Asyik Dengan Baca Buku

Salemba, Jakarta - Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengendalian intern, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyelenggarakan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dan Pleno Manajemen Risiko.
Auditor Ahli Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agus Sukiswo menyampaikan SPIP bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan organisasi.
"SPIP menjadi budaya organisasi yang mencakup progres tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian," ungkapnya, Selasa (26/3/2024).
Agus menjelaskan sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.
"Untuk itu komitmen pimpinan terhadap SPIP bagi keberlangsungan tata kelola instansi menjadi penting," jelasnya.
Lebih lanjut, dia memaparkan manfaat penyelenggaraan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP diantaranya, Kementerian/Lembaga dapat melakukan perbaikan kualitas perencanaan secara berkelanjutan.
Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Perpusnas, lanjutnya, Perpusnas perlu adanya perbaikan cascading indikator kerja agar berorientasi pada outcome, memperbaiki target kinerja agar memperhatikan target perencanaan di atasnya, memanfaatkan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso mengatakan terdapat sejumlah catatan perbaikan pada proses penilaian, termasuk dalam tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. "Salah satunya adalah memastikan partisipasi seluruh tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam diklat/sosialisasi SPIP, serta memastikan kesesuaian waktu pelaksanaan penyelesaian penilaian mandiri dan penjaminan kualitas," katanya.
Namun, lanjutnya, terdapat penurunan nilai evaluasi dari BPKP, menunjukkan turunnya maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Hal ini menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian intern.
"Perpusnas berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sasaran yang strategis dengan menargetkan level 4 dalam rencana strategis lima tahun ke depan. Ini membutuhkan evaluasi berkala yang komprehensif terhadap berbagai rencana dan pencapaian sebagai indikator penilaian," lanjutnya.
Dalam laporannya, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih memaparkan dari hasil evaluasi BPKP, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di tahun 2023 terjadi penurunan 0,564 poin dari 3.990 menjadi 3.426 poin. Selain itu, Manajemen Risiko Indeks (MRI) turun 0.53 poin menjadi 3.21 serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi turun 0.04 poin.&nbsp;
"Diharapkan melalui penguatan ini, terjadi peningkatan yang siginifikan tahun ini," harapnya.
Sementara itu, dalam pleno sosialisasi implementasi manajemen risiko, Tim Pendamping Joko S Dwi Rahardjo menilai Perpusnas perlu memastikan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dapat selaras dengan tujuan organisasi dan mengurangi kemungkinan risiko yang ada di setiap unit kerja.
"Ke depannya, Perpusnas harus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SPIP dan manajemen risiko yang unggul agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia," imbaunya.
&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka / Alditta Khirun Nisa
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Aji Anwar
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Perpusnas Menyelenggarakan Penguatan SPIP Terintegrasi dan Pleno Manajemen Resiko

Salemba, Jakarta &ndash; Kepala Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Taufiq Abdul Gani, menggarisbawahi pentingnya percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital di Perpusnas.
Demikian disampaikannya pada Apel pagi, Senin (5/2/2024). Menurutnya, transformasi digital dan keterpaduan layanan digital telah menjadi fokus utama Perpusnas.&nbsp;
Hal tersebut terlihat dari kerjasama yang dilakukan dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk melaksanakan amanat Perpres terkait sistem pemerintah berbasis elektronik dan satu data Indonesia.
"Kami telah melakukan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital. Ini tercermin dari kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, sejalan dengan amanat Perpres," ujarnya.
Kepala Pusdatin juga mengungkapkan rencana penajaman anggaran untuk mengoptimalkan layanan digital Perpusnas guna menangani permasalahan literasi dan perpustakaan di Indonesia.
&nbsp;
"Kami telah mengidentifikasi kebutuhan akan penajaman anggaran untuk meningkatkan layanan digital Perpusnas guna mengatasi permasalahan literasi dan perpustakaan di tanah air," tambahnya.
Lebih lanjut, Perpusnas akan menjalankan tiga kegiatan utama berdasarkan usulan dari Pusat Data Dan Informasi. Kegiatan tersebut mencakup memadukan manajemen koleksi, memadukan manajemen pembinaan perpustakaan, dan memadukan tata kelola internal Perpustakaan Nasional.
"Pusat Data Dan Informasi juga akan meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memanfaatkan data dan buku elektronik yang dimiliki, dan kami akan melakukan diseminasi yang lebih luas," ungkap Gani.
Meskipun Perpusnas telah berhasil mencapai indeks Satu Data Indonesia dengan hasil yang memuaskan, dia juga menyoroti pentingnya meningkatkan kepuasan pengguna.
"Meningkatkan kepuasan pengguna merupakan fokus kami. Meskipun sulit diukur karena sifatnya yang subjektif, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan digital kami dan memastikan layanan bebas dari masalah IT," tandasnya.
Perpusnas terus berkomitmen untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan digitalnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi dan literasi yang berkualitas.
&nbsp;
Reporter: Veronica

Perpusnas Percepat Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meraih penghargaan predikat kualitas tertinggi atas pelayanan publik dari Ombudsman. Perpusnas berhasil memperoleh nilai 89,16 yaitu peringkat 2 pada penilaian di tahun 2022.
 
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan, Mariana Ginting, hadir untuk menerima piagam penghargaan di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022 yang diselenggarakan pada Kamis (22/12/2022) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
 
Mariana berterima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan kepada Perpusnas sehingga mendapatkan peringkat dengan kualitas tertinggi. &ldquo;Tentu ini menjadi penyemangat dan memotivasi kami untuk semakin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,&rdquo; terangnya.
 
Ombudsman RI mengumumkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. Dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah instansi yang masuk zonasi hijau meningkat di tahun 2022.
 
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih merinci peningkatan jumlah instansi yang masuk zonasi hijau di tahun 2022 sebesar 52,96% dibanding tahun 2021. Ia menyebutkan, di tahun 2021, jumlah instansi yang masuk zonasi hijau sebanyak 179 instansi, naik menjadi 272 instansi di tahun 2022. Sedangkan zonasi kuning mengalami penurunan dari 316 instansi di tahun 2021 menjadi 250 instansi di tahun 2022. Kemudian zonasi merah juga mengalami penurunan, dari 92 instansi di tahun 2021 menjadi 64 instansi di tahun 2022.
 
&ldquo;Hal ini dapat disebabkan karena adanya komitmen dari pimpinan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga pelayanan publik di setiap unit layanannya dilakukan upaya peningkatan kualitas dengan memenuhi standar pelayanan dan menjalankan pengelolaan pengaduan dengan baik,&rdquo; ujar Mokh. Najih dalam sambutannya.
 
Ia menambahkan, bagi Ombudsman, perbaikan konsep penilaian tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan Ombudsman untuk pencegahan maladministrasi. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan.
 
Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kategorisasi penilaian. Zonasi hijau dengan kategori kualitas tertinggi dan tinggi, zonasi kuning dengan kategori kualitas sedang dan zonasi merah dengan kategori kualitas rendah dan terendah.
 
Najih menerangkan, secara keseluruhan, hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun ini adalah, dari 586 Instansi yang dinilai, yang masuk ke zona hijau sebanyak 272 instansi (46,42), zona kuning sebanyak 250 Instansi (42,66%), dan zona merah sebanyak 64 Instansi (10,92%).
 
Najih menuturkan, atas hasil penilaian kepatuhan tahun 2022, Ombudsman RI memberikan saran perbaikan kebijakan dan tata kelola bagi penguatan sistem layanan publik dan pencegahan maladministrasi. &ldquo;Semoga Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai salah satu instrumen mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian pemenuhan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; jelasnya.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Raih Predikat Kualitas Tertinggi Atas Kepatuhan Pelayanan Publik Dari Ombudsman

