Loncatan perabadan dunia yang diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan disrupsi yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Kita dituntut untuk bertransformasi memberikan layanan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Era disrupsi merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan yang masif dan inilah yang mengubah berbagai sistem dari pola lama ke baru.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (SDMU) Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Dra. Janti Suksmarini, M.M. pada apel rutin Senin pagi secara virtual. (15/05/2023)
&ldquo;Perpusnas yang bertugas memberikan layanan perpustakaan tentu berkewajiban untuk meningkatkan layanan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan Prioritas Kerja Presiden Republik Indonesia (RI) tahun 2019-2024 terkait dengan membangun sumber daya manusia (SDM) yang dinamis, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi&rdquo;, tuturnya.
Perlu diketahui bahwa 5 (lima) Prioritas Kerja Presiden RI tahun 2019-2024 yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Simplifikasi Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.
Selaku Kepala Biro SDMU, Janti juga menginformasikan terkait dengan reformasi birokrasi dalam penyederhanaan jabatan fungsional.
&ldquo;Berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, tatakelola jabatan fungsional kini berbasis pada ruang lingkup tugas dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja yang diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang dinamis, lincah, profesional dan percepatan transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)&rdquo;, jelas Janti.
Perpustakaan berperan dalam memperkuat literasi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. Serta merupakan benteng demokrasi yang paling universal karena memiliki jiwa, pemikiran dan ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa sebagai eksistensi bangsa Indonesia.
&nbsp;
Reportase&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Linawati
&nbsp;
Dokumentasi : Anastasia Linawati

Perpustakaan di Era Disrupsi

Salemba, Jakarta- Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat sebagai penanda revolusi industry 4.0. Pendidikan tinggi diyakini sebagai organisasi rujukan reformasi yang responsif dalam menanggapi perubahan zaman. Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menyampaikan orasinya dihadapan Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Azzahra TA 2019 di Aula Perpusnas Salemba pada Selasa (29/10).
â€œKita tidak bisa mengisolasi diri dari perkembangan dan perubahan dunia saat ini,â€ tegas Syarif. Menurutnya, digitalisasi telah melahirkan terobosan- terobosan yang mengejutkan di berbagai bidang. Baik ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik nasional dan internasional
â€œUntuk membangun Indonesia maju, yang mampu menyesuaikan dengan segala perubahan itu, kita membutuhkan SDM yang unggul, serta mampu memenangkan persaingan global,â€ ungkapnya. Dan inovasi merupakan kunci perubahan itu sendiri. Oleh sebab itu cara-cara baru harus dikembangkan. Kurikulum dan metode pendidikan harus disesuaikan.
â€œSaya meyakini bahwa pendidikan tinggi mampu menjadi organisasi penopang ekosistem nasional dalam menanggapi perubahan di era industri 4.0 ini,â€ ucap Syarif. Oleh karena itu, dia mengatakan penting untuk membina dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa dan dosen yang dapat menumbuhkan kreasi-kreasi baru.
Karenanya, Syarif menghimbau pentingnya menyediakan perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan pengetahuan. â€œPustakawan juga harus mampu mengemas ulang pengetahuan. Dan juga harus bisa mengkomunikasikan pengetahuan itu,â€ tutup Syarif.
Â 
Reportase : Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Pendidikan Tinggi, Penopang Ekosistem Nasional Hadapi Revolusi Industri 4.0

Kemayoran, Jakarta â€“ Guna menyamakan persepsi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, Direktorat Deposit Deputi I Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional menggelar Rapat Koordinasi Bidang Deposit, Rabu (24/07).
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, meskipun ada perubahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tetapi makna filosofi kehadiran undang-undang ini tetap sama. PerpustakaanÂ  adalahÂ  pusat repositori dari karya yang dihasilkan suatu bangsa. Pentingnya perpustakaan sebagai pusat repositori akan menjadi catatan panjang tentang perjalanan bangsa. "Parameter perpustakaan yang baik salah satunya dapat mentransfer pengetahuan ke masyarakat yang membutuhkan,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan, seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Perpustakaan Nasional telah melakukan sosialisasi di beberapa provinsi, persiapan rancangan peraturan pemerintah, serta persiapan berbagai pedoman atau standar pengelolaan koleksi serah simpan.
Sementara itu, Ketua Pokja Undang-Undang No. 13 Tahun 2018, Ferdiansyah, mengatakan adanya Undang-Undang serah simpan karya cetak dan karya rekam ini untuk melindungi aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satunya, manuskrip yang saat ini masih banyak yang belum terdaftar.
â€œDi sinilah rekam jejak bangsa disimpan, rekam jejak orang per orang dan lembaga disimpan suatu saat nanti akan dibutuhkan. Mungkin untuk saat ini tidak berarti, namun 20 tahun yang akan datang data tersebut sangat dibutuhkan. Dengan adanya undang-undang ini, perpustakaan memiliki peran sebagai pusat penyimpanan sekaligus pusat pelestarian,â€ kata anggota Komisi X DPR RI.
Â 
Reporter :Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radhit

Menyamakan Persepsi terhadap UU No. 13 Tahun 2018 tentang SSKCKR

Salemba, Jakarta - Bung Hatta adalah seorang tokoh pemimpin muslim yang mempraktikan nilai-nilai baik yang terkandung di dalamnya. Antara lain tepat waktu, disiplin, jujur, sederhana, hemat merupakan segelintir nilai Islam yang ada pada Bung Hatta.
Berikut disampaikan oleh Wartawan sekaligus Penulis Biografi, Hasril Chaniago pada kegiatan Talkshow 120 Tahun Hatta: Bangkit Bersama Literasi yang diselenggarakan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta secara hybrid, Kamis (11/8/2022).
Hasril melanjutkan bahwa Bung Hatta ialah sosok yang nyaris sempurna sebagai seorang pemimpin. Baginya, Bung Hatta memiliki kebiasaan yang seimbang diantaranya membaca dan menulis serta mendengar dan berbicara.
â€œItu adalah contoh, kita jangan hanya mau bicara saja tanpa mau mendengarkan dan jangan juga kita hanya membaca saja tapi tulis juga hasil bacaannya,â€ ujar Hasril.
Sementara itu, Putri Ketiga Bung Hatta, Halida Hatta pun berkisah, sejak kecil ayahnya sudah mengajarkan nilai kesederhanaan dan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Sederhana dalam arti ketika seluruh kehidupan sudah tercukupi, dari makan sehat hingga kehidupan yang ditata dengan baik. Sedangkan komunikasi yang baik adalah ketika ayah ibu dan kedua saudarinya menjalin interaksi hangat bersama.
â€œKetika diberi hadiah buku, itu adalah sebuah kemewahan bagi kami karena di situ kami membaca sekaligus berinteraksi. Jadi itulah hal yang mungkin sederhana tapi juga kaya. Sesuatu yang tidak berlebih dan membumi tetapi secara tidak langsung kita bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa,â€ kenang Halida.
Bung Hatta di era kepemimpinannya bersama dengan Bung Karno, mereka berdua sangat mencintai rakyatnya. Sehingga ketika sedang berselisih, permasalahan itu tidak mereka tunjukkan di hadapan masyarakat. Karena tidak hanya rakyat akan sedih dan putus asa, melainkan juga hilangnya ide-ide kreatif dan inovasi.
â€œSaya kira ini juga perlu kita contoh dari Bung Hatta. Kita harus menghindari percekcokan dan perbedaan, yang harus dibangun adalah solidaritas dan optimisme masyarakat untuk bangkit menjadi negara maju,â€ tegas Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Salah satu tujuan mulia yang dijunjung oleh Bung Hatta yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Edi, Bung Hatta memiliki tujuan bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya mencerdaskan otak bangsa saja melainkan membuat bangsa sadar akan harga diri sehingga dapat menjadi mandiri.
â€œMandiri artinya tidak minder dan mempunyai dignity. Jadi bukan sekedar otaknya yang cerdas tp juga memiliki harkat dan martabat,â€ ungkap Guru Besar Ekonomi UI, Sri Edi Swasono.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi mengatakan kecintaan Bung Hatta terhadap buku dan ilmu pengetahuan yang dia dapat dari membaca menegaskan bahwa bangsa yang sejahtera dapat terwujud apabila setiap warga negara memiliki kecerdasan.
â€œPerpustakaan juga mengambil peran tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga bagaimana ikut menyejahterakan masyarakat dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui implementasi langsung dari buku-buku yang ada,â€ jelas Deni.
Bung Hatta lahir di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902 dan untuk mengenangnya Talkshow 120 Tahun Hatta: Bangkit Bersama Literasi ini juga dirangkaikan dengan pembacaan puisi yang berjudul â€˜Rindu pada Setelan Jas Putih dan Pantalon Putih Bung Hattaâ€™ oleh Penyair dan Sastrawan Indonesia, Taufiq Ismail.
Reporter: Basma Sartika

