Kunker DPRD Kab. Belitung : Pariwisata di Belitung Bisa Optimal dengan Perpustakaan  

 Salemba, Jakarta—Kabupaten Belitung adalah provinsi kepulauan. Bersisian dengan Pulau Bangka, Belitung dulunya menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun, sejak tahun 2000, bersama Gorontalo dan Banten memisahkan diri dan menamainya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Meski bersisian, namun kedua pulau tersebut berjarak 4-5 jam menggunakan transportasi laut. Wisata menjadi daya tarik yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah dan masyarakat Belitung meski sebagian besar masyarakat masih menggantungkan dirinya dari hasil laut.

Alasan inilah yang menggerakkan Komisi A DRPD Kab. Belitung menyambangi Perpustakaan Nasional untuk berkonsultasi bagaimana memaksimalkan fungsi perpustakaan agar masyarakat bisa menjadikan objek-objek wisata sebagai potensi ekonomi yang menjanjikan sehingga taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Belitung membaik.

Wakil Ketua Dewan DPRD Kab. Belitung Budi Prasetyo secara eksplisit mengakui bahwa Belitung sedang berkembang menuju Belitung baru. Belitung yang di masa lalunya terkenal dengan hasil pertambangan (timah), kini mencoba beralih menjadi daerah wisata yang dikenal luas.

“Kami melihat peran dan fungsi perpustakaan berbasis inklusi sosialnya bisa diandalkan,” ujar Budi saat diterima Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpusnas Woro Titi Haryati di Jakarta, Kamis, (11/10). Artinya, Budi melihat bahwa dengan berbasis inklusi sosial perpustakaan bisa membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat.

Namun, untuk bisa mencapai ke arah sana, ia meminta saran bagaimana menyusun rancangan peraturan daerah tentang perpustakaan. Pihak DRPD dan Dinas Perpustakaan telah sepakat untuk segera menyusun payung hukumnya agar eksistensi perpustakaan benar-benar dirasakan.

Dinas Perpustakaan Kab. Belitung menjabarkan saat ini pihaknya sedang fokus mengembangkan perpustakaan desa. Saat ini tinggal tiga desa yang belum disasar. Program satu desa satu perpustakaan sudah mendekati akhir. Hanya sumber daya manusia yang menjadi kendala. “Masih minim tenaga perpustakaan.”  

Menanggapi hal tersebut, Deputi II Perpusnas menerangkan benar bahwa perpustakaan pada 2019 nanti sudah masuk dalam program prioritas satu dari Bappenas. Capaian ini membuktikan bahwa peran perpustakaan sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Perpustakaan, diyakini Bappenas mampu menciptakan potensi-potensi ekonomi baru melalui pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tidak sekadar fisik bangunan yang bagus.

“Inklusi artinya semua masyarakat berhak memeroleh pengetahuan dan informasi yang dapat digunakan untuk menciptakan kreasi atupun inovasi baru dengan  memanfaatkan potensi sumber daya alam. Bisa juga mengoptimalkan kemampuan/keterampilan yang dimiliki sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baru yang bernilai ekonomis. Jika ini mampu diaplikasikan, bukan tidak mungkin kesejahteraan hidup membaik,” imbuh Woro.

Tidak hanya perikanan yang menjadi sumber ekonomi, pariwisata pun bisa. Mind set ini juga perlu ditumbuhkan. Koleksi yang disediakan perpustakaan, seperti buku-buku ilmu terapan, keterampilan kreatif hingga buku kekhasan lokal amat berguna. “Dengan potensi wisata, masyarakat bisa diajak menjadi pemandu wisata, perajin cindera mata, atau berkreasi olahan kuliner laut.”

Dinas Perpustakaan Belitung bisa menggandeng dinas lain atau belajar ke daerah lain yang sanggup menggabungkan potensi alam dengan masyarakat, seperti di daerah Sukabumi, sehingga tidak perlu menaruh nasib pada satu profesi/ pekerjaan.

Perpustakaan Nasional pun siap melatih para tenaga pengelola perpustakaan, termasuk pengelola perpustakaan desa sehigga mampu menjadi penyuluh, pendamping, dan penggerak informasi pengetahuan di masyarakat karena inti inklusi sosial berhilir pada peningkatan kesejahteraan.  

 

Reportase : Hartoyo Darmawan