Â 
Palangka Raya, Kalimantan Tengah - Para kepala perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah didorong agar aktif menyampaikan program dan usulannya kepada para pemangku kepentingan, utamanya kepala daerah. Menurut Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Dedi Junaedi, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib. Karenanya, para kepala dinas perpustakaan harus memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan agar perpustakaan mendapatkan perhatian karena wajib untuk dilaksanakan.
â€œSecara kewenangan, perpustakaan menjadi urusan wajib. Kalo wajib, di agama kan, kalau tidak dilaksanakan kan dosa. Nah apakah kita mau melaksanakan atau tidak, tentu ini berpulang pada kita semua. Saya mengajak para kepala dinas jangan diam saja jika bertemu bapak gubernur, bupati. Unjuk gigi lah, sampaikan program-program dan usulan. Ini demi kebaikan,â€ jelas Dedi Junaedi saat memberikan paparan dalam Sosialisasi PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tentang Perpustakaan. Kegiatan ini dihadiri 130 peserta terdiri dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas literasi se-Kalimantan Tengah di Hotel Luwansa, Palangka Raya, pada Kamis (15/3).
Dedi Junaedi menyatakan, salah satu amanat dalam PP Nomor 24 Tahun 2014 adalah sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai. Ada kriteria minimal untuk fasilitas gedung dan perabot perpustakaan sehingga bisa memberikan layanan memadai untuk pemustaka.
Selain fasilitas fisik, Dedi juga mengajak para peserta agar mengembangkan layanan digital. Perpustakaan daerah diminta memanfaatkan fasilitas layanan digital yang dimiliki Perpusnas, seperti perangkat lunak inlis LITE, aplikasi perpustakaan digital iPusnas, repositori digital perpustakaan Indonesia OneSearch (IOS), dan portal jurnal dan buku ilmiah elektronik e-Resources.
â€œKami telah memberikan stimulan bantuan software hardware ke seluruh kabupaten/kota, hardware-nya komputernya, software-nya inlis lite. Dan bisa juga pake IOS untuk mengumpulkan seluruh perpustakaan di seluruh Indonesia. Sudah tergabung 830-an perpustakaan yang tergabung, jumlah koleksinya 5 juta lebih, yang gabung dari perpusakaan umum, perguruan tinggi, sekolah, khusus, dan bisa diakses di mana saja,â€ urainya.
Dedi meminta perpustakaan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah agar tergabung dengan IOS. Karena tersedia secara online, IOS bisa diakses tanpa dibatasi jarak. â€œAda satu sekolah yang tergabung di IOS di salah satu daerah. Begitu di-searching teman-teman di Filpina, ada satu koleksi yang diminati, datanya bisa dibuka dan minta kepada kami. Dan kami pun minta kepada sekolah tersebut. Ini di-SD di daerah loh, yang butuh di Fipilina. Kalau sekarang perpustakaan kabupaten/kota belum tergabung, saya kira sudah ketinggalan yah. Jadi perpustakaan bisa saja dikunjungi siapa saja dan kapan saja,â€ tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Susana Ria Aden menyatakan keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban suatu negara dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki.
Menurut Ria, PP No. 24 Tahun 2014 menjadi pedoman perpustakaan khususnya di Kalteng sehingga implementasi UU no 43 tahun 2007 dapat dilaksanakan dengan optimal dalam rangka mendukung visi misi gubernur menuju Kalteng Berkah.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para peserta dapat mengembangkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan mengembangkan literasi dalam mewujudkan masyarakat gemar membaca sepanjang hayat, khususnya generasi muda sehingga dapat terhindar dari masalah hukum seperti penyalahgunaan narkoba.
Reporter: Hanna Meinita

Sosialisasi PP tentang Perpustakaan: Perpustakaan di Daerah Didorong Kembangkan Layanan Digital

