Salemba, Jakarta â€“ Perkembangan perpustakaan di Indonesia tak lepas dari peran Pustakawan Ahli Utama (Pustama). Karenanya, seorang Pustama harus memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu meghasilkan karya kreatif, original, teruji serta memiliki penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang nantinya menjadi rujukan atau mentor untuk para pustakawan.
"Pustama memiliki peran penting dalam perkembangan kepustakawanan di Indonesia, untuk itu saat ini Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tengah menyusun standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan yang mengacu pada Peraturan Menpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN," kata Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas Opong Sumiati, dalam Forum Group Discussion (FGD) Pustakawan Ahli Utama di Indonesia yang digelar oleh Pusat Pengembangan Pustakawan secara hybridÂ di Ruang Teater Perpusnas, Jalan Salemba Raya 28 A Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Opong menjelaskan jabatan fungsional pustakawan merupakan jabatan karir yang dapat dipilih oleh seorang ASN untuk meniti karir, dan Pustakawan Ahli Utama merupakan jabatan tertinggi di jabatan fungsional pustakawan.
"Saat ini ada 40 orang yang menjabat sebagai Pustama , diharapkan keberadaan Pustama ini dapat menciptakan inovasi dan gagasan untuk mengembangkan kepustakawanan di masa mendatang," jelasnya.
Pustama IPB Abdul Rahman Saleh mengatakan, secara umum pustama tidak begitu dikenal di masyarakat, kecuali dikalangan pustakawan, apalagi pustama Perpusnas yang pasti sudah dikenal oleh para pustakawan, namun di derah belum tentu masyarakat mengenal pustama. Menurutnya, ada lima hal kondisi pustama saat ini. Diantaranya, kurang fokus mengerjakan tupoksi, kurang memanfaatkanÂ  media, produktivitas pustama menulis artikel dan menulis buku masih kurang.
"Tidak banyak pustama yang rajin muncul di berbagai media, baik media mainstream maupun elektonik bahkan media sosial. Serta sangat sedikit pustama yang menulis buku, padahal buku bisa dianggap sebagai jejak seorang pustakawan untuk menggapai karier menuju pustama," paparnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Abdul Rahman, perlunya personal branding untuk pustama. Mengingat nama pustama kurang mendapat tempat di kalangan pustakawan, serta pustakawan juga kurang dikenal diantara profesi lainnya.
"Langkah-langkahnya bisa dengan peningkatan produktivitas pustama dalam hal penyampaian pemikirannya, meningkatkan kemampuan menulis, serta mengembangkan penguasaan subyek. Pustama harus memiliki modal penguasaan subyek sesuai pemustaka yang dilayani supaya dapat menjadi mediator dalam transfer knowledge," lanjutnya.
Sementara itu, Pustama Perpusnas Dedi Junaedi menyampaikan, berdasarkan jenis perpustakaan sebanyak 16 Pustama di Perpustakaan Nasional, kemudian disusul Perpustakaan Umum tingkat Provinsi sebanyak 11 orang dan perpustakaan khusus sebanyak tiga orang. "Kalau dari sebaran wilayah belum semua wilayah di Indonesia ada Pustama, yang paling banyak memang berada di Jawa sebanyak 31 orang," ungkapnya.
Dedi mengatakan, masih adanya kendala sebagai pustama dalam berkarya dan berkinerja. Diantaranya, tidak semua butir kegiatan pustama dapat dilaksanakan karena keterbatasan kegiatan di instansi induk, kurangnya kemampuan dalam menuangkan gagasan dan pikiran secara konseptual.
"Pengembangan kompetensi pustakawan agak tersendat karena tantangan untuk mencapai puncak karier saat ini menjadi terbatas karena pembatasan formasi terutama untuk menjadi pustakawan ahli utama," terangnya.
Di akhir acara, dibacakan rekomendasi dan kesimpulan dari diskusi terpumpun tersebut, diantaranya ada tiga kompenen yang menjadi permasalahan dan kendala yakni pencapaian angka kredit, manajemen kinerja, dan pengembangan kompetensi.
Dalam komponen pencapaian angka kredit, usulan dan rekomendasi yang disampaikan yakni penyempurnaan butir-butir kegiatan, salah satunya pengembangan butir-butir kegiatan berbasis kinerja khususnya kegiatan strategis nasional untuk pustama, serta mengadaptasi perubahan trend kepustakawanan dengan memetakan dan membahas tema yang menjadi usulan yang mengacu manajemen koleksi, manajemen pengetahuan dan transfer knowledge.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Pustakawan Ahli Utama Ikut Berperan dalam Pengembangan Perpustakaan di Indonesia

