Jakarta, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut, individu yang berpengetahuan kuat bisa menemukan berbagai inovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah manusia yang memiliki tingkat literasi paling tinggi.
 
Perpustakaan dinilai dapat menjadi wadah untuk melahirkan peningkatan literasi yang ada di Indonesia. 
 
"Kami ingin menyuarakan secara serius bahwa publik harus tahu kebutuhan kita menyangkut gerakan literasi, penguatan tugas dan fungsi perpustakaan," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi bidang Perpustakaan Tahun 2023 pada Selasa, (7/3/2023).
 
Karenanya, lanjut Syaiful Huda, Komisi X DPR RI memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus terkait penguatan literasi dan tenaga perpustakaan. 
 
"Panja ini kami dedikasikan supaya pada tahun anggaran berikutnya, khusus menyangkut gerakan literasi dan pengadaan pegawai perpustakaan dan tenaga administrasi perpustakaan bisa kita wujudkan di masa yang akan datang," urainya.
 
Dijelaskan, perpustakaan di berbagai daerah membutuhkan rekruitmen SDM baru dan&nbsp; melalui panja akan didorong pengadaannya hingga kebutuhan anggaran.
 
Menurutnya, dalam penguatan literasi tidak hanya dilakukan oleh Perpusnas tetapi juga dilakukan oleh kementerian/lembaga lain. "Kami menggugat kementerian/lembaga lain yang memiliki fungsi irisan dengan Perpusnas harus memiliki komitmen yang sama menyangkut soal gerakan penguatan literasi," jelasnya.
 
Misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki aturan mengenai kebijakan melalui Permendiknas NOmor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah yang berbeda dengan standar perpustakaan. "Kami ingin semuanya seluruh standar yang menyangkut mengenai manajemen harus mengacu pada satu standar yaitu standar yang dikeluarkan oleh Perpusnas," paparnya.
 
Di sisi lain, Komisi X DPR RI menyayangkan Perpusnas yang belum mendapatkan anggaran yang ideal. Pihaknya meminta Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk segera mengalokasikan anggaran yang layak untuk Perpusnas. 
 
Ketika anggaran Perpusnas naik, lanjutnya, banyak hal yang dapat diselesaikan. Seperti, perbaikan sarana prasarana perpustakaan di daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) terkaiot dengan pembangunan infrastruktur perpustakaan.
 
"Anggaran Perpusnas dapat didorong kolaborasi kegiatan dan programnya ke kabupaten/kota, provinsi seluruh Indonesia melalui dinas perpustakaan yang ada di daerah," pungkasnya.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023, Dukung Penguatan Literasi, Komisi X DPR RI Bentuk Panja

Senen, Jakartaâ€”Keberhasilan perpustakaan sangat ditentukan oleh tersedianya pustakawan yang berdedikasi tinggi dan bekerja secara professional. Pustakawan dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan berorientasi pada kepuasan pemustaka.
Meskipun masih dalam jumlah yang terbatas, pustakawan di Indonesia telah melakukan yang terbaik sesuai dengan kompetensi serta kemampuannya. Sehingga wajar apabila para pustakawan yang berdedikasi tinggi diberikan panggung yang lebih luas, seperti lomba pustakawan berprestasi Terbaik Nasional 2018.
Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2018 diikuti oleh 29 pustakawan terbaik yang mewakili provinsi dan digelar selama sepekan di Jakarta. Mereka akan mengikuti sejumlah tahapan penilaian, mulai dari tes kemampuan kognitif, wawancara dan ujian presentasi.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan sudah saatnya pustakawan berjuang mendapatkan pengakuan dan bukan sekedar pencitraan. Pustakawan harus menjadi mercusuar peradaban yang mampu menghasilkan perubahan positif di masyarakat.
â€œPustakawan merupakan profesi yang mulia karena hampir semua bidang profesi memerlukan jasa pustakawan,â€ ucapnya saat membuka Lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional, Senin, (13/8).
Tugas pustakawan, lanjut Muhammad Syarif, secara de facto dilindungi oleh enam Undang-undang. Artinya, pemerintah sudah memberikan kepedulian. Sekarang tinggal pustakawan menunjukkan eksistensinya karena Undang-undang telah melindungi. Hanya di Indonesia, urusan perpustakaan yang kini menjadi urusan wajib diurusi pemerintah hingga ke daerah, ujarnya.
Namun, tetap diperlukan sinergi agar upaya mensejahterakan masyarakat berjalan baik. Pustakawan jangan merasa mampu sendiri. Perlu ada komunikasi dengan profesi lain. â€œSaat ini eranya sinergi. Bukan lagi era kolonial. Jangan lagi ada upaya pengkotak-kotakkan profesi.â€ Â Â 
Tahun 2018, Perpustakaan Nasional mengusung slogan â€œPustakawan Bergerakâ€. Pustakawan harus menjadi agen perubahan di masyarakat dengan memobilisasi pengetahuan (knowledge mobilization). Mobilisasi pengetahuan bukan sekedar membawakan buku maupun menyediakan buku, tapi juga memberikan informasi yang diperlukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti informasi dan pengetahuan tentang teknologi ilmu terapan (life skill) yang mampu segera dipraktekkan sehingga dampaknya bisa cepat dirasakan masyarakat. Penguasaan teknologi informasi (TI) diyakini meringankan tugas mobilisasi pengetahuan yang dilakukan pustakawan menjadi lebih mudah.
Oleh karena itu, Kepala Perpusnas meminta pustakawan jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan administrasi. Jangan pula terpaku pada ketiadaan kartu anggota perpustakaan. Paradigma dalam melayani pemustaka harus diubah. Layani pemustaka dengan sebaik-baiknya, pesan Muhammad Syarif.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Ajang Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2018  : Pustakawan Adalah Mercusuar Peradaban