Â Salemba, Jakartaâ€”Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi dasar penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
SPIP digunakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pengendalian SPIP dibebankan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan, mulai dari Presiden, menteri, gubernur, bupati dan wali kota.
Unsur SPIP menurut PP No.60 Tahun 2008 meliputi pemantauan, kegiatan pengendalian, penilaian resiko dan lingkungan pengendalian. â€œSemuanya berisikan informasi dan komunikasi,â€ ujar Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Doddy Setiadi saat menjadi narasumber Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, (10/4). Â 
Maturitas (maturity) artinya dikembangkan penuh (optimal). Konsep maturitas dalam suatu organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Tingkat maturitas penyelenggara SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.
Maturitas SPIP memiliki karakteristik dari level 0 (belum ada) hingga level 5 (optimum). â€œModel maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik,â€ tambah Doddy.
Perpustakaan Nasional secara khusus diakui Sekretaris Utama Dedi Junaedi saat ini berada pada level 2 (berkembang). â€œTahun 2017 kita berada pada level 2. Mudah-mudahan di tahun 2018, Perpustakaan Nasional bisa mencapai level 3 atau terdefinisi. Artinya praktik pengendalian yang sudah terdokumentasi dengan baik,â€ ujarnya.
Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh sejumlah tim yang terbagi ke dalam beberapa peran, yakni peran asesor, power asesor, counter part dan responden survai persepsi. Sampel yang diperlukan untuk penilaian maturitas SPIP minimal berjumlah 40 orang.Â  Responden tersebut bisa pejabat struktural dan pegawai non struktural yang mewakili tiap unit kerja di eselon III.
Pengisian kuesioner dijamin kerahasiannya. Semua responden bebas menyatakan persepsinya. Asesor pun tidak dapat melihat jawaban dari tiap responden. Hanya memantau apakah responden telah menyelesaikan pengisian atau belum. Hasil penilaian mandiri dalam aplikasi merupakan nilai maturitas SPIP yang diperoleh setiap kementerian/lembaga dan masing-masing unit kerja.
Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi sistem (level 3) meliputi :
<ol>
<li>Melaksanakan kebijakan dan SOP secara konsisten di semua tingkatan organisasi setelah terlebih dahulu mensosialisasikannya</li>
<li>Mendokumentasikan pengendalian intern secara rapi, terstruktur, rutin, dan konsisten</li>
<li>Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan SPIP, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan alat (tools) pengendalian intern</li>
<li>Melakukan pelatihan SPIP untuk mengembangkan keahlian/pengetahuan pegawai</li>
<li>Memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti kursus, konferensi, seminar, lokakarya, terkait dengan SPIP</li>
<li>Meningkatkan kesadaran manajeman di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai bagian integral dari pelaksanaan kegiatan</li>
<li>Mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik</li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) :  Perpusnas Targetkan Naik ke Level 3 di Akhir 2018  Â 

Salemba, Jakarta- Sesuai dengan terbitnya Permenpan RB nomor 8 Tahun 2021 Â Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil membawa transformasi dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP). Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando mengingatkan agar kinerja pegawai harus memberikan kontribusi pada kinerja lembaga.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS Perpusnas yang digelar pada Senin (17/1/2022).
â€œSaya berharap setelah adanya bimbingan ini para pegawai dapat menyusun SKP dengan baik dan benar dan memberikan dukungan pada kinerja Perpusnas sebagai pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia,â€ ungkapnya.
Mengingat setiap tahun tagline Perpusnas berubah, maka kinerja pegawai juga harus disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Lembaga.
Peraturan terkait perhitungan kinerja pegawai senantiasa mengalami perubahan dan penyesuaian. Menurut Analis Kepegawaian Ahli Madya, Badan Kepegawaian Negara mengatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil diwajibkan menyusun SKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
â€œKalau kita ilustrasikan sebuah sistem didahului dengan perencanaan. Perencanaan tersebutlah yang kita gambarkan dengan visi dan misi serta tujuan ke dalam rencana strategis organisasi,â€ paparnya.
Cari juga menekankan dalam penyusunan SKP harus mendukung dan selaras dengan tujuan lembaga sehingga kinerja individu akan mendorong peningkatan kinerja unit dan lembaga.
Setelah penyusunan SKP dan sebelum dilakukan penilaian perlu dilakukan pembinaan. Dengan begitu penilaian kinerja dapat dilakukan lebih efektif.
â€œSetelah dilakukan penilaian, maka akan dilakukan pemeringkatan yang hasilnya ada 3 cluster, yang kelompok dengan kinerja di atas, sesuai, dan di bawah yang diharapkan,â€ sebutnya.
Sebelumnya SKP berorientasi pada aktivitas atau kegiatan harian. Melalui peraturan yang baru SKP disempurnakan dengan berorientasi pada hasil kerja atau aktifitas.
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal

Kepala Perpusnas: Kinerja Pegawai Harus Memberi Kontribusi Pada Kinerja Perpusnas

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando melantik Taufiq A Gani sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi dan enam pejabat fungsional, yang terdiri dari Pustakawan Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer terampil dan Pustakawan Penyelia.
Dalam sambutannya, Syarif Bando mengapresiasi capaian prestasi dari Kepala Pusdatin Taufiq A Gani yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dan Kepala Percetakan dan Penerbit Syiah Kuala University Press. "Saya ucapkan selamat kepada anda yang terpilih melalui seleksi terbuka, ini merupakan suatu lompatan prestasi yang luar biasa. Jabatan baru menjadi Kepala Pusdatin ini merupakan jabatan sederhana tetapi tugasnya berat," ungkapnya.
Syarif Bando menyampaikan tugas beratÂ  menanti Kepala Pusat Data dan Informasi. Mengingat jabatan ini merupakan jabatan baru yang ada di lingkungan Perpusnas. Salah satunya, terkait Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia.
"Perpustakaan Nasional sudah ketinggalan dua tahun. Dengan adanya Kepala Pusdatin ini tentu diharapkan bisa menyelesaikan satu data melalui wali data untuk Perpustakaan Nasional, yang dapat menjawab data yang akurat, data yang terpercaya dan data yang bermutu. Tantangannya sangat berat tetapi harapannya juga sangat istimewa, apalagi anda adalah pioneer dalam jabatan baru ini," ungkapnya pada Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional di Aula Salemba, Selasa (4/5/2021).
Dijelaskan, data perpustakaan tersebut, diantaranya jumlah perpustakaan, jumlah koleksi terbitan pemerintah dan swasta, jumlah surat kabar yang ada di Perpusnas dan perpustakaan lain, jumlah mikrofilm dan daftarnya berikut dengan alat bacanya, jumlah gambar arsitektur dan data jumlah kaset CD, data pustakawan, anggaran semua jenis perpustakaan di Indonesia hingga data jumlah penulis yang dimiliki Indonesia.
"Hal ini untuk memastikan sesuai standar UNESCO bahwa minimal tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya," jelasnya.
Selain itu, Kepala Pusdatin juga diminta untuk menghitung berapa infrastruktur TIK yang diperlukan untuk memastikan jangkauan digitalisasi ke daerah perbatasan. "Ini penting sekali sebab belum meratanya jaringan internet di Indonesia," lanjutnya.
Di akhir sambutannya Kepala PerpusnasÂ  menargetkan program 100 hari kerja bagi Kepala Pusdatin yang baru saja dilantik.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Eka Purniawati

