Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Ofy Sofiana menerima secara langsung kunjungan kerja Bupati Malaka, Simon Nahak beserta jajaran di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (28/7/2022).
Dalam kesempatan itu, Simon Nahak menyampaikan maksud kedatangannya untuk melakukan konsultasi terkait bantuan Dana Alokasi Khusus(DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan. Bantuan tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun fasilitas gedung perpustakaan.
Sebagai salah satu kabupaten terdepan karena posisinya berbatasan dengan Timor Leste dan Australia ini belum memiliki gedung perpustakaan.
Menurutnya, perpustakaan merupakan jantungnya pendidikan dan juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya alam. Tanpa perpustakaan kecerdasan intelektual akan menjadi lemah.
"Maka harus ada perpustakaan, agar masyarakat bisa tambah pengetahuannya dengan membaca. Dengan perpustakaan diharapkan dapat menjadi pusat orang akan tahu Malaka, selain itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM disini," ungkapnya.
Simon menjelaskan, Kabupaten Malaka memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Diantaranya, sektor perikanan, pertanian, peternakan, hingga pariwisata.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengatakan, Kabupaten Malaka mendapatkan DAK untuk pembangunan fisik di tahun 2023. Karena masuk dalam DAK Penugasan maka pemberian DAK ini utuh diberikan. Tidak hanya untuk pembangunan gedung, tetapi juga termasuk perabot, koleksi, maupun TIK.
"Sehingga di tahun 2023 Kabupaten Malaka selesai untuk bangun gedung perpustakaan beserta isinya. Namun, perlu diperhatikan ada beberapa dokumen data dukung yang harus dilengkapi. Kami mohon untuk segera dilengkapi," kata Ofy.
Â 
Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Aji/Alfian

Perpustakaan Jantungnya Peningkatan Kualitas SDM

Pancoran, Jakarta - Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Malang Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd., menekankan pentingnya pemahaman Gerakan Kemerdekaan Belajar Menuju Indonesia Maju dalam segi perbaikan kompetensi pustakawan, perpustakaan dan pendidikan sekolah.
â€œJadi kemerdekaan belajar adalah sebuah perahu/jalan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Masalahnya, tujuan belajarnya jelas atau tidak, proses pendidikannya,â€ tuturnya saat menjadi Narasumber pada Rapat Koordinasi Perpustakaan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/02/2020).
Djoko meyakini, untuk mendorong proses belajar dan pendidikan yang lebih baik dibutuhkan strategi yang tepat. Selain itu, harus dipikirkan bagaimana gambaran perpustakaan dan pustakawan ideal yang ingin diwujudkan.
â€œIni pertanyaan pertanyaan penting. Apakah kemerdekaan belajar? Adakah prasyarat yang mendorong kemerdekaan belajar itu? Apa kegiatan dan inovasi yang harus dilakukan? Sosok pustakawan seperti apa? Supaya kita mengetahui bagaimana eksistensi gambaran perpustakaan sekolah, madrasah dalam mewujudkan merdeka belajar,â€ terangnya.
Lebih lanjut, Djoko menerangkan, prinsip merdeka belajar sebenarnya sudah tidak asing, karena konsep dasarnya, yaitu hetagogi dan pedagogiÂ  cukup akrab di dunia pendidikan Indonesia selama 10 tahun terakhir.
â€œDalam teori pendidikan di sebut hetagogi. Semua guru dan murid setara. Jadi sebenarnya pedagogi melihat anak didik siswa itu sebagai makhluk serba tidak tahu menjadi bisa tahu. Guru dari makhluk yang serba tahu menjadi bisa tidak tahu, sehingga juga harus menjadi murid. Salah satu kemerdekaan belajar adalah semua guru, semua murid. Ini prinsip hetagogi, bagaimana kemandirian belajar itu," paparnya.
Â Adapun perpustakaan sebagai unsur sistem kemerdekaan belajar dan prasyarat mutlak.
Â 
â€œKarena belajar tidak harus bergantung pada kelas, tidak harus bergantung pada satu buku teks. Jadi, biarlah perpustakaan menjadi sebagai kepingan sorga bagi proses belajar anak-anak kita,â€ pungkas Djoko.
Â 
Reportase : Puspen Kemendagri

Gerakan Kemerdekaan Belajar Menuju Indonesia Maju

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengambil sumpah 54 CPNS menjadi PNS di lingkungan Perpusnas pada Senin (20/12/2021) di Aula Perpusnas Salemba.
Ini dilakukan setelah melalui proses yang cukup lama. Mulai dari tahap seleksi sampai Pelatihan Dasar/Diklat Prajabatan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9331/1/KPG.01.01/XI.2021 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS di Lingkungan Perpustakaan Nasional.
Pengambilan sumpah atau janji merupakan hal penting sebagai suatu ikrar dalam melaksanakan tugas, dan sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, PNS yang baru saja dilantik patut bersyukur ditengah jutaan orang kehilangan pekerjaannya karena banyak perusahaan yang tutup akibat pandemi Covid-19.
"Kita perlu menanamkan rasa syukur dan berjanji di dalam hati untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ungkap Syarif dalam Pengambilan Sumpah Janji PNS di lingkungan Perpusnas.
PNS yang baru dilantik ini, lanjut Syarif, perlu merubah paradigma kerja birokrasi. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, ASN diminta menjadi garda terdepan untuk mendobrak seluruh budaya lama dan budaya lambat yang tidak berorientasi pada pelayanan.
"Rakyat itulah raja kita, jangan pernah dengan pangkat, jabatan dan pakaian dinas yang anda pakai membuat anda merasa lebih dari mereka. Karena dia yang menggaji kita melalui pajak yang dibayar oleh masyarakat," pesannya.
Oleh sebab itu, PNS dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak lagi menunggu perintah tetapi sebagai PNS memberikan pelayanan prima sudah menjadi kodrat.
"Saya tegaskan dan saya ingin meyakinkan kepada kalian bahwa masyarakat menunggu peran dan kiprah kita," tegasnya.
Seperti halnya, Perpusnas yang mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan menyediakan berbagai informasi tentang potensi di 514 kabupaten/kota, dengan melibatkan kurang lebih 514 pustakawan Perpusnas.
"Jadikanlah perpustakaan sebagai sumber mata air yang akan terus mengalir untuk menghilangkan dahaga untuk siapa saja yang membutuhkan ilmu pengetahuan," tutupnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Senyum manis mengembang dari kedua kakak beradik, Sherina Salsabila dan Queen Aura. Keduanya berhasil meraih predikat kedua dan pertama atas karya non fiksinya (novel). Queen, akrab disapa, yang kini duduk di kelas tiga Sekolah Menengah Pertama meraih juara pertama untuk novelnya yang berjudul Lili &amp; Lyliu : â€œPetualang Seru di Desaâ€. Sedangkan novel sang kakak, Sherina Salsabila yang baru memasuki bangku kuliah meraih hasil runner-up atas novelnya yang berjudul â€œJangan Menyerah Adibaâ€.
Anugerah Pustaka Terbaik adalah penghargaan yang rutin diberikan Perpustakaan Nasional kepada insan-insan penulis. Dan di tahun 2018, Perpustakaan Nasional mengangkat kategori non fiksi anak sebagai kategori yang dipilih untuk diperlombakan. Hasil penilaian mencakup orisinalitas karya, pemakaian suku kata (diksi).
Perpustakaan Nasional membagi tiga kategori untuk tiap karya non fiksi yang dilombakan, antara lain karya non fiksi untuk anak-anak SD, SMP, dan SMU. Untuk kategori SD direngkuh Rizky Khanza Najibah dan Queen Aura. Untuk karya non fiksi kategori SMP diraih Shofa Salsabila dan Aisyah Dian Azhar. Sedangkan untuk karya non fiksi kategori SMU dimenangkan oleh Sherina Salasabila dan Vira Ayu Safila.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengaku bangga dengan prestasi yang diraih para penulis muda. Perpustakaan Nasional, lanjut Muhammad Syarif, siap memfasilitasi eksistensi para penulis untuk merepresentasikan hasil karyanya, apakah launching buku, diskusi kecil, atau bedah buku.
Reportase : Hartoyo DarmawanÂ Â 
Â

Anugerah Buku Terbaik 2018 : Kakak Beradik Raih Karya Non Fiksi Anak Terbaik 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan dengan sekolah merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Seiring perkembangan zaman, keduanya harus mengikuti perubahan akibat teknologi digital. Hal ini disampaikan Pustakawan Utama (Pustama) Perpustakaan Nasional, Nelwaty dan Fathmi, pada â€œBincang Inspiratif bersama Pustakawan Utama Perpusnasâ€, Jumat, (13/9).Â 
Berdasarkan pengalaman selama enam tahun menjadi juri lomba perpustakaan sekolah, Fathmi melihat perpustakaan saat iniÂ  telah berubah drastis dibandingkan masa sebelumnya. â€œPerpustakaan sekolah saat ini tidak lagi seperti dulu, yang dianggap jelek, dan ketinggalan zaman. Namun sekarang perpustakaannya sudah hebat. Buku-buku sudah diikuti dengan perkembangan zaman,â€ ujar Fathmi.
Dia menambahkan, perpustakaan di era milenialÂ  tidak lagi hanya menyajikan koleksi dalam bentuk tercetak. Namun harus bertransformasi ke dunia digital dengan layanan prima. Dengan sistem teknolongi informasi dan komunikasi (TIK), perpustakaan mampu memberikan informasi kepada peserta didik maupun guru selama 24 jam. Dengan begitu, perpustakaan dan sekolah bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul mengikuti perkembangan teknologi.
Sementara itu, menurut Nelwaty, kegiatan membaca harus dimulai dari keluarga. â€œKalau kita tidak mulai lalu siapa yang mulai. Sebab itulah alasan mengapa kita harus meningkatkan perpustakaan sekolah,â€ jelasnya.
Nelwaty menilai perpustakaan sudah mengalami banyak kemajuan dan tidak hanya berfungsi sebagai gudang buku. Kini, perpustakaan menjadi tempat berkumpul dan kegiatan edukasi seperti pelatihan komputer. Seperti perpustakaan di daerah Jetis yang sudah mengalami transformasi berbasis inklusi sosial. Di perpustakaan ini dilaksanakan kegiatan membatik untuk anggota PKK yang diadakan seminggu dua kali.
Adapun mengenai akreditasi perpustakaan sekolah yang tujuannya untuk mengetahui serta meningkatkan perpustakaan sekolah, dilakukan dengan mendaftarkan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) ke Perpusnas secara daring (online).
Reportase: Aninda Ernest/Raden Radityo
Â 
Â

Perpustakaan Sekolah Terus Berbenah Ikuti Perkembangan Zaman

Jakarta - DIK atau Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) termasuk ke dalam salah satu jenis informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Publik.
Berkomitmen dalam melaksanakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perpusnas terus bebenah diri untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Sebagai salah satu Badan Publik, Perpusnas wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Dalam hal ini, PPID harus mampu mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara sederhana.
Dikatakan oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas sekaligus Ketua PPID Perpusnas, Sri Marganingsih, setiap informasi publik di Perpusnas bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Adapun jenis informasi yang wajib ada di PPID Perpusnas adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang dikecualikan.
â€œLayanan PPID sudah tersedia, onsite sudah ada ruangannya dan online juga sudah ada,â€ ucap Sri Marganingsih pada kegiatan Sosialisasi PPID dan Penyusunan DIK secara daring, pada Rabu (18/8/2021).
Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk memastikan badan publik telah menjalankan kewajibannya dalam menyediakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebanyak satu kali dalam setahun. Lebih lanjut, Sri Marganingsih atau yang lebih dikenal dengan Marga mengungkapkan harapannya agar penilaian monev KIP Perpusnas Tahun 2021 meningkat. Â 
â€œPenilaian monev KIP Perpusnas tahun 2020 adalah 75,74 berada pada tataran Cukup Informatif. InsyaAllah pada tahun ini kita ingin sebenarnya secara bertahap naik untuk Menuju Informatif,â€ harapnya.
Sependapat dengan yang telah disampaikan oleh Ketua PPID, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirta Sari menambahkan bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan adalah informasi publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Â 
â€œFrame kita adalah membatasi setiap informasi atau kita mulai dengan persepsi yang sama bahwa asas dari informasi yang dikecualikan sifatnya ketat dan terbatas. Prinsip dasarnya itu,â€ terang Tya.
Selain itu, dalam paparannya Tya juga menjelaskan ada permohonan informasi publik yang diajukan secara tidak sungguh-sungguh dan tanpa itikad baik (Vexatious Request). Perihal prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa itikad baik telah diatur dalam Keputusan Ketua KIP Nomor 01/KEP/KIP/2008.
â€œMengajukan permohonan informasi berturut-turut sampai tiga kali itu tidak beritikad baik,â€ tegasnya.
Terdapat dua mekanisme penanganan penyelesaian sengketa terhadap Vexatious Request yakni pemeriksaan khusus (pemeriksaan tanpa pemohon dan termohon) dan ajudikasi nonlitigasi (pemeriksaan melibatkan pemohon dan termohon). Apabila terbukti, pemohon akan tercatat dalam daftar hitam sehingga tidak dapat mengajukan permohonan sengketa selama satu tahun.
Reporter: Basma Sartika

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Jantungnya Peningkatan Kualitas SDM

Gerakan Kemerdekaan Belajar Menuju Indonesia Maju

Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Perpusnas

Anugerah Buku Terbaik 2018 : Kakak Beradik Raih Karya Non Fiksi Anak Terbaik

Perpustakaan Sekolah Terus Berbenah Ikuti Perkembangan Zaman

Beri Layanan Prima, Perpusnas Siapkan DIK PPID