Purbalingga, Jawa Tengah, - Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan seluruh masyarakat atas diresmikannya perpustakaan Kabupaten Purbalingga.
 
Gedung Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dibangun dengan bantuan DAK dari pemerintah Pusat sebesar 9,5 miliar rupiah.
 
&ldquo;Kami mengapresiasi tanah gedung ini bisa diwujudkan sangat megah dan upaya untuk memanfaatkannya bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga juga telah disusun dalam program pemerintah daerah yang tujuannya dalam menjabarkan program bapak Presiden Jokowi tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia,&rdquo; ungkapnya pada Kamis (9/3/2023).
 
Menurut Kepala Perpusnas hal tersebut dilakukan melalui upaya meningkatkan literasi masyarakat dengan menyiapkan buku-buku ilmu terapan bagi masyarakat, gencar mempromosikan dan mendorong masyarakat untuk bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu terapan.
 
&ldquo;Dalam kaitannya dengan perwujudan ekonomi pasca pandemi ini sudah terbukti Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk kesejahteraan. Kurang lebih 2 juta masyarakat yang telah kami edukasi punya bekal untuk bisa bedaya dalam tantangan ekonomi yang sangat berat terutama menghadapi ancaman krisis di 2023 dan 2024,&rdquo; imbuhnya.
 
Kepala Perpusnas berharap Perpustakaan Kabupaten Purbalingga bisa menjadi ruang belajar terbuka bagi seluruh masyarakat bukan hanya peserta didik secara formal tapi juga para pelaku ekonomi mikro terutama ibu dan bapak rumah tangga.
 
Dirinya juga perlu berpesan perlu adanya perubahan pola pelayanan perpustakaan yang tadinya hanya tempat membaca buku menjadi tempat untuk melakukan pelatihan seperti membuat kerajinan, hingga kuliner dan sebagainya.
 
&ldquo;Dengan begitu masyarakat bisa secara langsung menikmati manfaat dari kehadiran mereka di perpustakaan. Juga diperlukan upaya-upaya meyakinkan masyarakat agar mereka sadar mereka membutuhkan sekali inovasi dan kreativitas,&rdquo; tegasnya.
 
Acara peresmian gedung perpustakaan Kabupaten Purbalingga juga dirangkaikan dengan pameran produk hasil literasi dan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Purbalingga.
 
Dalam pameran tersebut dipamerkan produk literasi masyarakat Kabupaten Purbalingga seperti&nbsp;Kerupuk Ampas Tahu D&amp;D, Kerajinan Produk Rajut (boneka, tas, aksesoris), Dompet Kulit, Sofie Craft (Tas dan Sepatu Rajut), Penerbit dan Percetakan CV Trik Jitu Purbalingga (Buku hasil karya penulis Purbalingga), dan Hasil Kerajinan Limbah Pustaka (Daur Ulang Limbah).
 
Juga dihadirkan Kuda Pustaka Gunung Slamet yang selama ini menjadi upaya pegiat literasi Kabupaten Purbalingga mendorong budaya baca masyarakat.
 
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi yang hadir secara daring menyampaikan ucapan terima kasih untuk Presiden Jokowi bersama jajaran Pemerintah Pusat atas dukungan pembangunan gedung layanan perpustakaan di daerahnya.&nbsp;
 
&ldquo;Tentunya banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas telah terbangunnya gedung layanan perpustakaan daerah Kabupaten Purbalingga. Minat baca masyarakat dan juga angka literasi mudah-mudahan akan semakin meningkat,&rdquo; ungkapnya.
 
Dyah berharap dengan hadirnya gedung layanan yang representatif akan mewujudkan visi misi daerah yaitu Purbalingga yang mandiri, berdaya, sejahtera, dan berakhlak mulia.
 
Narasumber Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Purbalingga, Duta Besar/ Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Prof. Ismunandar menjelaskan bahwa saat ini masyarakat mengonsumsi informasi hingga ikut memproduksi dengan adanya perkembangan media, salah satunya media sosial.
 
