Bogor, Jawa Barat -- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama RI mengadakan seminar Peningkatan Kompetensi Pustakawan dan Laboran yang diikuti oleh tiga puluh Pustakawan Madrasah MI, MTs dan MA bertempat di Hotel Permata, Bogor (3/3/2021).
Dalam kegiatan ini, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah menggandeng Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando sebagai narasumber.
Â â€œPerpustakaan merupakan rumah mahasiswa, pelajar dan masyarakat untuk melakukan inovasi, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Perpustakaan merupakan tempat para penulis, peneliti dan siapa saja untuk membangun peradaban bangsa,â€ tutur Syarif Bando.
Diingatkan juga mengenai Pustakawan di abad ke-18 yang sebatas menata buku, di abad ke-19 yang sebatas menderetkan buku berdasar klasifikas buku. Lantas bagaimana peran Pustakawan di abad sekarang?. â€œHarus apa Pustakawan? Transfer knowledge, baca semua buku di perpustakaan, sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia secara digitalâ€, jelasnya.
Syarif Bando mencontohkan, bahwa tidak ada teknologi canggih tercipta setiap waktu, kecuali diawali oleh orang yang berilmu pengetahuan dengan membaca atas bimbingan pustakawan. Selalu ada Pustakawan di balik orang hebat di dunia.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap sesuatu subyek ilmu pengetahuan. Literasi diartikan sebagai perbedaan jika dilihat dari sisi hilir dan sisi hulu.
â€œSisi hilir diartikan sebagai Indonesia yang mendapatkan penghakiman dunia selama 50 tahun tentang rendahnya budaya baca, rendahnya daya saing global, rendahnya indeks pembangunan manusia, rendahnya inovasi dan lain sebagainya. Dilihat dari sisi hulu, apa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakatâ€, tambahnya.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang turut hadir, Muhammad Zain, menyampaikan apresiasi atas gerakan Perpustakaan Nasional RI sehingga Perpustakaan Nasional RI selalu dirindukan oleh masyarakat. Sebuah harapan disampaikan oleh Zein,
â€œHarapan saya mudah-mudahan sesuai judul, gagasan perpustakaan madrasah interkoneksi bisa dibukukan dan bisa menjadi pedoman di Kementerian Agama. Dan cepat mengakselerasi kegiatan â€“ kegiatan dan program â€“ program di Kementerian Agama,â€ tutupnya.
Reportase: Anastasia Lina
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Penguatan Literasi Demi Perpustakaan Madrasah yang Terinterkoneksi

