Jakarta - Teknologi siber di satu sisi telah memberikan dampak yang sangat positif bagi peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan public. Digitalisasi informasi juga berdampak pada kecepatan dalam berkomunikasi, perluasan diseminasi pengetahuan, dan peningkatan literasi ke pelosok negeri.
Namun di sisi lain, dunia siber juga memiliki ancaman nyata yang patut diwaspadai baik secara kelembagaan maupun individu. Kejahatan seperti pishing, hacking, cracking, email spam, flooding, tak terkecuali manipulasi dan penyalahgunaan data pribadi dapat menimpa siapa saja apabila lengah dalam berlalu lintas di dunia maya.
Hadir sebagai narasumber, Koordinator Sub Tim Penanganan Insiden Pelindungan Data Pribadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rindy, pada kegiatan Sosialisasi Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber secara daring, Senin (27/3/2023).
Dia menjelaskan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, dapat diakses melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik, serta mampu dikenali baik secara langsung maupun tidak langsung.
&ldquo;Data pribadi intinya adalah data tersebut bisa sampai mengidentifikasi seseorang. Contohnya Agus Kuncoro, pria Indonesia beragama Islam belum merupakan data pribadi karena seseorang dengan data tersebut bisa ada banyak sekali. Namun, apabila kita bisa mengetahui alamat dan juga umurnya, baru bisa dibilang data pribadi karena kombinasi data yang merujuk kepada Agus Kuncoro ini ada lima sehingga menjadi lebih detil untuk diidentifikasi,&rdquo; jelas Rindy.
Perpusnas sebagai lembaga nonkementerian yang memiliki tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpustakaan telah menerapkan TIK dan pemanafaatan ruang siber atau internet dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan menjangkau lebih jauh masyarakat yang dilayani dengan berbagai inovasi layanan berbasis digital.
&ldquo;Yang menjadi masalah terbesar saat ini adalah adanya miliaran aplikasi yang menyulitkan masyarakat untuk mencari konten yang dibutuhkan. Sehingga penting bagi Perpusnas untuk mampu membangun infrastruktur yang kapasitasnya relevan sebagai penyaji informasi dan mudah untuk diakses,&rdquo; ungkap Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando.
Dalam hal keamanan siber, Perpusnas selaku pengendali data pribadi wajib menjadi pelindung data pribadi dari stakeholders-nya. Untuk itu, Pakar Keamanan Siber, Fetri Miftach, menyampaikan kelak setiap instansi baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk menetapkan sejumlah orang yang keseluruhan perannya akan memenuhi seluruh tugas dari Pejabat Pelindung Data Pribadi (PPDP) meliputi pembinaan, pelaksanaan, hingga operasional.
&ldquo;Jadi untuk setiap pemrosesan terhadap data pribadi yang kita lakukan, kita harus bisa memetakan ada tidak aturan yang relevan terhadap proses yang kita lakukan, baru dari situ kita memilah-milah untuk setiap tahapan prosesnya bentuk pengamanan yang bisa kita terapkan sesuai dengan resikonya itu apa,&rdquo; terangnya.
 Reporter: Basma Sartika

