Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menghimbau setiap daerah yang membutuhkan bantuan terkait pengembangan perpustakaan untuk bersungguh-sungguh dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Salah satunya dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK).
â€œMasalah yang kerap terjadi kurangnya data yang dokumen dibutuhkan sebagai syarat pengajuan bantuan,â€ ujar Syarif Bando saat menerima kunjungan dari Dinas Perpustakaan Kab. Selayar Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Kamis (13/2).
Syarif juga menyebut pentingnya kerjasama yang dilakukan antara Dinas Perpustakaan, Kepala Daerah, dan dinas-dinas lain yang terkait untuk bersinergi mewujudkan upaya tersebut.
Kepala Dinas Kab. Selayar Salahuddin memohon arahan agar daerahnya dapat mengajukan bantuan DAK untuk tahun anggaran 2021. Bantuan ini kiranya akan digunakan untuk mengembangkan layanan perpustakaan di Kab. Selayar.
Dalam proses menyalurkan bantuan DAK Pengembangan Perpustakaan di daerah, Perpusnas berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Bappenas.
Â 
Reportase: Eka P
Fotografer: Raden R

Pengajuan DAK, Kepala Perpusnas Himbau Daerah Lengkapi Dokumen

Cikini, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah dan Peluncuran Buku Profil Perpustakaan di Hotel Mercure Cikini Jakarta pada Senin sampai Selasa (12-13/11). Perpustakaan Nasional mempunyai fungsi sebagai perpustakaan pembina bagi seluruh jenis perpustakaan di Indonesia. â€œMenurut Undang-Undang 43 Tahun 2007, ada lima jenis perpustakaan, yaitu Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus,â€ ujar Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Deni Kurniadi saat membuka acara. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan yang mewakili dari seluruh Indonesia dan Pustakawan Utama di lingkugan Perpusnas RI.
Deni Kurniadi dalam laporannya menerangkan program pembuatan profil perpustakaan provinsi, kabupaten, kota dan aplikasi pendataan perpustakaan sudah diselenggarakan sejak tahun 2013. â€œHari ini kita menyaksikan sosialisasi aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah dan peluncuran buku profil perpustakaan, yangÂ  berbeda pada tahun ini adalah penggabungan antara Nomor Pokok Perpustakaan dengan aplikasi pendataan perpustakaan yang sangat diperlukan dalam rangka menjamin database mengenai semua jenis perpustakaan,â€ terang Deni.
Deni menjelaskan bahwa saat ini data tentang perpustakaan di Indonesia, kebanyakan adalah data entry by name artinya masih berupa nama perpustakaan, alamat perpustakaan dan nama kepala perpustakaan. â€œJadi belum seperti profil yang diharapkan tentang perpustakaan provinsi, kabupaten, kota. Hari ini kita akan memakai aplikasi yang kita buat sehingga data yang ada mengenai semua jenis perpustakaan menjadi lengkap dan terkini,â€ imbuh Deni. Adapun tujuan dari penyelenggaraan acara adalah untuk pemutakhiran dan evaluasi capaian penginputan data dalam penataan perpustakaan melalui kegiatan penyusunan buku profil perpustakaan serta menyusun aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah.
Sedangkan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti memaparkan, suatu organisasi atau lembaga dengan data yang valid, akurat dan update dapat membuat kebijakan yang baik. Setelah itu ditindaklanjuti dengan perencanaan yang sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga tidak terlalu ambisius di dalam pelaksanaannya dan dapat digunakan untuk penetapan strategi serta evaluasi kinerja. â€œData merupakan dasar utama di setiap lini organisasi atau lembaga dalam mengambil keputusan perencanaan dan penetapan strategi serta capaian target kinerja, bahkan sampai kepada evaluasi kinerja suatu organisasi atau lembaga,â€ terang Woro.
Woro juga berharap tim admin aplikasi pendataan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Provinsi di seluruh Indonesia dapat mengelola dan menentukan kualitas informasi tentang perpustakaan di wilayahnya agar dapat dijadikan acuan oleh Perpustakaan Nasional dalam menentukan kebijakan pengembangan perpustakaan. Dimana pada tahun 2018 ini, Perpustakaan Nasional telah memiliki program literasi untuk kesejahteraan melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Para peserta yang hadir selain mendapat akun aplikasi dan panduan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah juga mendapat pemahaman dari pakar pembuat aplikasi tersebut. Presentasi dari Iwan Supriyono mengenai Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah versi Desktop dan Mobile (Andoid dan IOS) serta presentasi dari Badollahi Mustafa mengenai integrasi Nomor Pokok Perpustakaan dengan Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Sosialisasi Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah dan Peluncuran Buku Profil Perpustakaan

Salemba, Jakarta -- Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola BMN.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan pentingnya mempersiapkan SDM yang bertugas dalam pengelolaan BMN atau kekayaan negara.
 
