Nagekeo, NTTâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendukung upaya percepatan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur melalui literasi. Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan dukungan diberikan karena melihat komitmen tinggi dari Bupati Nagekeo <span style="color: #202124; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Johanes Don Bosco Do terhadap peningkatan literasi masyarakat.
Hal ini disampaikan Syarif Bando dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang diselenggarakan Perpusnas dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagekeo di Aula Kabupaten Nagekeo, pada Kamis (25/3/2021).
"Tidak mudah menemukan bapak bupati seperti ini, pemimpin yang mempunyai komitmen seperti ini adalah Lee Kwan Yew yang pada tahun 70-an memimpin Singapura dan mengantarkan Singapura menjadi negara termakmur di dunia saat ini,â€ jelasnya.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi, ujar Syarif, harus dilakukan untuk mengubah Nagekeo dan menyusun format pembangunan melalui literasi di NTT. D<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #202124;">ukungan diberikan Perpusnas melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan perguruan tinggi di Nagekeo yakni Universitas Flores, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa, dan Politeknik St. Wilhelmus. Perpusnas juga memiliki program unggulan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Melalui program tersebut, perpustakaan menjadi tempat pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keterampilan hidup guna menghasilkan barang dan jasa sehingga kehidupan ekonominya meningkat yang digulirkan sejak 2018.
Syarif Bando menjelaskan, literasi bukan sekadar pengenalan huruf, kata, dan kalimat. Literasi memiliki makna luas dan pada level tertinggi, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa, yang bermutu, yang bisa dipakai kompetisi global. Dia menegaskan kemajuan bangsa dan kemampuan berdaya saing pada revolusi industri, membutuhkan andil perguruan tinggi. Dia mendorong para rektor dan pengajar di perguruan tinggi agar berbenah sehingga bisa mencapai level tertinggi literasi yakni menghasilkan lulusan yang produktif, unggul, dan berdaya saing.
â€œApa sih revolusi industri yang dibicarakan semua orang? Revolusi industri, kita dipaksa hidup yang sangat cepat. Jadi teknologi adalah high tech dan di satu sisi kita dipaksa untuk membeli sesuatu yang baru. Coba bayangkan kalau kita tidak berubah sistem pendidikannya di kampus, mohon maaf,â€ urainya.
Sejumlah fasilitas bebas biaya sudah disediakan Perpusnas untuk mendukung hal tersebut di antaranya layanan daring iPusnas, e-Resources, dan Khastara. Para pelajar dan mahasiswa di Nagekeo didorong agar memanfaatkan fasilitas buku dan jurnal elektronik yang tersedia.
Bupati <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #202124;">Johanes memahami pentingnya literasi sebagai bagian dari pembangunan kehidupan masyarakat. Dua tahun lalu, Kabupaten Nagekeo menyelenggarakan festival literasi tingkat NTT di Mbay. Dan selama dua tahun ini, pihaknya juga terus melakukan gerakan literasi dalam semua elemen, tidak hanya di dunia pendidikan tapi juga masyarakat.
â€œGerakan literasi bangsa tidak hanya terbatas pada gerakan literasi nasional berbasis institusi sekolah atau pendidikan. Tapi kita juga melihat ada inisiatif masyarakat yang membangun perpustakaan di wilayah Nagekeo. Inisiatif itu juga kemudian mendorong munculnya perpustakaan desa dan kelurahan,â€ jelasnya.
Saat ini, sekolah-sekolah di Nagekeo sudah memiliki pojok baca yang menyediakan buku bacaan, tidak hanya buku pelajaran. Sementara untuk masyarakat, pihaknya mendistribusikan bahan bacaan melalui fasilitas perpustakaan yang disediakan di desa dan kelurahan. Selain itu, inisiatif individu yang melakukan gerakan literasi juga didukung agar masyarakat mendapatkan pengetahuan.
â€œDan bagi saya perkembangan ini menjadi sangat baik ketika arus informasi begitu deras melalui teknologi IT. Yang kita hadapi ke depan adalah sebagaimana menyiapkan agar informasi yang mengalir deras ini dapat ditangkis melalui institusi pendidikan, jadi sekolah-sekolah mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi tidak sekadar penyalur informasi, tapi pada saat yang sama dapat menjadi lembaga yang berperan menyaring informasi yang masuk ke anak didik. Ke masyarakat, saya berharap orang tua terutama yang PJJ agar bisa lebih bijaksana dalam memberikan alat komunikasi kepada anak-anak,â€ urainya.
Pada kesempatan tersebut dilakukan pengukuhan Bunda Baca Kabupaten Nagekeo Periode 2021-2024 Eduarda Yayik Pawitra Gati. Selain itu, dilakukan pengukuhan kepada tujuh Bunda Baca Kecamatan di Nagekeo.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama
Â 
Â

Perpusnas Dukung Peningkatan Kesejahteraan di Nagekeo 

Salemba, Jakarta -- Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (HOKH) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar rapat review pembahasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara daring pada Jumat, (30/07/2021). Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih.
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih mengatakan, dengan dilaksanakannnya PMPRB maka perlu dilakukan pembahasan dan review untuk memeriksa kembali kelengkapan instrumen penilaianÂ  pengisian instrumen penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraÂ  dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.
Review ini sekaligus pengecekan dokumen bukti atau eviden pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Perpusnas.
"Dalam pembahasan ini kita cek kembali kelengkapan apa saja yang masih kurang, untuk pengisian instrumen penilaian saya harap dapat selesai minggu ini, karena akan segera diserahkan kepada tim penilai dari KemenPANRB," ungkapnya.
Dalam pengecekan instrumen penilaian yang dilakukan dan kelengkapan file, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Diantaranya belum adanya video sosialisasi Zona Integritas di lingkungan internal Biro HOKH, belum adanya slogan pegawai Biro HOKH dalam eayanan, serta belum adanya SOP mikro unit Biro HOKH.
"Untuk SOP makro unit Biro HOKH bisa segera dibuat dan diunggah dalam form penilaian. Saya sangat berharap kegiatan pembahasan dan pengisian instrumen penilai ini dapat segera terselesaikan dengan kerja keras kita bersama," pungkasnya.
Â 
Reportase: Arie Zani

Biro HOKH Perpusnas Gelar Rapat Review Pembahasan PMPRB

Jakarta, Mulai pada tahun 2019, Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan. Penyaluran DAK ini untuk menjawab kebutuhan penyediaan fasilitas perpustakaan di daerah.
 
Dalam Sesi Panel Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023, Kepala Seksi Bantuan Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia DJPK Kemenkeu, Saddam Husin Okviyanto menyampaikan, penyaluran DAK subbidang perpustakaan dilakukan karena adanya ketimpangan pembiayaan, serta kebutuhan daerah akan fasilitas perpustakaan yang canggih dan modern.
 
"Di Tahun 2019 kami bersama Perpusnas menggagas DAK fisik subbidang perpustakaan. Tujuannya meningkatkan literasi, tetapi outputnya adalah pembangunan gedung perpustakaan yang kemudian bertambah juga untuk pengadaan perabot dan pengembangan koleksi perpustakaan," ungkapnya pada Selasa, (7/3/2023).
 
Saddam mengatakan, pelaksanaan DAK subbidang perpustakaan di tahun 2022 termasuk pada bidang yang berprestasi. Pasalnya, persentase penandatanganan kontrak DAK Fisik perpustakaan tergolong tinggi 95,1 persen jika dibanding bidang/subbidang lain. Selain itu, penyaluran DAK tergolong tinggi dengan persentase 94,93 persen jika dibindang bidang/subbidang lainnya.
 
Meski demikian, lanjutnya, terdapat lima wilayah yang persentase penyaluran dan penandatanganan kontraknya tergolong rendah. Diantaranya, Provinsi DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan Tengah.
 
"Mungkin ini bisa jadi perhatian kita terutama daerah-daerah yang nanti menerima alokasi dana untuk pembangunan perpustakaan. Karena jumlahnya besar jangan sampai gagal kontrak," lanjutnya.
 
Di tahun 2023 mekanisme penyaluran DAK telah berubah menyesuaikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penyaluran DAK Fisik saat ini bersifat penugasan, dengan konsekuensi harus ditentukan titik lokusnya.
 
Saddam menjelaskan, penyaluran DAK fisik&nbsp; melalui proposal base artinya berdasarkan usulan yang disampaikan Pemerintah Daerah kemudian dievaluasi dna ditetapkan oleh Perpusnas bersama Bappenas dan Kemenkeu. 
 
Namun, pihaknya meminta ke depannya agar penyaluran DAK lebih berbasis data, artinya data kebutuhan, tingkat Indeks Pembangunan Literasi dan akreditasi.
 
"Sebenarnya DAK ini sama seperti beasiswa. Diberikan kepada daerah yang kurang mampu dengan kapasitas fiksal rendah namun kebutuhan untuk perpustakaannya tinggi," jelasnya.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Pemerintah Dukung Pengembangan Perpustakaan Melalui DAK 

Sorong Manoi, Sorong--Kehadiran perpustakaan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya diharapkan dapat menjadi pusat pengetahuan yang mendorong perkembangan generasi emas di Papua.
Demikian disampaikan Pj Wali Kota Sorong Septinus Lobat usai meresmikan gedung layanan perpustakaan Kota Sorong pada Selasa (7/11/2023).
Gedung perpustakaan yang berada di Jalan Jend. Sudirman ini dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan senilai Rp 10 miliar.
Pj Wali Kota Sorong menyampaikan perpustakaan memiliki arti penting dalam pembangunan suatu daerah. Menurutnya, perpustakaan berperan sebagai lembaga penyedia dan penyebar informasi ke masyarakat serta sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Perpustakaan harus bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya menyediakan buku fisik tetapi juga dalam bentuk digital, seperti e-book untuk meningkatkan aksesbilitas pengetahuan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Pj Wali Kota Sorong menekankan pentingnya buku-buku yang berkaitan dengan life skills atau kecakapan hidup dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.
Dia mengatakan bahwa pengembangan perpustakaan adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Saya berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan literasi, sehingga daerah ini tidak hanya tumbuh sebagai pusat informasi dan kreasi, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi yang didukung oleh masyarakat yang cerdas dan gemar membaca," lanjutnya.
Dalam pengalaman pribadinya, Pj Wali Kota Sorong berbagi kisah tentang bagaimana ia dari latar belakang yang sederhana dapat mencapai posisinya saat ini melalui semangat belajar dan membaca. Dia menjalani pendidikan dari kampungnya hingga kuliah di UGM.
"Setiap hari saya baca buku atau bawa buku catatan. Karena waktu itu belum banyak buku jadi saya lebih banyak mencatat yang kemudian buku catatan tersebut saya baca. Buktinya saya bisa selalu juara kelas tidak dengan hal lain kecuali membaca," jelasnya.
Pj Wali Kota pun mengajak masyarakat dan semua pihak memanfaatkan gedung perpustakaan untuk menjadikan perpustakaan sebagai sarana meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kemajuan suatu bangsa tidak akan terwujud begitu saja. Jalan yang harus kita tempuh adalah dengan membaca. Ada tiga hal yang tak boleh kita lupakan: membaca, membaca, dan membaca. Tanpa membaca, kita tidak akan bisa melihat dunia luar," pesannya.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan peresmian gedung perpustakaan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Kami telah melaksanakan tugas kami untuk membangun infrastruktur di Kota Sorong, dan beberapa bulan lalu kami meresmikan perpustakaan di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat. Saat ini, kami memiliki utang dua lagi untuk Papua Barat Daya, termasuk Sorong Selatan," katanya.
Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) Kota Sorong sekaligus pembukaan pelatihan video konten kreator ini, Kepala Perpunas menyampaikan rasa bahagianya karena kekuatan mengisi konten kreator telah didukung penuh oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kominfo.
Menurutnya, komitmen semua pihak dalam melaksanakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia patut diapresiasi.
"Infrastruktur saja tidak cukup. Dengan adanya pelatihan video content creator menjadi salah satu langkah penting dalam memaksimalkan potensi SDM," ungkapnya.
Pelatihan video konten kreator yang diberikan oleh Kominfo, lanjutnya, menjadi bagian integral dari upaya perpusnas dalam menjalankan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan ini akan diikuti oleh masyarakat Kota Sorong bertempat di Gedung Layanan Perpustakaan Kota Sorong.
Sementara itu, Menteri Kominfo Budie Arie Setiadi mengatakan era digital menghadirkan peluang dan tantangan.
"Kemajuan teknologi hanya akan optimal jika memiliki kecakapan digital masyarakat yang mumpuni," katanya.
Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, Kominfo telah meluncurkan berbagai program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, salah satunya Digital Talent Scholarship, dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kecakapan digital mereka.
"Melalui program Digital Talent Scholarship, peserta akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, dalam bidang digital marketing dan digital analytics," jelas Menteri Budi Arie Setiadi.
Dikatakan, kerja sama antara BPSDM Kominfo dengan Perpusnas memiliki peran besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia di bidang literasi digital. "Perpustakaan diharapkan dapat menjadi hak bagi masyarakat Sorong dalam pengembangan kecakapan digital," katanya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Aditya Irfan/Prakas Agrestian