&ldquo;Banyak sekali literasi yang kita perlukan di era digital. Saat ini semua orang bisa memproduksi informasi, jadi kita diharuskan menyaring informasi tersebut benar atau tidak,&rdquo; terangnya.
 
Menurut Prof. Ismunandar ada 3 literasi yang sangat penting untuk dipelajari yaitu literasi informasi, literasi media, dan literasi digital.
 
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga, Sutrisno yang juga hadir sebagai narasumber menegaskan dukungannya terhadap Pemerintah Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan adanya regulasi penyelenggaraan perpustakaan.
 
&ldquo;Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyikapi dengan melahirkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perpustakaan,&rdquo; jelasnya.
 
Lebih lanjut Sutrisno menyampaikan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perpustakaan baik perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum di tingkat kecamatan dan desa adalah mendorong agar kreativitas dan inovasi perpustakaan di dapat berkembang.
 
&ldquo;Peran literasi sangat banyak. Salah satu dari hasil literasi pertanian di Kabupaten Purbalingga, ketika banyak pemuda yang menganggur, kita kumpulkan dan beri motivasi dan peluang serta pinjaman modal dari kredit usaha rakyat sebesar 200 juta rupiah dan saat ini sudah mulai berjalan sebagai salah satu manfaat literasi,&rdquo; pungkasnya.
 
Sutrisno mengungkapkan kedepan, program ini akan dikembangkan hingga menjangkau sektor di luar pertanian.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Aditya Irfan F

Kepala Perpusnas Apresiasi Diresmikannya Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Hadirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR) menjadikan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI semakin berperan penting dalam mewujudkan Koleksi Nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa.
Perpusnas pun berupaya mengembangka sistem e-Deposit untuk memfasilitasi penerbit dan produk rekam, baik individu maupun organisasi agar lebih mudah menyerahkan karya elektroniknya. Apalagi, saat ini banyak publikasi dalam format digital atau elektronik. Seperti, buku digital, koran digital, majalah digital dan publikasi digital lainnya.
"Semua itu merupakan salah satu hasil budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Kami bersyukur karena karya digital atau elektronik tersebut kini secara tegas dalam UU SSKCKR disebutkan sebagai salah satu karya yang harus diserahkan kepada Perpustakaan Nasional untuk disimpan, dilestarikan dan didayagunakan," tuturnya, dalam acara Peluncuran Situs Web E-Deposit Versi 3 dan Workshop E-Deposit yang digelar oleh Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Ruang Teater Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta, pada Rabu (9/6/2021).Â 
Ofy Sofiana menjelaskan, pengembangan sistem e-Deposit yang saat ini tengah dilakukan oleh Perpusnas merupakan pembaruan dari e-Deposit versi sebelumnya yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2019.
Dengan pembaruan tersebut, wajib serah dapat menyerahkan berbagai jenis koleksi digital jika memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, fitur keamanan yang lebih mutakhir karena aplikasi e-Deposit preview yang sudah di watermark dan sesuai izin oleh wajib serah.
"Dengan adanya beberapa perbaikan serta penambahan fitur baru tersebut, kami berharap dapat lebih meningkatkan pelayanan serah simpan karya elektronik/digital," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Emyati Tanke Lembang mengatakan, dalam perkembangannya sejak sistem e-Deposit pertama kali diluncurkan, Perpusnas telah menghimpun lebih dari 46 ribu karya elektronik/digital.
Sebanyak 24.218 ribu diantaranya merupakan buku elektronik/digital, dan lainnya seperti peta digital, surat kabar digital, maupun audio. Koleksi ini berasal dari 1.444 produsen karya rekam yang telah terdaftar pada sistem e-Deposit.
"Tiap produsen karya rekam wajib menyerahkan satu salinan rekaman dari setiap judul karya rekam kepada Perpusnas, dan satu salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili, yang dilakukan paling lama satu tahun setelah dipublikasikan," terangnya.
Emyati berharap dengan adanya pembaruan e-Deposit versi 3 ini, dapat meningkatkan jumlah terbitan karya rekam yang diserahkan ke Perpusnas.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Alvi

Perpusnas Kembangkan Situs Web e-Deposit Versi 3

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Di era pandemi, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses perpustakaan secara digital perlu menjadi perhatian dalam upaya menciptakan manusia unggul.
Menurut Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) percepatan terciptanya manusia unggul merupakan perwujudan visi Presiden Joko Widodo sesuai RPJMN 2020-2024. Melalui perluasan akses digital perpustakaan sebagai sumber informasi yang terpercaya mendorong hadirnya masyarakat Â yang menguasai pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan keterampilan kreatif dan inovatif.
â€œDengan begitu maka dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan per kapita, serta meningkatkan devisa negara dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakatâ€, tuturnya saat bertemu Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU), Palito Sitorus pada Kamis (22/10/2021) di Jakarta.
Lebih lanjut Syarif Bando mengatakan kehadiran negara menjadi hal yang sangat penting dalam upaya tersebut. Peran sisi hulu di mana pemerintah sebagai eksekutif, kemudian dukungan dari legislatif, yudikatif, TNI dan POLRI menjadi sangat diperlukan dalam mendukung penyediaan akses literasi bagi masyarakat.
Di sisi lain, kehadiran Palito pada kesempatan tersebut dimaksudkan untuk memohon bimbingan dari Perpusnas terkait pengelolaan perpustakaan di AAU. Menurutnya saat ini AAU sudah memiliki perpustakaan namun masih serba manual.
â€œKehadiran kami disini sesuai dengan inisiasi Gubernur AAU dalam rangka menjadikan perpustakaan kami bergerak ke arah digital. . Kami kami merasa bahwa perpustakaan merupakan hal yang penting. Meskipun sudah banyak media seperti Google yang bisa digunakan mencari informasi namun perpustakaan tetap yang paling penting,â€ tuturnya.
Dirinya berharap keberadaan perpustakaan di AAU menjadi lebih aktif dan tidak lagi sekedar normatif. Perpustakaan juga sebaiknya dapat menjadi tempat rekreasi untuk menarik minat Taruna AAU untuk berliterasi di perpustakaan.
â€œSeperti yang saya saksikan hari ini ketika datang ke Perpusnas. Seluruh fasilitasnya menarik dan dapat menjadi contoh bagi kami dalam mengembangkan perpustakaan AAU sehingga timbul kecintaan para Taruna AAU untuk membaca dan beliterasi perpustakaan, dan bukan hanya karena sekedar untuk mengerjakan tugas,â€ paparnya.
Palito juga berharap perpustakaan AAU dapat dikembangkan sejalan dengan program Perpusnas dalam pembudayaan literasi dan kegemaran membaca. â€œKami ingin perpustakaan kami tidak hanya dapat dinikmati oleh Taruna AAU tapi juga keluarga besar TNI serta masyarakat di sekitar kami,â€ pungkasnya.
Reportase/Foto: Eka Purniawati/ Prakas A