Lindungi Data Pribadi, Perpusnas Tingkatkan Keamanan Siber

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Aqila (6) tampak sangat bersemangat mengikuti setiap arahan dari pedongeng. Ketika diminta menirukan gerakan maupun suara hewan, Aqila bersama 50 orang dari TK Islam Terpadu Nurul Sakinah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, lantang bersuara. Sama sekali tidak terlihat capai. Sejumlah pendidik juga tampak mengawasi dan kompak mengikuti pedongeng.
Mendongeng atau bercerita merupakan salah satu komunikasi yang sederhana yangÂ  mudah dimengerti. Mendongeng juga merupakan cara yang menyenangkan untuk dapat merangsang daya imajinasi dan kreativitas anak sejak dini. Mendongeng bisa menjadi cara efektif untuk menanamkan nilai moral kepada anak. Setiap orang tua dituntut memiliki keterampilan mendongeng. â€œDongeng adalah media terbaik dalam mendidik anak karena menarik. Anak cepat menerima dan melakukan sesuatu apabila disampaikan lewat cerita-cerita,â€ ujar Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Perpusnas Agus Sutoyo mengawali kegiatan Parenting Education Dengan Media Mendongeng.
Parenting Education Dengan Media Pedongeng adalah buah kerja sama dengan tiga mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta, yang terbentuk dalam Clima Organizer dan Komunitas Ayo dongeng Indonesia (Ayodi).
Manfaat besar dongeng bagi anak adalah selain untuk merangsang kekuatan pikiran, menambah kemampuan berbahasa, juga mampu mendorong anak-anak untuk semangat membaca karena sedari dini kecintaan terhadap bacaan sudah ditumbuhkan.Â Dua pedongeng dari Komunitas Ayodi, Desri dan Rika secara bergantian membawa dongeng sekaligus memberikan parenting lewat mendongeng, sekaligus memberikan cara dan tips dalam memilih cerita dan cara yang menarik dalam membawakan dongeng kepada anak.
Tidak hanya itu, parenting edukasi ini mengajak para orang tua dan guru ikut berperan dalam upaya mengoptimalkan perkembangan pada anak. Untuk mulai memperkenalkan dongeng pada anak yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Salah satu tempat terbaik untuk memulai kegiatan mendongeng adalah di rumah dan di sekolah.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Dongeng, Tanamkan Nilai Moral dan Optimalkan Perkembangan Anak

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pengelolaan arsip yang tertib merupakan kewajiban dari lembaga pemerintah. Arsip yang merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang disimpan dalam berbagai bentuk media adalah produk birokrasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan ketatanegaraan.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam Workshop Kearsipan dengan tema â€œTerwujudnya Visi dan Misi Perpustakaan Nasional RI yang Akuntabel melalui Penataan Arsip yang Baik dan Benarâ€ di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Senin (5/3). Hadir sebagai pembicara utama dalam workshop ini Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan.
Menurut Syarif Bando, seluruh elemen di Perpusnas harus berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan arsip, yang dalam penilaian Arsip Nasional masih perlu pembenahan. Pasalnya, arsip merupakan komponen yang sangat penting dalam proses administrasi sebuah instansi. Dengan mengelola arsip secara tertib, maka Perpustakaan Nasional akan berkontribusi pada tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga lainnya yang bertanggungjawab kepada Presiden.
â€œKarena akan menghasilkan suatu kinerja, suatu kesatuan yang diukur dari akuntabilitasnya. Tanpa arsip yang baik dan benar, mustahil visi misi Perpustakaan Nasional yang akuntabel bisa tercapai,â€ jelasnya.
Syarif Bando menekankan penataan arsip sesuai dengan jenis arsip berdasarkan fungsinya, sehingga saat pencarian kembali mudah untuk ditemukan. â€œNah kita harus belajar bagaimana arsip ditata sedemikian rupa sehingga temu baliknya tidak boleh lebih dari tiga menit. Kita harus memahami mengenai arsip-arsip ini, yang mana yang Arsip Aktif, Arsip Dinamis, kemudian Arsip Inaktif, kemudian Arsip Statis. Dan mana yang kemudian disimpan menjadi repositori arsip Perpustakaan Nasional, dan mana yang akan kita kirim ke Arsip Nasional yang mengandung nilai kesejarahan, dan hal-hal yang teknisnya, disebutkan ada klasifikasi arsip,â€ urainya.
Kepala Arsip Nasional Mustari Irawan memuji komitmen dan perhatian Perpusnas terhadap masalah Kearsipan. Menurut Mustari, tidak banyak pimpinan kementerian dan lembaga yang peduli dengan masalah kearsipan. â€œKalau seorang pemimpin punya kepedulian terhadap masalah kearsipan, saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama kearsipan yang ada di lembaga bersangkutan akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ini adalah pengalaman saya,â€ urainya di hadapan pegawai Perpusnas yang menjadi peserta workshop tersebut.
Mustari Irawan menjelaskan, secara konsep Arsip Nasional dan Perpusnas memiliki akar yang sama yaitu informasi. Namun pada akhirnya kedua instansi berkembang sesuai dengan fungsinya. Perpusnas berkembang di masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara Arsip Nasional di birokrasi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta.
Karenanya, arsip merupakan hal yang sangat penting karena informasi dibutuhkan oleh semua institusi. Untuk itu, Arsip Nasional sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengelolaan arsip dari kementerian dan lembaga, memastikan bahwa semua informasi dikelola dengan baik.
â€œTentu saja ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak perhatikan pada saat awalnya, penciptaannya. Dan ini keharusan sebuah lembaga agar tugas pokoknya berjalan optimal, yang harus diperhatikan adalah cara mengelola informasinya, dalam hal ini arsip,â€ jelasnya.
Menurut Mustari Irawan, pengelolaan arsip masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yakni Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Hal ini berimplikasi pada transparansi informasi untuk masyarakat. â€œKarena itu kami mencoba lembaga pemerintah untuk menerapkan sistem informasi yang arahnya adalah elektronik,â€ jelasnya.
Dalam menerapkan sistem e-governance, Arsip Nasional mengembangkan sistem informasi untuk mengelola arsip yakni Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). â€œJadi sekiranya Perpustakaan Nasional belum memiliki sistem ini, kami akan memberikan dan kami akan melatih para operator. Aplikasi ini mencakup tata naskah dinas, sehingga kalau mau disposisi tidak perlu lagi pakai kertas tapi pakai jaringan,â€ tutur pria yang menjabat Kepala ANRI sejak Desember 2013 ini.
Pada kesempatan ini, Syarif Bando memberikan tenggat waktu kepada jajarannya untuk membenahi pengelolaan kearsipan di Perpusnas. â€œOleh karena itu saya berharap setelah Januari 2019, atau saya kasih waktu kurang lebih sembilan bulan, kepada Sekretaris Utama dan jajarannya untuk memastikan semua arsip di Perpustakaan Nasional sudah tertata dengan baik, sudah berada pada tempatnya. Dan kami akan kembali mengundang Bapak Kepala Arsip Nasional untuk mereview apakah yang kami kerjakan sudah berjalan dengan baik,â€ jelasnya.
Menurut Syarif Bando dan Mustari, workshop ini menunjukkan hubungan yang harmonis di antara Perpusnas dan Arsip Nasional. Di tingkat daerah, perpustakaan dan arsip memang disatukan dalam sebuah kedinasan. Namun dalam beberapa hal, terjadi friksi karena perbedaan latar belakang kepala dinas. â€œKami memastikan bahwa hubungan ini sangat baik di tingkat pusat dan akan disebarkan ke daerah. Tidak ada arsip lebih penting daripada perpustakaan, atau sebaliknya. Semua harus bersatu, karena kalau ada yang merasa lebih penting, maka itu sumber masalah,â€ pungkas Syarif Bando.
Reportase: Hanna Meinita

Perpustakaan Nasional Berkomitmen Mengelola Arsip dengan Tertib

Jakartaâ€”Setelah melalui berbagai tes dan presentasi, ajang pemilihan pustakawan berprestasi nasional 2017 akhirnya menahbiskan pustakawan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Purwanti Istiana, sebagai peringkat pertama Pustakawan Terbaik nasional 2017, pada ajang pemilihan Pustakawan Berprestasi Nasional yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional, Kamis, (17/8). Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat secara berurutan menempati peringkat kedua dan ketiga.
Keberhasilan Purwanti meraih predikat terbaik pada ajang pustakawan terbaik bukan tidak mudah. Terlebih, ia harus menyisihkan rekan 29 seprofesinya dari berbagai provinsi. Purwanti, dinilai tim juri yang diketuai oleh Pustakawan Utama Perpusnas, Supriyanto, cakap dan menguasai bermacam ujian dan materi presentasi yang disajikan.
Atas prestasi tersebut, Purwanti berhak mendapatkan trophy, piagam penghargaan, uang tunai, dan kesempatan mempresentasikan makalah pada Seminar Ilmiah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Yogyakarta, Oktober 2017.
Saat ini persaingan di era global mengharuskan kualitas sumber daya pustakawan yang profesional dan siap berkompetisi dalam dunia internasional. Keberhasilan perpustakaan sangat bergantung kepada pustakawannya, pustakawan dituntut untuk memberikan layanan prima dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, meskipun dengan jumlah pustakawan yang terbatas,â€ ujar Kepala Pusta Pustakawan, Opong Sumiati.
Berikut nama-nama penerima penghargaan Pustakawan Terbaik Nasional 2017 :
<ul>
<li>Harapan IIIÂ Â Â Â  : Ir. Rr. Endang Sri (DKI Jakarta)</li>
<li>Harapan IIÂ Â Â Â Â Â  : Julianto (Bengkulu)</li>
<li>Harapan IÂ Â Â Â Â Â Â  : Diah Nugraheni (Jawa Tengah)</li>
<li>Juara IIIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Jeng Ayu Ning Tyas (Jawa Barat)</li>
<li>Juara IIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Khusaeri (Jawa Timur)</li>
<li>Juara IÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Purwanti Isnaini (DI Yogyakarta)</li>
</ul>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Purwanti Raih Predikat Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2017

