Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI terus mendorong pegawainya agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi, memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Karenanya, peran dan fungsi Perpusnas baik sebagai pembina perpustakaan di seluruh Indonesia maupun layanan langsung yang diberikan kepada masyarakat harus bisa dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyatakan pengakuan atau testimoni dari seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja Perpusnas dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini disampaikan Syarif Bando dalam workshop Peningkatan Kualitas Agen Perubahan Perpustakaan Nasional RI yang diselenggarakan secara tatap muka dan virtual pada Selasa (24/11/2020).
Syarif Bando menekankan agen perubahan harus menjadi figur, pionir, dan inspirator dalam perubahan yang dilakukan Perpusnas. Mereka didorong untuk berupaya memajukan Perpusnas di segala lini dan memiliki talenta serta menjadi teladan dalam setiap hal. Karenanya, agen perubahan dan seluruh pegawai harus mengalami reformasi mental mengenai birokrasi dan tugas sebagai abdi negara dan masyarakat. Pegawai didorong agar tidak bekerja sekenanya dan berdedikasi penuh.
â€œKalau di dalam tubuh seorang ASN Perpustakaan Nasional tidak pernah menyadari bahwa dia adalah orang terhormat yang diberikan kesempatan oleh negara dengan seluruh aspek kehidupannya difasilitasi oleh negara, ini tidak tertanam, dan kemudian muncul niat untuk asal datanglah, asal inilah, maka ini adalah cikal bakal dari pada susahnya kinerja perpustakaan naik,â€ urainya.
Agen perubahan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Perpusnas harus bisa mengomunikasikan paradigma baru mengenai perpustakaan sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan. Ini harus dilakukan baik secara internal di antara pegawai maupun eksternal yakni kepada masyarakat umum.
â€œMaka kepada seluruh agen perubahan milikilah wawasan, pandangan yang luas untuk tidak sekadar bicara agen perubahan di lingkungan Perpustakaan Nasional. Bagaimana mengubah paradigma perpustakaan abad ke-18 yang hanya terfokus pada management collection, kemudian berpindah ke abad-19 hanya berfokus pada management knowledge, tetapi kini adalah eranya transfer knowledge di abad 21, di mana kita bersaing dengan sejumlah start-up penyedia jasa informasi,â€ urainya.
Sementara itu, pewara Hilbram Dunar yang menjadi salah satu pembicara menyatakan idealnya, seorang agen perubahan harus bisa melaksanakan komunikasi asertif. Pesan positif maupun negatif, ujarnya, harus bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Dalam menyampaikan pesan, agen perubahan harus memenuhi dua kriteria utama yakni dipercaya dan meyakinkan.
â€œBukan materi pelajarannya, tapi siapa pengajarnya. Karena itu Anda harus punya kemampuan diterima dengan baik, dipercaya dan bisa meyakinkan karena ada kemampuan komunikasi yang baik,â€ ujarnya.
Hilbram menegaskan vokal dan bahasa tubuh menjadi unsur penting untuk mencapai hal tersebut. Hilbram mengingatkan agar menjaga artikulasi suara, kecepatan berbicara, olah pernafasan, dan selalu tersenyum agar vokal bisa didengar dengan baik oleh audiens. Selain itu, bahasa tubuh dipastikan selalu terjaga untuk mendapatkan perhatian orang lain atau audiens.
Ketua Tim Reformasi Birokrasi Perpusnas Sri Marganingsih menyatakan reformasi birokrasi dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi diharapkan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas, dan profesionalisme SDM Perpusnas. Dia berharap agen perubahan mampu mengomunikasikan program kegiatan, menjadi penggerak perubahan, serta menjadi pegawai yang menginspirasi dan memberikan manfaat positif bagi sesama.
Reporter: Hanna Meinita
Â 
Â

Agen Perubahan Didorong Memajukan Perpustakaan Nasional RI

Jakarta - Perpustakaan Nasional RI dan Ombudsman RI menjalin kesepahaman bersama (memorandum of understanding/MoU) untuk meningkatkan kapasitas layanan publik. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando bersama Ketua Ombudsman Amzulian Rifai secara daring pada Kamis (5/11/2020).
Kesepahaman bersama antara dua lembaga negara ini menyangkut sembilan aspek, di antaranya pencegahan maladministrasi, penanganan pengaduan masyarakat, pertukaran data dan/atau informasi, pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan kepustakawanan sesuai standar nasional perpustakaan, pengembangan sistem TIK, perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data katalog induk nasional (KIN) dan repositori digital indonesia OneSearch (IOS), pemanfaatan sumber informasi dan koleksi perpustakaan, penyelenggaraan pertemuan ilmiah penelitian dan publikasi dalam bidang perpustakaan, hingga penghimpunan data dan pelestarian karya cetak dan karya rekam.
Dalam sambutannya, Syarif Bando menyatakan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Syarif Bando menegaskan komitmennya menjadikan Perpusnas sebagai parameter dalam percaturan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia internasional dan pusat penyebaran informasi ilmu pengetahuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini bisa dicapai melalui beragam layanan berbasis digital yang dimiliki oleh Perpusnas seperti repositori digital Indonesia OneSearch (IOS), perpustakaan digital iPusnas, hingga jurnal perpustakaan digital online (e-resources).
"Pada kesempatan yang baik ini melalui MoU dengan Ombudsman, kami ingin membangun komitmen bahwa seluruh prasyarat, pranata yang dipersyaratkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kami siap untuk melanjutkan itu sampai ke desa-desa, dengan segala keterbatasan," jelasnya.
Sementara itu, Amzulian Rifai mengapresiasi kinerja Perpusnas, khususnya Kepala Perpusnas. Menurutnya, Perpusnas sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas perpustakaan di Indonesia supaya sejajar dengan perpustakaan di negara maju. "Saya banyak mendapatkan penjelasan-penjelasan, maka makin kuat saya yakin bahwa jajaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu sudah berupaya untuk memajukan perpustakaan di negara kita supaya sejajar atau malah lebih baik dengan perpustakaan-perpustakaan di negara-negara utama di dunia ini," urainya.
Dia berharap melalui kesepahaman bersama, Perpusnas siap mengembangkan fasilitas bacaan baik berupa perpustakaan atau pojok baca di seluruh kantor Ombudsman di Indonesia. Selain itu, dia menekankan agar tidak hanya pembangunan fisik yang dilakukan tapi juga meningkatkan minat baca sesuai dengan perkembangan teknologi.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Raden Radityo

Tingkatkan Layanan Publik, Perpusnas RI dan Ombudsman RI Jalin Nota Kesepahaman

Salemba, Jakarta- Peningkatan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Perpustakaan Nasional tengah menjadi prioritas. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan perlu diudukung sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai. Sehingga perlu adanya pengawasan kearsipan internal untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang ideal. Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat membuka acara Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Internal Perpustakaan Nasional 2020, Rabu (4/11).
â€œPengawasan Kearsipan Internal memiliki bobot 40% dalam hasil pengawasan kearsipan yang penting untuk dipahami oleh seluruh penyelenggara kearsipan di Perpustakaan Nasional,â€ terangnya.
Lebih lanjut Kapusnas menjelaskan bahwa hasil pengawasan kearsipan mejadi penentu indeks kinerja penyelengaraan kearsipan di lingkungan Lembaga pemerintahan. Saat ini menurut Syarif Bando, Perpusnas berhasil meraih prestasi penyelenggaraan kearsipan dengan menempati urutan ke-13 di lingkungan Kementerian Lembaga.
â€œDengan bimtek ini saya berharap agar pengawasan kearsipan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh penyelenggara kearsipan di di Perpustakaan Nasional,â€ harapnya.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional Muhammad Masykuri juga menyampaikan kegiatan Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal mengundang Tim Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan dengan bekerjasama dengan ANRI.
Hal ini dilakukan agar didapatkan informasi dan pengetahuan yang sama tentang kegiatan pengawasan kearsipan internal sehingga dapat terwujud penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
â€œTim Pengawasan Kearsipan yang telah dibentuk tidak serta merta dapat melaksanakan tugas pengawasan. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang ruang lingkup pengawasan dan juga aspek-aspek pengawasan kearsipan internal,â€ jelasnya.
Bimtek yang digelar 4-5 November 2020 ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI Zita Azih Supratiwi, Koordinator Bidang Akreditasi Pusat ANRI Siti Nur Aeni, dan Arsiparis Ahli Muda ANRI Indah Purnamasari.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Foto: Raden Radityo

Wujudkan Pengelolaan Arsip Ideal, Perpusnas Gelar Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal

Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Mungkin banyak yang belum tahu Kabupaten Lembata yang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, siapa sangka dibalik namanya, Lembata menyimpan pesona alam dan budaya yang tidak kalah luar biasa dengan wilayah lain di Indonesia. Kain Tenun Lembata dan alat musik Tatong menjadi bagian dari kekhasan Kab. Lembata yang keberlangsungan tradisinya nyaris punah. Hanya ada dua orang yang masih aktif dan tekun menyebarkan dan berusaha mempertahankan keberlangsungan dari budaya dan kesenian tersbut, yaitu Maria Lipat Langoday dan Fransiskus Raya. Perpustakaan Nasional sebagai salah satu institusi pelestari hasil budaya bangsa menganugerahkan kedua tokoh seni dan budaya asal Lembata Anugerah Pustaka Nusantara 2017. Anugerah tersebut langsung diberikan oleh Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando didampingi Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur, Selasa, (17/10).
Maria, wanita sepuh berusia 83 tahun adalah salah satu tokoh konsisten mengajarkan budaya menenun bagi kaum wanita Ileape. Menenun sudah menjadi tradisi turun temurun bagi kaum wanita di Lembata. Sejak usia dini mereka sudah dilatih dan ada kesepakatan (konsensus) adat di masa lampau bahwa &ldquo;hanya anak perempuan yang sudah menenun yang boleh menikah&rdquo;. Namun, seiring jaman, budaya tenun yang berkembang justru menenun dengan benang pabrik dan pewarna kimia. Sedangkan, menenun dengan benang kapas pintalan sendiri dan pewarna alam, seperti Tarum, mengkudu, kunyit, dan dedaunan nyaris punah. Di perlukan waktu satu bulan untuk menyelesaikan satu buah kain tenun. Hasil tenun Lembata sudah banyak diakui kualitasnya oleh mancanegara. Jadi, perlindungan budaya ini perlu dan amat mendesak untuk dilakukan. Maria Lipat Langoday menjadi satu-satunya tokoh yang konsisten mempertahankan teknik menenun secara tradisional.
Tatong, alat musik asli Lembata yang keberadaannya sempat hilang sejak Portugis berdiam di NTT sekitar tahun 1800-an. Seiring jaman, sama seperti teknik menenun Lembata, Tatong perlahan tergerus. Masyarakat mulai menggantikan Tatong dengan Gong, sehingga rupa bunyinya dibuat sama dengan bunyi alat musik Tatong. Tatong dianggap hanya sebagai mainan bagi masyarakat. Tidak diperhatikan dan tidak bernilai. Namun, pada tahun 1983, Fransiskus Raya secara bertahap mulai mengangkat Tatong populer lagi. Tatong diperkenalkan kembali pada malam kesenian di Hari Jadi Desa Leuwayan.
Sejak saat itu, musik Tatong dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran kesenian di SMP Negeri I Omesuri dan akhirnya dikukuhkan sebagai musik tradisional Kedang, yang berasal dari Lembata. Tatong pun mulai dipetunjukkan pada event-event baik di tingkat Kabupaten maupun di luar Kabupaten, seperti Festival Budaya di Flores atau di Alor.

Anugerah Pustaka Nusantara 2017 : Makna Di Balik Tenun Lembata dan Alat Musik Tatong

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2022 secara hybrid dengan pembagian 4 (empat) lokasi onsite yakni Jakarta, Batam, Surabaya, dan Makassar, pada Kamis (24/3/2022).
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat, memberikan pemahaman mengenai tahapan dan jadwal implementasi program, dan membangun kesadaran serta komitmen para mitra untuk mengimplementasikan program.
Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan program yang digagas oleh Perpusnas tersebut merupakan sebuah langkah konkrit yang sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Buku cetak dan digital sangat berperan penting karena tulisan yang dibaca mampu memonopoli kebenaran, hal itu menyebabkan invasi pemikiran lebih dahsyat 1.000 (seribu) kali daripada perang fisik. Tidak ada teori lain untuk menyerap ilmu pengetahuan dari buku tanpa membaca.
â€œPerpustakaan ke depan diharapkan mampu melayani masyarakat untuk menyajikan ilmu pengetahuan yang bisa merubah nasib mereka, dengan menyediakan buku terapan yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing,â€ ucap Syarif Bando.
Sependapat dengan yang disampaikan, Team Leader Konsultan Pendamping Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih, menyampaikan bahwa akses terhadap informasi berkualitas yang diberikan kepada masyarakat oleh perpustakaan bertujuan untuk menghalau kemiskinan informasi yang mungkin terjadi.
Adapun 3 (tiga) strategi yang perlu dilakukan untuk mendukung Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini antara lain meningkatkan kualitas layanan informasi melalui buku, komputer, dan internet, memfasilitasi kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat, dan bekerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan.
â€œIni adalah anugerah untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai pejuang literasi yang mempunyai keyakinan mari jadikan literasi sebagai gerakan sosial nasional, sehingga ke depan Indonesia bisa menjadi lebih baik,â€ ungkap Erlyn.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) RI, Subandi Sardjoko, menyatakan rasa bangganya akan perpustakaan yang tidak hanya sekadar menjadi tempat untuk menyimpan buku namun juga memiliki banyak manfaat untuk sosial dan ekonomi di masyarakat.
Subandi menambahkan program tersebut telah membuktikan bahwa perpustakaan berperan aktif dalam menciptakan SDM unggul, profesional, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Akan tetapi untuk senantiasa mempertahankan kualitas program yang ada, perpustakaan tidak dapat bekerja sendiri sehingga harus melibatkan peran serta dari dinas-dinas lain di daerah.
â€œDibutuhkan pengelola yang inovatif dan kreatif untuk mencari cara tentang bagaimana mentransfer, meningkatkan pengetahuan dan penerapannya sehingga fasilitas yang dihadirkan tidak hanya mengandalkan pemerintah melainkan juga dari pihak filantropi dan swasta,â€ jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso, mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk menjadikan perpustakaan sebagai bangku terakhir bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya untuk mampu memberikan perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat melalui penguatan literasi individu, sehingga dapat memberikan peningkatan produktifitas dan kesejahteraan.
â€œProgram transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini harus menyasar target agar mampu mengentaskan pengangguran dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia,â€ pungkas Joko.
Kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2022 ini diikuti oleh 34 Provinsi, 170 Kabupaten/Kota, dan 96 Perpustakaan Desa penerima manfaat. Adapun jumlah peserta luring sebanyak 440 peserta, yaitu 104 peserta di Jakarta, 88 peserta di Batam, 111 peserta di Surabaya, dan 137 peserta di Makassar.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Gelar Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2022

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Paradigma perpustakaan saat ini tidak lagi bicara tentang deretan buku-buku yang ada di rak, tetapi perpustakaan sudah bergeser menyesuaikan dari waktu ke waktu. Di abad ke-18, perpustakaan bicara tentang management collection, abad ke-19 Perpustakaan bicara tentang management knowledge, sedangkan di abad ke-20 ini seiring dengan canggihnya teknologi maka kita bicara tentang transfer knowledge.
Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando dalam Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Digital Pemuda, dengan tema Memperkaya Literasi Digital Sebagai Bekal Pemuda Dalam Berkarya dan Berprestasi, Rabu (29/7).
â€œOleh karena itu tantangan untuk Perpustakaan Nasional dan perpustakaan lain di Indonesia saat ini adalah bersaing dengan google atau amazon atau apa saja, untuk bisa sampai kepada masyarakat. Sehingga saat ini kuncinya saat ini perpustakaan menjangkau masyarakat dan semua dalam bentuk digital,â€ terangnya.
Namun, hal tersebut juga belum cukup mengingat saat ini kita berada pada ledakan informasi. Dan ini pentingnya belajar tentang ilmu perpustakaan untuk memilah dan memilih informasi, informasi mana yang bisa dikembangkan dan dijelajahi terus menerus dengan informasi yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Syarif menjelaskan, bicara tentang literasi digital untuk menerima manfaat, yakni bagaimana semua elemen bangsa seperti Kemenpora, Perpustakaan Nasional dan kementerian-kementerian lainnya memperbanyak konten positif yang menjadi tutorial bagi anak muda yang bisa diakses melalui fasilitas gawai.
â€œSeperti halnya Perpustakaan Nasional yang memiliki satu aplikasi yakni iPusnas, dimana setiap orang bisa berselancar dan kami siapkan ratusan bahkan jutaan bukuÂ  yang bisa dibaca full text mulai dari buku hiburan, fiksi, novel, ilmu pengetahuan sampai kepada ilmu-ilmu terapan,â€ jelasnya.
Syarif mengingatkan, ke depan kita akan berhadapan pada persoalan kepemudaan yang tidak memiliki keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja atau menjadi bagian dari industrialisasi.
â€œPenting saat ini dipahami bahwa modal utama generasi milenial dengan selalu belajar dan berusaha untuk memiliki kemampuan digital dan selalu meningkatkan indeks literasi untuk membekali diri dalam persiapan menyongsong masa depan dalam kompetisi global,â€ pungkasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Raden Raditya

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Agen Perubahan Didorong Memajukan Perpustakaan Nasional RI

Tingkatkan Layanan Publik, Perpusnas RI dan Ombudsman RI Jalin Nota Kesepahaman

Wujudkan Pengelolaan Arsip Ideal, Perpusnas Gelar Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal

Anugerah Pustaka Nusantara 2017 : Makna Di Balik Tenun Lembata dan Alat Musik Tatong

Perpusnas Gelar Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2022

Kepala Perpusnas: Generasi Milenial Perlu Pahami Literasi Digital