Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- â€œMenjadi perempuan bukanlah pilihan tetapi memang sudah ditakdirkan, tapi menjadi perempuan berkarakter, perempuan tangguh, perempuan kuat, itu adalah pilihan.â€ Demikian pesan Loeke Larasati Agoestina, mantan Jamdatun Kejaksaan Agung RI pada talk show peringatan Hari Kartini bertema â€œCerita Sukses Perempuan Indonesia Menggapai Citaâ€ yang diselenggarakan di teater Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jumat (23/4/2021).
Loeke menceritakan pengalaman pribadinya semasa bekerja di Kejaksaan Agung, di mana ia harus berpindah tugas beberapa kali karena tuntutan pekerjaan. Menurutnya, keputusan untuk menyanggupi berpindah-pindah lokasi tugas merupakan konsekuensi atas pilihannya untuk berkarir di lembaga pemerintah tersebut.
Ia menyadari keputusan tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat dirinya telah berkeluarga. Namun demikian, ia selalu berkeyakinan bahwa kesulitan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya.
â€œAnggaplah kesulitan itu sebagai tantangan. Kesulitan adalah sebagai suatu tantangan yang harus kita hadapi dan kita cari jalan keluarnya seperti apa itu,â€ tegasnya.
Selain itu, dukungan keluarga, yaitu izin dari suami, turut berperan penting dalam menjalankan tugasnya dan meniti karir di Kejaksaan Agung. Diakuinya bahwa jalan menuju puncak pimpinan harus melalui banyak tantangan dan pada saat menjabat harus menghadapi tantangan yang berbeda. Apalagi secara faktual di lingkungan daerah tempat ia menjabat, masyarakatnya masih terheran-heran dengan perempuan yang menjadi pemimpin.
Oleh karena itu, ia berpesan kepada para perempuan Indonesia agar tidak boleh menyerah seperti yang disampaikan Kartini dalam surat-suratnya.
â€œKita bisa melakukan apabila kita mau. Jangan menyerah, aku mau. Aku mau tapi aku juga bisa. Jangan aku mau aja, tapi aku enggak bisa atau aku bisa tapi aku enggak mau,â€ urainya.
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Â

Kita Bisa Apabila Kita Mau

Bandar Lampung - Dunia mengalami banyak percepatan terutama di bidang teknologi. Namun, banyak yang tertinggal menghadapi tantangan teknologi diakibatkan salah satunya kurang atau malas membaca. Di Jepang, dianalogikan bukan orang yang besar yang timbangan nya lebih berat melainkan orang yang senang dengan membaca. Prinsipnya, teknologi memberikan pelbagai kemudahan termasuk dalam bidang pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di sela-sela penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan rektor/direktur 35 perguruan tinggi negeri dan swasta pada kegiatan Semiloka Nasional Kepustakawanan Indonesia V pada Kamis (3/10/2019) di Bandar Lampung, Lampung.
"Apakah silabus sudah diubah. Sekarang jangan bicara sekedar ijazah. Tapi bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era industri 4.0," imbuh Syarif Bando.
Sekadar informasi bahwa hegemoni dunia saat ini dikontrol oleh negara adidaya Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia. â€œDosen harus mampu mengantarkan mahasiswa kepada pekerjaan fisik dan kreatif. Jangan terpaku pada bidang pekerjaan yang nantinya akan hilang 5-10 tahun mendatang. Dan mahasiswa jangan menganggap mulia dengan gelar sarjana," tambah Syarif Bando.
MoU dengan 35 PTN/PTS
Dunia kini memasuki era Revolusi Industri 4.0. Ciri khas dari era ini adalah mengedepankan smart technology yang melahirkan smart society. Smart society dipahami sebagai aktivitas masyarakat yang aktif menggunakan informasi, komunikasi dan teknologi dalam menunjang pekerjaan, termasuk aktivitas ekonominya.
Perpusnas mencatat hingga saat ini dari 4.644 perguruan tinggi di Indonesia, di mana sebanyak 382 merupakan perguruan tinggi negeri (PTN), dan 4.262 adalah perguruan tinggi swasta (PTS), 222 di antaranya sudah memperoleh akreditasi. "Penandatanganan MoU merupakan jawaban atas perkembangan di era industri 4.0," tutur Syarif Bando.
Sesuai pasal 24 Undang-undang Nomor 43 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP), baik dari jumlah koleksi (judul/eksemplar) untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat selain untuk mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Namun, dari jumlah 4.644 perguruan tinggi, baru 200 PTN/PTS yang sudah melakukan MoU dengan Perpusnas. Dari jumlah tersebut baru 135 perguruan tinggi yang telah tergabung dalam portal Indonesia OneSearch (IOS) milik Perpusnas.
Ruang lingkup MoU menyasar, antara lain pengembangan SDM bidang perpustakaan; pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan; pengembangan TIK di bidang perpustakaan dan perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data dan repository digital (IOS, iPusnas); pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan; pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama; penghimpunan dan pelestarian karya cetak dan karya rekam (KCKR); danÂ  pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.
Semiloka Nasional Kepustakawanan Indonesia diselenggarakan berkat kerja sama, antara Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISPII), dan Perpustakaan Universitas Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Smart Society di seluruh Indonesia melalui peran strategis pustakawan dan perpustakaan sebagai motor penggeraknya.
Reporter &amp; Fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas: Jangan Sekadar Ijazah Tapi Ciptakan SDM Berdaya Saing

Padang, Sumatera Barat &ndash; Perpustakaan Nasional menganugerahi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sebagai Tokoh Literasi Nasional. Penghargaan diberikan dalam pameran Minang Book Fair yang diselenggarakan di Masjid Raya Sumatera Barat, Padang, Jumat (24/2).
&ldquo;Bapak Irwan layak dianugerahi Tokoh Literasi Nasional karena berjasa mendukung pengembangan literasi di Sumatera Barat,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muh. Syarif Bando dalam pidato pembukaan.
Pameran bertema &ldquo;Membangkik Batang Tarandam&rdquo; ini diselenggarakan oleh Yayasan Gemar Membaca Indonesia (YAGEMI) bekerja sama dengan Pemprov Sumatera Barat dan Perpustakaan Nasional RI serta dihadiri Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, bupati/wali kota di Provinsi Sumatera Barat, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, dan sejumlah pimpinan dari berbagai universitas di Sumatera Barat.
Syarif mengapresiasi kegiatan yang diikuti 35 penerbit buku ini yang dinilai sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan literasi. Dalam pidatonya, Syarif menyoroti rendahnya jumlah terbitan buku dan tidak meratanya penyebaran buku di Indonesia yang berimbas pada kesenjangan minat baca masyarakat. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena terjadi di tengah kemajuan informasi dan teknologi. Karenanya, kehadiran perpustakaan menjadi sangat penting karena bisa menyediakan bacaan kepada masyarakat.
&ldquo;Perkembangan teknologi informasi sangat cepat, informasi dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Perpustakaan harus dapat beralih menjadi institusi yang berbasis teknologi agar tidak ditinggalkan. Untuk itu, Perpustakaan Nasional RI pada 17 Agustus 2016 telah meluncurkan aplikasi iPusnas di mana buku dapat diakses melalui mobile phone,&rdquo; tambah Syarif.
Aplikasi iPusnas merupakan perpustakaan digital yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional. iPusnas adalah platform media sosial untuk mengakses e-Bookstore dan e-Pustaka, membangun jaringan/komunikasi sesama pembaca, dan juga sebagai e-Reader untuk membaca eBook. Aplikasi ini dapat diakses di berbagai medium perangkat mulai dari dekstop dan PC berbasis situs (web-based), netbook dan tab based hybrid (tab-base aplication), dan mobile (smartphone-based application).
Sebagai penutup, Syarif Bando berharap pemerintah daerah tetap fokus mengembangkan perpustakaan dan gerakan literasi agar meningkatkan indeks budaya baca di Sumatera Barat.
Dalam pameran ini juga dilakukan pencanangan Gerakan Sumatera Barat Membaca. Gubernur Irwan Prayitno beserta Bupati dan Wali Kota membubuhkan tanda tangan yang disaksikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Reportase: Khusnul K (Pustakawan PPBH)/Editor: Hanna Meinita

Perpustakaan Nasional RI Menganugerahi Gubernur Sumbar sebagai Tokoh Literasi Nasional

Bontang Creative HUB, CSR Dukung Program TPBIS Perpusnas

Jakarta - Perpustakaan Nasional menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Perpustakaan Angkatan XXII dan XXIII. Diklat untuk para kepala dinas perpustakaan dan kepala perpustakaan khusus serta perguruan tinggi ini dilaksanakan selama delapan hari mulai 11 April 2018 dengan jumlah peserta 60 orang.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan keberhasilan suatu manajemen organisasi ditentukan oleh pemimpinnya. Karenanya, seorang pemimpin harus bisa memotivasi anak buahnya untuk giat melaksanakan misi organisasi dengan tujuan memuaskan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi untuk seluruh anggota organisasi.
â€œJadi paradigma manajemen yang menjadikan orang sebagai mesin, oh itu ada di zaman revolusi industri. Kalau sekarang, manusia sebagai sumber resource yang paling potensial dalam sebuah manajemen,â€ jelasnya saat pembukaan Diklat Manajemen Perpustakaan Angkatan XXII dan XXIII di Hotel Ibis Senen, Jakarta, pada Rabu (11/4).
Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam manajemen sebuah organisasi yakni sumber daya manusia, sarana-prasarana, metodologi, dan keuangan. â€œApa yang akan dimanaj perpustakaan? Bagaimana mengatur manajemen sarana-prasarana perpustakaan? Bagaimana mengatur SDM-nya? Bagaimana memikirkan koleksi bahan pustakanya? Bagaimana membangun kerja sama dengan semua stake holder agar pengakuan tentang perpustakaan itu, memadai? Bagaimana melakukan promosi perpustakaan agar orang yakin bahwa perpustakaan itu, penting?,â€ jelasnya.
Karenanya, para kepala perpustakaan diminta berperan aktif dalam mempromosikan pentingnya perpustakaan. Hal ini bisa terwujud selama perpustakaan dan pustakawan bisa mewujudkan fungsi perpustakaan yang esensial, yaitu menyajikan informasi kepada orang yang membutuhkan.
Syarif meminta para kepala perpustakaan tetap termotivasi mewujudkan perpustakaan yang berkualitas, meski perpustakaannya ada di daerah. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tauhn 2016 tentang Perangkat Daerah sudah mengakomodir hal ini. Di mana status perpustakaan sudah meningkat. Sebelumnya, perpustakaan di provinsi statusnya badan, sekarang berubah menjadi dinas. Sementara di kabupaten yang dulunya kantor, sekarang menjadi dinas.
â€œNamun yang paling menentukan, kualitas organisasi apakah dia dinas, bukan pada tulisan kelembagaannya, seperti dinas perpustakaan provinsi, dinas perpustakaan kabupaten, bukan itu. Yang paling menentukan adalah kepemimpinannya. Oleh karena itu, kita yang akan menunjukkan eksistensi perpustakaan ini naik kelas atau tidak,â€ urainya.
Melalui diklat ini, Syarif mengajak para kepala perpustakaan untuk memanfaatkan koleksi digital Perpusnas yakni e-Resources dan iPusnas. â€œJadi jangan pernah bilang perpustakaan bisa diremehkan. Hari ini, luar biasa dan kita sedang menuju kepada sepuluh besar kelas dunia. Tapi itu tidak akan ada artinya kalau koleksi yang ada di bapak, koleksi yang ada di Perpusnas tidak disilang layangkan tidak di satu pintu. Oleh karena itu, manajemenÂ  pendidikan saat ini harus memastikan kita satu pintu,â€ tuturnya.
Sementara itu, Kepala Diklat Perpusnas Widiyanto menyatakan diklat ini diberikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan para kepala perpustakaan sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan perpustakaan dengan sentuhan literasi. Dengan demikian, perpustakaan bisa berkontribusi dalam membuat sejahtera masyarakat.
â€œDiklat kali ini kami khususkan untuk kepala dinas dan kepala bidang, kepala seksi dan juga kepala-kepala perpustakaan dari perpustakaan instansi dan juga perguruan tinggi. Ada 60 peserta yang sudah hadir,â€ jelasnya.
Widi menambahkan, materi diklat bisa diakses melalui e-learning. Sehingga pengayaan materi diklat bisa diakses kapan pun.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Kepala Perpusnas: Keberhasilan Manajemen Organisasi Ditentukan oleh Pemimpinnya

