Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Momentum peringatan ulang tahun Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) jangan hanya dirayakan secara seremonial saja, tetapi dapat menjadi evaluasi progres capaian kinerja organisasi. Hal tersebut disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam acara Peringatan Hari Pustakawan dan Ulang Tahun ke-47 organisasi IPI, Selasa (7/7).
"Karena saat ini pustakawan dituntut untuk action. Apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan perpustakaan. Saya menggarisbawahi beberapa program yang harus direalisasikan pengurus karena pernah diucapkan saat pengukuhan pengurus IPI pada Kongres di Surabaya," ujarnya.
Beberapa program tersebut, lanjut Syarif, diantaranyaÂ membentuk kepengurusan IPI di tingkat kabupaten/kota, membentuk tim penilai di lembaga atau mitra, mengambil bagian diklat asesor dan mengambil bagian tentang standar perpustakaan yang ada. Di samping itu, Syarif Bando berharap IPI dapat membuat roadmap pembinaan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), menjadikan pustakawan harus terus mengembangkan diri. Terutama di era pandemi saat ini, peran perpustakaan masih jauh dalam menyajikan informasi atau data.
"Saya ingin pustakawan bisa eksis berselancar memberikan informasi dengan menggunakan teknologi," tambah Syarif Bando.
Sesuai dengan tema HUT IPI tahun ini, yakni "Pustakawan Masa Lalu, Kini dan Nanti", yang berarti bagaimana kemampuan pustakawan menggali sejarah yang ada. Sehingga pustakawan mampu meyakinkan seluruh elemen bangsa, sebagai eksistensi jati diri bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, juga diselenggarakan Seminar Internasional Kepustakawanan yang menghadirkan tiga narasumber, antara lain Pembina PP IPI, Sulistyo Basuki, Presiden IFLA, Christine Mackenzie, Ketua PD IPI Kalimantan Selatan, Ahmad Syauqie.
Dalam paparannya, Presiden IFLA, Christine Mackenzie, menyampaikan enam alasan mengapa pustakawan dan perpustakaan membutuhkan asosiasi profesional. "Di tingkat personal tentunya dapat menambah jaringan dan kolega pustakawan serta untuk pengembangan profesinya sebagai pustakawan," jelas Mackenzie.
Di tingkat nasional, pustawakan dapat memberikan masukan (input) kepada pemerintah dan legislatif terkait peraturan yang mengatur mengenai perpustakaan. Sedangkan, di tingkat internasional pustakawan bisa menyuarakan apa pun untuk mengembangkan profesinya.
Reportase : Wara Merdekawati, Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Peringatan Ulang Tahun IPI : Kepala Perpusnas Ingatkan Janji IPI

