Bandung, Jawa Barat&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan bantuan bahan bacaan bermutu untuk Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2024.
Penyerahan bantuan buku dilakukan secara simbolis oleh pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz kepada penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dalam rangkaian kegiatan gelar wicara Gerakan Indonesia Membaca (GIM) di Provinsi Jabar yang digelar di Bandung, Jabar, pada Selasa (25/6/2024).
Bantuan bahan bacaan bermutu ini akan disalurkan di 713 perpustakaan di Jabar yang terdiri dari 237 perpustakaan desa/kelurahan dan 476 taman bacaan masyarakat (TBM). Setiap perpustakaan/TBM akan mendapatkan seribu buku.
Plt. Kepala Perpusnas menyatakan bantuan bahan bacaan bermutu merupakan kegiatan dari salah satu program utama Perpusnas tahun 2024 yakni pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi. Bantuan ini menyasar siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD).
&ldquo;Ini dikerjakan bukan tanpa dasar. Karena selama ini Indonesia sering diklaim mengalami kondisi darurat literasi. Sampai Komisi X DPR RI membuat panja literasi yang sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia menghadapi kondisi darurat literasi. Penyebabnya apa? Karena rendahnya budaya baca,&rdquo; jelas pria yang juga menjabat sebagai&nbsp;<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: DengXian; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-ID; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini.
Menurutnya, minat baca dan budaya baca merupakan dua hal berbeda. Berdasarkan survei yang dilakukannya pada 2020 terutama kepada anak-anak, saat baru menjabat sebagai Kepala Badan Bahasa, disimpulkan bahwa anak memiliki minat baca yang tinggi. Namun, jelasnya, persoalan yang muncul yakni ketiadaan buku bacaan yang sesuai minat baca mereka. Hal sama terjadi untuk orang dewasa.
&ldquo;Jadi minat baca dan budaya baca adalah hal yang berbeda. Akibat ketiadaan buku-buku bacaan tadi, maka muncul budaya baca yang rendah,&rdquo; tambahnya.
Dia menegaskan, kegemaran membaca harus dibangun sejak usia dini. Karena itu, jenjang usia ini harus diterpa dengan kebiasaan membaca yang benar. Melalui program pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi, Perpusnas menciptakan 10 ribu ruang baca di perpustakaan dan TBM di mana masing-masing mendapatkan seribu buku, dengan sasaran usia PAUD dan SD.
&ldquo;Pada saat membuat program ini, kami bukan sekadar memberikan buku. Tapi kami memberikan pendampingan kepada pengelola, cara membuat program, cara memanfaatkan buku. Kami akan selenggarakan secara masif dalam program GIM,&rdquo; jelasnya.
Dijelaskan bahwa GIM memiliki beragam program kegiatan yakni sepekan satu buku dan lomba resensi, membaca nyaring, kontes kepenulisan daerah berbasis konten lokal, duta baca berdaya dengan buku, lomba bertutur, serta sosialisasi kegemaran membaca.
&ldquo;GIM sebagai salah satu cara untuk membuat masyarakat literat. Ini akan menjadi modal pembangunan nasional,&rdquo; tuturnya.
Ke depannya, program yang menyalurkan bantuan buku cetak tetap akan dilakukan. &ldquo;Maka baik itu di Perpusnas dan Kemendikbudristek, tidak pernah menghentikan program pencetakan buku karena buku cetak memegang peran lebih penting ketimbang membaca di gawai,&rdquo; jelasnya.
Berdasarkan literatur, membaca buku cetak atau kertas menghasilkan pemahaman bacaan yang lebih baik dibandingkan dengan membaca digital serta membaca buku cetak lebih efisien ketimbang membaca layar.
Selain itu, mengacu riset PISA pada 2022, siswa yang lebih sering membaca buku dalam bentuk kertas daripada format digital memiliki kinerja yang lebih baik dalam membaca dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca untuk kesenangan.
Sementara itu, Pj. Gubernur Jabar menjelaskan Pemerintah Provinsi Jabar sangat mendukung program GIM. Dia menegaskan, orang yang membaca tidak akan merugi karena pengetahuannya luas. Saat ini, menurutnya, Jabar mengalami kondisi darurat literasi menilik dari isu sosial masyarakat.
&ldquo;Kami rasakan betul, sederhananya masalah pinjol atau pinjaman online. Sudah sering diulas kalau pinjol hanya kerugian, keuntungan instan hanya di awal saja. Dan kami memiliki masalah pinjol, Jawa Barat provinsi dengan pengguna pinjol tertinggi yakni 16,5 triliun rupiah. Kami yakin kalau literasi tinggi, pinjol ini bisa dihilangkan,&rdquo; urainya. 
Terkait bantuan bahan bacaan bermutu, dia mengapresiasi Perpusnas. &ldquo;Ini adalah bentuk dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan literasi dan tingkat kegemaran membaca masyarakat di Jawa Barat,&rdquo; tuturnya.
&ldquo;Atas nama masyarakat Jawa Barat saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas program pemberian bantuan 1.000 judul buku dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,&rdquo; tukasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman menuturkan literasi menjadi fondasi penting dalam membangun provinsinya. &ldquo;Agar kemiskinan turun, stunting turun, pengangguran turun, adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat. Saya yakin kalau masyarakat literat maka kesejahteraan masyarakat meningkat,&rdquo; ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia menyatakan pemprov bersama dengan kepala dinas perpustakaan kabupaten/kota yang ada di Jabar, bersepakat untuk mewujudkan Jabar sebagai provinsi literasi dan kabupaten/kota di Jabar sebagai kabupaten/kota literasi. Dia meyakini indikator makro pembangunan provinsi seperti indeks kemiskinan, pengangguran, stunting, dan indeks gini, dapat diatasi apabila literasi masyarakat tinggi.
&ldquo;Memang kelemahan kita literasi. Contoh stunting. Masalahnya di literasi. Tahu &lsquo;ga bagaimana caranya mencegah stunting? Ibu hamil mengonsumsi tablet penambah darah. Padahal di puskesmas sudah ada stok penambah darah. Jadi ini ironi, jadi solusinya bagaimana? Inilah literasi, ibu hamil pastikan mengonsumsi tablet penambah darah,&rdquo; urainya.
Gerakan Indonesia Membaca adalah gerakan nasional untuk mendorong partisipasi berbagai elemen masyarakat untuk berperan dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui literasi dasar, yaitu literasi baca tulis, literasi numerik, sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan. Kemampuan literasi dapat dicapai dengan aktivitas membaca sehingga penyediaan bahan bacaan bermutu yang memadai. Kegiatan GIM diharapkan dapat memfasilitasi berbagai segmen masyarakat untuk berkontribusi dalam GIM untuk menguatkan budaya baca dan meningkatkan kecakapan literasi masyarakat Indonesia.
Reporter: Hanna Meinita
Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution/Robby Rodhian
&nbsp;

Bahan Bacaan Bermutu untuk Perpustakaan & TBM di Jawa Barat

Banjarmasin, Kalsel - Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) untuk mencapai visi misi Kalimantan Selatan cerdas, mendapat apresiasi dari Perpustakaan Nasional RI dengan diberikannya penghargaan Nugra Jasadharma Pustaloka kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Kabupaten Kota se-Kalsel di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada Rabu (9/10).
Nugra Jasadharma Pustaloka merupakan bentuk penghargaan tertinggi yang diberikan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) kepada pihak-pihak yang dianggap memberikan kontribusi besar dalam pengembangan perpustakaan,Â  literasi dan budaya baca di daerahnya. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, pemprov Kalsel telah berkontribusi besar terhadap pengembangan budaya literasi masyarakat Banua.
â€œPerpusnas mencatat terus pergerakan perpustakaan yang ada di daerah. Dari data kami, Kalimantan Selatan menjadi daerah yang konsisten meningkatkan anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip tiap tahunnya,â€ ungkap Syarif di sela-sela Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Kab/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando menyampaikan alokasi anggaran untuk perpustakaan pada tahun 2020 mendapat perhatian pemerintah. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020.
â€œSaat ini sudah dikeluarkan Perka Perpusnas Nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan program dan kegiatan bidang perpustakaan lingkup pemerintahan daerah tahun 2020,â€ lanjutnya.
Dijelaskan, program dan kegiatan bidang perpustakaan, diantaranya pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan keluarga masyarakat, pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurliani Dardie menyatakan jika Kalsel adalah satu-satu nya provinsi di Indonesia yang memiliki anggaran besar untuk perpustakaan.
â€œDari yang semula berjumlah 7 miliar, hingga saat ini telah melesat ke angka 39 miliar. Jumlah ini sebanding dengan banyaknya program yang terus dijalankan oleh Dispersip Kalsel. Keberadaan perpustakaan sejalan dengan misi Kalsel yakni mewujudkan masyarakat cerdas,â€ tuturnya.
Reportase : Dewi Kartikasari,Â  Wara Merdeka

Anggaran Dinas Perpustakaan Kalsel Meningkat Drastis Demi Mewujudkan Kalsel Cerdas

Jakarta, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengajak penerbit dan produsen karya rekam untukÂ  menyerahkan karyanya baik cetak maupun rekam ke perpustakaan.
Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR), tiap penerbit wajib menyerahkan dua eksemplar dari setiap judul Karya cetak kepada perpustakaan Nasional dan satu eksemplar kepada perpustakaan Provinsi tempat domisili penerbit.
Diatur juga bahwa setiap Produsen Karya Rekam yang memublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan satu salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan satu salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Produsen Karya Rekam.
Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas Emyati Tangke Lembang mengatakan, meskipun penghimpunan KCKR pada tahun 2020 telah melebihi target Perpusnas yakni sejumlah 420.000 eksemplar. Namun tingkat kepatuhan para pelaksana serah masih belum pada level ideal, yakni berada di angka 39,1 persen.
"Jika angka kepatuhan 1 persen mewakili penghimpunan koleksi KCKR tingkat nasional sejumlah 10.000 eksemplar. Dan jika target kepatuhan dinaikkan menjadi 70 persen, maka seharusnya koleksi KCKR yang terhimpun Perpusnas setidaknya sejumlah 700.000 eksemplar tiap tahunnya," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pendataan KCKR Hasil Penghimpunan Tahun 2020, Selasa (7/9/2021)
Berdasarkan data yang diolah Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, lanjut Emyati, tingkat kepatuhan serah simpan pelaksana serah tertinggi diraih oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 58,7 persen disusul oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 54,7 persen.
"Sayangnya nilai kepatuhan ini tidak dibarengi oleh banyaknya pelaksana serah yang melaksanakan serah simpan KCKR. Misalnya dari provinsi Kalimantan Barat hanya ada 13 pelaksana serah yang menyimpan koleksinya ke Perpusnas. Provinsi yang memiliki jumlah pelaksana serah tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pelaksana serah yang rendah," paparnya.
Emyati menegaskan, dengan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam secara tidak langsung akan mendukung tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang bisa diakses masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurlianti menyampaikan, pasca diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2018 pihaknya gencar mengadakan sosialisasi rutin tiap tahun yang diikuti oleh penulis dan penerbit. Bahkan, sebagai bentuk apresiasi pihaknya memberikan piagam untuk pelaksana serah.
"Kami tidak ada anggaran untuk memberikan materi kepada penerbit, tetapi dengan sosialisasi yang secara rutin, kami ingin mereka memberikan secara ikhlas sebagai kewajibannya menyerahkan hasil buku atau karya rekam lainnya. Ini sebagai upaya kami untuk mendorong pelaksana serah menyerahkan karyanya," ungkapnya.
Di Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi setempat memiliki berbagai inovasi untuk menggugah kesadaran penerbit maupun produsen rekam untuk menyerahkan karyanya. Diantaranya melalui penghargaan kepada penerbit aktif dan peran masyarakat, serta penulisan dan penerbitan buku lokal konten Jawatimuran.
"Ini dilakukan agar kita bersama penulis dan penerbit bersama-sama sadar bahwa KCKR ini penting sehingga penyerahan ke perpustakaan jadi prioritas utama," ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi.
Sementara itu, di Sulawesi Selatan, Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Yulianto mengatakan tahun ini pihaknya memiliki program kegiatan festival aksara lontaraq untuk menghimpun lokal konten untuk diserahkan ke peropustakaan. â€œKami pun memberikan penghargaan kepada produsen atau penerbit yang aktif dalam bentuk acara bedah buku,â€ terangnya.
Reportase: Wara Merdeka
Â

Perpusnas Ajak Penerbit dan Produsen Karya Rekam Serahkan Karya ke Perpustakaan

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan merupakan jantung pendidikan. Kehadiran perpustakaan sekolah memberikan ruang untuk merdeka belajar para siswa. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat mendukung pengembangan perpustakaan sekolah sebagai upaya peningkatan literasi.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyampaikan, perlu adanya perubahan dalam metode pembelajaran di Indonesia. Melalui kebijakan merdeka belajar, para anak didik dituntut untuk menambah pengetahuannya dengan membaca dan meningkatkan literasi.
"Ini menjadi tantangan kita, memastikan bahwa kemampuan daya serap anak jauh lebih tinggi dibandingkan yang kita berikan. Dan keberadaan perpustakaan tentunya menunjuang hal tersebut," ungkapnya dalam Focus Group Discussion yang bertema Kemanfaatan Dana BOS untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah, yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, (18/2/2022).
Definisi kebijakan merdeka belajar, lanjut Syarif, merupakan jalan untuk berubah cara pandang dalam mengelola pendidikan.
Sehingga penting di setiap sekolah hadir perpustakaan. Sesuai standar nasional perpustakaan, minimal ada sebelas aspek yang perlu diperhatikan. Seperti gedung atau tata ruang, koleksi, sistem layanan dan kegemaran membaca.
"Mohon dipahami civitas pendidik agar memastikan memenuhi kebutuhan peserta didiknya, karena tidak ada ilmu yang stagnan," lanjutnya.
Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Bappenas, Amich Alhumami mengatakan, pendidikan dan literasi yang rendah menjadi salah satu faktor kemiskinan suatu negara. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan upaya intervensi melalui Program Indonesia Pintar (PIP) atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Sesuai yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor2 Tahun 2022, pengembangan perpustakaan menjadi salah satu komponen penggunaan dana yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan," ungkap Amich.
Amich memaparkan, penggunaan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaaan penyediaan atau percetakan buku untuk kebutuhan peserta didik, penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital, penyediaan buku non teks, penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar, serta pembiayaan lain yang relevan dalam pengembangan perpustakaan.
"Selain bersumber dari anggaran kementerian/lembaga, pengembangan perpustakaan sekolah juga diintervensi melalui DAK Fisik Bidang pendidikan. Dengan rincian menu rehabilitasi ruang perpustakaan dan pembangunan ruang perpustakaan yang tersedia pada semua jenjang pendidikan," jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Â  Nandana A. Bhaswara mengatakan, ketersediaan infrastruktur untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, menjadi salah satu elemen pendidikan yang berperan penting guna menciptakan masyarakat maju dan sejahtera.
Namun sayangnya, lebih dari 20 persen sekolah di Indonesia tidak memiliki perpustakaan yang produktif. "Maka hadirnya dana BOS untuk sekolah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan perpustakaan," katanya.
Berbagai kegiatan tersebut, lanjut Nandana, diantaranya program literasi sekolah, digitalisasi, penguatan infrastruktur perpustakaan hingga peningkatan SDM seperti penyediaan dan pelatihan pustakawan.
"Ke depan kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik. Tentu tidak semua daerah memiliki perpustakaan sekolah yang ideal, namun dengan dukungan dari Perpusnas dan perpustakaan daerah diharapkan dapat memaksimalkan manfaat perpustakaan sekolah," terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah Indonesia, Mulyanto menyayangkan belum semua pemangku kepentingan memprioritaskan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah sebagai salah satu pilar dalam membangun pendidikan di Indonesia.
"Tergantung mindset dari kepala satuan pendidikan, ada yang prioritas pada pengembangan laboratorium, ekskul, toilet dibandingkan perpustakaan," ungkap Mulayanto.
Pihaknya pun mendorong Perpusnas untuk menyuplai data jumlah perpustakaan sekolah yang telah terakreditasi pada kepala daerah. "Ini dilakukan agar para kepala daerah dapat memahami kondisi perpustakaan sekolah/madrasah di wilayahnya," lanjutnya.
Senada, Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI), Muhammad Ihsanudin menuturkan satuan pendidikan perlu adanya alokasi tenaga pustakawan. Dia berharap adanya formasi pustakawan yang ditempatkan di perpustakaan sekolah. "Sarjana ilmu perpustakaan sudah ada, sehingga pengelolaan perpustakaan bisa dilakukan secara profesional," harapnya.
Ihsanudin menegaskan dalam pengembangan perpustakaan sekolah perlu adanya sinergi dengan pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya akreditasi perpustakaan diharapkan seluruh perpustakaan sekolah memenuhi standar nasional perpustakaan. "Paling tidak layanan minimal terpenuhi," tegasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Melalui Dana Bos, Bangun Perpustakaan Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Literasi

Tugu Tani, Jakarta&nbsp;- Pasal 1 butir 1, UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan perundang-undangan, bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Namun, seringkali masyarakat yang mestinya dilayani malah jadi melayani penyelenggara pelayanan publik. Padahal tujuan dari UU Pelayanan Publik dibuat adalah untuk memastikan penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas KKN.
Pada dasarnya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Beberapa prinsip tersebut adalah :
1.Keterbukaan
Pelayanan publik bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak. Semua informasi terkait dengan penanggungjawab/satuan kerja pelaksana pepelayanan, prosedur/persyaratan pelayanan, rincian waktu dan biaya penyelesaian serta hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik wajib diinfor-masikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
2.Kesederhanaan
Pelayanan publik diselenggarakan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, cepat dan tepat.
3.Kejelasan
Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus membe-rikan kejelasan terkait dengan tenggat waktu penyelesaian pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya dan tata cara pembayaran, unit kerja yang berwenang dalam penyelenggaraan layanan serta informasi persyaratan teknis dan administrasi.
4.Keteraksesan
Tempat dan lokasi pelayanan mudah dijangkau, tersedianya sarana dan prasarana kerja serta sarana pendukung lainnya yang memadahi. Selain itu untuk mendukung layanan publik maka sampai pada ke-mudahan dalam pemanfaatan system informasi dan tersedianya akses telekomunikasi.
5.Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik haruslah dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada penerima layanan.
Selain ada penyelenggara terdapat juga organisasi penyelenggara dan pelaksanan pelayanan publik. Untuk mendorong optimalisasi proses pelayanan publik maka para pe-nyelenggara tersebut juga di awasi oleh lembaga Negara yang dikenal sebagai Lembaga Ombudsman. Melalui lembaga ombudsman, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait dengan persoalan pelayanan publik yang diterima.

FGD Perpusnas, Ombudsman, KemenPAN-RB : Menyoal Pelayanan Publik

&ldquo;Membaca memegang peranan krusial dalam pengembangan individu dan masyarakat,&rdquo;
Hal tersebut diucapkan oleh Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Abdullah Saneng pada Apel Pagi yang dilaksanakan pada Senin (18/11/2024).
Abdullah menambahkan bahwa 12 November yang diperingati sebagai Hari Gerakan Nasional Membaca merupakan bukti komitmen untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, sebuah upaya yang diinisiasi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2002. 
&ldquo;Membaca tidak hanya sekedar pengolahan kata - kata, tetapi&nbsp;pondasi pembangunan pemahaman, pengetahuan dan wawasan yang mendalam. Seperti ungkapan bijak yang mengatakan membaca adalah jendela dunia,&rdquo; jelasnya.
Abdullah juga mengatakan bahwa guru, pustakawan, dan penggerak literasi memiliki peran besar sebagai agen perubahan untuk mengembangkan inovasi dan upaya menumbuhkan kegemaran membaca.
&ldquo;Keterlibatan pustakawan dalam menggalakkan minat baca sangat penting. Mereka memiliki peran sebagai fasilitator bagi pemustaka untuk menjelajahi dunia literasi dengan cara yang menyenangkan,&rdquo; ujar Abdullah.
Ia menjelaskan bahwa pustakawan dapat menggunakan berbagai metode inovatif, seperti penggunaan teknologi, atau pengenalan buku-buku menarik untuk meningkatkan daya tarik membaca di kalangan masyarakat.
Abdullah juga menambahkan bahwa melibatkan siswa penggerak literasi dan orang tua dalam mendukung peningkatan kegemaran membaca menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan literasi yang positif.
Ia menjelaskan bahwa Perpusnas melalui Pusat Analisis Perpustakaan dan Peningkatan Budaya Baca pada tahun 2024 telah melaksanakan Program Gerakan Indonesia Membaca (GIM) di beberapa Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dengan beberapa kegiatan seperti Duta Baca Indonesia, Sepekan Satu Buku, Membaca Nyaring, Tantangan 21 Hari Membaca Nyaring, dan Sosialisasi Kegemaran membaca.
&ldquo;Kampanye kegemaran membaca harus terus dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, khususnya yang berdomisili di pedesaan agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya untuk menekan angka kemiskinan,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
 Reporter : Andri Tri Kurnia

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Bahan Bacaan Bermutu untuk Perpustakaan & TBM di Jawa Barat

Anggaran Dinas Perpustakaan Kalsel Meningkat Drastis Demi Mewujudkan Kalsel Cerdas

Perpusnas Ajak Penerbit dan Produsen Karya Rekam Serahkan Karya ke Perpustakaan

Melalui Dana Bos, Bangun Perpustakaan Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Literasi

FGD Perpusnas, Ombudsman, KemenPAN-RB : Menyoal Pelayanan Publik

Membaca Tidak Hanya Mengisi Pikiran Tetapi Juga Membentuk Jiwa dan Karakter