Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meluncurkan Satu Kartu Terintegrasi (Sakti) yang merupakan kartu layanan perpustakaan dengan pelayanan terpadu dalam bidang layanan perpustakaan. Kartu layanan perpustakaan yang dikembangkan Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Perpusnas ini mengintegrasikan layanan Perpusnas dengan perpustakaan daerah. Dengan kartu Sakti, anggota perpustakaan di daerah bisa mengakses koleksi yang ada di Perpusnas. Sebagai proyek awal, kartu layanan perpustakaan yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK) ini terintegrasi dengan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukittinggi.
Kepala Pujasintara Teguh Purwanto menyatakan Sakti merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk masyarakat agar dapat menikmati layanan yang diselenggarakan Perpusnas. Ke depannya, diharapkan Sakti bisa terintegrasi dengan layanan perpustakaan yang ada di 34 provinsi.
"Proyek perubahan ini dibagi dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sebagai pilot project dilaksanakan di UPT Bung Karno dan Bung Hatta, yang sudah direalisasikan. Untuk jangka menengah akan dilaksanakan di empat dinas perpustakaan provinsi yaitu di Provinsi Aceh, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, sedangkan jangka panjangnya sampai tahun 2024 direncanakan 34 provinsi sudah dilaksanakan satu kartu terintegrasi," jelasnya dalam peluncuran Sakti di Ruang Teater Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Jumat (25/6/2021).
Teguh Purwanto menambahkan, Sakti merupakan terobosan yang dikembangkan pihaknya sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo bahwa Perpusnas sebagai layanan publik, harus bertindak cepat melayani masyarakat. Selain itu, sesuai arahan Presiden, negara harus hadir jika masyarakat membutuhkan sesuatu atau bahan bacaan.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana mengungkapkan apresiasi atas terobosan yang dilakukan melalui peluncuran Sakti. Dia menyebut tidak ada satupun perpustakaan di dunia yang koleksinya lengkap. Dengan adanya kartu terintegrasi ini, dia berharap, kelengkapan perpustakaan di satu daerah dengan di daerah lainnya, dapat terpenuhi.
"Dengan adanya kartu anggota terintegrasi, dan seluruh bangsa Indonesia bisa menikmati koleksi atau layanan yang ada di perpustakaan manapun tanpa harus datang ke Perpustakaan Nasional ke Jakarta atau tanpa harus datang ke Jogja, dan sebagainya," jelasnya.
Ofy Sofiana menuturkan salah satu tugas Perpusnas adalah menyelenggarakan layanan publik. Tujuan dari layanan publik adalah kepuasan pelanggan, dalam hal ini pengguna perpustakaan yaitu pemustaka. Dia mengingatkan jajarannya agar terus melakukan inovasi layanan perpustakaan untuk memuaskan pemustaka. Pasalnya, pemustaka sebagai pengguna jasa perpustakaan, membutuhkan layanan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran Sakti diharapkan bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Dia berharap Sakti bisa berjalan dengan baik dan proyek jangka panjang bisa direalisasikan sesuai jadwal. â€œMudah-mudahan juga janji jangka panjang ke depan kartu anggota terintegrasi ini juga bisa merambah ke seluruh Indonesia,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Robby

Integrasikan Layanan Perpustakaan Daerah, Perpusnas Luncurkan Sakti

Salatiga, Jawa Tengah - Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan informasi serta memfasilitasi kegiatan berupa pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Pj. Wali Kota Salatiga, Sinoeng Noegroho Rachmadi saat memberi sambutan dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan yang sekaligus dirangkaikan dengan Expo Literasi Kota Salatiga di Halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinpersip) Kota Salatiga, Senin (3/7/2023).
Sejatinya masyarakat literat dapat diciptakan melalui membaca. Menurut Sinoeng, membaca merupakan bagian dari jendela informasi. Terlebih, dewasa ini perpustakaan tidak hanya menjadi ruang terbuka untuk membaca melainkan juga menjadi pusat berkegiatan masyarakat, tak terkecuali kelompok disabilitas.
&ldquo;Apresiasi untuk Dinpersip yang semakin menguatkan komitmen kegiatan pengembangan berbasis inklusi sosial. Selain itu, saya senantiasa mendukung langkah Dinpersip untuk mengembangkan pemberdayaan kelompok disabilitas,&rdquo; ucapnya usai meresmikan Caf&eacute; Hening.
Kegiatan Expo Literasi yang digelar berkesempatan untuk menghadirkan pameran yang berjumlah 18 (delapan belas) stand. Salah duanya yaitu bentuk implementasi kelas literasi yang diselenggarakan Dinpersip Kota Salatiga berupa Caf&eacute; Hening dan buku braille.
Caf&eacute; Hening melibatkan Sahabat Tuli Salatiga untuk pengelola kafe. Mereka membuat table flyer berisikan gambar bahasa isyarat yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk memesan makanan maupun minuman. Buku braille dibuat oleh Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) untuk membantu kelompok tuna netra membaca.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, membenarkan dengan menyatakan bahwa konsep literasi yang dirumuskan oleh Perpusnas lebih implementatif. Literasi tidak hanya mengenai baca dan tulis, melainkan jauh melebihi itu yakni hingga memproduksi barang dan jasa.
&ldquo;Literasi memiliki 5 tingkatan. Pada tingkatan kelima ada kemampuan menciptakan barang atau jasa. Tadi sewaktu berkeliling saya melihat mas Sabar yang mampu membuat lukisan dengan kaki. Sebagai sosok yang kurang sempurna, beliau bisa menciptakan satu karya yang sulit dibuat oleh orang yang sempurna secara fisik. Jadi kekuatan literasi tidak boleh dianggap remeh,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan itu, seniman lukis dan penulis buku, Sabar Subadri menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang disabilitas. Dia mengatakan dunia ini dipenuhi dengan simbol atau tanda yang apabila disatukan dapat membentuk makna tersendiri. Dalam hal ini, baginya, membaca buku sangat mendukung karirnya sebagai seniman lukis untuk menyematkan pesan ke dalam lukisannya.
&ldquo;Perpustakaan adalah tempat menghimpun tanda-tanda dan saya menggunakan semiotika untuk menyisipkan pesan dalam lukisan saya. Misalnya saya buat lukisan dengan judul Sebelum Sukacita, saya buat gambar kerbau di sawah dengan petani yang belepotan lumpur dibawah terik matahari. Itu kan menggambarkan sebuah proses yang dilakukan sebelum meraih panen raya,&rdquo; kisahnya.
Membaca bagi Sabar tidak hanya menjadi medium untuknya mengakses ilmu pengetahuan, namun juga memberi bobot dalam hidupnya dan karya yang dihasilkan. Buku merupakan sebuah refleksi kehidupan yang membantunya untuk mensyukuri hidup dalam keterbatasan yang dia jalani.
&ldquo;Nanti di ujung kehidupan, saya tidak mau meninggal dengan merasa sia-sia. Misal Tuhan tanya apa yang kamu ketahui dari hidupmu, lalu kalau saya jawab tidak tahu apa-apa itu sama saja tidak mensyukuri karunia hidup yang sudah diberikan,&rdquo; jelasnya.
Selain itu, Dinpersip Kota Salatiga juga mengembangkan 2 (dua) inovasi unggulan yakni Literasi Dini Salatiga (Sinisa) dan Pusat Informasi Keuangan Terpadu. Keduanya turut diluncurkan di kegiatan ini.
Sinisa hadir untuk menyediakan bahan bacaan pertama bagi anak-anak usia dini di Kota Salatiga yang sesuai dengan konteks lingkungan, sosial, dan budaya atas lokasi anak-anak itu lahir, hidup, serta belajar untuk pertama kalinya.
Sinisa berbentuk buku bacaan anak yang disusun untuk anak usia di bawah 5 (lima) tahun. Terdapat 7 (tujuh) aspek kecerdasan di dalamnya antara lain kecerdasan linguistik (verbal), logika matematika, spasial (ruang), kinestetik (fisik dan gerak), musikal, interpersonal, dan intrapersonal.
Sedangkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu dibentuk dalam rangka penguatan literasi keuangan masyarakat pada kelompok sasaran prioritas perempuan, pelajar, dan pelaku UMKM. Dinpersip bersama Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jateng dan DIY, Industri Jasa Keuangan, dan Bunda Literasi menginisiasi pembetukannya.
Peluncuran Pusat Informasi Keuangan Terpadu ditandai dengan penandatanganan Komitmen Literasi Keuangan oleh Bunda Literasi Kota.
Pada sesi talkshow PILM, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Deni Kurniadi menjelaskan bahwa Perpusnas menggagas program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sejak 2018. Kota Salatiga telah mendapatkannya pada 2022 dan menerima berbagai jenis bantuan seperti komputer, buku, serta pendampingan pelatihan untuk pengembangan kualitas masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.
&ldquo;Jadi perpustakaan tidak lagi hanya sebagai tempat untuk mendapatkan informasi tetapi juga sebagai tempat untuk berlatih keterampilan, tempat berkumpul masyarakat, tempat yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,&rdquo; imbuhnya.
Selain program TPBIS, Deni juga menyampaikan Perpusnas juga memiliki program Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk mengajukan anggaran guna melengkapi sarana dan prasarana. Terdapat 6 (enam) menu antara lain pembangunan gedung, perluasan, renovasi, TIK, perabot, dan koleksi.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, A. Mujib Rohmat memberikan apresiasi tinggi atas usaha yang sudah dilakukan oleh Perpusnas untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, meskipun dengan anggaran minim.
&ldquo;Meskipun dengan anggaran minim, Perpusnas berhasil menyajikan program-program yang menarik untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada. Saya mengajak semua pihak untuk berjuang meningkatkan kualitas SDM melalui perpustakaan,&rdquo; ajaknya.
Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit menerangkan Sustainable Development Goals (SDGs) membawa pesan bahwa tujuan dari pembangunan jelas berkesinambungan, sehingga harus setara dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Inklusi sosial menjadi sebuah proses yang dapat diterapkan dalam rangka mencapainya.
&ldquo;Aktivitas membaca saat ini tidak hanya bersifat pasif, melainkan aktif untuk menciptakan sesuatu yang produktif. Maka dari itu, diseminasi dari lapisan masyarakat tertinggi sampai terendah harus terjalin dengan baik,&rdquo; tegasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Salatiga Gandeng Banyak Pihak Tingkatkan Mutu SDM Berkebutuhan Khusus

Jakarta - Perpustakaan tak lagi hanya menjadi tempat untuk membaca buku, melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan hadir untuk mensejahterakan masyarakat.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi mengatakan, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mengadopsi dari program PerpuSeru dari Bill and Melinda Gate Foundation di tahun 2011-2018.
Melihat keberhasilan program ini, lanjut Deni, yang tidak hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakan. Perpusnas didukung Bappenas, dan DPR untuk mengusung program serupa bernama transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak 2018.
"Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi program prioritas nasional, untuk mencerdaskan dan program ini ikut mengentaskan kemiskinan," ujar Deni dalam Webinar Nasional, Literasi untuk Kesejahteraan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan Perpusnas, secara daring pada Senin (15/11/2021).
Deni mengatakan, jumlah kabupaten/kota dan desa yang mendapat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, tiap tahunnya meningkat. Di tahun 2020, sebanyak 32 provinsi, 100 kabupaten/kota, dan 300 desa tambahan yang mendapat program tersebut.
"Kami berharap program ini dapat terus berkembang dan menambah titik-titik layanannya, agar banyak masyarakat yang terlibat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa mengajak, perpustakaan dapat memfasilitasi masyarakat dalam melihat keragaman budaya serta kemauan untuk menerima perubahan menjadi bagian yang paling penting.
"Literasi dapat dibangun bagaimana membuka ruang sosial yang lebih inklusif, interaksi yang lebih inklusif. Maka posisi ini memungkinkan kita membangun keberadaban yang luas, terbuka, sehingga bisa memberikan penguatan pada perlindungan HAM," ungkap dia.
Khofifah mengatakan, literasi mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraaan. Berawal dari literasi individual menginisiasi individu yang bersangkutan untuk lebih produktif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan. Literasi dari indvidu bisa melakukan perubahan dan mendorong ilmu pengetahuan serta perubahan perilaku individu.
"Misalnya literasi yang terkait upaya untuk bisa mendorong semangat kita terus bergerak mencapai kemajuan-kemajuan. Ini harus diikuti oleh ekosistem yang memungkinkan kita bergerak lebih komprehensif," katanya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Malang Djoko Saryono menegaskan, perpustakaan harus mengambil tempat dan peran sebagai pusat gerakan penguatan literasi.
Karena, perpustakaan merupakan salah satu institusi yang telah menjadi ruang lahirnya literasi, merawat dan menjaga literasi di sepanjang sejarah pasang surut perpustakaan.
"Untuk itu, perpustakaan perlu memiliki desain induk penguatan literasi bagi transformasi bangsa selain harus mentransformasi diri," tegasnya.
Djoko berharap perpustakaan dapat menjadi ruang publik untuk berkegiatan. "Tidak hanya menyediakan buku, tetapi perpustakaan harus menjadi makerspace, ruang kreasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat," harapnya.
Dalam kesempatan itu, hadir Owner Kampung Coklat asal Blitar, Kholid Mustofa, yang merupakan pengusaha sukses berkat memanfaatkan perpustakaan.
Kholid bercerita, berawal dari kegagalan ternak ayam petelur, dia mulai menekuni budidaya kakao di kebun keluarga dengan mendirikan kelompok tani Guyub Santoso. Kelompok tani ini semakin berkembang dan terbentuklah Gabungan Kelompok Tani bernama Gapoktan Guyub Santoso.
Kholid mengaku, mendapat pengetahuan tentang budidaya kako melalui literasi buku yang didapatkan dari kerja sama dengan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.
"Buku dari perpustakaan, setiap anggota Gapoktan lebih memahami cara berbisnis, budidaya kakao, serta produksi cokelat," katanya.
Saat ini, Kholid tidak hanya mengembangkan budidaya kakao saja, tetapi berkembang menjadi wisata edukasi kampung coklat yang memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang cokelat.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Sejahterakan Masyarakat Lewat Transformasi Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Salah satu poin penilaian reformasi birokrasi suatu instansi pemerintah adalah tata naskah dinas elektronik. Menyadari pentingnya pengelolaan persuratan secara elektronik, Perpustakaan Nasional meluncurkan aplikasi TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik) bertempat di teater lantai 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (4/2).
Dalam sambutannya Sekretaris Utama Sri Sumekar memaparkan bahwa peluncuran aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari Permen PAN-RB No. 6 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah dan pelatihan telah dimulai sejak September 2018 yang lalu. Peluncuran aplikasi TNDE bertujuan untuk secara efektif dan efisien melakukan perombakan sistem tata naskah dinas, mengelola surat masuk secara elektronik, kemudian mempercepat proses pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan surat menyurat dan pelayanan publik serta mewujudkan birokrasi modern yang efektif dan efisien di lingkungan Perpustakaan Nasional.
â€œUrat nadi hubungan antar lembaga ada pada persuratan. Selalu diawali dengan surat dan pada akhirnya menjadi arsip,â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando. Lebih lanjut Syarif berpesan bahwa tanpa pengelolaan arsip yang baik tidak mungkin suatu lembaga dapat meraih predikat WTP dari hasil audit, dapat menang di pengadilan, dan mendapat penilaian yang baik dari Ombudsman dan DPR. Oleh karena itu, arsip akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, begitu kita mulai berinteraksi dengan birokrasi.
Namun demikian, Syarif memohon agar Arsip Nasional me-review aplikasi yang sudah diluncurkan ini dan Perpustakaan Nasional berkomitmen siap menindaklajuti dengan sebaik-baiknya serta memohon bimbingan dalam hal pembinaan jabatan fungsional di bidang kearsipan karena baru saja mengangkat 7 (tujuh) orang arsiparis untuk pertama kalinya di lingkungan Perpustakaan Nasional.
Deputi Bidang Infomasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI Imam Gunarto mengapresiasi peluncuran aplikasi ini sebagai langkah awal komitmen Perpustakaan Nasional dalam pengelolaan arsip secara profesional. Â 
Peluncuran secara resmi ditandai dengan disposisi surat dari Kepala Perpustakaan Nasional kepada 3 (tiga) pejabat eselon 1 di bawahnya, yaitu Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
Â 
Reportase : Eka Cahyani/ Fotografer: Arwan Subakti

TNDE, Langkah Awal Wujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Senayan, Jakartaâ€“Perpustakaan Nasional bersama Komisi X DPR-RI kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana usai libur lebaran, Kamis, (20/6). RDP mengangkat dua agenda utama, yakni pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKA-KL tahun anggaran 2020 yang mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019. Dari semula Rp 730.775.563.000 (2019) menjadi Rp 603.943.283.000 (2020).
Rapat diketuai oleh Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra, dan diikuti oleh Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar beserta jajaran struktural dan pustakawan.
Dalam paparannya, Sestama Sri Sumekar menjelaskan sejumlah capaian keberhasilan Perpusnas di tahun 2018, seperti kenaikan peringkat Indonesia yang berada di urutan 16 dari 30 negara berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Survey World Culture Index perihal kategori lama frekuensi membaca, yakni enam jam per minggu.
Sedangkan, untuk layanan keterbukaan akses informasi (Open Access Information) Perpusnas berada di peringkat pertama, serta menempati peringkat kedua sebagai negara dengan perpustakaan terbanyak di dunia. Atas capaian prestasi tersebut Perpusnas berhasil mendapatkan reward dari Kementerian Keuangan berupa tambahan anggaran sebesar Rp 20 miliar pada 2019.Â Â 
Pada kesimpulan RDP, diketahui bahwa pagu indikatif RAPBN Perpusnas pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 603.943.283.000. Besaran anggaran yang diterima akan dtiitikberatkan pada fungsi pendidikan dan fungsi pelayanan umum.
Berikutnya, Perpusnas secara resmi telah bersurat ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp. 258.090.420.000 untuk kebutuhan operasional dan non operasional kegiatan tahun 2020.
Â 
Reportase : Basma Sartika/Elsa TuasamuÂ  Â  Â  Â Â 
Fotografer: Raden RadityoÂ  Â