Kebutuhan Masyarakat Akses Perpustakaan Digital Meningkat di Masa Pandemi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Di saat daerah lain berlomba mengajukan dana alokasi khusus (DAK), Kabupaten Pagar Alam justru hingga saat ini belum tercatat sebagai penerima DAK. Perpustakaan Nasional mengaku belum mengetahui alasan tiadanya Kab Pagar Alam dalam list daerah penerima DAK hingga 2020. Apakah dikarenakan kekuranglengkapan persyaratan atau memang belum berniat mengajukan.
Hal ini ditanyakan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas Deni Kurniadi ketika menerima kunjungan DRPD Kab. Pagar Alam yang diketuai Ketua Komisi Tohari pada Kamis, (31/10).
â€œKami ingin tahu alasannya. Tapi, sayangnya dinas perpustakaan tidak berada disini. Padahal APBN Perpusnas separuhnya untuk daerah. Ditambah lagi DAK yang nilainya mencapai ratusan miliar. Sepenuhnya untuk pengembangan perpustakaan di daerah,â€ ujar Deni Kurniadi.
Lewat DAK, pemerintah daerah bisa mengajukan aneka bantuan yang sudah disediakan dalam aplikasi KRISNA, seperti pembangunan, perluasan, renovasi gedung perpustakaan, bantuan TIK, perabot, hingga koleksi. Di tahun 2020, 30 gedung perpustakaan akan dibangun di 30 daerah. Lebih besar dari 2019.
â€œKami paham besaran alokasi untuk kegiatan perpustakaan di daerah beragam. Tergantung PAD yang diterima. Jadi, kami berharap Kabupaten Pagar Alam mulai bersiap-siap mengajukan untuk DAK 2021. Silakan isi apa saja. Manfaatkan setiap jenis bantuan yang sudah disiapkan,â€ tambah Deni. Â Â 
Â 
Reportase/Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kab Pagar Alam Diminta Ikut Manfaatkan DAK

Salemba, Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit laporan keuangan Perpustakaan Nasional RI tahun anggaran 2019. Kegiatan ini dibuka dengan pertemuan awal (entry meeting) di Perpustakaan Nasional Salemba pada Senin (27/1).
Penanggung jawab tim pemeriksa Lisa Sulistiowati WP menyampaikan pemeriksaan ini dilakukan sebagai dasar untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Perpusnas. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan (1) kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan, serta (4) efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).
Lisa berharap pemeriksaan dapat berjalan lancar dengan adanya kerjasama dari semua pegawai yang terlibat dalam proses pemeriksaan ini. â€œDengan begitu hasil opini BPK untuk laporan keuangan Perpusnas ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,â€ imbuhnya.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menerima langsung TimÂ  BPK mengucapkan terima kasih mengingat pemeriksaan di awal tahun akan memudahkanÂ  PerpusnasÂ  menyelesaikan rangkaian tugas tahun 2019.
â€œSaya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang terlibat untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi para auditor serta mempersipkan apa saja yang mereka butuhkan,â€ tegasnya.
Pemeriksaan oleh BPK ini akan dilaksanakan selama 60 hari yaitu tanggal 27 Januari hingga 21 April 2020 di Perpustakaan Nasional Jakarta dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo
Â 
Â 
Â

