Salemba, Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menyesuaikan cara pandangnya Â menjadi Â cara pandang berorientasi hasil dan terus aktif mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara puncak peringatan HUT ke-49 KORPRI.
Joko Widodo menekankan bahwa cara pandang ini penting untuk mempercepat proses reformasi birokrasi di lingkungan Aparatur Sipil Negara. "Kita harus terus mempercepat reformasi birokrasi bersamaan dengan reformasi struktural yang kita lakukan.Pandemi covid 19 telah memberikan momentum untuk mengubah cara normal menjadi cara ekstra normal, dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa, dari prosedur panjang dan berbelit menjadi Smart shortcut yang cerdas," ujar Joko Widodo.
Implementasi proses birokrasi yang sederhana, efektif, dan cepat tersebut akan berhasil apabila aparat birokrasi dapat adaptif dengan kemajuan teknologi saat ini. â€œIni adalah momentum sebagian besar berarti harus bekerja dari rumah work from home mempercepat transformasi digital menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan Inovasi dan kreativitas," tekannya.
Hal lain yang menjadi perhatian Presiden adalah reformasi struktural birokrasi. Penyederhaan kelembagaan pemerintah yang gemuk dan tumpang tindih harus dipangkas untuk mempercepat pengampulan keputusan. SOP yang Panjang dan kaku juga harus dibuat lebih ringkas dan fleksibel serta berorientasi pada hasil.
Selain reformasi birokrasi dan reformasi struktural. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan peran ASN dalam menjalankan tugas kebangsaan. Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa adalah simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila setiap menjaga dan tunduk pada negara kesatuan Republik Indonesia NKRI terus menjaga nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan. â€œTugas Mulia ini harus saudara-saudara jalankan dengan sebaik-baiknya keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotong pembangunan di seluruh pelosok Indonesia menyampaikan berita program pembangunan nasional kepada masyarakat aktif dalam pendidikan masyarakat memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi motor pembangunan dan perubahan terutama untuk masyarakat di daerah-daerah pinggiran dan terpencil,â€ Â ujar Joko Widodo.
Acara peringatan HUT ke-49 KORPRI tanggal 29 November 2020 mengusung tema: â€œBerkontribusi, Melayani dan Menyatukan Bangsa". Kegiatan ini dilaksanakan secara sederhana, dengan cara konferensi video virtual. Dengan acara utama berupa sambutan dan arahan dari Presiden, serta doa Bersama dari lintas agama di Indonesia.
Pengurus KORPRI Perpustakaan Nasional sendiri, menghadiri acara ini secara virtual di Aula Perpustakaan Nasional RI Salemba, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
Reportase: Radhitya Purnama.

Puncak Peringatan HUT ke-49 Korpri 2020. Presiden Jokowi: Cara Pandang ASN Harus Berorientasi Hasil

Salemba, Jakarta-Literasi inklusi menjadi penting bagi bangsa. Oleh karena itu, peran perpustakaan maupun literasi menjadi sangat esensial dalam mengkonstruksi sumber daya manusia demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Potensi bangsa pada 2045 nanti akan menjadi bangsa yang sangat luar biasa akibat bonus demografi. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan Indonesia memiliki masyarakat sangat produktif di rentang usia 15-64 tahun. Sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meletakkan pilar utama pembangunan nasional yang berprioritas pada pembangunan sumber daya manusia, " terang Adin Bondan pada Webinar Literasi Informasi yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), pada Jumat pagi, (11/9).
Sasaran utama dari pembangunan manusia adalah penguasaan terhadap Iptek. Oleh karena itu, literasi itu sangat penting ditumbuhkan di dalam masyarakat yang berpengetahuan. Menciptakan masyarakat yang tidak hanya pintar tetapi juga cerdas dan berbudi pekerti.
"Perpustakaan berandil besar membangun masyarakat yang berpengetahuan. Menggugah habitual (perilaku) masyarakat agar kegemaran membaca menjadi gaya hidup. Membaca bukan lagi suatu pilihan tetapi kewajiban agar kesejahteraan membaik," pungkas Adin.
Reporter : Wara Merdekawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Literasi Esensial Mengkonstruksi SDM 