MEMPRIHATINKAN, dalam kurun 4 tahun terakhir ini ada 81.686 koperasi yang dibubarkan, padahal koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional yang sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, sebagaimana dicetuskan oleh Mohamad Hatta Bapak Koperasi Indonesia, sang proklamator dan wakil presiden ke-1 Republik Indonensia. Bisnis koperasi dan UMKM menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Inilah satu hal yang menjadi refleksi di hari jadi Koperasi ke-73 tanggal 12 Juli 2020. Hendaknya semua pemangku kepentingan lebih peduli dan fokus untuk menjadi koperasi lebih maju, menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tidak terpinggirkan. Tantangannya semakin berat, terlebih di tengah penyebaran covid 19 yang belum juga mereda. Ke depan, Kementerian Koperasi dan UMKM harus lebih gencar melakukan revitalisasi koperasi dan UMKM agar berkembang lebih signifikan tidak tergilas oleh korporasi dan kapitalis. Jumlah koperasi yang dibubarkan sebanyak 81.686 koperasi dengan rincianÂ  sebanyak 45.629 koperasi pada 2016, sebanyak 32.778 koperasi pada 2017, sebanyak 2.830 koperasi pada 2018, dan sebanyak 449 koperasi pada 2019. Saat ini, jumlah koperasi sekitar 126.000 koperasi dengan berbagai kategori dan perlu direvitalisasi secara komprehensif dan membumi agar kualitasnya meningkat dan mampu memperbesar benefit bagi anggotanya.Â  Selain itu, perlu penguatan eksistensi UMKM untuk didorong menjadi anggota koperasi; juga didorong anggota koperasi untuk menjadi pelaku usaha agar mampu memperkuat perkonomian yang berdaya saing dan berorientasi ekspor. Statistik jumlah koperasi besar di Indonesia mencapai 0,03 persen lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen. Pun, dana bergulir sebesar Rp 1,8 triliun telah disipakan oleh kemenkop &amp; UMKM untuk koperasi yang bergerak di sektor riil, seperti kerajinan, busana, hingga sektor riil yang menggunakan teknologi tinggi.
Eksistensi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, sejatinya merupakan satu-satunya bentuk usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, Â UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, juga diperkuat dengan UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). namun, faktanya koperasi belum mampu berdiri tegak sebanding dengan korporasi besar lainnya. Sebagi komparasi, berikut ini performa koperasi di negara lain seperti bank koperasi di Perancis yag dikenal dengan nama Groupe Credit Agricole (GCA) yang bergerak pada jasa keuangan dan perbankan menguasai 28% pasar dalam negeri dan menjadi jaringan bank koperasi yang melayani 70 negara terutama di Eropa. Koperasi Zen-Noh di Jepang yang menghimpun 4,6 juta orang petani sebagai koperasi tani nomor satu di dunia dengan perputaran usahanya mencapaiÂ  US$ 44,06 Miliar. Koperasi Zen-Noh menyediakan berbagai kebutuhan petani Jepang, mulai dari bibit, mesin pertanian, BBM hingga barang konsumsi, dan telah berperan strategis bagi kesejahteraan petani di Jepang. Koperasi Fonterra di Selandia Baru telah berhasil memajukan usaha banyak peternak. Perputaran omzet Fonterra mencapai US$ 13,40 miliar dolar AS. Fonterra telah menjadiÂ koperasi susu multinasional dengan salah satu produk yang kita kenal dengan nama Anlene dan boneeto. Koperasi Fonterra beranggotakan 10.600 peternak, dan menguasai 30 persen ekspor produk susu dunia. Koperasi ACE Hardware di Amerika Serikat merupakan perusahaan berbasis ritel perabotan dan perkakas rumah tangga yang memiliki gerai lebih dari 5.000 gerai di seluruh dunia dengan total volume usaha mencapai US$ 3 Miliar per tahun. The National Trade Union Congress (NUTC) Fairprice merupakan koperasi ritel di Singapura yang menguasai pangsa pasar hingga 55% mampu menjadi korporat multinasional yang berkapitalisasi besar, bukan hanya di negaranya namun juga bersaing di kancah multinasional.
Success story koperasi negara-negara laian hendaknya kita jadikan lesson learned untuk merevitalisasi koperasi dan UMKM secara extra-ordinary terlebih koperasi memiliki comparative advantage pada jumlah anggota yang besar. Disamping penguatan atas jatidiri koperasi sebagai wadahÂ  usaha bersama yang menonjolkan unsur sosial, saling tolong menolong sesama anggota dan untuk memajukan anggota (Bung Hatta, 952)â€™ juga perlu revitalisasi bidang kelembagaan; bidang usaha; bidang keuangan; dan d. bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota maupun masyarakat. Pun, di era Revolusi industri 4.0 perlu transformasi koperasi berbasis ekonomi digital agar terkoneksi secara daring. Ini penting karena sat koperasi dan UMKM baru sekitar 4-10% yang berhasil mengakses ekonomi diigital. Modernisasi manajemen dan integrasi secara vertikal koperasi berbasis Informatika &amp; Teelekomunikasi menjadi syarat mutlak dalam mengelola usahanya agar sejajar dengan usaha-usaha korporasi lainnya.
Kemajuan koperasi di Indonesia perlu dipacu lebih kencang lagi agar menjadi ruan rumah di negeri sendiri. Ada contoh baik koperasi unggul (pengelolaan aset terbesar, volume usaha terbesar, CRS terbaik dan IT terbaik) yang dapat dijadikan lesson learned bari para penggiat koperasi, yaitu : 1). Kopdit Lantang Tipo meraih tiga penghargaan sebagai koperasi kredit dengan aset, volume usaha dan lT Terbaik.; 2) KSPPS UGT Sidogiri meraih tiga penghargaan sebagai koperasi syariah dengan aset, volume usaha dan IT Terbaik; 3) Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya meraih dua penghargaan sebagai koperasi konsumen dengan aset terbesar dan lT terbaik; 4) Kisel Jakarta meraih dua penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan Volume Usaha Terbesar dan IT Terbaik; 5) Kospin Jasa Pekalongan Jawa Tengah meraih dua penghargaan sebagai koperasi simpan pinjam dengan Aset dan Volume Usaha Terbesar; 6) Koperasi Pusat Susu Bandung Utara Lembang meraih dua penghargaan sebagai koperasi produsen dengan Aset dan Volume Usaha Terbesar; 7) Koperasi Syariah Benteng Mikro lndonesia meraih penghargaan koperasi syariah dengan CSR Terbaik; 8)Â  Koperasi Astra International meraih penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan CSR Terbaik; 9) Koppas Srinadi meraih penghargaan sebagai koperasi konsumen dengan Aset Terbesar; 10) Kopdit Keling Kuman Sintang Kalbar meraih penghargaan sebagai koperaasi kredit dengan CSR Terbaik; 11). Koperasi Agro Niaga Jabung Malang Jawa Timur meraih penghargaan sebagai koperasi produsen dengan CSR Terbaik; 12) Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Bogor Jawa Barat meraih penghargaan sebagai koperasi simpan pinjam dengan IT Terbaik; dan 13) Healthcare Mandiri Jakarta meraih penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan aset terbesar.
Oleh karena itu, pengurus dan anggota koperasi harus mampu merefleksi atas apa-apa yang telah dicapai, melakukan SWOT analysis untuk memetakan kekuatan dan kelemahananya kemudian mengelimnir hambatan dijadikan peluang untuk mencapai kemajuan koperasi menjadi gerakan ekonomi kerakyatan sebagai usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan dijiwai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Misalnya, masih rendahnya Â kesadaran anggota terhadap koperasi maupunÂ  rendahnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan koperasi harus memacu para pemangku kepentingan untuk bangkit membangun karsa dan bersinergi demi kemajuan bersama. Pemerintah perluÂ  menumbuhkembangkan koperasi dengan cara melakukan revitalisasi koperasi agar koperasi memiliki jiwa dan daya dorong yang kuat dari anggotanya. Agar koperasi mampu mendayagunakan sumber daya optimal dengan kegiatan pemberdayaan, penataan kelembagaan dan mendorong gerakan kewirausahaan dan kemitraan.Â  Penguatan strategi bisnis, bantuan modal progresif yang diawali dengan pendidikan dan latihan, akses permodalan, dan penembangan SDM akan memperkokoh pencapaian produktivitas efesiensi usaha sehingga koperasi memiliki daya saing.
Revitalisasi juga berkaitan dengan : a) meningkatkan sinergi antara koperasi, UMKM dengan pelaku usaha lainnya seperti BUMN dan swasta ntuk memperkuat terwujudnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi kita. b) penguatan koperasi produksi terutama di bidang pengutanan kemandirian pangan dan energi pedesaan melalui KUD ; c) mengenbangkan koperasi perbankan melalui pengutanan koperasi simpan pinjam dan kredit secara profesional,; d) memperkuat pilar koperasi melalui Revisi UU Koperasi yang telah lama dianulir oleh MK menjadi UU Koperasi yang benar-benar pro-rakyat dan kepentingan bangsa; e) perlu mengamandemen UU No 6 tahun 2014 tentang desa khususnya yang berkaitan dengan status pelembagaan BUMDes berbadan hukum koperasi untuk menjamin demografi dan kedaulatan ekonomi desa. Mengamandemen UU No 39 tahun 2008 tentang kementerian negara supaya kementerian koperasi dikembalikan sebagai fungsi kementerian teknis; f) perlu redefinisi dan redistribusi aset terutama lahan yang dikuasai oleh kologmerat dan perusahaan tertentu kearah kepemilikan yang berkeadilan berbasis koperasi; g) perlu ada kebijakan pemerintah yang mengatur pembatasan kegiatan ritel modren nonkoperasi berdasarkan wlayah maupun kewajiban kemitraan dengan koperasi.
Â Â Â Â Â  Secara mikro ekonomi, pacu performa kelembagaan, usaha dan keuangan akan memberikan mafaat yang bagi koperasi. Performa/kinerja keuangan dan kinerja organisasi yang diterapkan pada organisasi koperasi memberikan manfaat agar koperasi dapat berjalan seimbang sehingga dapat menjadi tonggak perekonomian di Indonesia. Performa keuangan pada organisasi koperasi akan berdampak pada kesejahteraan anggota dengan menjalankan berbagai kewajiban organisasinya. Sementara kinerja organisasi yang dijalankan dengan baik akan berdampak pada kualitas perusahaan dan perkembangan perusahaan.
 Akhirnya, kami sampaikan Dirgahayu Koperasi Indonesia dan semoga menjadi soko guru perkonomian nasional serta menjadi tuan di negeri sendiri. Semoga.
Oleh : K.R.A.T. Dr.(c). Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Refleksi Hari Jadi Koperasi ke-73 Tahun 2020

Kemayoran, Jakarta - Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) menegaskan pentingnya peran perpustakaan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. 
 
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan KemenPPN/Bappenas Didik Darmanto menyatakan bahwa perpustakaan memiliki peran vital dalam meningkatkan literasi dan kesejahteraan masyarakat.
 
"Pembangunan manusia ini sangat penting kita lakukan karena sebagai salah satu aspek atau faktor penting yang akan menentukan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045," ujarnya pada Sesi Panel Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Rabu (15/5/2024). 
 
Meskipun perpustakaan menjadi pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia, lanjutnya, kondisi perpustakaan di daerah masih memprihatinkan.
 
KemenPPN/Bappenas bersama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah melalui berbagai upaya. 
 
Salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang perpustakaan yang telah membantu banyak perpustakaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
 
Didik menjelaskan bahwa program-program seperti transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) dan Gerakan Indonesia Membaca telah dirintis untuk mendukung peningkatan kualitas literasi. Mulai tahun 2025, Bappenas juga akan menginisiasi DAK Non Fisik untuk perpustakaan guna pengembangan program dan kegiatan di perpustakaan.
 
"Kami ingin memastikan seluruh perpustakaan daerah memenuhi standar nasional perpustakaan. Kami terus mendorong Perpusnas untuk menyelesaikan akreditasi perpustakaan, sehingga kita memiliki peta yang jelas mengenai kondisi perpustakaan daerah," jelasnya.
 
Selain itu, Didik juga menekankan pentingnya pengumpulan data yang akurat mengenai kondisi perpustakaan di daerah untuk perencanaan yang lebih berkualitas. Pasalnya bantuan dari pihak terkait di daerah sangat diperlukan untuk memberikan data yang tepat mengenai perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah.
 
Melalui kebijakan DAK fisik bidang perpustakaan, Didik menjelaskan Bappenas mengarahkan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dengan konsep ketuntasan. 
 
"Prinsip ketuntasan ini memastikan semua kebutuhan perpustakaan dipenuhi dalam satu kali intervensi, sehingga perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat," jelas Didik.
 
Di tahun 2025, lanjutnya, penggunaan DAK Non Fisik akan difokuskan untuk pengembangan program publik yang mendukung peningkatan kompetensi literasi. 
 
"Ini termasuk program penguatan budaya baca dan literasi daerah, yang bertujuan meningkatkan budaya gemar membaca dan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.
 
Program-program seperti lokakarya pengelolaan perpustakaan desa, workshop literasi, dan pelestarian manuskrip bahasa dan aksara daerah menjadi bagian dari upaya untuk mendukung perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis literasi.
 
Didik juga menegaskan pentingnya komitmen dari kepala daerah dan dinas perpustakaan dalam pelaksanaan DAK, baik fisik maupun non fisik. Penguatan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK juga menjadi prioritas untuk memastikan keberhasilan program-program ini.
 
"Komitmen kepala daerah dan kesiapan SDM yang kompeten sangat penting dalam pelaksanaan DAK. Kami akan terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program ini untuk memastikan perpustakaan dapat berfungsi dengan baik dan berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia," tegas Didik.