"Ada beberapa aspek kunci dalam pengelolaan BMN, termasuk pemahaman tentang kualitas dan fungsi barang. Contohnya dalam membeli barang perlu dipahami spesifikasi harus sesuai yang dibutuhkan," ungkapnya dalam Bimtek Pengelola BMN yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (3/10/2023).
 
Selain itu, kesadaran dan tanggung jawab diperlukan dalam menjaga dan mengelola BMN. "Kesadaran ini diperlukan karena barang milik negara merupakan amanah dari rakyat dan harus dijaga dengan baik," lanjutnya.
 
Kepala Perpusnas mengingatkan bahwa pengelolaan BMN bukan hanya tugas teknis, tetapi juga memerlukan pengetahuan. Misalnya, pengadaan barang, pemilihan vendor, dan pemahaman terhadap kualitas barang yang akan dibeli.
 
Melalui bimtek ini, Kepala Perpusnas berharap dapat meningkatkan pemahaman dan keterampillan dalam pengelolaan BMN. 
 
"Pengelolaan BMN adalah tanggung jawab bersama dan dengan pemahaman yang baik, semua dapat berkontribusi untuk menjaga dan mengelola aset yang dipercayakan oleh rakyat dengan baik," harapnya.
 
Sementara itu, Kasubdit PKBMN I Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN - Kementerian&nbsp;Keuangan Emirenciana Nyantyasningsih menyampaikan, pengelolaan BMN merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN dan daerah, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020. 
 
"Pengelolaan BMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip seperti fungsionalitas, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai berdasarkan laporan keuangan,"
 
Dijelaskan, Perpusnas telah menunjukkan perbaikan dalam indeks pengelolaan aset, yang telah diukur sejak tahun 2021. Perpusnas berhasil meningkatkan indeksnya dari 2,99 pada tahun 2021 menjadi 3,03 pada tahun 2022. 
 
"Namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti realisasi PNBP yang mengalami penurunan dan ketepatan waktu penyampaian laporan dan rencana kebutuhan BMN yang perlu diperbaiki," jelasnya.
 
Selain itu, tindak lanjut dalam pengelolaan BMN juga mengalami peningkatan, dan presentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. 
 
"Meskipun ada perbaikan, masih terdapat beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti, termasuk yang berkaitan dengan petunjuk teknis dan keseragaman dalam bentuk kartu persediaan," lanjutnya.
 
Dia menyampaikan, apresiasi atas ditetapkannya Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 119 tahun 2023, yang diharapkan akan semakin memperkuat dan meningkatkan kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam pengelolaan BMN.
 
"Selain sudah ada keputusan kepala, dengan bimtek ini diharapkan dapat menjadi dorongan percepatan dalam penyediaan sumber daya manusia yang berfokus pada pengelolaan BMN," ungkapnya.
 
Kegiatan bimtek ini diikuti perwakilan dari tiap unit kerja. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari, 3-4 Oktober 2023.
 
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/Alfian
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Pentingnya Kesadaran dan Pemahaman dalam Mengelola BMN