Banda Aceh - Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengunjungi Aceh pada Kamis (21/10/2021) dalam rangka Kunjungan Pameran â€œAceh &amp; BRRâ€ dan peresmian Pusat Studi Arsip Kebencanaan / Arsip Tsunami di Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI di Bakoi, Banda Aceh yang dipersembahkan sebagai tempat edukasi bagi masyarakat dunia terkait bencana tsunami.
Dalam rangkaian kunjungannya Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara simbolis menghibahkan Layanan Pengelolaan Perpustakaan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melalui Asisten III bidang Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar. Kepala ANRI Imam Gunarto juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Aceh atas Peran Serta dalam Penyelamatan Arsip Tsunami bertempat di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh pada Jumat (22/10/2021).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyampaikan, pada tahun 2021 Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bersama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, akan mengajukan Naskah Hikayat Aceh sebagai nominasi Memory of the World (MOW) terbaru. â€œSekali lagi mohon doa restu kepada pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat untuk bersama mengaktualisasikan Naskah Hikayat Aceh mendapatkan sertifikat Memory of the World dan dituangkan dalam kegiatan yang dapat memperlihatkan kejayaan di masa lalu bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar,â€ jelasnya.
Menurut Kepala ANRI Imam Gunarto selain Naskah Hikayat Aceh, dua dokumen lain yang merupakan koleksi ANRI yakni arsip pidato Soekarno â€œTo Build The World a Newâ€ yang disampaikan pada Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 September 1960 dan Khasanah Arsip KTT Gerakan Non Blok Pertama juga akan diajukan kepada UNESCO sebagai Memory of the World.
MOW adalah ingatan kolektif manusia berupa warisan dokumenter (dalam bentuk audio, visual, audio-visual, dan benda cetakan) yang secara sah dapat menjadi bukti kejadian penting dalam sejarah umat manusia. MOW memperlihatkan keunikan warisan budaya manusia dalam bentuk pemikiran atau penemuan baru dan segala bentuk peninggalan yang bermanfaat bagi peradaban. â€œNah untuk menjaga itu menjadi sangat penting karena Indonesia menyimpan begitu banyak warisan dokumenter yang kita banggakan sebagai bagian dariÂ Nationality ImprovementÂ dan proses diplomasi budaya,â€ ujarnya.
Disamping itu Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa Hikayat Aceh adalah kumpulan-kumpulan dokumen yang bisa dilihat, dibaca dalam kegiatan sehari-hari dan bukan benda mati atau artefak serta nilai-nilainya tertanam dalam masyarakat Aceh sebagai simbol jati diri. â€œMudah-mudahan kita dapat bersama-sama melestarikan warisan dokumenter sebagai ingatan dunia,â€ tutupnya.
Dukungan juga ditunjukan oleh Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Praregistrasi Hikayat Aceh sebagai MoW 2019 pada Oktober 2018 lalu. Selain itu Pemerintah Aceh akan mencetak dan memperbanyak Hikayat Aceh untuk dijadikan koleksi literasi di setiap perpustakaan Aceh dan secara nasional sebagai bentuk promosi dan diseminasi informasi. â€œHal tersebut merupakan cara untuk menyelamatkan dan memulihkan naskah kuno sebagai warisan budaya masa lalu. Namun berkaca kepada kondisi Aceh yang rawan bencana, kita konsentrasi terhadap penyelamatan dan penghimpunan koleksi yang merupakan hal yang penting maka kami membutuhkan dukungan dari semua pihak,â€ harap Asisten III Sekda Aceh Iskandar.
Â 
Reporter: Arwan Subakti
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala ANRI, Kepala BKN, Kepala Perpusnas Bersama Meresmikan Pusat Studi Arsip Kebencanaan / Arsip Tsunami di Aceh

Salemba, Jakarta - Di penghujung tahun, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan pelantikan pejabat fungsional dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 
Pejabat fungsional yang dilantik, diantaranya satu orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 12 orang Analis Kepegawaian yang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan 3 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. 
 
Perubahan ini diresmikan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.
 
Selain itu, PPPK yang dilantik sebanyak 46 orang. Mereka terdiri dari 36 Pejabat Fungsional Pustakawan, 4 Pejabat Fungsional Arsiparis, 4 Pejabat Fungsional Pranata Komputer, 1 Pejabat Fungsional Penerjemah, dan 1 Pejabat Fungsional Statistisi.
 
Plt. Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam sambutannya, menggarisbawahi pentingnya pelantikan ini dalam mengisi kebutuhan tenaga teknis di lingkungan perpustakaan. Ia pun mengajak para PPPK untuk memiliki kemampuan beradaptasi, disiplin, komitmen terhadap tugas, serta meningkatkan kinerja Perpusnas.
 
"Saya harap para pegawai yang dilantik, khususnya PPPK dapat memiliki kemampuan beradaptasi, bekerja sambil belajar dengan baik, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, serta dapat meningkatkan kinerja lembaga," ungkapnya dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pejabat Fungsional pada Jumat (29/12/2023).
 
Dia menyampaikan rekrutmen PPPK ini merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023. Dari 93 formasi yang tersedia, 46 tenaga teknis berhasil lolos seleksi.
 
Sebagai informasi, lanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Pusat, Perpustakaan Nasional memperoleh formasi P3K sebanyak 8 tenaga kesehatan dan 117 tenaga teknis.
 
"Dari hasil seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional tahun anggaran 2023, peserta yang lulus dan diterima sebanyak 83 orang yang terdiri dari delapan tenaga kesehatan dan 75 tenaga teknis," lanjutnya.
 
Dalam refleksi akhir tahun, Plt. Sestama mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perpusnas untuk meningkatkan profesionalitas, kreativitas, dan inovasi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas institusi maupun pribadi agar kepercayaan masyarakat terus meningkat.
 