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (HOKH) mendorong seluruh Pustakawan Ahli Madya di lingkungan Perpusnas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penulisan artikel populer di media massa tentang perpustakaan, literasi, dan kegemaran membaca.
Di awal kegiatan Workshop Strategi Menulis Artikel Populer di Media Massa, dalam sambutannya Kepala Biro HOKH, Sri Marganingsih menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Kehadiran tersebut dia simbolkan sebagai komitmen awal para Pustakawan Ahli Madya dalam upaya meningkatkan kualitas diri untuk menulis arikel popular.
&ldquo;Kami memberikan apresiasi atas kehadiran bapak dan ibu di tengah kesibukan akhir tahun. Perlu disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ajang belajar bersama untuk meningkatkan kapasitas diri,&rdquo; ucap wanita yang akrab disapa Marga ini, Kamis (8/12/2022).
Marga juga mengatakan Biro HOKH setiap tahunnya menjalin kerja sama dengan sejumlah media, baik cetak maupun online, untuk penerbitan artikel populer dan akan ada pendampingan bagi setiap tulisan yang dihasilkan. Untuk itu, dia optimis setidaknya 10 artikel dapat dihasilkan oleh para Pustakawan Ahli Madya di tahun depan.
&ldquo;Setiap tahun ada kerja sama terkait penayangan tulisan yang berhubungan dengan perpustakaan dan Perpusnas di media. Ayo belajar Bersama dan menghasilkan karya. Kami optimis Pustakawan Ahli Madya bisa menghasilkan 10 tulian tahun depan,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Substansi Kerja Sama, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Penerbitan, Edi Wiyono, menjelaskan bahwa salah satu strategi yang dilakukan Humas Perpusnas dalam mempublikasikan semua yang berkaitan dengan Perpusnas maupun perpustakaan yakni dengan memanfaatkan media massa.
&ldquo;Fungsi dan peran Humas Perpusnas tidak hanya terkait publikasi, melainkan sebelum itu harus mampu mengakomodir para pustakawan dalam mendapatkan perspektif dan gagasan untuk menghasilkan tulisan yang layak terbit di media massa,&rdquo; jelas Edi.
Hadir sebagai narasumber praktisi media, Elfa Hermawan, menambahkan bahwa penulis harus mengenal karakteristik media agar hasil tulisannya dapat diterbitkan. Hal tersebut disampaikan karena sejatinya banyak individu yang memiliki kemampuan menulis, namun tidak dapat menayangkannya di media.
&ldquo;Banyak orang yang bisa menulis tapi tidak banyak yang masuk ke media, kenapa? Karena untuk berhasil, harus lebih dulu mengetahui atau mengenal media tersebut,&rdquo; terangnya.
Dalam penulisan artikel populer di media massa, Elfa memberikan beberapa tips jitu, salah satunya ialah mengenai tema. Menurutnya tema harus menjadi sesuatu yang dipikirkan sejak awal karena nantinya tema tersebut akan menggiring tulisan agar tetap berada dalam &ldquo;jalur&rdquo;, sehingga topik pembahasan tidak keluar dari tema yang dipilih.
"Jangan mikirin sistematika penulisan tapi tema apa yg mau ditulis, itu yang perlu dipikirkan di awal. Kalau sudah ada temanya, baru deh bapak dan ibu bisa mulai nulis. Sedikit-sedikit saja, satu atau dua kalimat di notepad hape, setiap ada ide ditulis. Jangan langsung dibuat sekaligus supaya tidak merasa berat,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan

Perpusnas Gelar Workshop Penulisan Artikel Populer

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tengah memerlukan sarana transportasi perpustakaan keliling yang cepat dan memadai, seperti boat atau kapal cepat. Hal tersebut secara khusus disampaikanÂ Â Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Jailani Tomagola, saat melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional pada Kamis, (13/02).
â€œDi lihat dari topografinya, wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah wilayah kepulauan, sehingga untuk menjangkau seluruh masyarakat, diperlukan speed boat atau kapal cepat. Termasuk perpustakaan pun kami menginginkan adaya perpustakaan keliling dengan menggunakan speed boat,â€ tutur Jailani.
Lebih lanjut, Jailani mengatakan, Perpustakaan Nasional sudah memberikan bantuan buku, hanya saja terkendala belum tersalurkan ke seluruh desa. Hal ini dikarenakan adanya wilayah yang sulit dijangkau dengan menggunakan jalur darat, sehingga harus menggunakan transportasi laut.
â€œSelain itu, ketersediaan buku di perpustakaan juga masih kurang,â€ keluhnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Ahmad Ajlan Alwi, bahwa kunjungannya ke Perpustakaan Nasional ini untuk berkoordinasi mengenai pelayanan perpustakaan. Dirinya mengakui jika keberadaan perpustakaan penting untuk mencerdaskan anak bangsa.
â€œKami berharap agar ada sinkronisasi antara Perpustakaan Nasional dengan Dinas Perpustakaan agar program yang ada merata sampai ke pelosok. Sehingga dapat memberikan kontrubusi positif agar wilayah pelosok tidak tertinggal dengan daerah lain,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, terkait pengadaan buku bisa dialokasikan dengan menggunakan dana desa. Karena dana desa saat ini bisa dialokasikan untuk bidang perpustakaan. Dan Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 4,5 milyar untuk pembangunan gedung perpusnas.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