Jakarta - Dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Biro Perencanaan dan Keuangan membuat aplikasi e-performance yang nantinya akan digunakan untuk mengukur kinerja instans.Perancangan aplikasi tersebut menggunakan sistem yang umum digunakan sehingga penyajiannya relatif mudah untuk diakses.
Kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi e-performance ini dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom, Selasa (26/1/2021). Seluruh admin yang nantinya akan mendukung proses pengisian data ke dalam aplikasi e-performance diundang untuk berlatih bersama. Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti, saat membuka kegiatan mengatakan bahwa ke depannya admin yang ditunjuk di tiap unit kerja diharapkan mampu membantu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Koordinator maupun Subkoordinator untuk mengelola aplikasi e-performance.
E-performance merupakan sebuah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka mengingkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang ada di lingkungan Perpusnas.
â€œTeman-teman admin nanti hadir untuk mendampingi teman-teman JPT pratama karena mereka mungkin hanya mengerti secara umumnya saja jadi tolong dicermati betul, kalau belum paham ya disampaikan. Paling tidak prinsip dasarnya harus paham,â€ pinta Woro.
Founder &amp; CEO StarCo Consulting Group, Kundiyarto Prodjotaruno, menjelaskan sasaran dari diadakannya kegiatan pelatihan ini adalah PIC (Person in Charge) yang diberikan penugasan di masing-masing unit kerja sebagai admin untuk melakukan proses pengisian data ke dalam aplikasi e-performance. Hal ini dilakukan agar para PIC dapat memahami mekanisme dalam penggunaan aplikasi e-performance.
Lebih lanjut, Kundiyarto juga menyebutkan bahwa sebelumnya sudah dilakukan asistensi pelatihan untuk lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas selaku evaluator yang memberikan persetujuan terhadap hasil pengisian realisasi di masing-masing unit kerja dan secara sistem pihaknya juga sudah menyiapkan keperluan untuk instalasi e-performance di server Perpusnas.
â€œKami sangat welcome apabila ada instruksi lebih lanjut terkait aplikasi e-performance ini,â€ ungkap Kundiyarto Â Â 
Di kesempatan yang sama, Koordinator Kelompok Perencanaan, Kusmeri, menyampaikan bahwa saat ini server dari aplikasi e-performance masih berada di StarCo Consulting Group dan untuk itu dia pun meminta agar di masa mendatang Pusat Data dan Informasi Perpusnas dapat menyediakan tempat untuk keperluan server ini. â€œKami mengharapkan kesiapan dari Pusat Data dan Informasi terkait penyediaan tempat untuk server e-performance. Mungkin clearance dari Kemenkominfo bisa diajukan ulang untuk pemenuhan penyimpanan data e-performance,â€ ujar Kusmeri.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Adakan Pelatihan e-Performance Guna Tingkatkan Pelaksanaan RB

Salemba, Jakarta-Perpustakaan Nasional RI menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Made Lutre hadir beserta rombongan di Ruang Rapat Deputi II Salemba, Selasa (7/2). Perpusnas RI diwakili oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Widiyanto, Kabid Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Nurcahyono, Kabbag Hukum dan Humas Asep Muslih, dan Kasubbag Hukum dan Organisasi Budi Kusuma wardhani.
Ketua Komisi II DPRD Kab. Tanah Laut Made Lutre menyatakan maksud dari kunjungan tersebut adalah sebagi ajang silaturahmi dan mengetahui program-program dari Perpusnas RI yang bisa dibawa untuk mengembangkan perpustakaan di Kabupaten Tanah Laut. Kapusdiklat Perpusnas RI Widiyanto mengapresiasi baru ada dua kabupaten yang memiliki perpustakaan yang representatif, diantaranya yaitu Kabupeten Lubuklinggau dan Kabupaten Tanah laut dengan bangunan 3 lantai.
Nurcahyono memaparkan program-program Perpusnas yang berskala nasional diantaranya lomba perpustakaan desa, kelurahan, lomba bercerita untuk anak SD, lomba perpustakaan sekolah. Selain itu juga terdapat bantuan buku untuk perpustakaan komunitas, pesantren, daerah transmigrasi, pulau terluar/perbatasan, bantuan mobil perpustakaan keliling. &ldquo;Diharapakan bantuan-bantuan tersebut menjadi stimulan daerah untuk mengembangkan perpustakaan masing-masing,&rdquo; lanjut Nurcahyono.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HOKH menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah.
 
FGD ini dilakukan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
 
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih menyampaikan kewajiban pemerintah dalam menyediakan perpustakaan bagi masyarakat telah dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. 
 
Pasal 7 ayat (1) butir c dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh tanah air. 
 
"Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi," ungkapnya saat membacakan sambutan Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah, Jumat (14/7/2023).
 
Dalam konteks ini, lanjutnya, Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Perubahan struktur organisasi dan tugas pegawai di dinas perpustakaan daerah, serta pengurangan anggaran dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan baru, menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam upaya penguatan kelembagaan perpustakaan daerah.
 
"Hasil pemetaan yang telah dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan adanya dinamika perubahan dalam kelembagaan perpustakaan daerah. Beberapa daerah, seperti Provinsi Bali, Kabupaten Tasikmalaya, Wonogiri, dan Cimahi, mengalami penurunan struktur dinas perpustakaan menjadi setingkat Kasubag," lanjutnya.
 
Melalui hasil FGD ini, dia berharap akan ditemukan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan perpustakaan daerah yang akan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. 
 
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan status dan peran perpustakaan daerah dalam pembangunan literasi, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat.
 
"Dengan adanya FGD ini, Perpusnas berharap dapat memperoleh data yang akurat dan berharga mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi perangkat daerah terhadap isu kelembagaan perpustakaan daerah. Data ini akan menjadi dasar untuk menganalisis masalah, kebutuhan, dan harapan yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan perpustakaan di seluruh Indonesia," harapnya.
 
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teuku Maimun Riza menyampaikan bahwa pembangunan daerah yang sesuai dengan UU 23 tahun 2014 adalah upaya nyata dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. 
 
Namun, terdapat kendala ketika upaya memperjuangkan urusan perpustakaan tidak berhasil dilakukan, sehingga beberapa perpustakaan daerah berubah status dan tidak lagi menjadi dinas yang mandiri.
 
"Padahal perpustakaan merupakan bagian integral dari semua urusan pemerintahan. Seperti halnya perpustakaan dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
 
Dalam FGD di hari terakhir ini, diikuti sebanyak tujuh dinas perpustakaan. Diantaranya, Dinas Perpustakaan Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan Kabupaten Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang Selatan,&nbsp; Dinas Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, Dinas Perpustakaan Kabupaten Subang, dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bandung.

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Jakarta, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menegaskan kebijakan Perpusnas dalam pengolahan naskah nusantara menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar lagi. Karena eksistensi bangsa Indonesia tak lepas dari keberadaan naskah nusantara.
Terlebih, lanjut Syarif, perpustakaan sudah dideklarasikan sebagai institusi peradaban yang merupakan jembatan ilmu pengetahuan masa lampau, kini dan yang akan datang.
"Kalau toko buku hanya akan menjual buku yang terbit tahun ini atau paling lama buku yang terbit 3 tahun. Sedangkan perpustakaan, esensinya disana akan menyimpan karya bangsa yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu," ujarnya dalam Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara 18 dengan tema Naskah Nusantara: Identitas, Kebangsaan dan Literasi Budaya yang diselenggarakan oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) secara daring, Rabu (25/8/2021).
Menurutnya, penting bagi bangsa Indonesia (sejarawan) untuk menghadirkan naskah nusantara dalam bentuk yang kontekstual dan momentumÂ  sesuai dengan periodesasi kesejarahan dari peristiwa yang pernah terjadi. Karena naskah nusantara di satu sisi sebagai identitas kebangsaan dan sisi lain merupakan simbol kemajuan bangsa.
"Saya berharap melalui Manassa, IndonesiaÂ  dapat menunjukkan kelasnya pada dunia tentang kejayaan-kejayaan yang pernah dicapai sejak masehi bahkan jauh sebelum masehi bisa kita tunjukkan," lanjutnya.
Sejalan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional bertanggung jawab melestarikan dan mendayagunakan manuskrip sebagai kekayaan bangsa.
Syarif mengatakan, dalam pengelolaan naskah nusantara akan ditindaklanjuti oleh jajarannya di Kedeputian Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Perpusnas pun telah mengambil langkah nyata dengan adanya laman Khasanah Pustaka Nusantara yang telah diluncurkan pada tahun 2019.
Sementara itu, Guru Besar Filolog Universitas Hasanuddin, Nurhayati Rahman mengatakan dalam buku yang berjudul The Writing System Of The World disebutkan bahwa penemuan tulisan adalah puncak pencapaian tertinggi dalam kebudayaan dan peradaban manusia, karena itu bangsa Indonesia perlu bangga memiliki tradisi literasi. Ini terlihat dari berbagai macam naskah yang ada di Indonesia.
"Melalui naskah itulah kita dapat melacak seperti apakah geliat intelektual masa lalu. Dan ternyata kita bukanlah bangsa yang buta literasi," ungkapnya.
Nurhayati mengatakan pada umumnya berbagai suku mulai dari sabang sampai Merauke memiliki peninggalan tertulis. Meskipun ada beberapa suku yang tidak mempunya tradisi tulis.
"Dari naskah itu pula saya paham bahwa ternyata Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dihubungkan melalui perahu-perahu yang menjadi jembatannya dan menjadi sumber pemersatu melalui naskah-naskah ini," lanjutnya.
Perempuan yang banyak terlibat dalam penerjemahan naskah karya sastra I La Galigo itu mengatakan, dalam mempelajari naskah berarti mengadopsi nilai-nilai yang terkandung ke dalam kehidupan.
Seperti halnya keberanian orang Bugis, lanjut Nurhayati, bisa diwujudkan ke dalam berani mengambil keputusan. Sedangkan kelembuatan orang Jawa bisa digunakan untuk negosiasi politik. "Saya pikir naskah yang ada di nusantara ini harus dipelihara karena naskah menjadi berbagai macam informasi di Indonesia," tutupnya.
Â 
Reportase: Wara Merdekawati

Perpusnas Prioritaskan Pengelolaan Naskah Nusantara sebagai Identitas Bangsa

Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando bersama jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen setiap pimpinan unit kerja dalam melaksanakan tugas sesuai indikator kinerja.
Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan yang dilakukan Perpusnas. Indikator kinerja tersebut harus selaras antar tingkatan unit kerja.
Kepala Perpusnas saat memberikan arahannya pada Kamis (20/01/2022) mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Maka perlu disiapkan upaya sehingga dalam proses implementasinya bisa terealisasi dengan kinerja yang tinggi, mulai dari input, process, output, hingga outcome dan impact.
â€œPerjanjian kinerja adalah wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. Kita adalah penerima amanat dari rakyat melalui negara. Maka dedikasi kita kepada rakyat harus dipupuk setinggi-tingginya,â€ imbaunya.
Menurut Syarif Bando, Â sudah bisa dibuktikan bahwa Â ASN di Perpusnas berkinerja. Namun dirinya menegaskan bahwa tugas sebagai pejabat negara adalah sebagai quality control agar organisasi berjalan ke arah tujuan yang benar dan cepat.
â€œJadi ada harus komando dari pimpinan. Agar kesatuan energi kita bisa mempercepat tercapainya tujuan. Karena itu perlu modal kemampuan teknis dan lapangan dan mendengar untuk mendapatkan alternatif pemecahan masalah menuju arah pencapaian,â€ tuturnya.
Lebih lanjut Syarif Bando menyampaikan perlu komitmen yang kuat, bukan sekedar kumpulan janji kinerja yang ditandatangani. Tapi harus menjadi awal sebuah kerja yang tuntas dan ikhlas, yang betul-betul menjadi ketetapan hati, dan benar-benar direalisasikan dengan baik di tahun anggaran 2022.
Indikator kinerja juga memerlukan evaluasi dan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Selain itu, pelaporan kinerja dilakukan dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanat, juga upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Perpusnas untuk meningkatkan kinerjanya.
Pada Tahun 2021 masih ada target kinerja yang belum tercapai. Namun Syarif Bando berharap bahwa pada tahun 2022 pelaksanaannya akan semakin baik. Dengan begitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi semakin optimal.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Prakas Agrestian

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Peringatan Ulang Tahun IPI : Kepala Perpusnas Ingatkan Janji IPI

Perpusnas Adakan Pelatihan e-Performance Guna Tingkatkan Pelaksanaan RB

Kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Perpusnas Prioritaskan Pengelolaan Naskah Nusantara sebagai Identitas Bangsa

Kepala Perpusnas: Perjanjian Kinerja Bentuk Komitmen Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab