Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan, alih aksara, alih suara ke tulisan, dan alih media serta memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyiman, merawat, dan melestarikan naskah kuno. Hal ini menjadi salah satu dasar hukum Pusat Preservasi Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional dalam melakukan alih media digital naskah kuno.
Demikian disampaikan, Kepala Pusat Preservasi Bahan Pustaka, Ahmad Masykuri dalam paparan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Alih Media Naskah Kuno Milik Masyarakat yang Dilestarikan dan Didayagunakan, Rabu (5/8).
â€œPada NSPK yang telah disusun ini, ada beberapa norma yang diusulkan yakni norma bagi masyarakat pemilik naskah kuno, seperti menghormati dan memberikan kesempatan pemustaka untuk mengakses hasil alih media naskah yang dimilikinya, sedangkan bagi perpustakaan sebagai pengalih media naskah kuno, melakukan tindakan persuasif dan tidak memaksanakan untuk melakukan alih media naskah kuno kepada masyarakat,â€ terangnya.
Sedangkan, dalam menentukan standar dan pedoman alih media digital naskah kuno, Masykuri menjelaskan, pihaknya menyesuaikan dengan beberapa standar acuan dari organisasi internasional seperi IFLA, ALA, maupun FADGI. â€œSalah satunya standar minimum SDM yang disiapkan, minimal memiliki pengetahuan dasar dan dapat mengoperasikan perangkat komputer dan alat alih media,â€ lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka, Upriyadi menyampaikan, dalam kriteria umum, ada tujuh unsur kebudayaan, diantaranya, bahasa, teknologi, mata pencaharian, organisasi, sistem pengetahuan, religi dan kesenian.
â€œUntuk standar ada dua bagian, yakni standar koleksi dan operasional kegiatan. Standar koleksi Salah satunya orientasi pada kekayaan khasanah budaya etnis nusantara yang ditemukan di daerah. Mengenai pengadaan bahan pustaka dapat melalui pembelian, hadiah atau hibah, maupun tukar menukar,â€ terangnya dalam paparan NSPK Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara.
Menanggapi kedua paparan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, tata bahasa dan penggunaan kalimat dalam penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) masih perlu diperhatikan.
â€œNSPK yang sudah dipaparkan ini nantinya akan kita bawa ke rapat pleno dengan mengundang ahli bahasa, ahli hukum. Oleh karena itu sudah pasti semua PPK, pimpinan tinggi dan madya bertanggung jawab untuk mengundang ahli di bidang masing-masing. Sehingga nantinya menghasilkan NSPK yang mudah dipahami dan diterapkan di daerah,â€ ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif memberikan masukan untuk Pusat Preservasi Bahan Pustaka, yakni perlu adanya aplikasi untuk mendaftarkan naskah kuno yang ada di daerah-daerah, sehingga nantinya ada pencatatan secara nasional. Sedangkan, untuk Pusat Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka, Syarif meminta agar NSPK yang telah dipaparkan, dapat disempurnakan lagi.
Reportase : Wara Merdekawati

Aplikasi Registrasi Naskah Kuno di Daerah Diperlukan

Salemba, Jakarta &ndash; Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. 
 
Peraturan tersebut merupakan salah satu langkah efektif dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional, Rabu (1/3/2023).
 
"Para PNS wajib memahami peraturan tersebut agar pelanggaran tidak terjadi, dan PNS semakin disiplin, memahami kode etik dan kewajibannya," ungkapnya.
 
Sebagai PNS yang bekerja di Perpusnas, lanjut Syarif, PNS yang baru dilantik diharapkan dapat memahami perpustakaan. Dia menyampaikan, bahwa saat ini paradigma perpustakaan telah berubah seiring perubahan zaman.
 
"Di era abad 18, ketika para raja menugaskan para pembantu-pembantunya (pustakawan) mengumpulkan bahan perpustakaan sebagai bukti para raja adalah eksklusif. Kalau ini masih dilakukan, maka profesi pustakawan akan hilang di muka bumi," urainya.
 
