Jakarta, 7 Agustus 2023 &ndash; Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat untuk bersikap netralitas dan profesional. Netralitas mengharuskan ASN melakukan pengabdian kepada negara, kepada bangsa, dan kepada rakyat, bukanlah kepada kepentingan diri sendiri dan kelompok.
&ldquo;Sebagai apresiasi atas pengabdian ASN tersebut pemerintah berusaha pula meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian khususnya terkait tentang kenaikan pangkat para ASN&rdquo;, ujar Adriati dalam pidatonya pada apel pagi (Senin, 7/08/2023).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru-baru ini mengumumkan perubahan signifikan dalam periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan terbaru ini mengubah pola periodisasi kenaikan pangkat yang sebelumnya hanya terdiri dari dua periode dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober.
Dalam peraturan baru ini, BKN telah menetapkan bahwa kenaikan pangkat ASN (Aparatur Sipil Negara) akan dilakukan sebanyak enam kali dalam satu tahun, dengan periode kenaikan pangkat pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahunnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih banyak bagi PNS untuk meraih kenaikan pangkat sesuai dengan prestasi dan pengabdiannya.
Namun, perlu dicatat bahwa peraturan ini tidak berlaku untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Kenaikan pangkat anumerta masih akan mengikuti regulasi yang berlaku saat ini, sementara kenaikan pangkat pengabdian akan tetap mengacu pada aturan yang telah ada.
Peraturan ini akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam oleh BKN untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan kenaikan pangkat PNS. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih banyak bagi PNS untuk mengembangkan karir mereka dan memotivasi mereka untuk terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara.
&ldquo;Dengan adanya perubahan ini, diharapkan semua ASN dapat segera mempersiapkan diri dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kenaikan pangkat sesuai dengan periode kenaikan pangkat yang baru. BKN juga akan memberikan panduan lebih lanjut kepada seluruh ASN terkait prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan terbaru, tambahnya&rdquo;.
Semua pihak diharapkan dapat mengikuti aturan baru ini dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan, sehingga kenaikan pangkat ASN dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil sesuai dengan prestasi dan pengabdiannya.
Mudah-mudahan kita sebagai ASN dapat menikmati kenaikan pangkat yang sudah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
&ldquo;Dan semoga kita tetap menjaga kesehatan agar lancar dalam menjalankan tugas dan dapat naik pangkat dengan mudah sesuai dengan peraturan yg telah ditetapkan pemerintah,&rdquo; pungkasnya.
Reportase : Herwin Saswita

Peraturan Baru BKN: Kenaikan Pangkat ASN Dilakukan 6 Kali Setahun Mulai 2024

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Asosiasi Perpustakaan seperti Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia harus bisa melobi penentu kebijakan di Indonesia agar keberadaan perpustakaan diakui dan diberi tempat yang layak di pusat dan daerah. Hal tersebut ditekankan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam paparannya sebagai pembicara kunci pada acara Seminar Nasional yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, Selasa (2/5) di Auditorium Perpustakaan Nasional RI Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Pendekatan kepada pembuat kebijakan sudah dilakukan oleh Perpusnas yang hasilnya bisa dilihat dari berbagai parameter. Parameter yang terlihat jelas dan konkret Â adalah peningkatan anggaran perpustakaanÂ  dan disetujuinya Â alokasi dana desa untukÂ  pengembanganÂ  perpustakaan di desa. Pentingnya lobi terhadap pembuat peraturan dan kebijakan oleh pihak yang berkepentingan terhadap perpustakaanÂ  adalah karena sebuah visi dan misi hanya akan menjadi dogma apabila tidak diterjemahkan dalam suatu regulasi yang konkret.
Pengembangan perpustakaan dari tingkat wilayah yang palingÂ  kecil seperti desa ini, memberikan tantangan bagi praktisi perpustakaan di Indonesia, termasuk juga Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.Â  "Perpustakaan di daerah merupakan urusan wajib non dasar di Indonesia.Â  Regulasinya sudah mantap dari pusat sampai ke desa., tetapi ada satu masalahnya. Kepala desa, masyarakat desa, siapa yang akan mendidik? kalau bukan akademisi," ujar Syarif Bando.
Syarif menambahkan, Perpustakaan memiliki Peran pentingÂ  dalam menata dunia. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihatÂ  dari kemampuannya dalam mentransformasi knowledge dari teori menuju praktik. "Hanya ada dua cara untuk transformasi tersebut, yang pertama adalah dengan membaca,dan yang kedua adalah melalui vokasi," terang Syarif. "Siapa yang lebih dulu lebih aktif, lebih cepat berbuatnya dan pergerakannya maka masa itu akan lebih maju. Tidak ada urusaannya dengan sumber daya alamnya. Dengan demikian peran perpustakaan, peran pustakawan menjadi sesuatu hal yang sangat penting," tekan Syarif.
Selain melaksanakan Seminar Nasional, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia dan juga Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional RI. Â kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di antara pihak dalam lingkup, pendidikan, penelitian publikasi, pengembangan koleksi, serta pengembangan dan perluasanÂ  jejaring perpustakaan dan kepustakawanan dalam lingkup nasional maupun internasional.
Â 
Reportase : Radhitya Purnama

Seminar Nasional FPPTI, Kaperpusnas: Asosiasi Perpustakaan Harus Bisa Melobi Penentu Kebijakan

Salemba, Jakarta - Selaras dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3/SE/II/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pejabat Fungsional yang Ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja Pegawai Terbaik di Lingkungan Perpusnas, Senin (1/3/2021) di Ruang Aula Perpusnas Salemba. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan utama dari diselenggarakan kegiatan penilaian kinerja pegawai terbaik ini adalah untuk memastikan poin pertama dari mandatory tentang delapan area perubahan di birokrasi yaitu manajemen perubahan bisa dilaksanakan dengan baik.
Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai sebagai dasar penilaian kinerja bagi pegawai di lingkungan Perpusnas sangat dibutuhkan untuk mengukur kinerja masing-masing pegawai dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja. Dengan demikian dapat diambil tindakan yang efektif seperti pembinaan berkelanjutan ataupun perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan bagi pegawai.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam sambutannya mengatakan bahwa poin pertama yang paling rendah dari nilai Reformasi Birokrasi Perpusnas adalah manajemen perubahan yakni kemampuan untuk melakukan pengendalian internal terhadap ASN, sarana dan prasarana, serta anggaran. â€œKetahuilah oleh kita seluruh ASN di Perpusnas bahwa terjadi perubahan fundamental di dalam pengendalian ASN sebab saat ini tidak ada tawar menawar, siapapun diantara kita akan melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengendalian. Dengan pengendalian ini, semua pegawai akan merasa berada dalam satu teamwork,â€ ucap Syarif Bando. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa penilaian ini merupakan mandat dari posisi secara hierarkis dalam hal kapasitas untuk menilai kinerja secara totalitas.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama, Woro Titi Haryanti, menyampaikan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi /unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja. Adapun penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Strategi penilaian kinerja yang dilakukan meliputi mentoring, coaching, conseling, rewardÂ danÂ punishment. Â Pimpinan harus memberikan mentoring kepada bawahannya, kemudian dilakukan coaching atau pendampingan terhadap apa yang dilakukan untuk membuka jalur komunikasi. Conseling atau bimbingan diperlukan apabila ada perilaku yang sudah menyimpang. Reward wajib diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja yang sangat baik dan punishment juga harus diberikan saat disiplin dilanggar.
â€œKita harus bersinergi terhadap apa yang dikerjakan dan kita juga harus sama-sama tahu untuk meningkatkan kinerja Lembaga yang tidak bisa dilakukan sendiri. Kita untuk Perpusnas,â€ ungkap Woro Titi.
Kegiatan penilaian kinerja pegawai ini akan dilaksanakan sebanyak empat kali dalam satu tahun dengan tenggat durasi per tiga bulan setiap tanggal 1. Dari kegiatan ini, didapati pegawai terbaik peringkat pertama, kedua, dan ketiga.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Gelar Penilaian Kinerja Pegawai Terbaik

Salemba, Jakarta - Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, upacara ziarah nasional yang diikuti dari Ruang Teater Perpusnas Salemba berlangsung secara khidmat.
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Woro Titi Haryanti, bersama seluruh jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama Perpusnas mengikuti upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 secara virtual, Rabu (10/11/2021).
Upacara ziarah nasional ini diselenggarkan secara langsung di dua tempat yakni Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan dan KRI Semarang, Perairan Teluk Jakarta. Presiden Joko Widodo hadir selaku inspektur upacara dan didampingi oleh Wakil Presiden Maâ€™ruf Amin.
Setelah penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan, upacara ditutup dengan tabur bunga yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dengan diikuti oleh Wakil Presiden Maâ€™ruf Amin beserta para pejabat negara, Panglima TNI Kapolri dan Kepala Staf Angkatan.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Upacara Ziarah Nasional Hari Pahlawan di Perpusnas Berlangsung Khidmat

Lombok, NTB&mdash;Sebuah bangsa akan maju dan besar manakala perpustakaan berkembang dinamis sesuai dengan masanya, dan didalamnya ada para pustakawan yang kompeten dan mampu bertansformasi sebagai The Guardian of Knowledge di dalam konteks universal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membuka peluang bagi setiap perpustakaan konvensional untuk mulai membangun koleksi bahan perpustakaan digital untuk dilayankan kepada pemustaka. Saat ini pengembangan jejaring perpustakaan digital dianggap sudah memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat secara luas melalui berbagai peran, salah satunya menunjang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.
TPB memiliki 17 aspek universal. Perpustakaan digital berperan penting dalam penyediaan akses ke informasi, sarana teknologi dan komunikasi, pemanfaatan informasi kepada masyarakat, serta pelestarian informasi bagi generasi berikutnya. &ldquo;Digitalisasi amat penting untuk mengembangkan inovasi. Tanpa inovasi, sulit negara akan maju. Di beberapa negara, perpustakaan merupakan jantungnya peradaban,&rdquo; imbuh Sekretaris Daerah NTB Rosyadhi Sayuthi sebelum membuka penyelenggaraan Kongres Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-10 di Lombok, NTB, Selasa, (7/11).
Dalam suatu kesempatan, Kemenristekdikti meminta setiap perguruan tinggi untuk mendigitalisasikan semua resource yang dimilikinya. Meski diakui biaya hal tersebut tidak murah. Nantinya semua hasil dari pengembangan resource di lingkungan perguruan tinggi akan dipusatkan di Perpustakaan Nasional. Setiap muatan informasi yang terdapat dalam resource mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia.&nbsp; &ldquo;Saya berharap KPDI dapat merumuskan tujuan yang lebih rinci dari TPB. Harus bisa merancang program untuk menaikkan, menurunkan, atau mengembangkan tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk tujuan literasi,&rdquo; tambah Sekda.
Namun, muncul kebimbangan apakah teknologi digital akan berdampak pada menurunnya angka kunjungan pemustakan dan masyarakat yang datang ke perpustakaan?. Ini yang menjadi tugas besar dari para pustakawan untuk mengubah paradigma perpustakaan. &ldquo;Harus ada redefinisi tentang perpustakaan,&rdquo; terang Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando. Perpustakaan tidak lagi menghitung berapa jumlah kunjungan melainkan sudah seberapa jauh perpustakaan memanfaatkan teknologi.
Kekhawatiran berikutnya, apakah generasi milenial masih merasa perlu memanfaatkan perputakaan? Generasi milenial bukanlah generasi pejuang. Mereka lebih tertarik mendapatkan kebutuhan membacanya lewat media sosial ataupun sistem pencari, seperti google, wikipedia, dan sebagainya. &ldquo;Maka, tugas kita adalah menyerbu media-media sosial dengan informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau mengisinya dengan buku-buku digital yang full text,&rdquo; lanjut Syarif Bando. Di tambahkan Syarif, inovasi mutlak diperlukan oleh siapapun. Kemampuan inovasi adalah kemampuan yag tidak bisa dilakukan komputer. Dengan kata lain, keaktifan membaca memegang andil terhadap kemampuan berpikir manusia.
Konferensi Perpustakaan Digital merupakan forum berskala nasional sebagai wadah bagi pustakawan dan penyelenggara perpustakaan di Indonesia bertukar pikiran dan pengalaman tentang berbagai aspek perpustakaan digital. KPDI ke-10 menghadirkan 20 pembicara dari Kemenko PMK, Kemenkominfo, Kemenristekdikti, LIPI, dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), yang diikuti lebih dari 700 peserta dari pengelola perpustakaan, pustakawan, tenaga perpustakaan, akademisi, peneliti, pengajar, dan mahasiswa.
Pada kesempatan yang sama, Perpustakaan Nasional melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan 13 Perguruan Tinggi. Ruang lingkup MoU menyasar pada pengembangan sumber dya manusia di bidang perpustakaan, pengembangan TIK, pengembangan pangkalan data katalog induk nasional (KIN) dan repository Indonesia One Search (IOS), pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan, serta penghimpunan dan pelestarian KCKR.
Ke-13 perguruan tinggi tersebut, antara lain Universitas Respati Indonesia, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Siliwangi Akademi Akuntansi Riau, Politeknik Negeri Jakarta Politeknik Negeri Manado, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, STIMA IMMI Jakarta, STMIK AKBA Makassar, STAIN Curup Bengkulu, dan STIE Perbanas Surabaya.
&nbsp;
Reportase ; Hartoyo Darmawan

KPDI ke-10 : Peran Digital Library Bagi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Perpustakaan Sekolah dinilai memiliki peran yang besar dalam meningkatkan gemar membaca sejak dini. Namun masih banyak perpustakaan sekolah di Kota Medan yang kondisinya kurang layak terutama di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan Dhiyaul Hayati saat melakukan kunjungan ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Kamis (6/2).
â€œAgar gemar membaca, anak-anak harus diperkenalkan dengan buku sejak dini. Tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua di rumah, tapi juga bisa dilakukan di sekolah. Maka kami mengharapkan Perpusnas dapat memberikan bantuan koleksi buku untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum di Kota Medan,â€ ungkapnya. Selain itu Dhiyaul juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat dengan memperbanyak program gemar membaca yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mendukung pernyataan Dhiyaul Hayati terkait pentingnya membaca sejak dini. Sedangkan terkait bantuan, Syarif Bando menyebut bisa dilakukan dengan pengajuan dana alokasi khusus. â€œSesuai arahan Presiden Jokowi untuk peningkatan kualitas SDM, maka perpustakaan akan semakin diperlukan,â€ tegasnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kondisi Perpustakaan Sekolah di Medan Masih Kurang Layak

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI serta Pengumpulan data melalui kunjungan kerja Legislatif di Provinsi Sumatra Barat

Berita

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Bersama Perpusnas RI di Provinsi Sumatra Barat