Jakarta -&nbsp;Literasi penting untuk dibicarakan karena berkaitan erat dengan kesejahteraan.
Mengandung arti kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa sehingga mampu digunakan untuk memenangkan kompetisi global, menjadikan literasi milik individual bukan institusional.
Amanah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus menyentuh hingga tingkatan literasi yang kelima yakni memproduksi barang dan jasa. Maka dari itu, sebagian besar masyarakat Indonesia yang notabene tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar formal perlu mendapat pendampingan dari perpustakaan.
&ldquo;Perpustakaan harus memberikan pendampingan kepada mereka yang tidak tamat sekolah dengan pelatihan yang diberikan secara langsung maupun melalui buku-buku ilmu terapan,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam sambutannya pada kegiatan Stakeholders Meeting Nasional Perpusnas Tahun 2022 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Kamis (20/10/2022).
Kemampuan memproduksi barang dan jasa mendukung program pemerintah dalam menyukseskan Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) milik masyarakat. Syarif Bando menambahkan bahwa saat ini Perpusnas sedang berusaha untuk menghasilkan 3 (tiga) juga konten yang rencananya akan diluncurkan kepada masyarakat di awal tahun 2023.
&ldquo;Informasi yang dibutuhkan masyarakat nantinya akan difasilitasi oleh konten-konten yang dihasilkan olah Perpusnas. Indonesia harus bangkit dengan karya-karyanya yang dimulai dari home industry,&rdquo; ungkapnya.
Dalam laporannya, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi mengatakan peran para pemangku kepentingan di daerah, serta komitmen dari pimpinan daerah sangat penting dalam mendorong keberhasilan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai program Prioritas Nasional hingga ke tingkat desa.
&ldquo;Dukungan dari pimpinan daerah dan pemangku kepentingan dapat mempercepat mobilisasi kebijakan, SDM, maupun anggaran untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan,&rdquo; jelasnya
Team Leader Konsultan Pendamping Program dari PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih memaparkan bahwa pihaknya membangun portal Laplit (Lapak Produksi Literasi) yang berfungsi untuk mempromosikan bahwa perpustakaan dapat membantu masyarakat untuk memiliki usaha.
&ldquo;Literasi untuk kesejahteraan itu programnya dan nyatanya banyak masyarakat yang berjuang datang ke perpustakaan untuk membuka usaha,&rdquo; ucapnya.
Sementara itu, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Amich Alhumami menegaskan untuk memajukan masyarakat yang tercemin pada pembangunan ekonomi negara, harus ada penekanan yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan SDM dengan literasi.
&ldquo;Seseorang tidak mungkin bisa berdaya, untuk menjadi mampu maka harus punya akses atas sumber-sumber ilmu pengetahuan untuk belajar dan mencari informasi,&rdquo; tekannya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kementerian Dalam Negeri RI, Zanariah, menyatakan sebuah program dalam pemerintahan pasti memiliki leading sector. Seperti halnya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini, Perpusnas menjadi leading sector. Namun, untuk dapat menerapkannya di daerah harus ada kolaborasi dengan pihak lainnya.
&ldquo;Tidak ada satu pun program yang bisa dijalani sendiri, melainkan butuh kolaborasi dengan pihak lain,&rdquo; terangnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menjelaskan kepentingan literasi sangat erat dengan meningkatkan kualitas SDM, hingga akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dia juga menekankan perpustakaan adalah ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman sampai berlatih keterampilan.&nbsp; Sehingga, apabila dilihat dari manfaat program, Perpusnas akan mendorong pemerintah daerah dengan program serupa untuk tahun-tahun mendatang.
&ldquo;Dengan diadakannya berbagai macam kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, konteks perpustakaan sebagai kebutuhan di masyarakat akan semakin meningkat,&rdquo; tegasnya.
Penggerak Literasi Kota Sukabumi, Putri Wardhani berkisah bahwa di perpustakaan Kelurahan Cisarua terdapat 2 (dua) jenis layanan yakni layanan utama dan layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat terbagi ke dalam bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
&ldquo;Misalnya di bidang pendidikan kami mengadakan kelas belajar bahasa asing, karena dengan memiliki kemampuan berbahasa asing pasti membuat masyarakat memiliki nilai lebih dan tentunya membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Sukabumi,&rdquo; kisahnya.
Senada, Miss Indonesia 2015, Maria Harfanti juga berkisah bahwa dia membangun Yayasan Bangun Sekolah dengan semangat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Adapun 2 (dua) program utama yang dikembangkan yayasan ini adalah pengenalan teknologi dan pelatihan character building. Namun, itu semua tidak dilakukannya sendiri melainkan berkerjasama dengan pihak lain.
&ldquo;Kami punya donator rutin dan juga menjalin kerja sama dengan pihak lain. Intinya kami tidak berjalan sendiri dan tetap membangun kolaborasi serta bersinergi dengan banyak pihak,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
&nbsp;

Jakarta - Literacy is important to talk about because it is closely related to welfare.
Containing the meaning of the depth of one's knowledge that can be implemented to produce goods and services so that they can be used to win global competition, making literacy owned by individuals, not institutions.
President Joko Widodo's mandate to improve the quality of Indonesia's Human Resources (HR) must touch up to the fifth level of literacy, namely producing goods and services. Therefore, most Indonesian people who incidentally do not get the opportunity to complete formal basic education need to receive assistance from the library.
"Libraries must provide assistance to those who have not graduated from school with training provided directly or through applied science books," said the Head of the National Library of Indonesia (Perpusnas) in his remarks at the 2022 National Library of Indonesia Stakeholders Meeting at the Grand Mercure Harmoni Hotel, Thursday (20/10/2022).
The ability to produce goods and services supports government programs in making the community's Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) successful. Syarif Bando added that currently the National Library is trying to produce 3 (three) million contents which are planned to be launched to the public in early 2023.
"Information needed by the community will be facilitated by content produced by National Library of Indonesia. Indonesia must rise with its works starting from home industries," he said.
In his report, Plt. Deputy for Library Resource Development, Deni Kurniadi said the role of stakeholders in the regions, as well as the commitment of regional leaders was very important in driving the success of the Social Inclusion-Based Library Transformation program as a National Priority program down to the village level.
"Support from regional leaders and stakeholders can accelerate the mobilization of policies, human resources, and budgets for sustainable library transformation," he explained
Program Assistance Consultant Team Leader from PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih explained that his party built the Laplit portal (Literacy Production Booth) which functions to promote that libraries can help people to have businesses.
"Literacy for welfare is the program and in fact many people are struggling to come to the library to open a business," he said.
Meanwhile, the Director of Religion, Education and Culture of the Ministry of National Development Planning/Bappenas RI, Amich Alhumami emphasized that in order to advance a society that is reflected in the country's economic development, there must be a serious emphasis on increasing human resources with literacy.
"A person cannot be empowered, to be capable one must have access to sources of knowledge to learn and seek information," he stressed.
On the same occasion, the Director of Synchronization of Regional Government Affairs IV of the Indonesian Ministry of Home Affairs, Zanariah, stated that a program in government must have a leading sector. Like the Social Inclusion-Based Library Transformation program, National Library is the leading sector. However, to be able to apply it in the regions there must be collaboration with other parties.
"There is no program that can be carried out alone, but requires collaboration with other parties," he explained.
National Library of Indonesia's Planning and Finance Bureau Head, Joko Santoso explained that the importance of literacy is very closely related to improving the quality of human resources, and ultimately providing welfare to the community. He also emphasized that the library is a public space that allows people to share experiences and practice skills. So, when viewed from the benefits of the program, National Library will encourage local governments with similar programs for the coming years.
"By holding various kinds of activities that are needed by the community, the context of the library as a need in society will increase," he said.
Sukabumi City Literacy Activist, Putri Wardhani said that in the Cisarua Village library there are 2 (two) types of services, namely the main service and service for community empowerment activities. In the service of community empowerment activities, it is divided into fields including education, health, and the economy.
"For example, in the field of education we hold classes to learn foreign languages, because having the ability to speak a foreign language certainly makes people have more value and of course helps to improve the welfare of the people of Sukabumi city," he said.
Likewise, Miss Indonesia 2015, Maria Harfanti also shared that she built the Bangun Sekolah Foundation with a passion for improving the quality of education in underdeveloped areas. The 2 (two) main programs developed by this foundation are the introduction of technology and character building training. However, all of this is not done alone but in collaboration with other parties.
&ldquo;We have regular donors and also collaborate with other parties. The point is we do not walk alone and continue to build collaboration and synergy with many parties, "he concluded.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Ahmad Kemal Nasution

Literasi Milik Individu Bukan Institusi

<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Kamis (1/6/2023).
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Upacara dipimpin oleh Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana dan diikuti oleh seluruh pegawai di halaman parkir Perpusnas, Jalan Salemba Raya 28 A, Jakarta Pusat.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Upacara ini meneguhkan komitmen kita agar kita lebih mendalami, lebih menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara&rdquo;, ungkap Ofy Sofiana dalam amanatnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Ofy mengatakan bahwa dengan mendalami dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dapat membangun kehidupan yang damai, adil, dan makmur di tengah kemajemukan dunia.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ofy juga mengajak peran aktif para Aparatur Sipil Negara, pemuka agama, pendidik, budayawan, pelaku seni, pelaku media, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pancasila.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila dan harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan&rdquo;, imbuh Ofy.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Gilang A. Saputri
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Andri Tri Kurnia/G. Arwin Saputri
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;

Pemahaman dan Pengamalan Pancasila Harus Terus Ditingkatkan

Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz bertemu Menteri&nbsp;Diktisaintek Brian Yuliarto dan Wakil Menteri Diktisaintek, Stella Christie pada Jumat (7/3/2025). Pertemuan ini membahas pemanfaatan ejurnal di lingkungan jenjang pendidikan tinggi.&nbsp; Perpusnas berkomitmen untuk menyediakan akses ejurnal yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh universitas di Indonesia.

Berita

Kepala Perpusnas Gelar Audiensi Dengan Jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi