Jakarta, - Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan Indonesia memiliki puluhan ribu manuskrip yang harus dialih media dan diubah ke bentuk format baru sehingga mudah diakses dan dipahami isinya.
 
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pelestarian Naskah Kuno Nusantara Tahun 2023 yang digelar Senin, (29/5/2023).
 
Kepala Perpusnas terus mendorong agar inventarisasi naskah kuno Nusantara dapat dilakukan dari segi subjek ilmu pengetahuannya. Dengan begitu nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan. &ldquo;Kita ingin isi dari manuskrip yang kita miliki bisa dimengerti kemudian dikreasikan dan disampaikan kepada masyarakat,&rdquo; sebutnya.
 
Menurut Kepala Perpusnas, di dalam naskah kuno Nusantara atau manuskrip Indonesia terdapat banyak pengetahuan, nilai kemanusiaan, maupun nilai dasar hubungan manusia dengan alam. &ldquo;Naskah kuno merupakan harta yang tak ternilai. Melalui naskah kuno Nusantara kita juga bisa belajar pentingnya memahami perjalanan sejarah nenek moyang dan serta perjalanan sejarah bangsa sehingga bisa berada di titik ini, imbuhnya.
 
Digitalisasi naskah juga harus menjadi salah satu prioritas perpustakaan. Perpusnas telah menyimpan 15 persen atau sebanyak 12.361 naskah dari total kantung naskah yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun hanya 4.515 di antaranya yang telah didigitalisasi. Dalam rakor ini Perpusnas meminta dukungan dari berbagai pihak agar upaya pelestarian dan digitalisasi naskah kuno Nusantara bisa terus dipercepat.
 
Hal tersebut mengingat sebagian besar naskah kuno kini sudah berada di usia&nbsp; lebih dari 50 tahun dan berisiko rusak akibat iklim tropis Indonesia cuaca panas dan yang terjadi sepanjang tahun.
 
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Amich Alhumami memahami upaya pelestarian merupakan salah satu yang sulit mendapatkan perhatian. Hal tersebut karena isu pelestarian manuskrip dinilai hanya berdampak secara langsung pada segmen masyarakat tertentu.
 
&ldquo;Isu pelestarian naskah salah satunya masih dikalahkan dengan infrastruktur, industri kreatif, dan pertanian misalnya yang dinilai lebih strategis dan berdampak langsung pada masyarakat,&rdquo; ungkapnya Amich.
 
Padahal menurut Amich upaya penyelamatan naskah kuno Nusantara merupakan hal fundamental sebagai fondasi identitas, kebudayaan, peradaban bangsa Indonesia. Maka dari itu dirinya menegaskan upaya yang dilakukan Kementerian PPN/ Bappenas dalam upaya pelestarian naskah kuno Nusantara dilakukan melalui dukungan perencanaan anggaran.
 
&ldquo;Dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang sedang kami susun, kami siapkan bagian tentang pembangunan kebudayaan yang tidak bisa digeser atau dialihkan. Akan kami kawal terus tentang ide pemajuan dan pelestarian kebudayaan yang di dalamnya juga ada pesan pelestarian nilai kebudayaan melalui pelestarian naskah kuno sehingga bisa terus ada dalam rencana pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang,&rdquo; terangnya.
 
Amich juga berpesan bahwa sumber-sumber pembiayaan dalam upaya pelestarian naskah kuno Nusantara tidak selalu harus bertumpu kepada pemerintah. Menurutnya, ada banyak pihak baik swasta, pelaku usaha maupun industri yang menunjukkan peminatan yang luar biasa yang bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif atas upaya penghimpunan dan konservasi naskah kuno. 
 
&ldquo;Komitmen kami juga tergambar dari sisi infrastruktur dan fasilitas setiap tahunnya semakin layak, dan dukungan teknologi juga bisa terus diadopsi,&rdquo; pungkasnya.
 
Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA) Munawar Holil yang akrab disapa Mumu juga hadir sebagai narasumber mengungkap peran masyarakat dalam upaya pelestarian naskah Nusantara terwujud melalui berbagai upaya yang dilakukan melalui MANASSA.
 
&ldquo;Belum terpeliharanya naskah dan belum juga dilakukan kajian yang baik mendorong hadirnya MANASSA pada 1996. Saat ini MANASSA telah memiliki 588 anggota dari berbagai latar belakang,&rdquo; sebutnya.
 