Bung Hatta, Sosok Nasionalis Penuh Keteladanan

Jakarta-Â Dalam rangka mendukungÂ visiÂ Presiden Republik IndonesiaÂ Joko Widodo Tahun 2020-2024Â dalamÂ mewujudkan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju,Â Perpustakaan NasionalÂ (Perpusnas) RIÂ bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten SumedangÂ menggelar kegiatan Peningkatan IndeksÂ LiterasiÂ MasyarakatÂ pada Kamis (10/6/2021). Kegiatan yang dilakukan secaraÂ hybridÂ atau campuran luring dan daring ini masih mengangkat tema â€œPenguatan Peran Sisi Hulu dalam Rangka Peningkatan IndeksÂ LiterasiÂ Masyarakat Indonesiaâ€.Â 
Dalam kesempatan itu,Â Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya PerpustakaanÂ Perpusnas, Deni KurniadiÂ menyatakanÂ pada tahun 2030-2045 Indonesia diprediksikan, akan mengalami bonus demografi.Â Kunci utama pendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsaÂ kedepanÂ ditentukan oleh kualitas manusia berpengetahuan.Â Peran perpustakaan yang semakin strategis, membuat tanggung jawab perpustakaanÂ semakin besarÂ termasuk pada bidang penulisan, penerbitan, distribusi bahan bacaan, regulasi,Â danÂ kesesuaianÂ jumlahÂ buku dengan kebutuhan masyarakat.Â Â 
â€œOleh karena itu, dalam penguatan peran sisi hulu,Â perpustakaan tidak dapat berjuang sendiri. Penguatan sisi hulu dan hilir merupakan tanggung jawab kita bersama.Â Perpustakaan harusÂ berjejaring, dan bersinergi, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak, untuk memberikan perhatian, pada budayaÂ literasi.â€ ungkapnya.Â 
BudayaÂ literasiÂ dapat mengantarkan, sebuah negara, menjadiÂ berperadabanÂ maju. Sebaliknya, rendahnyaÂ literasiÂ menyebabkanÂ produktivitas menurun, beban biaya kesehatan meningkat, pengangguran bertambah.Â Dengan kata lain, dengan kualitasÂ literasiÂ yang rendah dapat memicu terjadinya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.Â Â 
â€œSehingga, perlu upaya-upaya khususÂ pemerintah untuk meningkatkanÂ literasiÂ diÂ IndonesiaÂ yaituÂ Â melakukan pengembanganÂ konektivitasÂ dalam rangkaÂ membangun aksesÂ dan infrastruktur perpustakaan sehingga masyarakat memiliki aksesibilitas yang mudah dan murah terhadap informasi dan pengetahuan.Â Kedua, melakukan penguatan kontenÂ literasiÂ berbasis kearifan lokal dan ilmu terapan (lifeÂ skill) untuk meningkatkan keterampilan hidup. DanÂ ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusiaÂ perpustakaan, dan pegiatÂ literasiÂ sebagai pendampingÂ literasiÂ di masyarakat,â€ paparnya.Â 
Disisi lain,Â Bupati Sumedang, Dony Ahmad MunirÂ mengatakan berbagai upayanya dalam menjadikan Perpustakaan di Kabupaten SumedangÂ menjadi berdaya guna dan berhasil gunaÂ serta menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan.Â DirinnyaÂ juga berharap perpustakaan dapatÂ menjadi bagian solusi tengahÂ masalah yang dihadapiÂ masyarakatÂ sehingga merangsang masyarakat untuk datang ke perpustakaan.Â 
â€œKami berupaya menyediakanÂ itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami pun telah memberikan bantuan perpustakaan digital untuk SKPD, 50Â pondok pesantren supaya meningkat terus indeksÂ literasiÂ masyarakat Sumedang,â€ sebutnya.Â 
Donny juga menyampaikanÂ terima kasih atas kehadirannyaÂ PerpusnasÂ yang dapat menjadiÂ motivasi bagiÂ Pemerintah DaerahÂ Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kinerja melayani masyarakat termasuk meningkatkan indeksÂ literasiÂ di Kabupaten Sumedang.Â 
DisampingÂ itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Ilmawan MuhammadÂ menngungkapkanÂ bahwaÂ DPRDÂ Kabupaten Sumedang telahÂ menetapkan Perda tentang penyelenggaraan perpustakaanÂ pada 31 Maret 2021 lalu. â€œDi sana tertera berkaitan dengan kewajiban pemerintah kewenangan pemerintah dalam halÂ literasiÂ danÂ perpustakaan. Kemudian hak dan kewajiban masyarakatÂ terkaitÂ perpustakaanÂ yang dapatÂ menjadi landasan hukum bagi pengembanganÂ literasiÂ yang ada di Kabupaten Sumedang,â€ imbuhnya.Â 
Maman Suherman, PegiatÂ LiterasiÂ yang akrab disapa Kang Maman juga hadir mengatakanÂ pada masa revolusi 4.0,Â semua bergerak cepat mengikuti perkembangan manusia dan dunia. DanÂ dengan kemampuanÂ literasiÂ masyarakatÂ menjadi kreatif,Â inovatif,Â terampil,Â dan cakap dalam kehidupan sosialÂ â€œSaya berharap di Sumedang khususnya,Â perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaanÂ tapiÂ Â juga tempat belajar mengembangkan diri sehingga masyarakat bisa berdiriÂ diatasÂ kaki sendiri,â€Â ungkapya.Â 
BundaÂ LiterasiÂ Kabupaten Sumedang, SusiÂ GantiniÂ menjelaskan peran perempuan dalam upaya peningkatan budaya membaca dan indeksÂ literasiÂ masyarakat di Kabupaten Sumedang kian meningkat. â€œBundaÂ literasiÂ tentunya memiliki komitmen yang sama untuk bersama-sama meningkatkanÂ literasiÂ dengan berbagai kegiatan.Â Walaupun memang belum banyak ya tetapi sudah ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan di antaranyaÂ sudah mengukuhkan bundaÂ literasiÂ sampai tingkat desa. JadiÂ sudah adaÂ BundaÂ LiterasiÂ Kecamatan 26 orang,Â ditambah BundaÂ LiterasiÂ Desa ituÂ adaÂ 277 desa dan kelurahan,â€ pungkasnya.Â 
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat, Perpusnas Kolaborasi dengan Kabupaten Sumedang 

Salemba, Jakarta - Asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kampanye politik menjadi perhatian utama seiring dengan mendekatnya momentum Pemilu tahun 2024.
Berkenaan dengan aktivitas kampanye politik yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, semangat netralitas ASN menjadi fokus utama dalam kegiatan Apel Pagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang diselenggarakan secara daring.&nbsp;
Oleh karena itu, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengingatkan pesan krusial tersebut pada Apel Pagi, Senin (15/1/2024).
&ldquo;Kita semua tahu bahwa ASN yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan profesi yang bekerja pada instansi pemerintah tentu memiliki memiliki asas netralitas,&rdquo;ungkapnya.
Ofy menekankan bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis atau menunjukkan dukungan pada kontestan politik, baik dalam kegiatan pemilu maupun pilkada.&nbsp;
Hal ini dilakukan karena ASN merupakan tenaga profesional penggerak pemerintahan. Plt. Sestama mengingatkan bahwa adanya kebijakan netralitas ini tidak berarti bahwa ASN kehilangan hak pilihnya.
&ldquo;Namun, hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN. SKB netralitas ASN yang diterbitkan tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilu yang berkualitas&rdquo; ujarnya.
Ia juga menambahkan terdapat hukuman disiplin akan diberikan bagi siapapun yang melanggar peraturan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 undang-undang ASN dan pasal 5 huruf N angka 5 PP No. 94 tahun 2021.
Dijelaskan bahwa bagi ASN yang melakukan atau membuat postingan, comment, share, like, bergabung atau follow dalam grup akun pemenangan calon Presiden, Wapres, DPR, DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati, atau Wakil Bupati, Gubernur maupun Wakil Walikota termasuk pelanggaran disiplin.&nbsp;
&ldquo;Bagi pelanggar akan dijatuhkan hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,&rdquo; jelasnya.
Di samping itu, Plt. Sestama juga mengingatkan pentingnya menjaga tali silaturahmi,&nbsp; persatuan dan kesatuan meskipun terdapat perbedaan pilihan dalam situasi politik saat ini.
&ldquo;Perbedaan pilihan Jangan dijadikan ajang perpecahan, pilihan boleh berbeda tapi silaturahmi harus tetap terjaga. Jagalah selalu persatuan dan kesatuan jangan mau dipecah-belah,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Repoter: Veronica / Wara Merdeka
&nbsp;

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Sumatera)

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Sumatera)

Berita

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Sumatera)

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan di Era Disrupsi

Pendidikan Tinggi, Penopang Ekosistem Nasional Hadapi Revolusi Industri 4.0

Menyamakan Persepsi terhadap UU No. 13 Tahun 2018 tentang SSKCKR

Bung Hatta, Sosok Nasionalis Penuh Keteladanan

Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat, Perpusnas Kolaborasi dengan Kabupaten Sumedang

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024