Bappenas Dukung Penguatan Perpustakaan Daerah untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengambil sumpah 54 CPNS menjadi PNS di lingkungan Perpusnas pada Senin (20/12/2021) di Aula Perpusnas Salemba.
Ini dilakukan setelah melalui proses yang cukup lama. Mulai dari tahap seleksi sampai Pelatihan Dasar/Diklat Prajabatan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9331/1/KPG.01.01/XI.2021 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS di Lingkungan Perpustakaan Nasional.
Pengambilan sumpah atau janji merupakan hal penting sebagai suatu ikrar dalam melaksanakan tugas, dan sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, PNS yang baru saja dilantik patut bersyukur ditengah jutaan orang kehilangan pekerjaannya karena banyak perusahaan yang tutup akibat pandemi Covid-19.
"Kita perlu menanamkan rasa syukur dan berjanji di dalam hati untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ungkap Syarif dalam Pengambilan Sumpah Janji PNS di lingkungan Perpusnas.
PNS yang baru dilantik ini, lanjut Syarif, perlu merubah paradigma kerja birokrasi. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, ASN diminta menjadi garda terdepan untuk mendobrak seluruh budaya lama dan budaya lambat yang tidak berorientasi pada pelayanan.
"Rakyat itulah raja kita, jangan pernah dengan pangkat, jabatan dan pakaian dinas yang anda pakai membuat anda merasa lebih dari mereka. Karena dia yang menggaji kita melalui pajak yang dibayar oleh masyarakat," pesannya.
Oleh sebab itu, PNS dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak lagi menunggu perintah tetapi sebagai PNS memberikan pelayanan prima sudah menjadi kodrat.
"Saya tegaskan dan saya ingin meyakinkan kepada kalian bahwa masyarakat menunggu peran dan kiprah kita," tegasnya.
Seperti halnya, Perpusnas yang mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan menyediakan berbagai informasi tentang potensi di 514 kabupaten/kota, dengan melibatkan kurang lebih 514 pustakawan Perpusnas.
"Jadikanlah perpustakaan sebagai sumber mata air yang akan terus mengalir untuk menghilangkan dahaga untuk siapa saja yang membutuhkan ilmu pengetahuan," tutupnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Perpusnas

Jakarta-Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyemarakkan puncak peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun ini dengan menandatangani kerja sama di bidang perpustakaan. Kegiatan diadakan di hotel Shangri La, jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat pada hari Rabu. (12/06/2024) Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia telah ditetapkan pada tanggal 26 April oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Kemenkumham mengusung tema &ldquo;Kekayaan Intelektual dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Membangun Masa Depan dengan Inovasi dan Kreatifitas&rdquo;. Kegiatan dihadiri langsung oleh Menteri Kemenkumham, Yasonna H. Laoly, dihadiri para pemangku jabatan dan tamu undangan terkait dari seluruh Indonesia. &ldquo;Salah satu tujuan kegiatan ini sebagai mendorong seluruh elemen dari ekosistem Kekayaan Intelektual untuk menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai pendorong ekonomi nasional. Nantinya kita juga akan menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,&rdquo; lapor Min Usihen, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dalam laporan sambutan. Joko Santoso, selaku Sekretaris Utama Perpusnas hadir untuk menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS berisi tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Optimalisasi Perpustakaan di Bidang Kekayaan Intelektual. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani terlebih dahulu pada tahun 2019. Perpusnas sebagai pembina berbagai jenis perpustakaan, sangat mendukung perpustakaan Kemenkumham dalam meningkatkan layanan dan koleksi digital perpustakaan. Ruang lingkup PKS antara lain tentang peningkatan pengetahuan kekayaan intelektual bidang perpustakaan, fasilitasi pendaftaran keanggotaan Perpusnas, sinkronisasi pangkalan data perpustakaan elektronik DJKI dan integrasi data katalog perpustakaan elektronik DJKI. 
Reporter : Anastasia Linawati 
Dokumentasi : Prakas Agrestian