DPRD Kab. Maluku Tengah Inginkan Bantuan Speed Boat untuk Perpustakaan Keliling

Banjarmasin, Kalimantan Selatan&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menginisiasi program untuk 10 ribu perpustakaan di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya membangun budaya baca masyarakat.
 
Pelaksana tugas Kepala Perpusnas E. Aminudin Azis menyatakan, Perpusnas memiliki tiga program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2024 yakni penguatan budaya baca dan literasi, pengarusutamaan naskah Nusantara, serta standardisasi dan pembinaan perpustakaan.
 
&ldquo;Budaya baca itu harus dibangun, karena seseorang dapat dikatakan literat setelah dia bisa membaca dengan baik, membaca dengan kritis. Maka, budaya membaca ini harus dikembangkan lebih awal," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan se-Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalsel, pada Kamis malam (15/2/2024).
 
Dia menyebut, Perpusnas akan menciptakan 10 ribu perpustakaan desa di seluruh Indonesia, di mana setiap perpustakaan akan menerima seribu buku beserta rak untuk penyimpanannya.
 
"Kami basisnya data yang sudah ada dan usulan dari kabupaten/kota. Syaratnya mereka harus menugaskan orang yang akan mengelola perpustakaan itu. Perpustakaan daerah yang ke depannya akan membina itu," lanjutnya.
 
Dalam paparan yang ditampilkan, perpustakaan desa tersebut adalah 600 perpustakaan desa/kelurahan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), 4.604 perpustakaan desa/kelurahan replikasi TPBIS, 2.409 perpustakaan usulan pemerintah kabupaten/kota, serta sebanyak 2.387 taman baca masyarakat (TBM).
 
Dia menjelaskan, dalam program tersebut perpustakaan desa dan TBM akan berkolaborasi dengan perpustakaan sekolah. Harapannya, agar anak-anak dapat memanfaatkan buku dari kedua tempat tersebut.
 
&ldquo;Karena buku di perpustakaan desa dengan yang di sekolah tentunya berbeda. Nah ini harapannya dapat dimanfaatkan semuanya," jelasnya.
 
Kolaborasi antara perpustakaan desa dengan perpustakaan sekolah dilakukan dengan kegiatan untuk meningkatkan minat baca, seperti mengadakan program seminggu membaca dua buku, membaca nyaring, maupun mendongeng.
 
"Membangun literasi itu membangun satu generasi, sehingga membangun literasi dan budaya baca harus ditanamkan sejak kecil," tambahnya.
 
Sesuai program prioritas nasional hasil penataan, tahun 2024, fokus penguatan kecakapan literasi masyarakat dilakukan di perpustakaan desa/kelurahan.
 
Menanggapi hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan dukungan anggaran terhadap program 10 ribu perpustakaan desa. Proyek ini akan melibatkan kepala perpustakaan, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat.
 
&ldquo;Kami akan mendiskusikan rincian rencana ini dengan kepala perpustakaan di kabupaten/kota. Kami juga akan mempersiapkan diri untuk mengidentifikasi jumlah desa di Kalsel yang dapat berpartisipasi dalam program ini. Diskusi dengan teman-teman di kabupaten dan kota akan menjadi langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan program ini," ungkapnya.
 
Dia menekankan pentingnya persiapan menyeluruh, mengingat dampak positif yang diharapkan dari program ini.
 
"Kami meyakini bahwa seiring berjalannya waktu, daerah lain di Indonesia akan mengadopsi program serupa. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kami siap sepenuhnya dalam melaksanakan program ini," tegasnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel Nurliani mengatakan sebanyak 10 persen desa di Provinsi Kalsel telah memiliki perpustakaan yang dibangun menggunakan dana desa.
 