"Di penghujung tahun 2023 kita perlu refleksi akhir tahun, yang merupakan sebuah waktu yang berharga untuk meninjau perjalanan Perpustakaan Nasional. Mari kita berbenah diri, menata potensi, jalin sinergi dan kolaborasi," ujarnya.
 
Plt. Sestama menuturkan pelantikan ini menjadi momentum untuk mensukseskan Resolusi Tahun 2024 dengan memperkuat sinergi yang semakin pasti dan berakhlak untuk Perpusnas yang berdampak positif bagi masyarakat.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal/ Andri TK

Pelantikan Pejabat Fungsional dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Sejak 2010, industri buku terpuruk karena disrupsi oleh perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara orang mengakses sumber pengetahuan. Iklim ekosistem digital masih suram sebab masih ada satu hal yang diperlukan agar ekosistem berjalan dinamis, yakni konten. Itu sebabnya, industri buku gagal bangkit ketika berupaya merespon dengan teknologi saja.
Dunia digital tidak bisa tanpa konten. Di tambah, penerbit belum tahu bagaimana membuat buku digital. Meskipun pengguna peranti digital terus naik melebihi jumlah penduduk, penerbit belum kebagian kue bisnis digital. Pada 2011-2013, buku digital sudah hadir melalui sistem bundling dengan tablet, namun masih sepi peminat dikarenakan belum ada peraturan pembelian buku digital, penerbit yang masih ragu soal keamanan hak cipta sehingga dikuatirkan mematikan buku cetak (printing), dan belum menemukan model bisnis yang tepat.
â€œTeknologi Digital Rights Management atau DRM kemudian menjawab persoalan tadi sekaligus mengelola konten digital dengan cara kriptografi dan aplikasi seluler,â€ imbuh CEO Aksaramaya Sulasmo Sudharno pada kesempatan Webinar Mewujudkan Karya Melalui Konten Digital pada Pekan Perpusnas PRESS, Rabu, (28/7).
Konsep inilah yang melahirkan perpustakaan digital iPusnas yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Aplikasi iPusnas kemudian menjadi titik tolak transformasi layanan.
Cara baru ini mengikis tradisi lama dimana buku-buku disimpan, ditaruh di rak, bahkan ditumpuk yang mengakibatkan konten (kandungan informasi) didalamnya tidak bisa dimanfaatkan oleh publik.
Buku memang memiliki identitas berbeda dengan media cetak lainnya, semisal koran. Jika koran terbatas pada dimensi waktu yang jika dibaca keesokan harinya tidak lagi menarik antusiasme. Namun, buku tidak demikian. Buku bisa diakses kapan pun.
â€œSehingga penting bagi publisher memiliki sensitivitas tema, mampu mengendus isu, dan insting membaca masa depan agar buku yang diterbitkan tidak lantas basi,â€ ujar CEO Rayyana Publishing Salim Shahab.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Pekan Perpusnas PRESS : Masa Depan Cerah Buku Digital

Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Pemilihan Ketua Â KORPRIÂ  periode 2019-2024, Senin (25/3). Proses musyawarah pemilihan ketua KORPRI diikuti oleh tiga kandidat, yakni Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso, Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum, Agus Sutoyo, dan Kepala Bagian Keuangan, Bonar Sijabat.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI, Oni Bibin Bintoro, mengatakan bahwa KORPRI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1971, dengan jumlah anggota sebanyak 4,3 juta harus dapat mempersatukan dan menampung aspirasi segenap aparatur sipil negara (ASN) dalam mengemban tugas pokok sebagai abdi negara, pemerintah, dan abdi masyarakat.
â€œKORPRI juga harus mendukung reformasi birokrasi dalam menciptakan birokrasi bebas KKN, akuntabel, kinerja tinggi, pelayanan publik yang berkualitas,â€ imbuh Oni.
Sedangkan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menambahkan perlunya peran serta KORPRI yang nyata, mengatasnamakan kepentingan pemerintah dan masyarakat menciptakan reformasi birokrasi karena birokrasi adalah trigger (pemicu) Â pada negara-negara maju.Â 
Dari hasil pemungutan suara, Joko Santoso, terpilih sebagai Ketua KORPRI Perpusnas periode 2019-2024. Menggantikan Ketua KORPRI yang sebelumnya dijabat oleh Dedi Junaedi. Pada sambutan awalnya, Joko Santoso menginginkan KORPRI Perpusnas dapat lebih berkontribusi terhadap perkembangan organisasi KORPRI secara nasional.
Â 
Reportase : Eka Purnia
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Puncak Peringatan HUT ke-49 Korpri 2020. Presiden Jokowi: Cara Pandang ASN Harus Berorientasi Hasil

Literasi Esensial Mengkonstruksi SDM

Kepala ANRI, Kepala BKN, Kepala Perpusnas Bersama Meresmikan Pusat Studi Arsip Kebencanaan / Arsip Tsunami di Aceh

Pelantikan Pejabat Fungsional dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Perpusnas

Pekan Perpusnas PRESS : Masa Depan Cerah Buku Digital

Joko Santoso Terpilih Sebagai Ketua KORPRI Perpusnas Periode 2019-2024