Entry Meeting BPK Atas Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2019

Jakarta - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2025 dengan tema "Sinergi Membangun Budaya Baca dan Kecakapan Literasi untuk Negeri" yang diselenggarakan selama dua hari di Jakarta (4-5/2/2025) menghasilkan 17 rekomendasi dari empat isu utama yang diangkat.
Adapun empat isu utama yang dimaksud adalah model layanan prima perpustakaan untuk mendukung budaya membaca dan peningkatan kecakapan literasi, merancang program penguatan budaya membaca dan kecakapan literasi, pemanfaatan warisan budaya untuk penguatan budaya membaca dan kecakapan literasi, serta model penguatan kerja sama kelembagaan untuk mendukung penciptaan budaya membaca dan kecakapan literasi.
Pada kesempatan tersebut, rekomendasi dibacakan oleh perwakilan dari peserta yang hadir yakni Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri, Sri Ilham Wahyu Subekti.
Berikut adalah rincian rekomendasinya:
<span lang="IN" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial MT',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Arial MT'; mso-bidi-font-family: 'Arial MT'; letter-spacing: -.05pt; mso-fareast-language: EN-US;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meningkatkan layanan prima perpustakaan untuk mendukung budaya membaca dan peningkatan kecakapan literasi melalui:
a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peningkatan Kapasitas SDM dan Kejelasan Karir Pustakawan.
b.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Kebijakan dan Regulasi untuk Memperkuat Peran Perpustakaan
c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Optimalisasi Anggaran dan Sinergi Nasional bidang perpustakaan
d. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Transformasi Digital dan Infrastruktur Teknologi untuk perpustakaan
e.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Kolaborasi dan Integrasi Data Perpustakaan
<span lang="IN" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial MT',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Arial MT'; mso-bidi-font-family: 'Arial MT'; letter-spacing: -.05pt; mso-fareast-language: EN-US;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merancang Program Penguatan Budaya Membaca dan Kecakapan Literasi
a.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Penyediaan bahan pengayaan dan pemanfaatan bacaan untuk peningkatan kecakapan literasi
b.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Pendekatan Inklusi Sosial dalam Program Literasi dan Budaya Membaca (TPBIS 2.0)
c.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Membangun Ekosistem Literasi yang Berkesinambungan di Tingkat Nasional dan Daerah
<span lang="IN" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial MT',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Arial MT'; mso-bidi-font-family: 'Arial MT'; letter-spacing: -.05pt; mso-fareast-language: EN-US;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pemanfaatan Warisan Budaya untuk Penguatan Budaya Membaca dan Kecakapan Literasi, melalui:
a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penggalakkan sosialisasi dan persamaan persepsi terkait program pendaftaran naskah dan pelibatan Masyarakat
b. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pemerintah daerah perlu membuat regulasi daerah tentang penguatan pelaksanaan UU No.13 Tahun 2018 tentang SSKCKR, pelestarian warisan budaya dan naskah kuno
c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pengembangan integrasi sistem pendataan pengelolaan KCKR satu pintu yang dikoordinasikan oleh Perpustakaan Nasional
d.&nbsp; &nbsp; Lembaga Perpustakaan harus berperan dalam program pengarusutamaan naskah melalui pelestarian, aksesibilitas dan pengalihwahanaan yang ditujukan bagi seluruh lapisan Masyarakat dan mengintegrasikannya dalam program literasi dan pendidikan
e.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpustakaan Nasional dan daerah harus menjamin ketersediaan, kelestarian dan pendayagunaan koleksi warisan budaya nasional dan daerah
<span lang="IN" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial MT',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Arial MT'; mso-bidi-font-family: 'Arial MT'; letter-spacing: -.05pt; mso-fareast-language: EN-US;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penguatan Kerja sama Kelembagaan untuk Mendukung Penciptaan Budaya Membaca dan Kecakapan Literasi, melalui:
a. &nbsp;&nbsp; Penyusunan kebijakan strategi pengembangan kerjasama dalam menggalang Hibah dan Corporate Social Responsibility (CSR), buku bajakan, perlindungan terhadap konten digital dan jejaring perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional
b. &nbsp;Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan daerah bersama sama melakukan kerja sama dengan perpustakaan mitra yang berada di dalam maupun luar negeri yang memiliki naskah kuno nusantara.
c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Identifikasi oleh perpustakaan terhadap potensi daerah yang dapat dikolaborasi dengan mitra baik dalam maupun luar negeri yang dapat memberikan hibah dan CSR.
d. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan kampanye anti buku bajakan secara massif dalam berbagai media, dari semua unsur pentahelix.
e. &nbsp; Peningkatan dukungan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah dalam penyediaan dan penguatan sarana dan prasarana (sistem informasi dan infrastruktur TIK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perpustakaan mitra jejaring (dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, dan sejenisnya).
Reporter: Basma Sartika
Dokumentasi: Prakas Agrestian

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas Apresiasi Diresmikannya Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

Perpusnas Kembangkan Situs Web e-Deposit Versi 3

Kebutuhan Masyarakat Akses Perpustakaan Digital Meningkat di Masa Pandemi

Kab Pagar Alam Diminta Ikut Manfaatkan DAK

Entry Meeting BPK Atas Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2019

Rekomendasi Rakornas Bidang Perpsustakaan Tahun 2025