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Paradigma layanan perpustakaan tidak melulu konvensional. Menunggui pengunjung yang datang. Setiap perpustakaan kini perlu bertransformasi menjadi layanan yang berbasis inklusi sosial. Ini diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi.Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat mengadakan Temu Media Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi bersama Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami dan inisiator Pustaka Bergerak Nirwan Arsuka di Jakarta, Selasa, (20/2).
&ldquo;Literasi berperan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan pelayanan berbasis inklusi sosial, perpustakaan perlu dirancang kembali agar memiliki kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat,&rdquo; ujar Muhammad Syarif Bando.
Muhammad Syarif mencontohkan, program PerpuSeru dari CocaCola Foundation Indonesia yang telah terbina di lebih dari 700 perpustakaan di 104 kabupaten/kota seluruh Indonesia berhasil memberikan manfaat pada jutaan masyarakat. Jangkauan luas dan inklusif menjadi keunggulan perpustakaan umum dalam merangkul masyarakat.
"Jadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial harus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup pengguna perpustakaan," lanjut Kepala Perpusnas.&nbsp;
Sementara itu, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menerangkan bahwa kemampuan literasi dinilai penting bagi pertumbuhan intelektual dan kompetisi setiap individu di Indonesia. Ia mengaku, pihaknya sedang merancang program pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan pelayanan sosial dasar. Literasi menjadi salah satu poin penting yang perlu dikuatkan agar bisa membentuk manusia yang berkarakter.
"Tahun 2019 nanti, kami berencana memasukkan penguatan literasi sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Jika setiap individu memiliki kemampuan literasi yang baik, maka peluang untuk sukses di pasar kerja pun semakin besar," kata Amich.&nbsp;
Nantinya, lanjut Amich, upaya peningkatan literasi di seluruh Indonesia bukan hanya melalui pembangunan fisik perpustakaan saja. Namun, pemerintah akan lebih terfokus pada pemenuhan akses dan sumber bacaan kepada seluruh masyarakat. Khususnya, masyarakat yang bertinggal di daerah terpencil, tertinggal dan terdepan (3T) yang angka literasinya masih sangat rendah.
"Kita akan identifikasi perpustakaan yang ada di daerah, apa yang perlu dilakukan dan dibenahi di perpustakaan itu, termasuk untuk daerah 3T akses bacaan agar tembus ke sana bagaimana," imbuh Amich.
Selain itu, Bappenas juga akan bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam pembangunan perpustakaan desa. Tentunya, akan dibahas juga mengenai regulasi pengadaan dan pemasokan buku-buku, serta perawatan perpustakaan tersebut.
Menanggapi niat baik tersebut, Kepala Perpusnas menyambut baik upaya Bappenas mendorong proses transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi satu kegiatan prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Perpusnas berharap, upaya tersebut mampu mendongkrak literasi masyarakat Indonesia yang masih minim.
Pegiat Literasi dan Pustaka Bergerak Indonesia, Nirwan Arsuka, menambahkan bahwa hal yang diperlukan dalam penguatan literasi adalah penguatan masyarakat madani dengan memperbanyak armada pustaka bergerak untuk menjangkau seluruh warga, sekaligus peningkatan jumlah dan mutu buku yang bisa diedarkan gratis ke seluruh penjuru Indonesia. &ldquo;Sembako bisa mengenyangkan masyarakat selama seminggu, tapi buku yang bermutu bisa mengenyangkan sekaligus membuat mereka kaya raya dan berdaulat seumur hidup,&rdquo; ujarnya.
Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi akan diselenggarakan di Kementerian PPN/Bappenas, Selasa, 27 Februari 2018. Seminar Nasional ini menghadirkan narasumber Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan, Bappenas Amich Alhumami, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Direktur Program PerpuSeru-CCFI Erlyn Sulistyaningsih, dan Pegiat Pustaka Bergerak Nirwan Arsuka. &nbsp;
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Temu Media Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosio-Ekonomi : Bappenas Dukung Program Penguatan Literasi Perpusnas Dalam RKP 2019

MULTI dimensional, inilah dampak global pandemic corona (Covid-19). Hanya dalam waktu kurang tiga bulan, virus ini sudah menyebar hampir di seluruh negara di dunia dan menginfeksi 1.018.845 orang. 53.292 orang meninggal dan 213.524 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di Indonesia, sesuai data BNPB per 4 April 2020 ada 2.092 orang kasus terinfeksi, 150 orang sembuh dan 191 orang meninggal.
Suatu tragedi kemanusiaan yang sangat mencemaskan. Semua orang harus sadar bahwa virus corona sudah ada di sekitar kita, sehingga harus waspada dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah antara lain hidup bersih, social distanching (jaga jarak sosial), saling membantu aksi-aksikesetiakawanan sosial, tidak menyebar hoax tentang virus corona.
The Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan ada 20 persen peluang virus corona tidak bisa dikontrol hingga pertengahan 2020. Namun, hanya ada 5 persen kemungkinan virus corona akan bertahan lebih lama dari 2020. Para ahli memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini bisa anjlok di bawah 2,5 persen jika penyebaran virus corona tak terkontrol.
Lebih dari 70 negara telah melakukan lockdown dan memukul sektor jasa dengan keras, terutama industri yang melibatkan interaksi fisik seperti perdagangan ritel, rekreasi dan perhotelan dan transportasi. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam, maka akan mengubah guncangan sisi penawaran menjadi guncangan sisi permintaan yang lebih luas bagi perekonomian.
Tingkat keparahan dampak akan sangat tergantung pada durasi pembatasan pada pergerakan orang dan kegiatan ekonomi serta pada skala dan kemanjuran respons oleh otoritas-otoritas keuangan nasional. Negara-negara berkembang, terutama yang bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas, menghadapi risiko ekonomi yang meningkat.
Produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan dan jumlah pelancong yang anjlok kemungkinan akan merusak sektor pariwisata di negara-negara berkembang pulau kecil, yang mempekerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah.
Diperlukan langkah-langkah kebijakan yang mendesak dan berani, tidak hanya untuk menahan pandemi dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk melindungi yang paling rentan di masyarakat kita dari kehancuran ekonomi dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan.
DAMPAK MULTI-DIMENSIONAL
Dampaknya pun multidimensional dan sangat kompleks, menyangkut esensial kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi. Hampir semua sektor ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) terdampak negatif oleh penyebaran Covid-19. Keberlangsungan produksi, distribusi dan konsumsi atas kebutuhan sehari-hari menjadi persoalan krusial yang membutuhkan penanganan sangat serius.
Pun, tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menanggulangi KLB Virus Corona menjadi insan-insan yang sangat rentan terhadap penularan virus ini (bahkan sudah ada yang meninggal). Mereka perlu perhatian dan jaminan dari pemerintah agar mampu melaksanakan tugas kemanusiaan dan profesionalismenya.
Salah satu dampak ekonomi yang begitu nyata adalah daya beli masyarakat menurun, pekerja dirumahkan (bahkan ada yang di-PHK), kemiskinan meningkat, mobilitas orang dan barang terganggu, terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ke level Rp 16.400-an per USD.
Sebagian pekerja di perusahaan-perusahaan sector pariwisata, perhotelan sudah dirumahkan bahkan sudah ada yang di-PHK, termasuk perusahaan manufaktur yang bahan bakunya impor dari Tiongkok. Sektor industri pun sudah banyak yang tutup operasi, sehingga produksi dan profit berkurang.
Sektor transportasi darat, laut udara pun sangat terpukul: kemudian sektor pendidikan juga meliburkan para peserta didiknya agar belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun masih dijumpai para peserta didik yang justru berkeliaran sehingga berpotensi menjadi perantara penyebaran virus mematikan tersebut.
Tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat, defisit APBN pun bakal melebar lebih dari 2,5 persen. Perekonomian Indonesia rentan terperosok dalam krisis ekonomi karena: a)pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang cukup tajam, diperkirakan hanya 4,5-4,8 persen pada 2020; b) aliran modal keluar sepanjang enam bulan terakhir, tercatat investor asing melakukan aksi jual sebesar Rp 16 triliun; c) rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global karena sebanyak 38,5 persen surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing; d) Sektor UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.
Kita perlu fokus mengurusi masalah kesehatan dan kemanusiaan, menjamin kondisi masyarakat terutama jarring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan melindungisedapat mungkin sector usaha ekonomi. Supaya tetap bertahan dan juga melindungi stabilitas sektor keuangan. Skenario asumsi makro 2020 pun harus dilakukan perubahan, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3 persen hingga minus 0,4 persen.
Selain itu, inflasi 5,1 persen serta harga minyak mentah Indonesia yang anjlok menjadi USD 31 per barel. In parallel, BI harus menjadi nilai tukar rupiah maupun capital outflow agar ekonomi stabil. Mantan Menko Perkonomian Rizal Ramli berpendapat agar pemerintah menggunakan uang proyek infrastruktur, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang nilainya sekitar Rp 700-an triliun untuk jaringan pengaman sosial dan membantu kebutuhan pokok rakyat.
#DIRUMAHSAJA
