Â Salemba, Jakartaâ€”Sebanyak 37 pejabat fungsional baru dan lanjutan di lingkungan Perpustakaan Nasional dilantik Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, pada Kamis, (11/4). Ke-37 pejabat fungsional yang terlantik meliputi pustakawan, arsiparis, pranata komputer, auditor, dan analis kepegawaian. Sestama berharap para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat berkontribusi maksimal dan berperan kati dalam memajukan Perpustakaan Nasional.
Dalam arahannya, Sestama mengingatkan bahwa pengembangan pola karir pegawai negeri sipil tidak terpaku pada jabatan struktural tapi juga ditekankan pada jabatan fungsional. Kemandirian pejabat fungsional menentukan pola karir yang mandiri. â€œOleh karena itu, pejabat fungsional harus memiliki komitmen yang tinggi serta tanggung jawab yang menjadi tugasnya,â€ pesan Sestama. Â Â 
Setiap aparatur negara, baik struktural maupun fungsional harus punya wawasan jauh ke depan, berani melakukan terobosan yang positif lewat daya pikir yang kreatif, inovatif, dan sistemik. Transformasi perubahan kinerja dan perilaku wajib menghasilkan produktivitas kinerja yang berdampak untuk kepentingan lembaga dan masyarakat. Â 
Â 
Â Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Sestama Lantik 37 Pejabat Fungsional Baru dan Lanjutan  Â 

Perpusnas Gelontorkan 106,4 Milyar untuk Stimulan Perpustakaan di Aceh
 Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) telah mengalokasikan Rp. 106,4 miliar rupiah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2019-2024. 
Taufiq A. Gani selaku Kepala Pusat Data Informasi Perpusnas, menyerahkan secara simbolis piagam Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan TA 2024 sebesar Rp. 22,2 Milyar kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh, Edi Yandra. Penyerahan ini dilaksanakan saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin oleh legislator asal DAPIL I Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, dan diterima oleh Iskandar, selaku Asisten Daerah III Pemda Aceh yang mewakili Pj. Gubernur Aceh di Aula Kantor Gubernur Aceh (12/7/24).
Iskandar mengucapkan terima-kasih kepada Komisi X DPR beserta instansi mitranya yang telah bekerja sama dengan segenap pihak berkepentingan di Aceh. Ketua rombongan Komisi X DPR RI, Illiza juga mengharapkan dalam pertemuan tersebut disampaikan semua permasalahan di sektor pembangunan untuk secara bersama-sama dicarikan solusinya.
Kemajuan dan Harapan Perpustakaan Aceh
Secara khusus, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra melaporkan kemajuan yang telah dicapai pembangunan layanan perpustakaan di Aceh. &ldquo;Alhamdulillah Gedung Layanan Perpustakaan Aceh di Lamnyong sudah berfungsi, kunjungan masyarakat ke perpustakaan tersebut mencapai seribu orang per hari. Layanan pun sudah buka setiap hari termasuk Sabtu dan Minggu,&rdquo; terangnya.
Namun demikian, Edi Yandra mengharapkan bantuan Komisi X DPR RI dan Perpusnas untuk terus membantu pemanfaatan gedung layanan perpustakaan kabupaten/kota di Aceh disebabkan banyak kabupaten/kota di Aceh yang masih mengalami kesulitan anggaran dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan dan gerakan literasi.
Stimulan Perpusnas untuk Perpustakaan Aceh
Menanggapi kebutuhan tersebut, Taufiq menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan Perpusnas untuk Aceh merupakan stimulan untuk menggerakkan pihak-pihak yang berkepentingan di Provinsi Aceh agar lebih berkomitmen dan memanfaatkan sumber daya lokal dalam pembangunan bidang perpustakaan dan gerakan literasi. &ldquo;Inovasi dan kreativitas sumber daya lokal yang akan menjadikan pembangunan perpustakaan ini dapat berkelanjutan. Perpusnas sebagai instansi pusat tetap melanjutkan keberlangsungan dan pemerataan pembangunan layanan perpustakaan di Aceh dan seluruh Indonesia&rdquo; jelasnya.
Lebih lanjut, Taufiq menerangkan mengenai keberlanjutan, pemerataan dan stimulan bagi Provinsi Aceh dalam DAK Fisik di tahun 2024 yaitu dalam bentuk pembangunan dan rehabilitasi gedung layanan perpustakaan di Kabupaten Pidie Jaya, Bireun dan Aceh Barat. Di samping itu, diberikan bantuan dalam penyediaan perabotan, peralatan TIK dan koleksi buku di beberapa kabupaten/kota lainnya. &ldquo;Yang tidak kalah pentingnya adalah Perpusnas melihat untuk para pengelola perpustakaan dan pegiat literasi di daerah harus mengandalkan penyelenggaraan kegiatan literasi, dengan cara ini masyarakat akan terangsang untuk memanfaatkan sarana fisik perpustakaan yang sudah dikembangkan&rdquo; ujarnya.
Keberlanjutan Pengembangan Perpustakaan Aceh
Dalam rangka merangsang peningkatan literasi di Aceh, tahun 2024 Perpusnas akan menyerahkan bantuan bahan bacaan bermutu dan rak untuk 493 perpustakaan desa yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Selain itu, Perpusnas telah melatih pendamping lokal untuk pemanfaatan buku tersebut, sehingga diharapkan munculnya kegiatan-kegiatan kreatif untuk meningkatkan gemar membaca di setiap daerah lokus bantuan.
Selanjutnya Perpusnas menargetkan untuk tahun 2025, sebanyak 16 kabupaten/kota di Provinsi Aceh akan menerima DAK Non-fisik untuk menyelenggaraan berbagai macam workshop/pelatihan bercerita, review dan penulisan buku, serta pendataan naskah langka.
Pada akhir dialog, Taufiq menambahkan dengan bantuan serta kerjasama Perpusnas, Komisi X DPR RI, jajaran pemerintah dan pegiat literasi di Provinsi Aceh diharapkan dapat terus meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) menjadi lebih baik, menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
Penulis: Taufiq A. Gani
&nbsp;

Perpusnas menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi X DP RI di Aceh 

Salemba, Jakarta â€“ Memahami pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan yang berguna bagi pembelajaran dan pengembangan kapasitas manusia, Ketua DPRD Kabupaten Agam beserta jajaran dan Bupati Pacitan menyampaikan permohonan bantuan buku untuk koleksi perpustakaan. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Kamis (11/7). Kedua rombongan diterima oleh Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana beserta pejabat terkait. â€œKami ingin Pacitan punya SBY dua, SBY tiga di masa depan,â€ ujar Bupati Pacitan Indartato.
Ofy menegaskan komitmen Perpusnas dalam membantu pengembangan perpustakaan daerah di antaranya dengan memberikan bantuan buku, mobil dan motor perpustakaan keliling, dan aplikasi perpustakaan beserta bimbingan pemakaiannya. â€œPerpustakaan tidak sekedar tempat atau gudang buku dan tempat baca. Sekarang perpustakaan bertransformasi menjadi tempat kegiatan masyarakat,â€ ujar Ofy menanggapi permohonan bantuan yang disampaikan wakil ketua DPRD Kabupaten Agam Marga Indra Putra. Ofy menyarankan agar daerah mengajukan permohonan bantuan DAK. Anggaran tersebut hanya dapat digunakan di antaranya untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung perpustakaan, pengadaan koleksi, layanan dan bantuan TIK.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Bagian Perencanaan Adin Bondar yang menyatakan bahwa perpustakaan diarahkan agar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan hal tersebut merupakan salah satu program prioritas nasional. Oleh karena itu, pengembangan perpustakaan mendapatkan alokasi anggaran khusus dari pemerintah. Adin menambahkan Kabupaten Agam dan Pacitan mendapatkan bantuan DAK tahun 2019 untuk buku dan TIK. Permohonan bantuan DAK tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Bappeda, Kemendagri, kemudian dinilai oleh Bappenas, Perpustakaan Nasional, dan Kementerian Keuangan untuk kelayakan memperoleh bantuan.
Kepala Pusdiklat Widiyanto meminta kerja sama dari daerah dalam hal komitmen pemimpin daerah terhadap pengembangan perpustakaanÂ  dan mengapreasiasi Bupati Pacitan yang telah menempatkan perpustakaan di pusat kota. â€œJangan pilih orang yang sudah mau pensiun untuk jadi kepala perpustakaan. Staf juga kebanyakan outsourcing, jadi kurang berkomitmen. Seharusnya ada pengadaan formasi pustakawan. Perpustakaan juga harus aktif menyebarkan informasi,â€ ungkap Widiyanto. Ia juga berpesan kepada DPRD agar memperhatikan anggaran untuk perpustakaan.
Â 
Reportase: Eka Cahyani Foto/Video: R. Radityo/Ahmad Kemal N.