Menurut Mumu, dalam upaya penyelamatan naskah kuno Nusantara, pendampingan dan apresiasi untuk para peneliti dan pemilik naskah kuno masih perlu ditingkatkan mengingat peminta kajian naskah di berbagai universitas semakin menurun saat ini. Karya kreatif juga perlu diperbanyak untuk menarik minat masyarakat untuk lebih peduli terhadap perhatian naskah kuno.
 Reporter : Eka Purniawati Fotografer : Ahmad Kemal N.

KEPALA PERPUSNAS: ALIH MEDIA NASKAH KUNO NUSANTARA HARUS DILAKUKAN AGAR MUDAH DIAKSES DAN DIPAHAMI

Jakarta - Komitmen dan kerja keras merupakan faktor utama harus dilakukan pemerintah daerah terutama provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan legislatif dalam membangun minat baca hingga ke pelosok. Dua hal tersebut penting dilakukan demi menghasilkan keteladanan sebagai penggerak untuk peningkatan literasi di masyarakat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pasaribu saat menjadi pembicara dalam webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Menuju SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (14/9/2020).
Suganda menyatakan hal ini berdasarkan pengalamannya saat bertugas sebagai Asisten Administrasi di Kabupaten Musi Rawas. Menurutnya, keteladanan sangat dibutuhkan dalam peningkatan minat baca masyarakat. Saat itu, meski anggaran minim, Suganda melakukan inovasi dengan mengembangkan perpustakaan terapung. Terbukti, perpustakaan terapung berhasil minat masyarakat untuk berkunjung.
â€œKebetulan waktu itu perpustakaan di bawah koordinasi asisten administrasi. Kami tidak memiliki dana yang besar pada waktu itu, tetapi bagaimana menciptakan sehingga masyarakat ini minat datang ke perpustakaan. Jadi dengan dana yang ada kami coba untuk membuat perpustakaan terapung. Perpustakaan terapung itu ketika kami launching mendapatkan minat yang sangat besar dari masyarakat,â€ jelasnya.
Selain itu, untuk menyediakan koleksi bahan Pustaka, Suganda tidak kehabisan akal dan justru menyusun buku bersama timnya yang memuat sejarah pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas sejak 1945 hingga 2015. â€œIni mendapat apresiasi sekali karena waktu buku ini dilaunching, banyak yang datang ke perpustakaan, pengen lihat seperti apa pemerintahan di Musi Rawas.â€ tuturnya.
Dia mengajak pemerintah daerah khususnya kepala dinas perpustakaan untuk terus berupaya meski anggaran minim. â€œDibutuhkan komitmen, kerja keras, dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, juga dengan DPRD. Kalau satu stakeholder saja bergerak, seperti yang saya contohkan tadi, bergeraknya dari sisi kami, kami bisa melaksanakan. Apalagi kalau didukung DPRD, stakeholder lain, kami yakin merupakan salah satu strategi yang bisa lakukan,â€ urainya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB Naptalina Sipayung menyatakan saat ini, pihaknya mendorong instansi pusat maupun daerah untuk mengusulkan jabatan fungsional, termasuk pustakawan. Â â€œTerkait formasi pustakawan, kami dari Kementerian PANRB sesuai arahan dari Presiden, untuk menghapus eselon 3 dan 4, kita mintakan kepada semua instansi baik pusat maupun daerah, untuk membuat kajian terkait pentingnya jabatan fungsional termasuk pustakawan ini,â€ jelasnya.
Naptalina menekankan agar instansi mengusulkan jabatan fungsional tersebut, yang tentunya disertai analisis jabatan dan beban kerja.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Dedi Junaedi menyatakan Perpusnas tetap hadir melayani masyarakat meski dalam kondisi pandemi covid-19. Melalui beragam layanan daring (online), masyarakat diminta memanfaatkan koleksi bahan perpustakaan yang tersedia.
â€œKami ada layanan e-resources, kemudian ada layanan iPusnas, dengan handphone bisa langsung buka, di sana iPusnas itu, bisa dibaca full text. Jadi tidak perlu khawatir bapak ibu sekalian bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di Perpusnas. Kita juga terus melayani kebutuhan pemustaka,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita/Robby F. Anggriawan/Andri Dwy Nuryanto
Â

Komitmen & Kerja Keras Faktor Utama dalam Membangun Minat Baca  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Pemerintah Kabupaten Bone memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan literasi masyarakatnya. Ini dibuktikan dengan adanya pembangunan perpustakaan umum di Kabupaten Bone.
Perpustakaan yang mendapatkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) bidang perpustakaan ini, sudah rampung proses pengerjaannya. Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi berharap perpustakaan yang baru dibangun tersebut dapat diresmikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando.
Andi Fahsar mengatakan, dalam menggerakkan literasi di Kabupaten Bone, pihaknya tengah mengembangkan perpustakaan desa. Saat ini sudah ada sekitar 100 perpustakaan desa di Kabupaten Bone.
"Kami menghimbau desa untuk tiap tahunnya menganggarkan dana desa untuk perpustakaan desa. Dari 372 desa, sudah 100 desa yang memiliki perpustakaan desa," ujarnya.
Pengelolaan perpustakaan desa ini dilakukan oleh karang taruna dan kader desa. Hadirnya perpustakaan desa, lanjut Andi Fahsar diharapkan dapat menumbuhkan minat baca masyarakat.
"Dengan adanya prpustakaan desa ini minat baca masyarakat sudah mulai tampak," lanjutnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Andi Mappangara menambahkan, untuk melengkapi fasilitas perpustakaan masih diperlukan perabot TIK, dan koneksi internet. Dikatakan saat ini koleksi buku ada sebanyak 20 ribu judul dengan 25 ribu eksemplar.
"Kondisi belumÂ  ideal jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Bone yang ada saat ini. Kabupaten Bone ini luas, memiliki 372 desa dengan 37 kecamatan, hanya memiliki dua Mobil Perpustakaan Keliling (MPK). Jumlah ini juga belum dapat mengcover semua wilayah," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengapresiasi komitmen Kabupaten Bone dengan membangun gedung perpustakaan untuk masyarakat.
"Kami mengapresiasi komitmen dari Pemkab Bone, karena untuk peningkatan indeks literasi masyarakat, bupati menjadi ujung tombak dari Perpusnas," ungkapnya.
Woro menyarankan, untuk pengelolaan perpustakaan sebaiknya dilakukan oleh tenaga fungsional pustakawan. Agar perpustakaan umum ini dapat dikelola dengan baik.
"Karena perpustakaan saat ini menjadi tempat aktivitas masyarakat dan transfer pengetahuan," imbuhnya.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana mengatakan, perpustakaan umum dapat diperkuat dengan layanan digital, sehingga diperlukan koneksi internet yang memadai.
"Sebaiknya bisa ditambahkan layanan digital, dna juga fasilitas wifi gratis ini bisa menarik masyarakat untuk datang ke perpustakaan," katanya.
Â 
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdeka
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Ahmad Kemal
Â 
Â

Warga Bone Akan Miliki Perpustakaan Baru

Tugu Tani, Jakarta-Niat baik pemerintah maupun swasta mengembangkan perpustakaan, taman baca masyarakat (TBM) sebagai upaya pembudayaan gerakan membaca yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia belum dibarengi secara serius. Hal ini dapat terlihat dari masih rendahnya organisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) berdiri di tiap daerah. Padahal keberadaan GPMB merupakan inisiasi dari Perpustakaan Nasional sejak 18 tahun lalu, tepatnya 25 Oktober 2001 di Istana Bogor.
Realita tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar saat membuka kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) dan Seminar GPMB di Jakarta, Rabu, (18/9).
"GPMB sejak awal berdiri merupakan wahana strategis untuk membangun kebersamaan serta komitmen perpustakaan dan masyarakat yang peduli terhadap budaya baca dalam membangun masyarakat Indonesia yang cerdas," ungkap Sri Sumekar.
Sayangnya, dukungan yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah masih rendah. Terbukti, sejak 2001 GPMB didirikan baru 14 provinsi dan 34 kabupaten/kota yang memiliki organisasi GPMB.
Suatu catatan yang timpang mengingat keinginan dan semangat menggerakkan masyarakat gemar membaca sudah menjadi tekad bersama. Namun, perlu dibarengi oleh konsistensi serta peningkatan intensitas di semua wilayah karena yang namanya membentuk budaya atau membangun karakter tidak dapat cepat (instan), tapi harus bertahap, terus menerus, dan berkesinambungan.
Beberapa daerah diakui Sestama sudah melakukan beragam kiat-kiat strategi sebagai terobosan untuk membangun masyarakat berbudaya baca.
"Inisiatif dan inovasi itu penting dilakukan sebanyak banyak apalagi Perpustakaan Nasional menargetkan masuk ranking 10 besar dunia dalam hal kegiatan membaca (top reading). Meski target tersebut harus dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai.
Munas dan seminar GPMB berlangsung selama tiga hari (18-20 September). Di hari pertama dilangsungkan Munas dan rapat-rapat komisi untuk membahas AD/ART organisasi, program dan anggaran, dan tata cara pemilihan ketua. Sedangkan pada hari berikutnya dilakukan seminar dengan nara sumber kunci (keynote speech) Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, pegiat literasi Gol A Gong, penulis Kirana Kejora, sutradara/penulis film Danial Rifki, dan hiburan musik literasi dari Ferry Curtis. Seminar GPMB dihadiri tidak kurang dari 200 peserta dari berbagai komunitas, pegiat literasi/taman baca dari seluruh daerah.
Reporter/fotografer : Hartoyo Darmawan

GPMB Diminta Dorong Pemda Seriusi Budaya Baca

Senayan, Jakarta &ndash; Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk memiliki langkah strategis dalam pemenuhan kekurangan pustakawan.
 
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyebut, Indonesia masih kekurangan jumlah pustakawan sebanyak 439.680 pustakawan. 
 
"Jumlah tersebut meliputi semua jenis perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah negeri maupun swasta, dan perguruan tinggi," jelasnya, Selasa (4/4/2023).
 
Dikatakan, Perpusnas telah mengeluarkan rekomendasi kebutuhan atau formasi jabatan fungsional pustakawan di tahun 2022 untuk 31 instansi dengan jumlah kebutuhan seluruhnya untuk 4.344 pejabat fungsional pustakawan.
 
Bahkan, pelaksanaan inpassing di tahun 2017-2021 mendongkrak jumlah fungsional pustakawan di Indonesia.&nbsp; 
 
Di sisi lain, Kepala Perpusnas menyampaikan, jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi predikat A, B, dan C sebanyak 9.363 perpustakaan dari 13.983 perpustakaan yang dinilai. Sehingga masih ada 94,3 persen atau 155.247 perpustakaan yang belum diakreditasi.
 
"Apabila perpustakaan terakreditasi dan pustakawan tersertifikasi maka kepercayaan masyarakat meningkat. Karena perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, dan Pustakawan kompeten dan profesional," lanjutnya.
 
Menurut Kepala Perpusnas, masalah literasi saat ini adalah tidak produktif yang diakibatkan oleh sulitnya mengkomunikasikan ide dan gagasan, tidak dapat berinovasi serta sulit mentransfer pengetahuan dengan menggunakan IPTEK.
 
"Inti masalahnya kita baru belajar membaca bukan membaca karena belajar melakukan sesuatu," ungkapnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng mengatakan, Perpusnas perlu mengoptimalkan langkah strategis yang telah dilakukan, seperti regulasi yang memberikan kemudahan dalam rekrutmen jabatan fungsional pustakawan.
 
"Membuat peta jumlah lulusan bidang studi ilmu perpustakaan dengan daya serap lulusan pada kebutuhan pustakawan," katanya.
 
Anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno menyampaikan, untuk meningkatkan literasi diperlukan tiga komponen. Diantaranya, aktor, kultur dan infrastruktur. Dalam hal ini aktor adalah pustakawan yang memiliki kompetensi dalam mengelola perpustakaan.
 
"Jadi bagaimana bisa meningkatkan literasi jika perpustakaan tidak dikelola oleh pustakawan," ungkapnya.
 
&nbsp;
 
Bahkan, lanjutnya, kelembagaan perpustakaan sebaiknya jangan digabung dengan arsip, karena hal itu berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda.
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Vanda Sarundajang. Dia menuturkan, sumber daya pustakawan saat ini rata-rata berada di atas usia 50 tahun dan banyak yang akan memasuki masa pensiun.
 
"Sehingga kompotensi pustakawan perlu ditingkatkan melalui bimtek, diklat agar pengelolaan perpustakaan bisa lebih meningkat," tuturnya.
 
Terkait tenaga pengelola teknis perpustakaan, pihaknya meminta agar dapat dialokasikan anggaran agar memiliki penghasilan yang lebih layak.
 
"Kita tahu bersama tenaga pengelola teknis perpustakaan merupakan tenaga sukarela dengan insentif yang sangat minim. Nah ini juga harus diperhatikan supaya dapat dialokasikan anggaran supaya mereka memperoleh penghasilan yang layak," lanjutnya.
 
Sementara itu, Legislator Fraksi Partai Golongan Karya, Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan, dengan kebutuhan pustakawan yang mendesak, pihaknya mendorong Perpusnas menyelenggarakan program bimtek pengelolaan perpustakaan yang ditujukan kepada guru dan tenaga pengajar. 
 
"Menurut saya perlu ada program bimtek kepada guru maupun tenaga pengajar, agar mereka dapat mengelola perpustakaan seperti halnya pustakawan," katanya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Aji Anwar/Ahmad Kemal

Komisi X DPR RI Dorong Perpusnas Penuhi Kekurangan Pustakawan

Cikini, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah dan Peluncuran Buku Profil Perpustakaan di Hotel Mercure Cikini Jakarta pada Senin sampai Selasa (12-13/11). Perpustakaan Nasional mempunyai fungsi sebagai perpustakaan pembina bagi seluruh jenis perpustakaan di Indonesia. â€œMenurut Undang-Undang 43 Tahun 2007, ada lima jenis perpustakaan, yaitu Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus,â€ ujar Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Deni Kurniadi saat membuka acara. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan yang mewakili dari seluruh Indonesia dan Pustakawan Utama di lingkugan Perpusnas RI.
Deni Kurniadi dalam laporannya menerangkan program pembuatan profil perpustakaan provinsi, kabupaten, kota dan aplikasi pendataan perpustakaan sudah diselenggarakan sejak tahun 2013. â€œHari ini kita menyaksikan sosialisasi aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah dan peluncuran buku profil perpustakaan, yangÂ  berbeda pada tahun ini adalah penggabungan antara Nomor Pokok Perpustakaan dengan aplikasi pendataan perpustakaan yang sangat diperlukan dalam rangka menjamin database mengenai semua jenis perpustakaan,â€ terang Deni.
Deni menjelaskan bahwa saat ini data tentang perpustakaan di Indonesia, kebanyakan adalah data entry by name artinya masih berupa nama perpustakaan, alamat perpustakaan dan nama kepala perpustakaan. â€œJadi belum seperti profil yang diharapkan tentang perpustakaan provinsi, kabupaten, kota. Hari ini kita akan memakai aplikasi yang kita buat sehingga data yang ada mengenai semua jenis perpustakaan menjadi lengkap dan terkini,â€ imbuh Deni. Adapun tujuan dari penyelenggaraan acara adalah untuk pemutakhiran dan evaluasi capaian penginputan data dalam penataan perpustakaan melalui kegiatan penyusunan buku profil perpustakaan serta menyusun aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah.
Sedangkan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti memaparkan, suatu organisasi atau lembaga dengan data yang valid, akurat dan update dapat membuat kebijakan yang baik. Setelah itu ditindaklanjuti dengan perencanaan yang sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga tidak terlalu ambisius di dalam pelaksanaannya dan dapat digunakan untuk penetapan strategi serta evaluasi kinerja. â€œData merupakan dasar utama di setiap lini organisasi atau lembaga dalam mengambil keputusan perencanaan dan penetapan strategi serta capaian target kinerja, bahkan sampai kepada evaluasi kinerja suatu organisasi atau lembaga,â€ terang Woro.
Woro juga berharap tim admin aplikasi pendataan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Provinsi di seluruh Indonesia dapat mengelola dan menentukan kualitas informasi tentang perpustakaan di wilayahnya agar dapat dijadikan acuan oleh Perpustakaan Nasional dalam menentukan kebijakan pengembangan perpustakaan. Dimana pada tahun 2018 ini, Perpustakaan Nasional telah memiliki program literasi untuk kesejahteraan melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Para peserta yang hadir selain mendapat akun aplikasi dan panduan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah juga mendapat pemahaman dari pakar pembuat aplikasi tersebut. Presentasi dari Iwan Supriyono mengenai Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah versi Desktop dan Mobile (Andoid dan IOS) serta presentasi dari Badollahi Mustafa mengenai integrasi Nomor Pokok Perpustakaan dengan Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

KEPALA PERPUSNAS: ALIH MEDIA NASKAH KUNO NUSANTARA HARUS DILAKUKAN AGAR MUDAH DIAKSES DAN DIPAHAMI

Komitmen & Kerja Keras Faktor Utama dalam Membangun Minat Baca Â

Warga Bone Akan Miliki Perpustakaan Baru

GPMB Diminta Dorong Pemda Seriusi Budaya Baca

Komisi X DPR RI Dorong Perpusnas Penuhi Kekurangan Pustakawan

Sosialisasi Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah dan Peluncuran Buku Profil Perpustakaan