Salemba, Jakarta - Sebagai sebuah instansi, Perpustakaan Nasional RI dihadapkan pada ancaman internal ataupun internal. Karenanya, harus dirumuskan manajemen risiko untuk melakukan mitigasi dan tahapan dalam menghadapi risiko bencana. Manajemen risiko disusun untuk mengidentifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dalam pertemuan Grand Design Manajemen Risiko Perpustakaan Nasional Tahun 2021-2025 dan Pedoman Risiko Perpustakaan Nasional.
â€œTentu semua tahu ada ancaman-ancaman tertentu yang tidak mungkin dihindari, gempa bumi misalnya. Kebakaran, bisa dihindari atau tidak, tergantung keteledoran atau kecerobohan. Atau banyak sekali hal-hal yang menjadi perhatian kita yang harus dirumuskan secara terstruktur,â€ jelasnya dalam pertemuan awal yang digelar di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Jakarta, Jumat (12/6/2020).
Untuk itu, Syarif Bando meminta semua pejabat eselon satu dan dua di Perpusnas agar menyusun draft ancaman minimal dan maksimal terhadap tugas, pokok, dan fungsi dari setiap unit. Perpusnas menghadapi risiko yang membutuhkan biaya yang sangat besar yaitu pelestarian bahan pustaka. Menurutnya, hal ini dikarenakan kondisi iklim di Indonesia yang memiliki tingkat kelembaban udara, terutama kota Jakarta yang memiliki tingkat polusi udara tinggi.
Kepala Perpusnas berharap perumusan grand design menghasilkan empat pemikiran utama. Yang pertama, manajemen risiko yang secara umum menjadi ancaman antara lain gempa, banjir, dan kebakaran. Kedua, memastikan manajemen risiko dalam pengendalian dan pengelolaan bahan pustaka dengan spesifikasinya. Ketiga, perumusan tentang pengelolaan manajemen risiko yang terkait dengan pengelolaan data center, informasi teknologi dengan penyiapan SDM yang memiliki kemampuan teknologi tinggi dan kemampuan pemahaman seperti badan siber. Terakhir, mempersiapkan dokumen manajemen risiko terkait tuntutan hukum.
â€œSaya berharap bahwa standarisasi manajemen risiko ini punya level, setiap aktivitasnya punya skor. Karena dengan skor dan standar ini akan memaksa kita untuk menciptakan sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun pembiayaan apalagi yang namanya peralatan kerja untuk pengendalian atau mitigasi bencana,â€ urainya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso menyatakan manajemen risiko merupakan amanah dari delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang masuk ke dalam area Tata Laksana. Dalam mencapai sasaran yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) 2020-2024, Perpusnas menghadapi berbagai hal dan bisa mengakibatkan tujuan tidak tercapai sesuai harapan.
â€œSehingga selain manajemen risiko 2021-2024, kita juga akan memiliki pedoman manajemen risiko. Nah dengan demikian di dalam hal ini dengan pedoman itu kita bisa mengantisipasi, menangani risiko-risiko yang akan menghambat atau menggagalkan tercapainya tujuan organisasi, dan juga bisa mengintegrasikan proses manajemen yang baik di dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi kinerja yang ada,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Perpusnas Susun Grand Design Manajemen Risiko untuk Mitigasi

Buton, Sulawesi Tenggara - Untuk memajukan pendidikan di suatu daerah, salah satu yang harus ditingkatkan adalah perpustakaan.
Bupati Buton, Basiran, menyam paikan apresiasi atas terlaksananya pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Buton senilai Rp. 8.481.000.000 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2020.
Pembangunan gedung perpustakaan ini dinilai Basiran tidak hanya memiliki nilai pada sektor infrastruktur, melainkan juga sektor Sumber Daya Manusia (SDM) karena mampu meningkatkan kualitas SDM dengan ilmu pengetahuan.
&ldquo;Pengembangan perpustakaan daerah sangat penting untuk didorong karena menjadi pusat literasi yang mampu mendukung peningkatan kualitas SDM di wilayah Kabupaten Buton,&rdquo; ungkapnya.
Selain itu, Basiran juga menambahkan bahwa perpustakaan daerah sangat strategis untuk menjadi lokasi berkumpul warga dalam mencari bahan bacaan tentang life skill yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.
&ldquo;Harapannya yakni masyarakat mampu berani menghadapi masalah dalam hidup, sehingga secara proaktif dan kreatif dapat mencari solusi untuk mengatasinya,&rdquo; ucap Basiran.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan gedung perpustakaan tersebut merupakan capaian membanggakan yang menjadi salah satu tanda keseriusan yang ditunjukkan pemerintah daerah.
&ldquo;Ini menunjukkan bahwa DAK yang digelontorkan pemerintah pusat benar-benar bermanfaat dalam memacu dan memicu pertumbuhan kegemaran membaca serta pertumbuhan literasi masyarakat,&rdquo; jelas Deni.
Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, lanjut Deni, merupakan langkah yang strategis dan menjadi keniscayaan.
&ldquo;Hidup bangsa yang sejahtera hanya akan diwujudkan apabila setiap warga negara memiliki hidup yang cerdas,&rdquo; terang Deni.
Kecerdasan hidup individu didapat antara lain dengan peningkatan kemauan dan kemampuan belajar, sehingga dengan sendirinya kegiatan belajar menjadi kewajiban dasar bagi setiap manusia. Dalam upaya mendukung keberhasilan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan belajar warga negaranya.
&ldquo;Oleh sebab itu, tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya perpustakaan yang baik serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk belajar adalah tanggung jawab mutlak pemerintah,&rdquo; pungkasnya.
Kegiatan Peresmian Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Buton yang diselenggarakan secara hibrida, Senin (12/12/2022) juga dirangkaian dengan Pengukuhan Deisy Natalia Rompas sebagai Bunda Literasi Kabupaten Buton dan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Perkuat Kualitas Pendidikan

Jakarta â€“ Perpustakaan yang sudah terakreditasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (pemustaka) terhadap kinerja perpustakaan. Selain itu, juga menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan tersebut. Demikian disampaikan Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto dalam apel pagi rutin yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, (6/12/2021).
Supriyanto mengatakan, penerapan standar secara baik, konsisten dan benar dalam perpustakaan merupakan prasyaratan untuk mewujudkan layanan prima yang berfokus pada kepuasan pemustaka.
â€œPenerapan standar memerlukan komitmen yang kuat, dukungan pelatihan dan bimbingan, kontrol manajemen serta evaluasi internal (internal audit) dan evaluasi eksternal (eksternal audit) sehingga diharapkan mutu penyelenggaraan perpustakaan akan lebih baik dan sesuai dengan standar yang ada,â€ kata Supriyanto.
Tujuan akreditasi perpustakaan, lanjut Supriyanto, untuk meningkatkan kepercayaan pemustaka terhadap kinerja perpustakaan serta menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan yang bersangkutan. Sedangkan manfaat akreditasi bagi perpustakaan yang diakreditasi dapat meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan untuk meningkatkan kinerjanya pustakawan dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat.
Dijelaskan, saat ini jumlah perpustakaan yang telah terakreditas hingga bulan November 2021, sebanyak 10.348 perpustakaan atau mencapai 6,2% dari total jumlah perpustakaan sebanyak 164,160.
Dengan rincian, jumlah perpustakaan sekolah terakreditasi 8.288 perpustakaan, perpustakaan Perguruan Tinggi terakreditasi sebanyak 676 perpustakaan, perpustakaan umum terakreditasi sebanyak 1.105 perpustakaan dan perpustakaan khusus terakreditasi sebanyak 279 perpustakaan.
â€œKabar gembiranya, jumlah perpustakaan terakreditasi A lebih dari 1.000 perpustakaan atau mencapai jumlah 1.169 perpustakaan dan terakreditasi B sebanyak 1.527 perpustakaan. Perpustakaan yang terakreditasi A dan B inilah kedepan menjadi rujukan pengembangan perpustakaan di wilayah kabupaten/kota, provinsi dan nasional,â€ jelasnya.
Perpustakaan Nasional RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mempunyai tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yaitu menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan, membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan dan pengembangan Standar Nasional Perpustakaan.
Lebih lanjut diamanatkan didalam Undang-undang tersebut, Perpustakaan Nasional diwajibkan untuk menyusun standar koleksi perpustakaan; standar sarana dan prasarana; standar pelayanan perpustakaan; standar tenaga perpustakaan; standar penyelenggaraan; dan standar pengelolaan.
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Pengajuan DAK, Kepala Perpusnas Himbau Daerah Lengkapi Dokumen

Sosialisasi Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah dan Peluncuran Buku Profil Perpustakaan

Pentingnya Kesadaran dan Pemahaman dalam Mengelola BMN

Perpusnas Susun Grand Design Manajemen Risiko untuk Mitigasi

Perpustakaan Perkuat Kualitas Pendidikan

Akreditasi Perpustakaan untuk Meningkatkan Kepuasan Pemustaka