Kab. Agam dan Pacitan Komitmen Majukan Perpustakaan 

Pancoran, Jakarta â€“ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., meminta Kepala Daerah membangun perpustakaan hingga ke tingkat desa. Hal itu diungkapkannya saat membuka Rakornas Perpustakaan Nasional 2020 yang bertajuk â€œInovasi dan Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€ di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/02).
â€œSaya meminta kepada Kepala Daerah baik yang di Provinsi, Kabupaten/Kota agar pertama membuat dinas perpustakaan, yang kedua menganggarkannya, kemudian mendorong juga pembangunan perpustakan di kecamatan-kecamatan. Nggak usah besar-besar, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ, untuk desa juga sama,â€ kata Mendagri.
Menurut Mendagri, besarnya dana desa yang dikucurkan Pemintah Pusat kepada rekening kas desa juga dapat dimanfaatkan untuk membuat perpustakaan yang dapat mendorong literasi masyarakat setempat.
â€œDengan adanya dana desa, saya koordinasikan dengan Kemendes agar dapat digunakan juga untuk membangun perpustakaan mini tiap desa, tidak perlu besar-besar tetapi buku-buku yang ada, kemudian bahan koleksi yang ada di situ yang kira-kira bisa dikonsumsi informasinya oleh masyarakat untuk mengembangkan inovasi mereka untuk membangun daerahnya,â€ cetusnya.
Dengan hadirnya perpustakaan dan koleksi bahan bacaan yang dapat disediakan di perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, dapat mendorong inovasi di daerah, terutama jika dibantu dengan perhatian dari CSR maupun pihak swasta.
â€œContoh misalnya daerah kepulauan, bagaimana menjaga pentingnya karang, menjaga lingkungan ekosistem karang, membudidayakan ikan, di daerah wisata bagaimana untuk membentuk budaya yang welcome pada pariwisata, wisata sejarah. Buku-buku ini dengan segenap koleksi video mungkin, atau apapun juga kalau dibaca oleh anak-anak kita yang ada di desa otomatis mereka akan berinovasi apalagi dibantu dengan pemerintah melalui dana desa, dana dari pusat, dana dari daerah, hibah, CSR, perusahaan, maka akan terbangun mesin produksi yang baik, daya tahan daerah yang kuat terhadap tekanan ekonomi. Mereka bisa berswadaya di desa yang mandiri, di daerah yang mandiri. Nah ini kalau semua bangkit membangun dari swadaya masing-masing daerah, Indonesia akan menjadi kekuatanÂ  ekonomi yang sangat kuat,â€ jelas Mendagri.
Tak hanya itu, sebagai Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, pihaknya akan membuat surat edaran untuk mendorong adanya dinas perpustakaan di daerah.
â€œSaya akan membuat Peraturan Mendagri termasuk surat edaran, bagaimna untuk membentuk organisasi atau lembaga dinas perpustakaan. Yang kedua adalah mereview APBD-nya supaya APBD-nya juga menganggarkan, setelah itu melakukan pengawasan melalui inspektorat. Ini semua kalau semua Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke Desa akses untuk perpustakaan iniÂ  ada, maka akan mendongkrak minat baca juga,â€ ujarnya.
Di samping itu, adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sebuah keniscayaan, menuntut adanya perkambangan ke arah e-library. Meski demikian, belum meratanya akses internet di Indonesia, mengharuskan perpustakaan fisik tetap dibutuhkan keberadaannya, di samping untuk meningkatkan akses membaca.
â€œKita harapkan juga dibangun e-library, perpustakaan elektronik yang bisa dicapai hanya menggunakan gadget, HP, tapi ya sekali lagi perpustakaan manual tetap harus ada. Karena sampai hari ini internet belum sampai ke daerah-daerah kecil masih ada yang lemot, yang kedua tidak semua masyarakat kita memiliki kemampuan untuk membeli smartphone, HP yang pintar, otomatis. Yang manual tetap harus ada juga,â€ kata Mendagri.
Â 
Reportase : Puspen Kemendagri

Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan Hingga Tingkat Desa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Bulan September selalu diperingati sebagai Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan. Perpusnas Expo 2019 adalah momen perpustakaan berbagi pengetahuan karena semakin banyak yang memanfaatkan ilmu, maka akan timbul kreatifitas dan inovasi. Pengetahuan berkembang amat cepat. Agar tetap relevan dengan perkembangan jaman perpustakaan harus bertransformasi.
"Jangan hanya manage collection tapi juga manage knowledge," jelas Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka Perpusnas Expo 2019 di fasilitas layanan perpustakaan nasional di jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Kamis, (5/9).Â  Perpustakaan adalah harta karun ilmu pengetahuan. Dan sejatinya ilmu pengetahuan akan abadi jika terus disampaikan. Sejalan dengan tema Perpusnas Expo 2019 yang mengambil tema Berbagi Pengetahuan Untuk kesejahteraan.
Pada kesempatan yang sama, Perpusnas bersama PT Pos dan PT Peruri meluncurkan perangko seri Naskah Kuno Nusantara. Seri Naskah Kuno yang dipilih adalah naskah yang sudah masuk kategori memori of the world (MOW), yakni I La Galigo, Babad Dipanegara, Cerita Panji, dan Negara Kretagama. Selain itu, pada kesempatan yang sama melakukan penandatanganan kerja sama (MOU) dengan sembilan instansi dan perguruan tinggi.
Perpusnas Expo 2019 menghadirkan beragam kegiatan edukasi mulai dari pemutaran film, talskhow city scape dan fun science, workshop film disabilitas, fotografi smartphone, video editing untuk media sosial, vlog, joke writing, kewirausahaan kopi, penulisan aksara Jawa-unicode, festival cerita Nusantara, peluncuran buku Perpusnas ikon peradaban, hypno writing, lomba menggambar, orasi ilmiah pustakawan, diskusi tentang hak cipta, seminar pengenalan drone, dan perpustakaan untuk milenial.
Perpusnas Expo 2019 berlangsung di fasilitas layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11 Kamis, dari tanggal 5-22 September dan terbuka untuk umum dan gratis.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Expo 2019, Berbagi Pengetahuan Untuk Kesejahteraan