Jakarta - Perpustakaan Nasional sebagai salah satu instansi pemerintah yang ada di negara ini sudah barang tentu memiliki sejarah panjang dari awal terbentuk hingga seperti hari ini, dimana telah menjadi salah satu Perpustakaan terbaik di dunia.
Â 
Bertindak sebagai pimpinan apel pada hari Senin (13/09/2021) Kepala Biro Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sri Marganingsih. Pada pidatonya kali ini, beliau menyampaikan sejarah dan perkembangan yang sudah dilalui oleh Perpusnas selama ini.
Â 
Seorang pustakawan dan profesor ilmu Perpustakaan asal India, Ranganathan memperkenalkan 5 hukum dari Ilmu Perpustakaan atau Five Laws of Library Science. Salah satu dari 5 hukum tersebut adalah A library is a growing organism.Â (Perpustakaan adalah organisme yang berkembang) atau dengan kata lain perpustakaan harus dapat berdaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan atau tuntutan zaman yang ada saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi sangat pesat saat ini secara tidak langsung memaksa perpustakaan harus dapat Â menyesuaikan diri dengan perkembangan itu sendiri. Begitu pula dengan perpustakaan nasional lakukan saat ini dalam menghadapi tantangan pada setiap perubahan dan tuntutan zaman yang ada saat ini.
Â 
â€œKepekaan lembaga dan segala hal yang terkait adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Jika tidak, perpustakaan akan tenggelam dalam paradigma lama dan sulit untuk majuâ€. terang Sri Marganingsih
Â 
Cikal bakal Perpusnas sendiri ditandai dengan didirikannya sebuah lembaga pelopor perpustakaan nasional pada masa kolonial bernama <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Bataviaasch_Genootschap_van_Kunsten_en_Wetenschappen">Bataviaasch Genootschap</a>Â di tanggal <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/24_April">24 April</a>Â <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/1778">1778</a>Â dan dibubarkan pada tahun 1950. Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia tepatnya tahun 1980, semangat untuk mewujudkan Â pengembangan sistem nasional <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan">perpustakaan</a>, secara menyeluruh dan terpadu ditandai dengan dibentuknya Perpustakaan Nasional RI yang merupakan gabungan dari Perpustakaan Museum Nasional; Perpustakaan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah">sejarah</a>, <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Politik">politik</a>Â dan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial">sosial</a>Â (SPS); Perpustakaan wilayah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta">DKI Jakarta</a>; dan Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan dan berada dibawah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_dan_Kebudayaan">Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</a>Â Republik Indonesia.
Â 
Pada tahun 2000, Perpusnas RI mengalami perubahan status menjadi salah satu lembaga pemerintah non departeman setelah sebelumya berada di bawah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_dan_Kebudayaan">Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</a>Â Republik Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Â 
Perubahan terakhir yang dilakukan oleh Perpusnas dalam bidang organisasi diantara lain adalah Penyederhanaan birokrasi yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019. Perubahan tersebut dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Arahan tersebut langsung ditanggapi oleh Perpusnas dengan mengeluarkan peraturan-peraturan terkait SOTK untuk mendukung perubahan tersebut.
Â 
â€œSOTK terbaru Perpustakaan Nasional ini diharapkan dengan 138 ujung tombak yang menggerakan tupoksi perpusnas menjadi momentum bagi setiap ASN di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk dapat melakukan terobosan, inovasi dan pemikiran baru yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja sebagai lembaga pemerintah, untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan public Perpustakaan Nasional. â€ ungkap Sri Marganingsih
Â 
Â Reportase: Fauzan Abdi

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kita Bisa Apabila Kita Mau

Kepala Perpusnas: Jangan Sekadar Ijazah Tapi Ciptakan SDM Berdaya Saing

Perpustakaan Nasional RI Menganugerahi Gubernur Sumbar sebagai Tokoh Literasi Nasional

Bontang Creative HUB, CSR Dukung Program TPBIS Perpusnas

Kepala Perpusnas: Keberhasilan Manajemen Organisasi Ditentukan oleh Pemimpinnya

Perpustakaan adalah organisme yang berkembang