Perpusnas Ajukan Kenaikan Tambahan Anggaran untuk Tahun 2020Â 

Â 
Kemayoran, Jakarta â€“ Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR), Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpusnas, diminta segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang. Hal ini dilakukan agar Undang-Undang tersebut segera dapat diimplementasi secara komprehensif.
Demikian disampaikan Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Deposit di Jakarta, Rabu, (24-26/07).
â€œSejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Perpustakaan Nasional terus berupaya untuk melakukan sosialisasi. Dengan rapat koordinasi ini kami harapkan ada sumbang saran untuk menyusun peraturan pemerintah sebagai turunan amanah undang-undang ini,â€ jelasnya.
Ofy menjelaskan, keberadaan Undang-Undang SSKCKR yang telah disahkan pada Desember 2018 merupakan bentuk komitmen Perpusnas dalam mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa untuk menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai warisan bangsa.
â€œDi perlukan peran serta dari penerbit maupun masyarakat dalam implementasi Undang-Undang SSKCKR,Â  salah satunya dengan menyerahkan KCKR yang dihasilkan kepada Perpusnas atau perpustakaan provinsi untuk dijadikan koleksi SSKCKR dan membangun budaya literasi,â€ jelasnya.
Rako bidang deposit ini diikuti oleh sejumlah perwakilan Perpustakaan Kementerian/LPNK, perwakilan dari Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip provinsi, perpustakaan perguruan tinggi, dan para pustakawan dari Perpusnas.
Reportase : Wara Merdekawati

Usai Terbit UU SSKCKR, Perpusnas Ditenggat Segera Susun PP

Silahkan unduh pada tautan klik diÂ <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Uh4gDouuOieDr4sbpo0_7XwaDrHdaHK4">sini</a>
atau scan pada barcode yang tertera.Â 
Â

Berita

Tema dan Materi Desain HUT Perpusnas RI ke-40