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berupaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan ini akan menjadi pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Perpusnas. Untuk itu, Perpusnas menyelenggarakan FGD Implementasi Tindak Lanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 antara Perpusnas dan Arsip Nasional RI (ANRI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). Peraturan Menteri disusun untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan birokrasi.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, Perpusnas, Sri Marganingsih, menyatakan penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis dengan memanfaatkan sistem pemerintah berbasis elektronik.
&ldquo;Perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dalam sistem kerja ini memberikan keluasaan kepada pimpinan untuk menyusun strategi pencapaian target kinerja. Selain itu, menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi,&rdquo; ujarnya di Hotel Oria, Jakarta, pada Kamis (24/11/2022).
Sementara itu, Subkoordinator Subkelompok Organisasi dan Tata Laksana, Perpusnas, Budi Kusumawardhani, menjelaskan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2022, khususnya pasal 26, mencabut fungsi koordinator yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional pasal 28.
Dalam FGD tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda BPOM, Kurniawan Norat, memaparkan kondisi lembaganya yang sudah menerapkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2022 pada beberapa bidang. Kebijakan instansinya adalah menghapus fungsi koordinator dan membentuk tim kerja. Kebijakan ini menuntut birokrasi pemerintah menjadi lebih lincah (agile).
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Selenggarakan FGD Peraturan Menteri PANRB No 7 Tahun 2022

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dewasa ini fungsi perpustakaan tidak hanya mencerdaskan masyarakat melainkan juga menyejahterahkan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi saat menerima audiensi dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Asrul Alting beserta rombongan di Ruang Rapat Pimpinan Lt. 2, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (14/7/2022).
Dia menambahkan perpustakaan tidak hanya memberikan ruang sebagai co-working space namun juga marketplace. Karena kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tidak hanya sekadar untuk memproduksi melainkan memasarkan produk hingga ke luar daerah.
â€œPerpustakaan menjadi wadah dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan praktik life skills melalui koleksi bahan bacaan. Selain itu, mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ terang Deni.
Menanggapi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk melakukan konsultasi terkait Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Karena baginya, kehadiran perpustakaan sangat berperan dalam kemajuan perekonomian masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah.
â€œKedatangan kami hari ini adalah untuk belajar guna lebih mengembangkan program-program yang ada di perpustakaan daerah,â€ ungkap Asrul.
Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2021 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk Pembangunan Gedung senilai 7 miliar rupiah. Hingga saat ini, progress pembangunan telah mencapai 30% dengan titik pembangunan berada di wilayah yang cukup strategis yakni bersebrangan dengan masjid raya dan pusat olahraga masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Zarkasih Zainuddin menjelaskan bahwa kondisi ini yang kelak akan dimanfaatkan untuk mengarahkan masyarakat berkunjung ke perpustakaan.
â€œDengan lokasi yang strategis tersebut, nantinya orang yang telah selesai olahraga dan salat bisa diarahkan untuk ke perpustakaan,â€ jelasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Deny IrawanÂ

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Lindungi Data Pribadi, Perpusnas Tingkatkan Keamanan Siber

Dongeng, Tanamkan Nilai Moral dan Optimalkan Perkembangan Anak

Perpustakaan Nasional Berkomitmen Mengelola Arsip dengan Tertib

Purwanti Raih Predikat Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2017

Perpusnas Selenggarakan FGD Peraturan Menteri PANRB No 7 Tahun 2022

Tak Hanya Mencerdaskan, Perpustakaan Juga Menyejahterakan Masyarakat