Kepala Perpusnas Lantik Kepala Pusat data Informasi

Salemba, Jakarta--Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB), Deni Kurniadi, dan Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso, menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kersipan Sulawesi Utara, Lukas, di Ruang Rapat Deputi II , Jumat, (22/2).
Kedatangan eksekutif dan legislatif tersebut ingin mengetahui mekanisme pengajuan dana alokasi khusus (DAK) perpustakaan.Â  Sedangkan, Kapus P3MB menyoroti keganjilan nomenklatur SKPD di Kabupaten Minahasa Utara yang hanya menyebutkan Dinas Kearsipan saja tanpa perpustakaan.Â Â Mengomentari hal tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulut mengaku sudah bertemu dengan Sekretaris Daerah, dan insya Allah tahun ini akan tuntas.Â 
Eksekutif dan legislatif Provinsi Sulut sama-sama mengakui jika anggaran daerah (APBD) untuk kebutuhan perpustakaan masih terbatas. Tahun lalu mendapatkan jatah Rp. 5 miliar, danÂ  di tahun 2019 mengalami kenaikan 75% dari tahun sebelumnya. Mereka berkeinginan Perpustakaan Nasional bisa membantu percepatan pengembangan perpustakaan di Sulut. "Kami juga ingin tahu bagaimana menjalankan konsep perpustakaan. Jadi, tidak sekedar bangunan fisik saja," ujar Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Rita Lamusu Manoppa.
Menanggapi hal tersebut, Kapus P3MB menjelaskan bahwa salah satu fungsi yang dijalankan Perpustakaan Nasional adalah fungsi pembinaan. Jadi, tanpa diminta pun Perpusnas akan membantu melakukan pembinaan ke berbagai jenis perpustakaan. Tidak terbatas di provinsi, kabupaten/kota. Oleh karena itu, Perpusnas membuka kesempatan ke setiap daerah mengajukan permohonan bantuan karena pemerintah telah memasukkan perpustakaan sebagai program prioritas nasional satu sehingga ada dana alokasi khusus (DAK) yang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh daerah. "Silakan berkordinasi dengan Bappeda," ujar Deni Kurniadi.Â 
Provinsi Sulawesi Utara menurut data Perpusnas direncanakan mendapatkan DAK senilai Rp 1.450 miliar yang diperuntukkan bagi lima kabupaten dan 1 kota. Rata-rata DAK yang diberikan berupa bantuan koleksi dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di tahun 2019, Perpusnas mendapatkan jatah DAK sebesar 300 miliar, dan dibagikan secara proporsional kepada 300 desa di 60 kabupaten.Â 
Bantuan DAK pemerintah mencakup lima aspek, yakni pembangunan fisik (gedung), rehabilitasi/renovasi ruang layanan perpustakaan, perangkat TIK, perabot (kebutuhan) untuk pelayanan dan peminjaman, dan koleksi. Bulan Maret akan dibuka lagi untuk bantuan DAK tahun 2020. Jadi, data dukung, seperti sertifikat, detail engineering desain (DED), kerangka acuan kerja (KAK), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dokumen perencanaan tata ruang, serta surat pernyataan untuk anggaran pemeliharaan jangan lupa disiapkan. "Dokumen harusÂ lengkap sebagai syarat sebelum dilakukan penyeleksian
Terkait pengembangan pemanfaatan perpustakaan, perpustakaan tidak lagi berkutat dengan pelayanan konvensional, seperti peminjaman buku. Perpustakaan harus bertransformasi.Â  Layanan berbasis inklusi sosial menjadi pilihan rasional sebagai upaya penguatan literasi untuk kesejahteraan. "Pendekatan inklusi sosial tiap daerah berbeda. Namun, kami mendorong bagaimana perpustakaan menjadi panduan. Bergerak aktif turun langsung ke masyarakat memberikan vokasi.Â  Perpustakaan tidak lagi mengurusi layanan koleksi tapi juga bermain di ruang publik," terang Joko Santoso.Â 
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Provinsi Sulut Ajukan Permohonan Bantuan DAK Tahun 2020