Untuk mengurangi penyebaran virus corona antara lain melalui swa-karantina/diam di rumah minimal 14 hari. Membatasi bertemu dengan orang-orang atau komunitas, termasuk bekerja dari rumah (WFH=work from home). Kecuali para petugas kesehatan di klinik, puskesmas, rumah sakit maupun petugas gugus tugas penanggulangan penyebaran Covid-19dan para pihak terkait harus tetap menjalankan tugasnya.
Mereka para petugas medis menjadi garda terdepan untuk melawan virus corona ini harus didukung sekuat tenaga oleh semua orang maupun jaminan dari pemerintah. Faktanya bahwa tidak semua orang dapat bekerja dari rumah, sehingga perlu pendekatan yang tegas namun tetap manusiawi.
Bagi warganegara yang selama ini menerima jarring pengaman sosial harus tetap mendapat jaminan dari negara, bahkan terhadap mereka yang terpaksa tidak bisa bekerja mencari nafkah (kelompok yang terdampak penyebaran Covid-19) pun harus dijamin oleh Negara sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Di beberapa wilayah di Indonesia, saat ini para kepala daerah ada yang memberlakukan karantina terbatas untuk membatasi penyebaran virus maut ini. Apa pun yang mereka upaya merupakan ikhtiar yang perlu dilaksanakan bersama, tidak bisa jalan sendiri mengingat banyak persoalan yang saling berkaitan.
Mobilitas orang dan arus barang terganggu akibat karantina tersebut. Kita harus lebih disiplin terhadap kebijakan social distancing dan physical distancing (jaga jarak aman) #dirumahsaja untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 dan perekonomian Indonesia cepat pulih kembali.
Namun, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok sehari-hari warganya karena tidak dapat mencari nafkah sendiri akibat dari Covid-19 tersebut. Akhirnya, mari kita tetap optimis, disiplin dan ikhtiar bersama untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dibarengi dengan doa agar musibah ini dapat segera diatasi. Amin. e-mail: harysmwt@gmail.com; Â www.webkita.net. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menganjurkan pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan layanan digital yang sudah dilanggan. Layanan digital yang terdiri dari jurnal elektronik, buku digital, dan berbagai situs mengenai tokoh perfilman, kepresidenan, pernaskahan, dan candi tersebut bisa dimanfaatkan secara gratis oleh pemerintah kabupaten/kota.
â€œLayanan digital yang bisa dimanfaatkan yakni langganan e-resources, ada e-journal dan e-book. Jurnal elektronik kita punya sekitar dua miliar judul artikel dari berbagai bidang ilmu dalam Bahasa Inggris. Kami juga ada e-book dengan 20 ribu judul buku. Koleksi digital kami ada juga iPusnas dengan 200 ribu judul buku yang bisa diakses secara full text. Semua syaratnya mudah, cukup menjadi anggota Perpusnas bisa mendaftar dengan datang langsung atau online,â€ ujar Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana saat menerima Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Kamis (8/8).
Dalam pertemuan ini, turut mendampingi Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti. Ofy Sofiana menjelaskan, layanan digital yang ada di Perpusnas bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. â€œJadi untuk kabupaten/kota, tidak perlu melanggan e-resources sendiri, tapi bisa memanfaatkan yang dilanggan Perpusnas. Ini merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat agar bisa dimanfaatkan teman-teman di Provinsi dan Kabupaten/Kota,â€ tutur Ofy Sofiana.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Hadijah U. Thaib yang turut hadir dalam kunjungan ini menyatakan pihaknya mengapresiasi hal tersebut. Hadijah menyadari perpustakaan sangat dibutuhkan di Kabupaten Gorontalo, mengingat ada tiga universitas besar di wilayahnya. â€œPerpustakaan sudah dibangun di Gorontalo pada tahun 2016 dan tahun 2017 diresmikan. Kami sudah menggunakan katalog eletronik, secara bertahap kami menambahkan fasilitas perpustakaan,â€ jelasnya.
Hadijah menyatakan Pemkab Gorontalo mendorong masyarakat agar mencintai buku. Salah satunya kewajiban bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah harus menyerahkan buku. â€œSetiap ke daerah, setiap OPD harus setor buku ke pemerintah daerah. Prosesnya buku diserahkan ke perpustakaan, di-check list, baru disetor ke keuangan, tiap bulan ada 500-600 eksemplar dari OPD. Kalau buku kecil sebanyak dua buah, kalau besar satu buku,â€ ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas Lusyanah Kosasih menyatakan minat baca di wilayahnya masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yakni kondisi infrastruktur yang tidak memadai, tenaga perpustakaan yang belum profesional, koleksi buku di perpustakaan desa yang tidak menjangkau seluruh usia, dan kondisi keluarga yang kurang suka membaca. â€œTahun lalu, kami meluncurkan kegiatan untuk meningkatkan minat baca. Banyak orang tua yang pendidikannya rendah sehingga minat baca rendah. Inilah alasan kami melaunching kegiatan ini sehingga diharapkan dari orangtua ditularkan ke anak. Karena pengalaman saya, minat baca anak ditentukan oleh pendidikan ibu,â€ jelasnya.
Untuk pengembangan perpustakaan, Woro Titi berpesan kepada Bupati Sambas agar menyusun peraturan bupati tentang perpustakaan. Ini bisa menjadi landasan bagi kepala dinas perpustakaan dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal senada disampaikan Sri Sumekar. Menurutnya, ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Selain itu, Sri Sumekar meminta kepada kepala daerah agar memperhatikan pasal 30 UU No. 43 Tahun 2007 terkait syarat menjadi kepala perpustakaan yang menyebutkan harus memiliki latar belakang perpustakaan. â€œKami titip agar kepala perpustakaan bukan orang buangan karena perpustakaan harusnya menjadi sumber ilmu bagi masyarakat,â€ pungkasnya.
Reportase: Hanna Meinita 
Â

Pemkab Diminta Manfaatkan Layanan Perpustakaan Nasional

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando didampingi Direktur Deposit Perpusnas Lucya Damayanti menerima kunjungan Presiden Frankfurt Book Fair Juergen Boos dan Director Claudia Kaiser di Ruang Kerjanya, Senin, (18/2). Kedatangan kedua petinggi Frankfurt Book Fair (FBF) tersebut untuk mengajak kembali partisipasi Perpusnas pada event FBF 2019 yang berlangsung pada media Oktober mendatang.
"Tahun ini kami mengangkat tema ASEAN Corner. Di situ akan menampilkan keunggulan koleksi negara-negara ASEAN, diskusi dan sebagainya," imbuh Claudia.
Mendengar hal tersebut, kepala Perpusnas menyambut gembira dan langsung menyatakan kesiapannya Perpustakan Nasional RI berpartisipasi pada event FBF. "Kami berharap ada proses sharing positif sesama negara negara ASEAN," ujar Kepala Perpusnas. Kepala Perpusnas berjanji akan segera melakukan kordinasi dan melihat langsung ke arena eksebisi seberapa besar stand representatif yang ditawarkan FBF kepada Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023, Dukung Penguatan Literasi, Komisi X DPR RI Bentuk Panja

Ajang Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2018 : Pustakawan Adalah Mercusuar Peradaban

Temu Media Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosio-Ekonomi : Bappenas Dukung Program Penguatan Literasi Perpusnas Dalam RKP 2019

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

Pemkab Diminta Manfaatkan Layanan Perpustakaan Nasional

Presiden Frankfurt Book Fair Ajak Perpusnas Kembali Partisipasi