Memasuki abad 19, pekerjaan pustakawan masih mengumpulkan koleksi, dan menata buku. Sehingga tugas pustakawan saat ini adalah transfer pengetahuan melalui jutaan atau milyaran data yang dimiliki perpustakaan.
 
"Sekarang ini kita berlomba dengan google, amazone. Jika perpustakaan tidak bisa melampaui itu, pastinya perpustakaan akan ditinggalkan. Bagaimana cara memenangkannya? Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Masyarakat membutuhkan buku-buku ilmu terapan. Tugas kalian untuk menggaungkan ini," jelasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan melantik sebanyak 122 orang CPNS menjadi PNS dan empat orang pejabat fungsional dengan jabatan baru pustakawan ahli madya.
 
Kepala Perpusnas berpesan, kepada PNS yang baru dilantik agar membaca buku sebanyak-banyaknya. 
 
"Bacalah sebanyak mungkin buku sebelum menyuruh orang membaca. Karena ilmu yang anda dapatkan hari ini akan berguna beribu kali dalam hidup kalian," pesannya.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Prakas/Aji

Kepala Perpusnas: PNS Wajib Pahami PP No. 94 Tahun 2021

Jepara - Perpustakaan di era sekarang ini yakni perpustakaan yang menjangkau masyarakat bukan lagi masyarakat yang menjangkau perpustakaan. Oleh karena itu Perpustakaan Nasional selalu mendukung dan mengembangkan perpustakaan-perpustakaan di daerah untuk menularkan warganya gemar membaca. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam acara seminar yang bertema "Membangun Budaya Literasi Melalui Transformasi Layanan Perpustakaan" yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Jepara (27/4).
â€œProgram gemar membaca adalah salah satu cara untuk memberantas kebodohan dan kemiskinan di Indonesia. Harapannya Kabupaten Jepara yang mendapat peringkat terbaik perpustakaan desa bisa ikut membantu memberantas tingkat kebodohan dan kemiskinan,â€ ujar Syarif. Di era digital saat ini, semua orang bisa membaca dimana saja dan kapan saja. "Selama piranti seperti handphone, laptop ataupun komputer yang bisa tersambung internet, siapa saja bisa membaca. Meski demikian, untuk menyaring pengetahuan tersebut tetap membutuhkan buku cetak," terang Syarif.
"Adanya kegiaatan ini bisa menjadi salah satu pembelajaran bagi seluruh warga Jepara. Dengan adanya sarana teknologi informasi yang berkembang saat ini memudahkan masyarakat untuk gemar membaca," ujarÂ Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Abdul Syukur. Menurutnya minat baca masyarakat Jepara saat ini masih rendah oleh karena itu membangun budaya literasi melalui transformasi layanan perpustakaan perlu ditingkatkan. Salah satu cara membangun budaya literasi adalah memberikan layanan-layanan seperti mobil pintar, perpustakaan keliling dan perpustakaan-perpustakaan di tiap desa dan kelurahan.
Salah satu narasumber seminar, budayawan Semarang Prie GS mengungkapkan sebelum memahami suatu buku yang akan dibaca literasi terbaik dan yang paling utama adalah memahami diri sendiri terlebih dahulu.Â â€œJika seseorang telah memiliki literasi diri mereka sendiri, saya yakin untuk memiliki literasi lainya sangat mudah. Yang penting itu kita tahu betul apa yang kita inginkan. Literasi itu juga bisa dilihat dari tanda tangan yang kita miliki. Tulisan yang kita miliki ataupun pemahaman yang kita miliki dalam menilai sesuatu,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengukuhkan Bunda Baca Kabupaten Jepara yaitu Ibu Bupati Jepara Ny. Chuzaemah A. Marzuki dan Ibu Wakil Bupati Jepara Ny. Hesti Nugroho Dian Kristiandi. Syarif mengharapkan Bunda Baca Kabupaten Jepara dapat menjadi role model dan menginspirasi serta memberikan motivasi bangkitnya kegemaran membaca dalam rangka meningkatkan indeks literasi masyarakat di Kabupaten Jepara.
Â 
Reportase : Ayat Hidayat dan Arwan Subakti

Gemar Membaca adalah Cara Memberantas Kebodohan dan Kemiskinan

Surabaya, Jawa Timur &ndash; Upaya meningkatkan budaya gemar membaca bisa dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang manfaat dan potensi ekonomi yang bisa muncul dari literasi.
 