Hadirnya Perpustakaan Dorong Perkembangan Generasi Emas Papua

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Buku â€œSarinahâ€ karya Bung Karno mengandung makna mendalam mengenai pemikiran sang proklamator terhadap peranan wanita. Pemberian judul buku â€œSarinahâ€ bukan sekadar bentuk ucapan terima kasih Bung Karno kepada inang pengasuhnya di kala kecil. Karena melalui buku ini, pembaca dapat memahami alur pikiran Bung Karno yang bersifat dialektis dan progresif radikal revolusioner; hasil perenungan Bung Karno dalam melawan kolonialisme; serta pemikirannya dalam perspektif filsafat ilmu.
Hal ini disampaikan pengajar pascasarjana di Universitas Indonesia, Hardjono, dalam bedah buku â€œSarinahâ€ yang diselenggarakan UPT Perpustaaan Proklamator Bung Karno di Gedung Auditorium Lantai 2, Gedung Fasililtas Layanan Perpustakaan Nasional RI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/5).
Menurut Hardjono, untuk memahami buku â€œSarinahâ€ diperlukan tiga hal tersebut. â€œTiga syarat ini harus dipenuhi untuk mendapatkan pemahaman substansi materil yang tertuang dalam buku tersebut,â€ jelasnya.
Pemilik gelar doktor ilmu filsafat dari Universitas Gajah Mada (UGM) tersebut menjelaskan, pengasuh Bung Karno digambarkan sebagai sosok yang mengajarkan sang proklamator untuk mencintai kaum kecil. Namun dalam buku â€œSarinahâ€, Bung Karno menggambarkan peranan wanita secara luas dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. â€œKeyakinan Bung Karno bahwa peranan wanita sangatlah dibutuhkan untuk bersatu padu dengan kaum pria antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di masyarakat, dan peranannya dalam satu gerakan revolusi. Bung Karno mengatakan bahwa revolusi akan gagal tanpa keterlibatan kaum wanita revolusioner,â€ urainya.
Pendiri Pondok Pesantren Al-Kamal, Jakarta, KGPH Soeryo Soedibyo Mangkoehadiningrat, menyatakan melalui buku â€œSarinahâ€, terlihat bahwa Bung Karno sudah memiliki pemikiran peranan wanita dalam meraih kemerdekaan. â€œJauh-jauh hari sebelum kemerdekaan sudah sadar bahwa peranan wanita dalam perjuangan itu tidak bisa dinafikan. Baik wanita sebagai pendamping laki-laki dalam mengelola rumah tangga maupun sebagai pejuang revolusi nasional,â€ jelasnya.
Menurutnya, buku â€œSarinahâ€ memiliki dimensi luas karena mampu membaca situasi kondisi bangsa saat ini. Karena dalam buku tersebut, Bung Karno menulis agar tidak ada lagi eksploitasi manusia oleh manusia atau negara, terutama terhadap wanita. â€œRepublik Indonesia harus kita anggap sebagai modal kita sekalian untuk meneruskan perjuangan kita sekalian, mengejar cita-cita kebangsaan kita yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peliharalah modal ini, belalah modal ini, dan pertahankanlah modal ini. Hal ini tertulis di halaman 273. Itu sedikit kutipan isi hati Bung Karno,â€ jelasnya.
Dalam sambutannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi bedah buku mengenai Sarinah yang dilakukan di perpustakaan. Menurutnya, perpustakan berfungsi menjadi tempat untuk memperdalam ilmu pengetahuan berdiskusi, dan menghasilkan karya ilmiah. â€œKita berharap dengan bedah buku ini semakin menguatkan jati diri perempuan dan eksistensi Perpustakaan Nasional. Dan menggali potensi setiap individu,â€ pungkasnya.
Bedah buku â€œSarinahâ€ merupakan salah satu kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-38 Perpustakaan Nasional. Â 
Â Reportase: Hanna Meinita
Â

Bedah Buku â€œSarinahâ€: Peranan Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan RI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tuban menerima hibah Mobil Perpustakaan Keliling dari Perpustakaan Nasional RI. Pemberian dilakukan secara simbolis oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono dan Ketua DPRD Kabupaten Tuban Miyadi di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Jumat (19/10).
MPK merupakan bantuan stimulan yang bertujuan memperluas layanan perpustakaan sehingga bisa menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Bantuan diberikan dalam kunjungan kerja anggota DPRD Kab. Ponorogo dan DPRD Kabupaten Tuban ke Perpusnas.Â 
Syarif Bando menyatakan, paradigma perpustakaan sudah mengalami perubahan sebagai deretan buku. Saat ini, perpustakaan harus menjangkau masyarakat dan koleksinya bisa diberdayakan oleh pemustaka. â€œDi sinilah negara bisa hadir, dengan membuat buku tentang potensi dan budaya lokal. Karena tidak bisa orang Ponorogo dan Tuban meminta orang di daerah lain untuk membuat buku tentang potensi lokalnya,â€ jelasnya.
Menurut Syarif, pentingnya eksistensi perpustakaan diilustrasikan dalam sebuah bangunan empat lantai. Lantai empat diisi oleh Museum, lantai Â tiga diisi oleh Arsip, dan lantai dua diisi oleh Pendidikan. â€œLantai satu diisi perpustakaan. Kenapa di lantai paling bawah? Karena perpustakaan akan menjawab semua pertanyaan tentang wilayah tersebut. Karena tidak ada guru khusus tentang Ponorogo atau Tuban. Jadi perpustakaan harus memiliki buku yang bisa menjawab berapa potensi pertanian di wilayah itu, kekayaan yang bisa dimanfaatkan, dan sebagainya,â€ tuturnya.
Perpustakaan berperan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan mengatasi kemiskinan. Terkait dengan hal ini, salah satu program Perpusnas yang akan diluncurkan pada 2019 adalah Literasi untuk Kesejahteraan. Program ini merupakan lanjutan dari Perpuseru yang telah dilaksanakan sejak 2011. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti menyebut program ini merupakan tindak lanjut dari masuknya perpustakaan dalam agenda Prioritas Nasional 1. â€œAkan dibangun 300 perpustakaan di 60 kabupaten, di 21 provinsi. Melalui program ini, memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, aktualisasi diri, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi masyarakat,â€ jelasnya.
Sementara itu, Agus Pramono menilai perpustakaan merupakan pintu masuk utama untuk mengentaskan kemiskinan. Perpustakaan di masa depan harus bisa membaca peluang ini dengan menyediakan buku yang aplikatif. Menurutnya, hal ini bisa terwujud selama ada komunikasi yang intens antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. â€œPonorogo terkenal salah satunya dengan Kampung Idiot. Kini, Kampung idiot sudah berubah karena peran perpustakaan. Di mana warga bisa menghasilkan produk seperti keset, alat bantu untuk sulap. Ini menunjukkan perpustakaan berperan mengentaskan kemiskinan,â€ tuturnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tuban Miyadi berkomitmen mendorong perpustakaan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga masyarakat memanfaatkannya untuk meningkatkan kecerdasan. Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Joko Prijono. Pihaknya berusaha mengubah paradigma masyarakat mengenai perpustakaan yang dianggap sebagai tempat membaca dan meminjam buku. Perpustakaan dijadikan sebagai tempat untuk meningkatkan kapasitas dengan melibatkan masyarakat seperti pelatihan mendongeng, kerajinan pemanfaatan kain perca, workshop desain grafis, lomba minat baca, dan sebagainya. Pihaknya juga bersinergi dengan OPD terkait yang didapuk sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
â€œSekarang pengunjung perpustakaan sekitarÂ 500-1.000Â orang per hari dari yg sebelumnya 50 orang per hari. Karena kami juga ekspansi hingga ke kecamatan. Di samping layanan bacaan buku konvensional, juga ada pengembangan IT yang dilakukan secara gratis baik di perpustakaan daerah hingga ke kecamatan. Sehingga kalau dulu perpustakaan menjemput bola, sekarang masyarakat yang membutuhkan kita,â€ pungkasnya.
Reportase: Hanna Meinita

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Dukung Peningkatan Kesejahteraan di Nagekeo

Biro HOKH Perpusnas Gelar Rapat Review Pembahasan PMPRB

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Pemerintah Dukung Pengembangan Perpustakaan Melalui DAK

Hadirnya Perpustakaan Dorong Perkembangan Generasi Emas Papua

Bedah Buku â€œSarinahâ€: Peranan Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan RI

Perpusnas Serahkan Bantuan MPK untuk Kabupaten Ponorogo & Tuban

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Dukung Peningkatan Kesejahteraan di Nagekeo

Biro HOKH Perpusnas Gelar Rapat Review Pembahasan PMPRB

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Pemerintah Dukung Pengembangan Perpustakaan Melalui DAK

Hadirnya Perpustakaan Dorong Perkembangan Generasi Emas Papua

Bedah Buku â€œSarinahâ€: Peranan Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan RI

Perpusnas Serahkan Bantuan MPK untuk Kabupaten Ponorogo & Tuban

Bedah Buku â€œSarinahâ€: Peranan Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan RI