"Untuk menciptakan program ini, kami akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Kami pun berkolaborasi dengan stakeholder lainnya, seperti PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalselteng yang telah membangun dua perpustakaan desa," katanya.
Reporter: Wara Merdeka
Editor: Hanna Meinita
Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution

Membangun Budaya Baca Melalui 10 Ribu Perpustakaan Desa

Salemba, Jakarta-Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan Sosialisasi Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi yang telah diatur dalam Permenpan RB Nomor 7 tahun 2022 pada Rabu (21/2/2024).
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas (HOKH) Sri Marganingsih menyampaikan bahwa Perpusnas telah melakukan penyesuaian jabatan pada tahun 2020 dan telah dikeluarkan Peraturan Perpustakaan Nasional nomor 4 tahun 2020 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kelola.
&ldquo;Sebelum reorganisasi, lingkungan Perpustakaan Nasional beserta dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terkait memiliki total 71 jabatan. Setelah proses penyederhanaan struktur organisasi, jumlah jabatan di lingkungan Perpustakaan Nasional menjadi 48. Pada tahap penyederhanaan ini, terjadi pengurangan pada eselon III sebanyak 25 jabatan dan pada eselon IV sebanyak 24 jabatan. Dengan demikian, jumlah jabatan sebelum direorganisasi hanya sebanyak 23 jabatan,&rdquo; jelasnya.
Selain itu, dia menambahkan bahwa terjadi penambahan jabatan pada Subbag Tata Usaha di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), dan Pusat Pembinaan Pustakawan Tata Usaha. Penambahan ini melibatkan penyesuaian dan penambahan pada dua UPT yang berada dalam lingkungan Perpustakaan Nasional. Implementasi penyederhanaan tersebut dilakukan pada awal tahun 2020.
Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Madya dari Kementerian PANRB Nanik Wulandari menjelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintah berbasis elektronik.&nbsp;
Nanik menambahkan ruang lingkup penyederhanaan birokrasi terdiri dari tiga hal yaitu transformasi organisasi, transformasi SDM aparatur, dan transformasi sistem kerja.
&ldquo;Terkait dengan mekanisme kerja sebelumnya ada level-level, koordinator dan subkoordinator. Setelah dikeluarkan Permenpan tentang Penyederhanaan Birokrasi, sudah tidak dikenal lagi istilah koordinator dan subkoordinator. Sekarang lebih mengedepankan pada kerja tim,&rdquo; tambahnya.
&nbsp;
Reporter: Endah Purwanti

Sosialisasi Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menarik minat baca masyarakat. Seperti halnya di wilayah Sulawesi Selatan, yang saat ini tengah mengembangkan perpustakaan lorong.
Ketua TP PKK Sulawesi Selatan Liestiyati F Nurdin mengatakan adanya perpustakaan lorong dapat mendekatkan bahan bacaan dengan masyarakat. "Saat ini kami kembangkan perpustakaan lorong ada di tiap kecamatan. Salah satunya Perpustakaan lorong Parang Tambun," katanya di sela-sela kunjungannya di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/08).
Menurutnya keberadaan perpustakaan lorong memiliki peran penting untuk masyarakat terutama anak-anak zaman sekarang yang lebih tertarik pada gadget ketimbang membaca buku. "Kami pun ingin membuat perpustakaan ibu dan anak, yang dirancang agar anak bisa betah berada disana untuk membaca buku. Kami harap Perpustakaan Nasional bisa bekerjasama untuk mewujudkan perpustakaan ini," tutur istri Gubernur Nurdin Abdullah.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi perpustakaan lorong yang sudah dikembangkan di Sulawesi Selatan. "Kami mengapresiasi masyarakat dan juga pemerintah setempat atas perhatiannya yang luar biasa dalam mengembangkan perpustakaan. Adanya perpustakaan lorong diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti halnya di Bantaeng pengelolaan perpustakaannya sudah baik," katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua TP PKK Sulawesi Selatan Liestiyati F Nurdin berkesempatan mengunjungi tiap layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Diantaranya, Layanan Anak, Layanan Disabilitas, serta Graha Literasi.
Reportase : Wara Merdekawati Fotograger : Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Pustakawan Ahli Utama Ikut Berperan dalam Pengembangan Perpustakaan di Indonesia

Perpusnas Gelar Workshop Penulisan Artikel Populer

DPRD Kab. Maluku Tengah Inginkan Bantuan Speed Boat untuk Perpustakaan Keliling

Membangun Budaya Baca Melalui 10 Ribu Perpustakaan Desa

Sosialisasi Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Sulawesi Selatan Kembangkan Perpustakaan Lorong