Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando mengapresiasi Bunda Baca Kota Tegal Roro Kusnabilla Erfa atas programnya dalam meningkatkan budaya baca di daerahnya. Program Bunda Baca Roro yang mengusung wisata literasi diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk diadopsi di daerah masing-masing.
Hal ini disampaikan Syarif Bando dalam webinar dengan tema â€œPeran Bunda Baca dalam Adaptasi Kenormalan Baru untuk Meningkatkan Literasi Masyarakatâ€ yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (27/8/2020). Dalam webinar tersebut, program Roro Kusnabilla berhasil menarik perhatian para peserta. Syarif menambahkan, ini menunjukkan sinergi Perpusnas dengan Pemerintah Kota Tegal dalam meningkatkan literasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif Bando menekankan empat tingkatan literasi. â€œAda empat tingkatan literasi yang ingin dicapai. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Kedua, kemampuan memahami apa yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan mengemukakan ide-ide, gagasan, kreativitas, ataupun inovasi baru. Dan keempat, kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu yang bisa dipakai pada kompetisi global," ujarnya.
Roro Kusnabilla menyatakan wisata literasi diusung dengan kunjungan ke sekolah, kelurahan, hingga kecamatan, pemberdayaan pojok dan forum baca, pemantapan program dengan perpusda dan pegiat literasi, pengembangan kampung literasi, serta melibatkan 46 duta baca yang mewakili seluruh elemen masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan beberapa judul buku hasil karya peserta didik SMPN 1 Tegal dan masyarakat.
Pada masa pandemi covid-19, Roro Kusnabilla tetap aktif menularkan virus membaca melalui webinar dan pemberdayaan warga. Meski begitu, dia mengaku kesulitan melaksanakan wisata literasi karena pembatasan jumlah peserta. Karenanya, dia melibatkan elemen masyarakat untuk menjalankan program tersebut. â€œSaya dibantu duta baca, pegiat literasi, taman baca, kader PKK untuk tetap mengadakan wisata literasi dan membuka forum baca dan pojok baca di kelurahan, TBM, sehingga anak-anak bisa tetap membaca,â€ jelas wanita yang dilantik sebagai Bunda Baca pada 15 Juli 2019 tersebut.
Untuk menumbuhkan minat baca anak, dia memberikan tips kepada para orang tua. â€œKita membuat anak-anak suka membaca dengan bercerita, terutama anak SD, kita ajak cerita atau dongeng, tapi jangan sampai selesai. Sehingga anak itu penasaran dan membaca buku ceritanya,â€ jelasnya.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Titiek Kismiyati menyatakan di era kenormalan baru, perpustakaan harus tetap menjalankan fungsinya dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat. Titiek menjelaskan, sesuai Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan menjalankan lima fungsi yakni sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, dan rekreasi.
â€œStrategi layanan perpustakaan bisa dilakukan dengan tiga cara. Pertama, membuka layanan secara tatap muka atau onsite dengan mengikuti protokol kesehatan kenormalan baru di perpustakaan. Kemudian secara online dapat menjadi awal untuk memulai layanan dan kegiatan online yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh perpustakaan di era digital, dan terakhir, bisa gabungan antara tatap muka dan online,â€ urainya.
Pada era kenormalan baru, perpustakaan bisa menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat namun tetap mematuhi pembatasan dan protokol kesehatan. Seperti kegiatan onsite atau tatap muka dengan membatasi jumlah peserta, kegiatan layanan pesan-antar koleksi ke pemustaka, dan kegiatan daring (online).
Reporter: Hanna Meinita, Agus Djoko
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas Apresiasi Program Wisata Literasi Kota Tegal

Bandung, Jawa Baratâ€”Salah satu kecakapan di abad 21 adalah kecakapan literasi. Kecakapan literasi adalah kecakapan yang meliputi aspek berbahasa berkomunikasi, membaca dan menulis. Literasi merupakan alat (tools) yang digunakan untuk pengembangan karakter dan kompetensi setiap manusia. Kecakapan literasi membutuhkan kecerdasan yang terintegrasi antara spiritual, intelektual, emosi dan fisik.
Kecakapan literasi dapat berkembang baik jika dalam proses pembelajaran melibatkan ke empat elemen diatas. Artinya, agar mampu berbahasa dengan baik, seseorang harus memiliki wawasan yang luas. Wawasan luas hanya diperoleh melalui aktivitas baca yang baik, baik dari sisi kualitas bacaan maupun kuantitas bahan bacaan. Dan sekolah menjadi salah satu faktor yang disorot dalam pengembangan literasi siswa.
Pengelola perpustakaan sekolah harus memiliki literasi, kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Tapi, sayangnya jumlah pustakawan di sekolah masih sangat minim. Padahal mereka ini diharapkan bisa memberikan penjelasan terhadap siswa di sekolahnya akan pentingnya literasi, karena hal itu menjadi salah satu kecakapan di abad 21.
Demikian terungkap dalam focus group discussion (FGD) Background Study Penyusunan RPJMN 2020-2024 di Bidang Perpustakaan yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di Bandung, Rabu, (18/4).
Di era digital ini, informasi sangat mudah dibuat, didapat, disebarkan, dan ditelusur. Akibatnya ruang-ruang virtual sarat dipenuhi luapan informasi. Meski ada yang bermanfaat bagi tumbuh kembang para siswa maupun yang berimplikasi negatif bagi mereka.
Dalam suatu hasil survei minat baca, bahwa kaum remaja menjadi lebih baik dalam membaca ketika dirinya termotivasi. Yang penting adalah mengkondisikan lingkungan fisik. Karena ada yang mampu membaca, bertutur dan menulis. Ada yang mampu membaca tapi tidak mampu bertutur. Namun ada juga yang mampu membaca tapi tidak bisa menuangkan ide (menulis), ujar Richie Cynthia Johan dari Univeristas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
Sementara itu, munculnya komunitas baca banyak diprakarsai oleh masyarakat untuk turut serta dalam mengembangkan budaya baca. Pengelola taman baca masyarakat (baca ; library supporter) secara alami bergerak, bahu membahu saling merekomendasikan, mendukung dan berkomitmen melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Perpustakaan harus bertransformasi peran dengan banyak melibatkan kegiatan pelibatan masyarakat. Apalagi teknologi informasi dan komunikasi jejaring sangat mudah dilakukan dengan dukungan multi pihak, imbuh pegiat literasi Agus Munawar.
Lalu, dimana peran stake holder? Agus menjelaskan bahwa peran stake holder adalah memberi ruang pada komunitas untuk berkegiatan di perpustakaan, melakukan pemetaan terhadap apa yang menjadi potensi komnitas, memberikan apresiasi dan dukungan, mendorong perpustakaan menjadi pusat berkegiatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Komunitas seperti taman baca adalah modal sosial dalam masyarakat. Jadi, kalau ada bantuan buku kalau bisa berbasis kebutuhan agar kena sasaran, tambah Agus
Di provinsi Jawa Barat berdiri lebih dari 500 TBM dan mayoritas tidak berbadan hukum sehingga kesulitan ketika akan mengajukan bantuan karena mensyaratkan lampiran akta notaris. Jadi kalau mau minta bantuan koleksi harus ada akte, tambah Agus. Padahal TBM telah banyak melahirkan inovasi dan kreatifitas. TBM juga adalah komunitas yang paling dekat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tapi, TBM juga memerlukan dana untuk keperluan operasional.
Namun, dibalik tumbuh pesatnya TBM di Jawa Barat, 1 juta penduduknya masih buta aksara dari total penduduk yang masih mengalami buta aksara nasional, yakni sebanyak 8 juta. Makanya, peningkatan literasi menjadi bermanfaat dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0. Penguatan literasi untuk kesejahteraan masyarakat harus melibatkan semua bidang ilmu dan multi pihak. Buku-buku harus disebar sebanyak mungkin sesuai kebutuhan masyarakat. pustakawan juga ahrus berperan sebagai pendamping sehingga penguatan literasi tetap berkesinambungan. Jangan sampai jumlah pustakawan kalah banyak dengan jumlah TBM.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

FGD Penyusunan RPJMN 2020 - 2024 Bidang Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Eksistensi perpustakaan sekolah sebagai ruang intelektualitas para peserta didik dipandang sangat penting. Ketua Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah Indonesia Mulyanto menanyakan perihal eksistensi perpustakaan ini kepada semua pemangku kepentingan. Sayang, di Indonesia, yang menganggap pentingnya kehadiran perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah, adalah mereka yang secara khusus berkecimpung di bidang perpustakaan.
â€œTapi yang berada di luar ruangan kita yang menentukan kebijakan, apakah kepala sekolah, madrasah, walikota, bupati, gubernur berpandangan sama dengan kita? Apabila demikian maka selesailah permasalahan kita. Nyatanya, tidak,â€ bukanya dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan 2021 bertema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ yang digelar secara virtual pada Selasa (23/3/2021).
Jika Indonesia sudah pada titik ini, menurutnya, maka perpustakaan tak lagi diperjuangkan. Perpustakaan hanya butuh ditingkatkan karena hal-hal dasar seperti fasilitas perpustakaan dan koleksi bahan bacaan sudah terpenuhi untuk kebutuhan seluruh masyarakat, khususnya anak sekolah.
â€œDari 218.234 sekolah di Indonesia, hanya 12 persen yang memiliki perpustakaan tergolong baik. Sebanyak 50 persen lainnya masuk kategori layak, dan 21,49 persen yang tak memiliki perpustakaan sama sekali,â€ bebernya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 bertema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ yang digelar secara virtual pada Selasa (23/3/2021).
Permasalahan tidak hanya di situ. Perpustakaan sekolah ada di titik hulu dari gerakan literasi. Maka jika saja Indonesia sudah membangun gedung perpustakaan mewah dengan koleksi yang lengkap, akan tetap jadi masalah jika anak-anak di sekolah tidak terliterasi dengan baik.
Dia melihat, sebagian orang Indonesia, khususnya kaum terpelajar, mencari perpustakaan hanya jika sedang melakukan studi untuk lulus di jenjang pendidikan tertentu. Sisanya, membaca bukanlah kebiasaan rutin.
â€œPengunjung perpustakaan masih tak akan optimal. Pengunjung perpustakaan di perguruan tinggi hanyalah mahasiswa yang menyelesaikan skripsi. Maka, pembinaan dan pendidikan literasi harus dimulai pada jenjang sebelum kuliah. Di sinilah pentingnya sertifikasi perpustakaan,â€ katanya.
Indonesia masih sangat membutuhkan perpustakaan untuk meningkatkan indeks literasi, sebagai sarana peningkatan kecerdasan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tapi ketersediaan dana untuk perpustakaan sekolah juga masih terbatas.
Dikatakan Mulyanto bahwa sumber pendanaan untuk perpustakaan sekolah umumnya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tapi pada pos ini, tetap saja ada masalah. Dikatakannya bahwa alokasi dana BOS untuk perpustakaan sepenuhnya diputuskan oleh kepala sekolah. Maka jika kepala sekolah tak memiliki keberpihakan pada perpustakaan, alokasi dana akan tersendat.
â€œAnggaran lain adalah BOP, iuran orang tua melalui Komite Sekolah, sumbangan alumni dan bantuan dunia usaha dan industri. Itupun hanya sekadarnya, dan tidak maksimal maka kondisi perpustakaan sekolah kita masih tidak memungkinkan,â€ sambungnya.
Mulyanto mengajak semua pihak untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, danÂ  kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi perpustakaan sekolah/madrasah guna penguatan literasi dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
â€œAgar kita bisa menjadikan perpustakaan sekolah/madrasah sebagai pusat kegiatan gerakan literasi di sekolah/madrasah, menjadikan akreditasi perpustakaan sekolah sebagai salah satu komponen utama dalam Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah (PKKS/M),â€ pintanya.
Ia juga berharap agar kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah secara bertahap juga bisa dipenuhi, melalui pengangkatan pustakawan sebagai ASN/PPPK, karena selama ini yang bekerja di perpustakaan sekolah adalah tenaga kontrak. Juga, pemenuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah, melalui program Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Bimtek Pengelolaan Perpustakaan SekolahÂ  oleh Perpusnas, Dispusip, maupun organisasi profesi terkait.
â€œMenempatkan kepala perpustakaan sekolah/madrasah sesuai dengan kualifikasi dalam mengelola perpustakaan, bukan karena senioritas maupun atas dasar pemenuhan kewajiban guru untuk memenuhi 24 jam mengajar,â€ harapnya.
*Laporan Tim Humas Perpusnas RI

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021: Perpustakaan Sekolah sebagai Ruang Intelektualitas Peserta Didik

Jakarta - Kondisi perpustakaan di Indonesia yang beragam mendorong Perpustakaan Nasional melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menguatkan perpustakaan baik di provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga komunitas. Upaya tersebut dilakukan di antaranya melalui skema Dana Alokasi Khusus, dana dekonsentrasi, bantuan buku, mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, hingga pengembangan perpustakaan digital melalui layanan e-resources, aplikasi iPusnas, hingga program Indonesia One Search (IOS).
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti pada Pembukaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Forum Perpustakaan Umum Indonesia Tahun 2018. Kegiatan dengan tema â€œPengembangan Perpustakaan Umum: Literasi untuk Kesejahteraanâ€ tersebut berlangsung di Jakarta pada Senin-Rabu, 26 November-28 November 2018. Rapat kerja dihadiri perwakilan dari perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
â€œDi Indonesia terdapat 154.358 perpustakaan yang terdiri dari 23.611 perpustakaan umum. Meski jumlahnya banyak, kualitas perpustakaan masih belum memenuhi standar nasional perpustakaan. Jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi di Indonesia untuk dinas perpustakaan tingkat provinsi baru 20 perpustakaan, jadi masih ada 14 yang belum terakreditasi. 74 dinas perpustakaan kabupaten/kota, berarti masih banyak lagi yang belum terakreditasi, sebanyak 425 yang belum terakreditasi,â€ jelas Woro Titi saat memberikan sambutan.
Selain skema bantuan, pada 2019, Perpusnas melakukan transformasi layanan berbasis inklusi sosial. Ada 300 perpustakaan desa di 60 kabupaten yang akan menerima pendampingan perpustakaan layanan berbasis inklusi sosial. Di sini, peran perpustakaan akan dioptimalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. â€œHal ini dilakukan agar perpustakaan dapat menjadi pusat aktivitas masyarakat untuk belajar secara kontekstual serta berbagi pengalaman dan keterampilan. Sehingga melalui perpustakaan, masyarakat menjadi cerdas dan sejahtera,â€ jelasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai perpustakaan harus menjadi pusat syaraf lokal untuk informasi. Perpustakaan selayaknya menjadi ruang ketiga tempat orang mendapatkan pengetahuan dan menyerap pengalaman. â€œTempat pertama itu rumah, tempat kedua tempat kerja dan belajar,â€ jelasnya saat membuka acara.
Dan menurut Anies, kunci dari perpustakaan yang maju dan berkembang adalah pustakawan. di tengah derasnya tsunami informasi, pengelola perpustakaan harus bisa inspirasi bagi orang yang mencari informasi. â€œPustakawan bukan sekedar penjaga buku, tapi justru harus menjadi produsen, inspirator, penghubung, penyedia sumber daya, bahkan sebagai pendamping, pembimbing, dan guru. Jadi ini membutuhkan suatu rangsangan penumbuhan karakter pustakawan yang berbeda dari yang selama ini kita pahami,â€ tuturnya.
Para pustakawan diharapkan bekerja dengan dinamis dan kreatif, karenanya pustakawan harus banyak berinteraksi agar menjadi sosok yang inspiratif. â€œPustakawan harus dibenturkan dengan pustakawan terbaik dunia. Kalau membangun gedung, kita bisa membayar arsitek. Tapi kalau berbicara tentang aktivitas, itu membutuhkan orang yang kreatif, inovatif. Bagaimana mungkin seorang pustakawan akan menginpirasi jika dia hanya berada di ruang tertutup dan tidak berinteraksi dengan lainnya, kecuali dengan koleksi?,â€ urainya.
Anies Baswedan mendorong jajarannya untuk belajar dari perpustakaan terbaik di Asia Tenggara, hingga Asia. Setelah belajar, Anies meminta jajarannya agar mereka melampaui apa yang sudah dikerjakan perpustakaan negara lain.
Terkait hal ini, Woro Titi mengucapkan apresiasi kepada kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang berinisiatif mengembangkan dan menguatkan perpustakaan baik dari sisi infrastuktur, anggaran, SDM, maupun diversifikasi layanan. Hal ini membuat masyarakat semakin dekat dengan informasi.
Reportase: Hanna Meinita
Â 
Â 
Â

Mewujudkan Perpustakaan sebagai Pusat Aktivitas Masyarakat

“Ombudsprudensi” Perkuat Literasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Paradigma perpustakaan tidak lagi sekedar deretan buku berdebu, tetapi bagaimana perpustakaan mengubah kehidupan masyarakat dengan memperhatikan pendidikan dan teknologi ilmu terapan. "Banyak testimoni dari negara-negara maju yang mempunyai budaya baca tinggi bahwa ilmu yang diajarkan di kampus dapat diterapkan di masyarakat. Seperti halnya di Enrekang , banyak sekali butuh buku-buku ilmu terapan yang akan memandu masyarakat di seluruh profesi," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima rombongan DPRD Kabupaten Enrekang. Kunjungan DPRD Kabupaten Enrekang diterima di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, Senin (4/6).
Kepala Perpusnas menjelaskan perbedaan bangsa maju dan tidak maju parameternyaÂ yaitu budaya baca yang tinggi. Visi seorang pemimpin sangat menentukan, ada siklus mata rantai antara ide, kemampuan memecahkan masalah, dan ilmu pengetahuan yang didapat dari membaca. "Perpustakaan Nasional telah memperjuangkan dengan mewujudkan perpustakaan menjadi urusan wajib, InsyaAllah perpustakaan pada 2019 juga menjadi prioritas nasional," terang Syarif.Â  Selain itu, Syarif menjelaskan literasi dibentuk oleh 4 (empat) komponen dasar yaitu, pertama, kemampuan seseorang mengumpulkan sumber bahan bacaan untuk menunjang profesinya. Kedua, literasi adalah kemampuan sesorang memahami yang tersurat dan yang tersirat. Ketiga, literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide-ide baru. Keempat, literasi adalah kemampuan seseorang, perusahaan atau negara dalam menciptakan barang/jasa yang berguna bagi masyarakat.Â 
Wakil Ketua DPRD kabupaten Enrekang Arfan Renggong beserta rombonganÂ  menjelaskan maksud kunjungannya dalam rangka konsultasi terkait dengan kearsipan dan perpustakaan. "Saat ini, Kabupaten Enrekang sedang membahas tentang peraturan daerah tentang kearsipan," ujar Arfan.Â  Kabupaten Enrekang merupakan wilayah pegunungan yang sejuk yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Tanah Toraja, memiliki suku tersendiri yaitu suku Enrekang.
Kepala Perpusnas berpesan dalam pembuatan peraturan daerah (perda) nantinya dimasukkan klausul tentang buku sejarah dan kebudayaan Enrekang, selain itu diatur mekanisme pengadaan sumber daya yang berkualitas di perpustakaan. "Oleh karena itu diharapkan nantinya ada perda tersendiri tentang perpustakaan," jelas Syarif.
Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Saipul Akbar berharap perpustakaan dapat mendorong masyarakat Enrekang untuk maju melalui buku bacaan mengenai bercocok tanam.Â  Perpustakaan juga diharapkan dapat meningkatkan budaya baca di Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan daya saing dengan daerah lainnya. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Enrekang Andi Aswan meminta Kepala Perpusnas sebagai putra daerah dapat membantu Enrekang agar dikenal luas. "Kita akan menambah literasi tentang Enrekang. Perpustakaan akan dijadikan wadah untuk mengenalkan Enrekang ke jenjang yang lebih tinggi," pungkas Aswan.
Â 
Reportase : Arwan Subakti/Hanna Meinita

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas Apresiasi Program Wisata Literasi Kota Tegal

FGD Penyusunan RPJMN 2020 - 2024 Bidang Perpustakaan

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021: Perpustakaan Sekolah sebagai Ruang Intelektualitas Peserta Didik

Mewujudkan Perpustakaan sebagai Pusat Aktivitas Masyarakat

“Ombudsprudensi” Perkuat Literasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Klausul Buku Budaya Lokal Harus Masuk Dalam Perda Perpustakaan Kabupaten Enrekang