<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> - Perhatian terhadap preservasi dari koleksi bahan perpustakaan dan naskah kuno di Indonesia perlu digaungkan lebih luas lagi.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Mariana Ginting saat membuka acara Webinar Konservasi Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno dengan tema &ldquo;Classical Binding pada Penjilidan Koleksi Langka dan Naskah Kuno&rdquo; pada Senin (25/09/2023).
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mariana mengatakan bahwa Perpustakaan Nasional sebagai pengemban amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dalam pasal 1 ayat 5, menyatakan bahwa salah satu fungsi Perpusnas adalah sebagai perpustakaan pelestarian.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Fungsi pelestarian ini terkait koleksi dalam upaya pelestarian dan pengawetan bahan perpustakaan serta fungsi melindungi bahan pustaka supaya terjaga kelestariannya sehingga dapat digunakan selama mungkin bagi generasi mendatang&rdquo;, imbuh Mariana.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mariana melanjutkan, preservasi menjadi penting dan memiliki urgensi tinggi dalam sebuah perpustakaan karena objek yang dilestarikan adalah koleksi. Bagaimana koleksi tersebut dapat bertahan selama mungkin dan memberi kemudahan akses bagi pemustaka dalam mengakses informasi dari koleksi tersebut.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Saya berharap adanya webinar ini dapat menambah pengetahuan para tenaga konservator di lingkungan preservasi untuk kemudian meningkatkan mutu hasil preservasi,&rdquo; ujar Mariana.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hadir sebagai narasumber Sherif Afifi, Kepala Konservasi dan Restorasi Perpustakaan Alexandria (Bibliotheca Alexandrina) di Mesir, menjelaskan bahwa <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">classical binding <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">adalah suatu hal yang penting dipelajari oleh konservator dalam dunia preservasi.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dengan mempelajari <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">classical binding<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> konservator dapat memahami teknik dan bahan yang digunakan di masa lalu, yang dapat membantu konservator melestarikan dan memulihkan buku dan manuskrip sejarah dengan lebih baik, akurat, dan pendalaman dalam memahami makna budaya buku.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Buku bukan sekedar benda, mereka menyimpan kenangan budaya dan merupakan artefak berharga. Dengan mempelajari penjilidan sejarah, konservator dapat mengapresiasi konteks sejarah penciptaan buku dan memahami perannya dalam melestarikan warisan budaya&rdquo;, ungkap Sherif.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sherif juga menekankan bahwa konservator harus memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang preservasi. Karena jika tidak maka akan membuat kondisi koleksi semakin buruk dan mempercepat kerusakan.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Metode dan perlakuan konservasi, lanjut Sherif, tidak boleh menyebabkan degradasi kimia, fisik, atau biologi terhadap buku-buku langka tersebut. Proses konservasi atau pelestarian yang diterapkan, idealnya harus mencegah buku-buku penting tersebut mengalami degradasi atau pembusukan lebih lanjut.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kami selalu bilang jika anda tidak tahu apa yang anda lakukan dan tidak yakin dengan bahan dan perawatan yang dilakukan, mohon jangan dilanjutkan. Karena itulah sebagai konservator harus memahami <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">classical binding<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, teknik dan bahan yang digunakan di masa lalu&rdquo;, ungkap Sherif.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Senada, Book Binder, program manager Ruang Arsip dan Sejarah (RUAS) Perempuan Indonesia, Tarlen Handayani mengatakan bahwa dalam mengerjakan perbaikan naskah syaratnya adalah dengan menguasai cara membuatnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Jadi sebelum mengerjakan, konservator perlu benar-benar menguasai dan memahami teknik perbaikan naskah. Ibaratnya jika kita ingin memperbaiki suatu barang, kita harus paham dulu cara kerja barang tersebut baru kita bisa memperbaikinya&rdquo;, ujar Tarlen.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tarlen juga mengatakan bahwa <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">book binding<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> sangat mencerminkan sejarah peradaban literasi setiap budaya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh cara berpikir seseorang dan cara berpikir kebudayaan tersebut dalam memperlakukan atau dalam membukukan pengetahuannya.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Jadi bagaimana pengetahuan itu dibukukan, itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang bersangkutan&rdquo;, ungkap Tarlen.
&nbsp;
 <span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Gilang Arwin Saputri

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Sosialisasi PP tentang Perpustakaan: Perpustakaan di Daerah Didorong Kembangkan Layanan Digital

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : Perpusnas Targetkan Naik ke Level 3 di Akhir 2018 Â

Kepala Perpusnas: Kinerja Pegawai Harus Memberi Kontribusi Pada Kinerja Perpusnas

Kepala Perpusnas Lantik Kepala Pusat data Informasi

Provinsi Sulut Ajukan Permohonan Bantuan DAK Tahun 2020

Perhatian Terhadap Preservasi Perlu Digaungkan Lebih Luas