&ldquo;Bagaimana cara meningkatkan budaya baca orang? tanamkan kepercayaan bahwa kita akan menjadi kaya kalau punya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan,&rdquo; ungkapnya.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando yang hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (14/3/2023).
 
Menurutnya, sesuai amanat Undang-undang 1945 upaya meningkatkan literasi merupakan tugas seluruh komponen masyarakat. Setiap orang wajib ikut serta mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa.
 
Literasi seperti yang diungkapkan Kepala Perpusnas adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang bisa diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa.
 
Namun dalam hal literasi, Kepala Perpusnas mengatakan kurangnya jumlah buku bacaan masih menjadi masalah. Namun hal itu bisa diatasi pemerintah daerah dengan mendorong menyiapkan buku-buku ilmu terapan dan menulis berbagai potensi yang dimiliki daerahnya.
 
&ldquo;Fokus kita kepada buku-buku ilmu terapan dibagi sebanyak mungkin ke desa dan kami mengajak betul para civitas akademika ikut menulis buku ilmu terapan. Karena merdeka belajar maknanya adalah orang di lingkungan pendidikan itu bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang di sekitarnya,&rdquo; pungkasnya.
 
Kepala Perpusnas menjelaskan, dalam kaitannya mendorong ekonomi kerakyatan, perpustakaan menghadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Lahirnya program ini dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menciptakan usaha dan lapangan kerja.
 
Program ini menurutnya, ditujukan untuk masyarakat yang tidak lagi mungkin mendapatkan ilmu di bangku pendidikan formal, terutama masyarakat marginal.
 
&ldquo;Kami berikan bantuan program selama satu tahun tentang pengembangan potensi ekonomi pilihan di daerahnya. Sehingga mereka bisa mendiri melalui usaha yang mereka bangun dengan bekal pengetahuan yang didapat,&rdquo; imbuhnya.
 
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, hingga meningkatkan pendapatan per kapita, dan devisa negara. Karena di era transformasi digital tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan tapi harus juga punya Inovasi dan kreativitas.
 
Selain itu, bantuan yang diberikan Perpusnas juga dalam bentuk fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
 
Melalui dana alokasi khusus bidang perpustakaan, pemerintah pusat melalui Perpusnas memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk membangun gedung layanan perpustakaan di berbagai daerah. Fasilitas tersebut pada akhirnya akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk membaca tapi juga tempat dilakukannya berbagai kegiatan yang dapat menambah keterampilan masyarakat.
 
&ldquo;Perpustakaan tidak harus terus menerus minta diperhatikan. Tapi buatlah sesuatu agar diperhatikan,&rdquo; tutupnya.
 
Dalam acara yang digelar di Surabaya, Jawa Timur tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Diddy Rusdiansyah dalam sambutannya menegaskan perpustakaan dan kearsipan berperan tidak hanya menciptakan peradaban namun juga menjaga peradaban.
 
&ldquo;Karena menjaga peradaban tidak bicara tentang saat ini, tapi apa yang akan terjadi di masa mendatang,&rdquo; terangnya.
 
Terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang akan dibangun menjadi Ibu Kota Nusantara IKN dengan paduan budaya yang akan datang dari berbagai wilayah di Indonesia.
 
&ldquo;Di situ akan menunjukkan bagaimana peran perpustakaan dan kearsipan untuk menjaga karakter yang sudah kita miliki di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur ini,&rdquo; jelasnya.
 
Dalam hal pembangunan literasi, menurut Diddy adalah hal tidak mungkin dilakukan sendiri.
 
&ldquo;Ketika bicara literasi kita akan baca berkaca pada kota-kota besar salah satunya Ibukota DKI Jakarta yang bisa mengemas perpustakaan menjadi wisata literasi. Sehingga suasana perpustakaan menjadi lebih menarik,&rdquo; tuturnya.
 
Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur menurutnya adalah bekerja sama dengan pihak swasta. Misalnya dalam mengembangkan kawasan wisata berkonsep literasi ataupun perpustakaan desa.
 
&ldquo;Apabila perpustakaan desa ingin dikembangkan salah satunya bisa dilakukan melalui CSR yang didapat dari perusahaan swasta,&rdquo; terangnya.
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Andri Tri Kurnia

Kepala Perpusnas: Potensi Ekonomi Bisa Muncul dari Masyarakat yang Berliterasi

Kalibata, Jakarta - Mengelola literasi sama dengan mengelola manusia dan merupakan hal esensial dalam rangka pemajuan bangsa guna memaksimalkan pembangunan nasional.
 
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Mariana Ginting dalam sambutannya pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan bersama Universitas Trilogi Jakarta, Rabu (15/11/2023). 
 
Lebih lanjut, Mariana menambahkan perpustakaan sebagai episentrum ilmu pengetahuan memiliki peran krusial bagi kemajuan masyarakat. Seiring berkembangan masyarakat, kebutuhan perpustakaan tidak sekedar tempat untuk membaca. Perpustakaan harus meningkatkan perannya sebagai agent of change. Bertransformasi meningkatkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat berbasis inklusi sosial.
 
&ldquo;Hal ini penting dikedepankan dan diarus-utamakan karena gerakan literasi sejatinya adalah milik bersama. Jangan lagi berpikir ego sektoral atau bergerak secara parsial. Gerakan literasi tetap memerlukan sinergi intelektual, ekonomi, serta budaya untuk sehingga tujuan pembudayaan kegemarana membaca tercapai. Inilah yang disebut Gerakan Literasi Berbasis Inklusi Sosial,&rdquo; jelasnya.
 
Sependapat, Wakil Rektor Sumber Daya dan Kerja Sama Universitas Trilogi Jakarta, Dendi Anggi Gumilang mengatakan tajuk yang diangkat pada kegiatan ini yakni Sinergi Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Kecakapan Kolaborasi Abad 21 sangat sesuai untuk dibahas.
 
&ldquo;Era digitalisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk semakin meningkatkan kegemaran membaca, menulis, dan berdikusi masyarakat. Ini penting karena menjadi tugas bersama dan harus digaungkan oleh semua institusi. Untuk mewujudkannya, sinergi perlu untuk dibangun karena peradaban bangsa sangat dipengaruhi oleh budaya literasinya,&rdquo; ungkapnya.
 
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah mengungkapkan apresiasinya kepada Perpusnas karena telah secara berkelanjutan mengadakan kegiatan yang sangat bagus, terlebih karena berkolaborasi dengan universitas-universitas di Indonesia dalam pelaksanaannya.
 
&ldquo;Tujuan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk mencerdaskan anak bangsa. Sehingga benar yang dikatakan ibu Deputi tadi kolaborasi sangat diperlukan, tidak bisa lagi parsial, jadi harus ada core utamanya karena masing-masing institusi saat ini masih mengaplikasikan literasi dengan berbeda,&rdquo; katanya.
 
Dia menegaskan kehadiran perpustakaan sebagai sumber informasi sangat penting dan masih diperlukan di tengah masyarakat. Pengalaman yang diberikan saat membaca buku secara fisik juga berbeda dengan ketika membaca secara digital. Untuk itu, gedung perpustakaan yang modern sangat dinanti keberadaannya.
 
&ldquo;Menumbuhkan kegemaran membaca harus dimulai sejak usia dini. Terima kasih kepada Perpusnas karena telah membangun perpustakaan modern dan ada tempat bermainnya, dengan demikian mampu menarik minat masyarakat untuk datang. Perpustakaan sekarang ini wajib menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkumpul dan beraktivitas sehingga tumbuh ide dan gagasan baru,&rdquo; tegasnya.
 
Wakil Rektor I Universitas Trilogi, Anies Lastiati menerangkan bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan penggunaan internet yang tinggi dan mengalami penurunan tingkat literasi. Hal ini mengakibatkan kesengsaraan bagi para mahasiswa yang termasuk ke dalam kategori Gen Z untuk menjalankan kegiatan akademiknya.
 
&ldquo;Ketika ekspos terhadap internet lebih tinggi dan menyebabkan reading habits menurun, maka kesengsaraan akan menghampiri para mahasiswa. Karena kecakapan untuk membaca menjadi hal penting. Adapun poin dari literasi adalah mengerti dan merespons terhadap tulisan yang dibaca, kalau cuma mampu membaca itu bukan literasi Namanya,&rdquo; terangnya.
 
Menurutnya, yang harus dikembangkan tidak lagi kegemaran membacanya, tetapi literacy culture atau budaya untuk menjadi literat dengan mengubah reading menjadi thinking. Sehingga masyarakat terutama mahasiswa tidak hanya membaca namun mampu memaknai yang terkandung di dalamnya.
 
Pegiat Literasi, Nandha Julistya membenarkan rendahnya tingkat literasi di Indonesia disebabkan oleh belum terciptanya kolaborasi yang baik di antara stakeholders, semua masih berjalan masing-masing. Padahal, kolaborasi merupakan satu kecakapan yang harus dimiliki oleh semua kategori individu.
 
&ldquo;Berbeda dengan kompetisi di mana akan ditemukan pihak yang menang dan kalah, dengan kolaborasi semua pihak bisa menang. Dan dengan kolaborasi juga kita bisa bergerak cepat,&rdquo; katanya.
 
Pada kesempatan yang sama, Pegiat Literasi, Aryasatyani Sintadewi, menginfokan bahwa ada aplikasi Let&rsquo;s Read yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pembaca pemula, dari PAUD hingga kelas 4 SD. Selain menyediakan buku dengan tema beragam untuk dibaca, buku-buku tersebut juga telah diberikan lisensi creative commons dan diperbolehkan untuk diunduh.
 
&ldquo;Semua buku Let&rsquo;s Read diberi lisensi creative commons, artinya teman-teman semua sangat diperbolehkan dan diizinkan untuk mengunduh, bahkan mencetak asalkan untuk kebutuhan non komersial. Misalnya ada kebutuhan untuk penambahan koleksi di sekolah masing-masing, tinggal dicetak saja, atau dialihwahanakan juga boleh contohnya hanya ingin menggunakan gambar atau teksnya, asal menyebutkan atribusi penulis, ilustrator dan penerbitnya ya,&rdquo; paparnya.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Dokumentasi: Universitas Trilogi

Kelola Literasi dan SDM, Esensi Maksimalkan Pembangunan Nasional

Jakarta - Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia awal 2020 telah membawa banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan tidak semuanya negatif, melainkan juga memberikan pengalaman dan pembelajaran terutama dalam hal adaptasi terhadap perangkat teknologi dan informasi.
Di era digital ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten dan andal. Karena pemanfaatan teknologi yang baik dapat mengefektifkan aspek biaya dan waktu, terutama mampu menjangkau khalayak lebih luas.
Sejak tahun 2000 Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI telah gencar untuk meningkatkan aspek teknologi dan informasi, baik dari segi komponen maupun pengembangan sumber daya manusia yang ada.
Demikian disampaikan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando saat membuka webinar lITerasi dengan tema Mekanisme Penyiapan Acara Virtual (Zoom) yang diselenggarakan secara daring, Senin (17/4/2023).
Syarif Bando lebih lanjut menyampaikan terkait paradigma perpustakaan digital, Perpusnas telah berhasil mewujudkannya. Hal tersebut terbukti dengan kehadiran iPusnas, Indonesia OneSearch, Khastara, dan e-Resources. 
&ldquo;Jika direviu kembali, akses terhadap layanan digital Perpusnas telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas, tidak kurang dari 15.000 per hari. Ini harus dibuktikan dengan running text atau infografis yang ditampilkan di videotron agar para pengunjung percaya,&rdquo; ucapnya.
Layanan perpustakaan digital yang disebutkan masih dikelola oleh pihak ketiga dan belum menjadi tanggung jawab pihak Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Perpusnas, maka Kepala Perpusnas berharap sumber daya manusia yang ada di Perpusnas ke depan semakin cakap dalam merancang pembaruan.
&ldquo;Semua informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi ada bukunya serta pelatihan yang mendukung juga harus dilakukan. Sehingga nantinya narasumber ahli terkait dunia teknologi dan informasi berasal dari Perpusnas,&rdquo; ungkapnya.
Harapannya, ke depan, anggaran yang digelontorkan untuk membayar pihak ketiga dapat dialihkan untuk meningkatkan capacity building sumber daya manusia yang ada di Perpusnas.
Kegiatan webinar yang diinisiasi oleh Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca (PAPBB) Perpusnas ini akan membahas tentang proses persiapan dalam menyelenggarakan kegiatan secara daring maupun hibrida.
Hadir sebagai narasumber pertama yakni Pranata Komputer Terampil, Robby Fuji Anggriawan mengatakan penyelanggaraan kegiatan secara daring maupun hibrida merupakan bentuk adaptasi yang dilakukan atas disrupsi teknologi yang terjadi.
Robby menambahkan dalam rangka mengoptimalkan aplikasi Zoom sebagai media untuk menyelanggarakan kegiatan secara daring maupun hibrida dibutuhkan bantuan dari beberapa jenis software broadcast, diantaranya vMix, Open Broadcaster Software (OBS), Wirecast, XSplit, dan LightStream.
&ldquo;Dari berbagai pilihan software broadcast ini yang sering digunakan adalah vMix. vMix sendiri bertindak sebagai pengolah video dan audio yang bisa dikirimkan ke Zoom dan Youtube,&rdquo; terangnya.
Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan secara daring maupun hibrida, dibutuhkan banyak perangkat yang harus disiapkan, antara lain PC/laptop, video switcher/video capture, kabel HDMI, kamera/camcorder, HDMI splitter, audio interface, audio system, dan media display (videotron/LED TV/projector).
Dari sisi pengambilan gambar, Pustakawan Ahli Muda sekaligus pakar dari tim humas, Radhitya Purnama membagikan ilmunya. Dia menjelaskan bahwa proses kegiatan secara hibrida secara umum ialah menampilkan yang ada di tempat kegiatan dapat ditampilkan secara daring, sehingga para peserta yang menyaksikan secara daring mendapatkan pengalaman yang sama dengan yang hadir secara langsung.
&ldquo;Kualitas tampilan video visual sangat penting dalam kegiatan daring dan hibrida. Ada beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam menghasilkan video berkualitas tinggi yaitu pencahayaan yang baik, kualitas dan jenis kamera, komposisi, dan sinkronisasi dengan audio,&rdquo; jelasnya.
Pranata Komputer Terampil, Nisrina memaparkan tentang layanan dukungan meeting atau webinar daring yang diberikan oleh Pusat Data dan Informasi. Wanita yang akrab dipanggil Ninis ini menyebutkan ada 4 jenis layanan yang diberikan, yakni peminjaman akun Zoom, pemasangan kabel jaringan, live streaming Youtube, dan pemasangan kamera.
Sebagai bagian dari tim protokoler pimpinan, Analis Humas dan Protokoler, Endah Arsityaningsih menyampaikan beberapa hal penting yang perlu disiapkan ketika bertugas menjadi PIC materi pimpinan pada kegiatan daring maupun hibrida, diantaranya perangkat komputer atau gadget yang mumpuni, power supply laptop/hp, koneksi internet yang stabil, LCD projector, kabel VGA/HDMI, laser pointer, mikrofon, hard disk, dan materi yang akan ditampilkan.
 Reporter: Basma Sartika

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Aplikasi Registrasi Naskah Kuno di Daerah Diperlukan

Kepala Perpusnas: PNS Wajib Pahami PP No. 94 Tahun 2021

Gemar Membaca adalah Cara Memberantas Kebodohan dan Kemiskinan

Kepala Perpusnas: Potensi Ekonomi Bisa Muncul dari Masyarakat yang Berliterasi

Kelola Literasi dan SDM, Esensi Maksimalkan Pembangunan Nasional

L(IT)erasi, Mekanisme Penyiapan Acara Virtual