Penguatan Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan di daerah, komitmen dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Hal ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebut perpustakaan menjadi urusan wajib.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, masih ada beberapa daerah yang belum membentuk kelembagaan perpustakaan. Bahkan yang sudah membentuk lembagapun masih bersoal pada keterbatasan sarana, prasarana, anggaran dan SDM.
"Meski Perpusnas saat iniÂ  telah memiliki dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan fisik perpustakaan. Namun kami berharap dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah dapat mengakomodir urusan wajib perpustakaan ini didalamnya," katanya dalam gelar wicara Dukungan dan Tantangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Literasi Masyarakat yang digelar secara hybrid di Aula Lantai 4 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, di Jakarta pada Rabu, (30/6/2022).
Syarif Bando mengatakan, sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah berakibat ada indeks income perkapita Indonesia yang juga rendah, serta indeks kebahagian pun menjadi rendah. Maka perlu adanya peran sisi hulu negara.
"Negara harus hadir melindungi mewakili rakyat pedesaan yang tidak sampai melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi. Maka Perpustakaan hadir sebagai suporting pengajaran untuk mereka yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan," ungkapnya.
Dari buku-buku yang ada di perpustakaan, lanjut syarif, diharapkan dapat meningkatkan skill masyarakat yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Sementara itu, Dirjen Pembangunan Desa (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nur Cahya Murni menyampaikan pihaknya selalu mendukung pembangunan literasi dan juga perpustakaan di seluruh Indonesia. Menurutnya ada tiga faktor yang menentukan suksesnya penyelenggaraan urusan perpustakaan di daerah, salah satunya diperlukan komitmen kepala daerah.
Dikatakan, dari hasil Pilkada pada 9 Desember 2020 lalu, terpilih 270 kepala daerah yang bisa diuji komitmennya. Pasalnya, setelah enam bulan kepala daerah ini dilantik, mereka wajib bersama dengan DPRD setempat membuat dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Komitmen dari Kepala Daerah ini diuji sebetulnya apakah mereka memang betul menampatkan perpustakaan sebagai instrumen untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kecerdasan masyarakat. Seharusnya kalau memang iya maka terkait dengan urusan perpustakaan ini menjadi salah satu program unggulan mereka yang tertuang dalam RPJMD," jelasnya.
Selain itu, kapasitas kelembagaan di daerah juga menjadi salah satu faktor dalam suksesnya penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Ditjen Bangda sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada tahun 2020 kemarin, untuk mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kelembagaan perpustakaan. Dan yang terakhir, perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan.
"Menyadarkan masyarakat bahwa ada sesuatu yang penting di dalam perpustakaan, itu menjadi tugas kita bersama. Karena literasi bukan hanya sekadar baca tulis dan menghitung, namun tujuan akhirnya untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kesejahteraan," ungkapnya.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Ditjen Bangda Kemendagri Zanariah menambahkan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan ditentukan oleh meningkatkan literasi masyarakat serta bertambahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat.
Disebutkan bahwa di tahun 2022 peningkatan indeks literasi secara nasional ditargetkan dengan nilai indeks 13, sedangkan tingkat kegemaran membaca ditargetkan sebesar 63,3.
"Tentunya target nasional ini tidak akan tercapai tanpa kontribusi dan penguatan peran serta dari pemerintah daerah. Oleh karenanya Ditjen Bangda Kemendgari terus mendorong pemerintah daerah untuk terwujudnya budaya literasi, agar sejalan dengan rencana strategis Perpusas serta Program Prioritas Nasional," tambahnya.
Sependapat dengan Kepala Perpusnas, Duta Baca Indonesia Heri Hendrayana mengungkapkan bahwa pentingnya komitmen dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan perpustakaan. Pasalnya di beberapa daerah, ditemukan kurangnya dukungan terhadap komunitas literasi dalam menyelenggarakan program literasi.
"Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah untuk membantu pendanaan mengenai program literasi yang digagas oleh beberapa komunitas literasi. Selain itu dukungan sarana prasarana, seperti koleksi buku di taman baca masyarakat maupun perpustakaan masih kurang variatif," ungkapnya.
Meski begitu, Pria yang akrab disapa Gol A Gong ini juga mengapresiasi Perpustakaan Daerah yang sudah berupaya untuk melakukan terobosan untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. "Misalnya dari segi arsitektur perpustakaan yang modern, sehingga pemustaka bisa lebih betah membaca di dalam perpustakaan," ucapnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Robby

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Penguatan Literasi Demi Perpustakaan Madrasah yang Terinterkoneksi

Refleksi Hari Jadi Koperasi ke-73 Tahun 2020

Bappenas Dukung Penguatan Perpustakaan Daerah untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Perpusnas

Penguatan Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual

Perpusnas Dorong Pemda Berperan dalam Peningkatan Literasi Masyarakat