Jakarta - Pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga masing-masing. Tentunya seringkali hal ini hanya ditafsirkan secara sederhana, di mana perpustakaan ini memberikan pelayanan perpustakaan hanya kepada pejabat atau staf lembaga tersebut. Namun, sesungguhnya penafsiran layanan di lingkungan lembaga masing-masing dapat diartikan secara luas dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan atau stakeholder lembaga induknya masing-masing, dengan demikian diharapkan keberadaan perpustakaan dapat menjadi bagian solusi masalah bagi semua lapisan masyarakat.
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyelenggarakan Seminar Nasional Perpustakaan 2021 dengan mengangkat tema â€œInovasi Mendukung Transformasi Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosialâ€ di The Westin Jakarta pada Rabu (7/4/2021) bertujuan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai paradigma baru perpustakaan yang bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, memperoleh arahan dan gambaran secara jelas mengenai tahapan pengembangan perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial, mendiseminasi praktik baik (good practices) pengembangan perpustakaan berbasis inklusis sosial,
Salah satu misi Kementerian Pertanian (Kementan) RI adalah mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi 270 jiwa juta jiwa masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan juga pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang tentunya menjadi target utama Kementan. Misi lain yang juga harus berjalan berdampingan dan seimbang dari Kementan adalah mewujudkan kesejahteraan petani.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau Bappenas pada tahun 2018. Program ini memandang perpustakaan sebagai subsistem sosial dalam kemasyarakatan sehingga layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah layanan perpustakaan dengan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, misi utama Kementan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki keterkaitan yang erat. â€œDapat terlihat benang merah antara misi Kementerian Pertanian untuk pemberdayaan masyarakat petani dengan tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ ungkap Momon.
â€œDengan demikian apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial maka perpustakaan tersebut akan dicirikan oleh adanya beberapa hal sebagai berikut diantaranya koleksi perpustakaan merupakan wahana rujukan informasi untuk mencari solusi permasalahan, perpustakaan merupakan fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan, perpustakaan menjadi market space atau tempat masyarakat mengembangkan potensi dirinya, perpustakaan harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat, pustakawan merupakan agen informasi yang menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan,â€ lanjutnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, selaku keynote speaker pada kegiatan ini mengatakan bahwa disebutkan pertanian di Thailand dan Vietnam lebih unggul dari pertanian Indonesia dalam hal pemanfaatan lahan pertanian. Padahal seperti diketahui bersama, luas wilayah negara Vietnam jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. â€œVietnam dalam mengolah sumber daya alam contohnya singkong bisa menghasilkan berton-ton untuk pakan ternak ke Eropa sedangkan di Indonesia tidak seperti itu, padahal di Indonesia lebih banyak profesor, doktor dan master dalam bidang pertanian dibandingkan di Vietnam. Apa masalahnya? Semua profesor, doktor dan master di sini pintar, yang tidak pintar adalah petaninya,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa bersadarkan data Bappenas hanya 10% penduduk Indonesia yang tembus perguruan tinggi, sedangkan sisanya yakni 90% terjun ke masyarakat hanya bermodalkan ijazah SD dan SMP. Menurutnya, mereka adalah lahan yang paling potensial untuk diedukasi mengenai perpustakaan, untuk itu paradigma perpustakaan harus diubah.
â€œKalau kita mau merubah bangsa ini, kita harus merubah paradigma perpustakaan yang ada di Indonesia. Pada abad ke-18, perpustakaan tugasnya adalah me-manage collection, lalu pada abad ke-19 teori ilmu perpustakaan yang tumbuh pesat adalah management of knowledge. Saat ini, teori yang relevan adalah transfer of knowledge, perpustakaan harus mampu men-transfer pengetahuan kepada stakeholdernya dalam hal ini petani. Dengan demikian, para petani dapat menggunakan ilmu yang didapat dan menjelma seperti penyuluh pertanian dalam mengolah lahan pertanian yang ada,â€ ujar Syarif Bando.
Menanggapi yang disampaikan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, berpendapat bahwa sebenarnya perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah dilakukan oleh Kementan dan yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah mensinergikan sumber daya yang ada di kementerian. Dia pun berharap agar literasi bisa menjadi basis baik untuk penyuluh, petani, maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga koleksi perpustakaan dan penyuluh bisa benar-benar membantu dalam pembangunan pedesaan.
â€œDi dalam visi Indonesia 2045 ini kita mempunyai cita-cita ingin agar manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dan berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan maupun teknologi, kemudian juga memiliki pembangunan yang merata dan inklusif jadi dapat dilakukan dan diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan juga ekonomi yang maju dan berkelanjutan dan menjadi negara yang demokratis yang kuat dan negara yang bersih. Ada empat pilar untuk mendukung cita-cita ini yaitu kita harus membangun manusia yang menguasai iptek, membangun ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,â€ ucap Subandi.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia

Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz bertemu Menteri&nbsp;Diktisaintek Brian Yuliarto dan Wakil Menteri Diktisaintek, Stella Christie pada Jumat (7/3/2025). Pertemuan ini membahas pemanfaatan ejurnal di lingkungan jenjang pendidikan tinggi.&nbsp; Perpusnas berkomitmen untuk menyediakan akses ejurnal yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh universitas di Indonesia.

Berita

Kepala Perpusnas Gelar Audiensi Dengan Jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Pencarian

Berita Lainnya

Sestama Lantik 37 Pejabat Fungsional Baru dan Lanjutan Â

Perpusnas menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi X DP RI di Aceh

Kab. Agam dan Pacitan Komitmen Majukan Perpustakaan

Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan Hingga Tingkat Desa

Perpusnas Expo 2019, Berbagi Pengetahuan Untuk Kesejahteraan

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia