Jakarta - Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Opong Sumiati, selaku pemimpin apel pada Senin (20/12/2021) mengatakan akan terus berupaya mendorong pustakawan Indonesia untuk siap bersaing dengan tenaga asing.
Opong juga menekankan dalam upaya mewujudkan pustakawan Indonesia yang berkompetensi tersebut, seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas wajib berkerjasama untuk memperbaiki, meningkatkan, dan menyesuaikan kualitas kompetensi yang sekarang dimiliki dengan standar kompetensi pustakawan.
â€œIni merupakan sebuah ujian bagi kita untuk dapat bertahan dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Sekaligus sebuah kesempatan untuk berkembang dan terus menambah kompetensi di tengah arus globalisasi,â€ jelas Opong.
Sejak akhir tahun 2015, negara-negara ASEAN telah memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan menghadirkan empat pilar yang menjadi fokus utama diantaranya pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan, serta kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.
Standar kompetensi pustakawan harus dimiliki oleh setiap pustakawan agar mereka dapat berkinerja baik dengan mengetahui keberadaan institusi, pelanggan, dan cara kerja. Di samping melakukan peningkatan kompetensi terhadap pustakawan, diperlukan juga penjaminan kualitas pustakawan.
Salah satu upaya untuk memastikan kualitas pustakawan ini adalah dengan sertifikasi pustakawan. Tujuan sertifikasi profesi sendiri adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat, baik melaui proses pembelajaran formal, non formal, dan pelatihan kerja ataupun pengalaman kerja.
â€œDalam dunia profesional kita harus terus memastikan bahwa kita dapat terus berkualitas sepanjang waktu. Sertifikasi merupakan pembuktian dan pengakuan bahwa diri kita kompeten,â€ ungkap Opong.
Saat ini ada sepuluh klaster dalam skema sertifikasi pustakawan yang bisa diikuti. Penjelasan lengkap mengenai sertifikasi tersebut dapat diakses melalui halaman website sertifikasi pustakawan yakni <a href="https://sertifikasi-pustakawan.perpusnas.go.id/">https://sertifikasi-pustakawan.perpusnas.go.id</a>.
Reporter: Syifa Azka Layalia
Editor: Basma Sartika

Perpusnas Dukung Peningkatan Kompetensi Pustakawan melalui Sertifikasi Pustakawan

Jakarta, - Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan Indonesia memiliki puluhan ribu manuskrip yang harus dialih media dan diubah ke bentuk format baru sehingga mudah diakses dan dipahami isinya.
 
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pelestarian Naskah Kuno Nusantara Tahun 2023 yang digelar Senin, (29/5/2023).
 
Kepala Perpusnas terus mendorong agar inventarisasi naskah kuno Nusantara dapat dilakukan dari segi subjek ilmu pengetahuannya. Dengan begitu nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan. &ldquo;Kita ingin isi dari manuskrip yang kita miliki bisa dimengerti kemudian dikreasikan dan disampaikan kepada masyarakat,&rdquo; sebutnya.
 
Menurut Kepala Perpusnas, di dalam naskah kuno Nusantara atau manuskrip Indonesia terdapat banyak pengetahuan, nilai kemanusiaan, maupun nilai dasar hubungan manusia dengan alam. &ldquo;Naskah kuno merupakan harta yang tak ternilai. Melalui naskah kuno Nusantara kita juga bisa belajar pentingnya memahami perjalanan sejarah nenek moyang dan serta perjalanan sejarah bangsa sehingga bisa berada di titik ini, imbuhnya.
 
Digitalisasi naskah juga harus menjadi salah satu prioritas perpustakaan. Perpusnas telah menyimpan 15 persen atau sebanyak 12.361 naskah dari total kantung naskah yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun hanya 4.515 di antaranya yang telah didigitalisasi. Dalam rakor ini Perpusnas meminta dukungan dari berbagai pihak agar upaya pelestarian dan digitalisasi naskah kuno Nusantara bisa terus dipercepat.
 
Hal tersebut mengingat sebagian besar naskah kuno kini sudah berada di usia&nbsp; lebih dari 50 tahun dan berisiko rusak akibat iklim tropis Indonesia cuaca panas dan yang terjadi sepanjang tahun.
 
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Amich Alhumami memahami upaya pelestarian merupakan salah satu yang sulit mendapatkan perhatian. Hal tersebut karena isu pelestarian manuskrip dinilai hanya berdampak secara langsung pada segmen masyarakat tertentu.
 
&ldquo;Isu pelestarian naskah salah satunya masih dikalahkan dengan infrastruktur, industri kreatif, dan pertanian misalnya yang dinilai lebih strategis dan berdampak langsung pada masyarakat,&rdquo; ungkapnya Amich.
 
Padahal menurut Amich upaya penyelamatan naskah kuno Nusantara merupakan hal fundamental sebagai fondasi identitas, kebudayaan, peradaban bangsa Indonesia. Maka dari itu dirinya menegaskan upaya yang dilakukan Kementerian PPN/ Bappenas dalam upaya pelestarian naskah kuno Nusantara dilakukan melalui dukungan perencanaan anggaran.
 
&ldquo;Dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang sedang kami susun, kami siapkan bagian tentang pembangunan kebudayaan yang tidak bisa digeser atau dialihkan. Akan kami kawal terus tentang ide pemajuan dan pelestarian kebudayaan yang di dalamnya juga ada pesan pelestarian nilai kebudayaan melalui pelestarian naskah kuno sehingga bisa terus ada dalam rencana pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang,&rdquo; terangnya.
 
Amich juga berpesan bahwa sumber-sumber pembiayaan dalam upaya pelestarian naskah kuno Nusantara tidak selalu harus bertumpu kepada pemerintah. Menurutnya, ada banyak pihak baik swasta, pelaku usaha maupun industri yang menunjukkan peminatan yang luar biasa yang bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif atas upaya penghimpunan dan konservasi naskah kuno. 
 
&ldquo;Komitmen kami juga tergambar dari sisi infrastruktur dan fasilitas setiap tahunnya semakin layak, dan dukungan teknologi juga bisa terus diadopsi,&rdquo; pungkasnya.
 
Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA) Munawar Holil yang akrab disapa Mumu juga hadir sebagai narasumber mengungkap peran masyarakat dalam upaya pelestarian naskah Nusantara terwujud melalui berbagai upaya yang dilakukan melalui MANASSA.
 
&ldquo;Belum terpeliharanya naskah dan belum juga dilakukan kajian yang baik mendorong hadirnya MANASSA pada 1996. Saat ini MANASSA telah memiliki 588 anggota dari berbagai latar belakang,&rdquo; sebutnya.
 
Menurut Mumu, dalam upaya penyelamatan naskah kuno Nusantara, pendampingan dan apresiasi untuk para peneliti dan pemilik naskah kuno masih perlu ditingkatkan mengingat peminta kajian naskah di berbagai universitas semakin menurun saat ini. Karya kreatif juga perlu diperbanyak untuk menarik minat masyarakat untuk lebih peduli terhadap perhatian naskah kuno.
 Reporter : Eka Purniawati Fotografer : Ahmad Kemal N.

KEPALA PERPUSNAS: ALIH MEDIA NASKAH KUNO NUSANTARA HARUS DILAKUKAN AGAR MUDAH DIAKSES DAN DIPAHAMI

Lima Puluh Kota, Sumatera Barat â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando meresmikan gedung layanan perpustakaan umum daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat.
Pada tahun ini, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan untuk pembangunan gedung baru sebesar Rp10 miliar. Pada kesempatan sama, Kepala Perpusnas juga mengukuhkan Nevi Zulfia Nasrun Safaruddin sebagai Bunda Literasi Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021-2024.
Dalam sambutannya, Syarif Bando menyatakan perpustakaan harus hadir untuk semua kalangan. Tidak hanya melayani akademisi, perpustakaan juga harus melayani masyarakat marginal. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan bahan bacaan berupa ilmu terapan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan begitu, masyarakat dapat mengalami perubahan tingkat kesejahteraan melalui bahan bacaan di perpustakaan.
"Kita harus mengubah masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik," jelasnya dalam peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak, Sumbar, pada Senin (13/12/2021).
Dia berharap, gedung layanan dapat menjadi sumber penerangan yang mengirimkan cahaya ilmu pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, gedung layanan perpustakaan ini juga didorong agar menjadi sumber mata air utk menghilangkan dahaga masyarakat yang merasa kehausan atas ilmu pengetahuan dan skill.
"Mari kita ajak masyarakat ke sini. Bupati tolong instruksikan sekda agar setiap sekolah, berkunjung ke sini sehari satu sekolah, guru mengajak siswa belajar sampe sore di sini. Kepala dinas yang akan menyiapkan materi-materi tutorial. Karena sekarang pembelajaran serba cepat," urainya.
Dia menekankan, cara berpikir konvensional harus diubah ke mutakhir. Dunia pendidikan harus berbenah, terutama dalam pembelajaran, sehingga siswa dan mahasiswa harus disiapkan menghadapi persaingan pada masa mendatang. "Doktrin cara pendidikan kita perlu diperbaiki. Kalau saya mengajar mahasiswa saya, tidak akan mengajarkan teknologi bikin pesawat seperti saat ini, karena ke depan itu teknologinya sudah ketinggalan," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Kepala Perpusnas atas dukungan dalam pembangunan gedung layanan perpustakaan. Dia berharap perpustakaan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik oleh masyarakat umum yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Provinsi Sumbar.
"Karena kita mengharapkan ke depan, masyarakat Lima Puluh Kota menjadi masyarakat yang literat dalam menghadapi industrialisasi 5.0," ujarnya.
Dia menegaskan, perpustakaan adalah milik bersama. Semua lapisan masyarakat yang tersebar di 13 kecamatan dan 79 nagari atau desa, maupun siswa di 400 sekolah dasar hingga menengah, harus memanfaatkan perpustakaan. "Semuanya itu tentu saja harus banyak membaca dan belajar, baik formal maupun nonformal," tegasnya.
Selain membaca, dia mendorong para guru agar menulis. Menurutnya, banyak membaca membuat kita mengetahui isi dunia. Namun jika menulis, dunia akan mengetahui kita. Para guru diminta minimal menulis biografinya. Dalam menghadapi masa depan, harus belajar menyalurkan ide dan pikiran. Itulah yang namanya berinovasi.
Usai pengukuhan, Bunda Literasi mengapresiasi pengukuhan sebagai penghargaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan minat baca di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dia berharap melalui perpustakaan dan aktivitas membaca, akan lahir para pemenang dari kabupatennya.
"Karena seperti disampaikan Kepala Perpusnas semua ilmu pengetahuan yang kita hadapi di masa depan ini melahirkan kita sebagai pemenang itu diawali dengan membaca, baik dengan buku cetak maupun buku digital," pungkasnya.
Gedung layanan perpustakaan Kabupaten Lima Puluh Kota dibangun di atas tanah seluas 3.000 meter persegi yang diperuntukkan oleh bupati untuk perpustakaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Luas gedung 1.200 meter persegi dengan dua lantai dilengkapi rooftop. Pembangunan dilakukan pada Februari hingga November 2021.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Bersumber dari DAK, Kabupaten Lima Puluh Kota Miliki Gedung Layanan Perpustakaan Baru  Â 

Â 
Salemba, Jakartaâ€”Pengembangan budaya baca dan literasi memang tidak bisa lepas dari peran pustakawan. Pustakawan adalah penggerak utama yang bukan hanya melayani koleksi buku saja, tetapi mendampingi dan membimbing masyarakat untuk menanamkan budaya baca dan kemampuan literasi. Pengembangan budaya gemar membaca dan literasi merupakan salah satu proyek prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Menyadari upaya ke arah sana tidak mudah, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bersama organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) berkolaborasi melakukan pemetaan masalah dan langkah inovasi sebagai solusi meningkatkan kegemaran budaya baca dan literasi. Â 
â€œPeran IPI di Indonesia menjadi sangat penting, karena sumber daya manusia di perpustakaan perlu dikembangkan dan dilindungi, sehingga pustakawan di Indonesia dapat fokus dalam mengelola perpustakaan sebagai upaya dalam peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat,â€ jelas Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi pada kesempatan Webinar Peran Organisasi IPI Dalam Meningkatkan Budaya Baca dan Literasi Masyarakat pada Jumâ€™at, (2/10).
Strategi untuk meningkatkan kemampuan literasi adalah dengan menumbuhkan minat membaca dan menulis. Membuat masyarakat akrab dengan lingkungan perpustakaan merupakan langkah awal dalam menumbuhkan kegemaran membaca dan bekal pengembangan literasi. Perpusnas mengakui IPI sudah banyak membantu meningkatkan kemampuan para pustakawan. Menjadikan pustakawan sebagai profesi yang dihargai dan profesi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal.
â€œPustakawan adalah pendorong utama pengembangan budaya baca karena merupakan salah satu pilar dalam membangun cognitive skill seseorang sehingga kreativitas, inovasi dan produktivitas masyarakat meningkat,â€ tambah Deni.
Kekonsistenan Cognitive skill membantu masyarakat agar tidak menjadi timpang dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar. Kemiskinan itu disebabkan sejumlah hal, diantaranya karena kurang keterhubungan (connectivity) terhadap akses pengetahuan dan informasi, tidak tersedianya sumber dan bahan pengetahuan dan informasi yang berkualitas (content), hingga ketidakmampuan seseorang dalam mendapatkan pengetahuan dan informasi yang berguna.
â€œLiterasi merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kokoh bagi terciptanya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Literasi memiliki kontribusi yang positif,â€ beber Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Adin Bondar.
Hal yang tidak kalah penting disampaikan Pustakawan Utama Perpusnas Dedi Junaedi yang mengatakan bahwa cakap berliterasi dimaksudkan agar seseorang tidak terjebak dalam tempurung informasi (filter bubble). Apalagi ketika bersentuhan dengan media sosial, dimana masyarakat akan cenderung mendapatkan informasi yang tidak berimbang. Hal ini dikarenakan, setiap aplikasi media sosial memiliki algoritma tertentu yang mampu menyesuaikan kesukaan penggunanya.
â€œInilah yang menyebabkan terjadinya pemecah kesatuan akibat adanya polarisasi,â€ jelas Dedi Junaedi.
Kecakapan literasi wajib dipunyai para pustakawan. Di tengah era teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, kemampuan pustakawan mengemas ulang pengetahuan menjadi keharusan. Pengetahuan akan berdaya guna jika dipelajari dan disebarluaskan.
Namun, Dedi mengingatkan seorang pustakawan harus berprinsip menjadi pembelajar sepanjang hayat karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang.
â€œTetaplah bersikap rendah hati (low profile), berkomitmen mengajak masyarakat ke arah lebih baik dengan memaksimalkan segenap potensi yang dimiliki,â€ pesan Dedi. Â Â 
IPI mitra kerja pemerintah (Perpusnas-red) secara khusus mendukung peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pembudayaan kegemaran membaca serta peningkatan kualitas pengelola perpustakaan.
â€œProgram peningkatan kompetensi pustakawan terus dilakukan IPI demi mendukung misi peningkatan literasi dan budaya baca,â€ pungkas Ketua Umum PP IPI, T. Syamsul Bahri.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Webinar IPI : Pustakawan Motor Pengembangan Budaya Baca  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Urgensi penerbitan buku dalam penguatan konten literasi sangat penting karena penerbit buku memiliki peran strategis dalam mendistribusikan pengetahuan.&nbsp;
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso ketika membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Penerbit Kementerian/Lembaga: Urgensi Penerbit Pemerintah Dalam Penguatan Konten Literasi yang diselenggarakan oleh Perpusnas Press pada Kamis (16/5/2024).
&ldquo;Para penulis ketika mengkonstruksikan pengetahuan, tidak akan bisa tersebar secara luas hasil konstruksi pikirannya tanpa peran penting dari para penerbit,&rdquo; katanya.
Sestama menambahkan bahwa penguatan perbukuan dan konten literasi termasuk dalam program prioritas nasional penguatan literasi inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).&nbsp;
Dalam kesempatan ini Sestama mengharapkan kedepannya akan ada gerakan akses terbuka penerbit kementerian/lembaga yang memungkinkan masyarakat mendapat akses yang lebih mudah dan cepat serta mengingatkan agar terbitan pemerintah perlu melakukan akselerasi agar bisa menjangkau pembaca muda yang tidak kalah penting.
&ldquo;Secara demografi 64,5% penduduk kita generasi milenial, generasi Z yang perilakunya dalam memanfaatkan informasi dan pengetahuan berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih menyukai penerbitan multimodel tidak hanya berbasis tekstual,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut, Sestama menjelaskan nilai lebih penerbit kementerian/lembaga adalah tidak memikirkan untung rugi sehingga dapat menghasilkan upaya-upaya kajian intertekstual&nbsp; yang dapat dilakukan ketika terbitan karya mudah dan cepat tersimpan dalam satu repository.&nbsp;&nbsp;
Kepala Pusat dan Literasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Muchlis mengutarakan produksi konten literasi lingkup Kementerian Pertanian melalui Pertanian Press.&nbsp;
&ldquo;Adapun kegiatan yang dilakukan Pertanian Press adalah pembinaan penerbitan, akuisisi naskah,produksi penerbitan serta penyebarluasan hasil penerbitan,&rdquo; jelasnya.
Dia menjelaskan beberapa hal yang telah dilakukan Kementerian Pertanian antara lain konten literasi sesuai dengan target pasar,koleksi perpustakaan harus beragam, media literasi melalui media sosial, website dan new media serta penyediaan konten literasi pertanian secara internal.
Sementara itu, Kepala Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jakarta Hikmat Kurnia mengutarakan buku adalah produk kebudayaan dari zaman tertentu. Selama informasi dibutuhkan, maka buku akan diperlukan baik dalam bentuk digital maupun lembaran kertas.
&ldquo;Walaupun buku berubah wujud harus mempunyai fungsi edukatif, inspiratif dan rekreatif. Karena literasi berhasil kalau bisa mengubah perilaku orang. Buku harus ditulis dan diterbitkan dengan nilai kebenaran, nilai kebaikan, keindahan, dan nilai komersial,&rdquo; jelasnya.
Koordinator Pelaksana Fungsi Akuisisi Pengetahuan dan Penerbitan Ilmiah RMPI-BRIN Muhammad Fadly Suhendra memaparkan penyediaan e-book open access yang telah dilakukan oleh penerbit BRIN.
&ldquo;Program Akuisisi Pengetahuan Lokal menyediakan platform digital untuk menerbitkan dan menerbitkan dan menyebarluaskan karya ilmiah dalam bentuk buku elektronik secara gratis,&rdquo; terangnya.
Hadir dalam diskusi ini wakil dari kementerian/lembaga yang mengutarakan persoalan serta saran dan masukan tentang penerbitan seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Lembaga Sensor Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Komisi Yudisial, Lembaga Administrasi Negara (LAN) ,Sekretariat Kabinet Indonesia, Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ,Kementerian Agama (Kemenag) dan Ombudsman Republik Indonesia.
Di akhir acara, Ketua Kelompok Kerja Perpusnas Press Edi Wiyono mengutarakan lima rekomendasi hasil Diskusi Kelompok Terpumpun antara lain mendorong penerbit Kementerian/ Lembaga mencanangkan gerakan akses terbuka atas buku-buku yang diterbitkan pemerintah.
&ldquo;Yang kedua adalah mendorong terbentuknya Forum Penerbit Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan publikasi yang dihasilkan. Ketiga, mendorong partisipasi aktif penerbit Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan literasi masyarakat dengan mengembangkan buku-buku berkualitas,&rdquo; jelasnya.
Yang keempat, mendorong masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki unit penerbit dengan didukung SDM yang berkompeten; sebagai langkah&nbsp; awal membentuk unit penerbit di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan diskusi kelompok terpumpun secara berkelanjutan untuk membahas program bersama antar penerbit Kementerian/Lembaga.
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily
Dokumentasi : Deni/Robby

Urgensi Penguatan Konten Literasi 

Salemba, Jakartaâ€”Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan setiap lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dan terus menerus demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
Penilaian risiko merupakan salah satu unsur sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat membantu memetakan, mengukur, mengantisipasi, dan menangani risiko yang akan menghambat atau bahkan mungkin menggagalkan tercapainya tujuan organisasi.
Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah merasa perlu menerapkan manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan efisiensi, reputasi, dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.
Pada tahun 2020 Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan konsultan Proxis melakukan kajian manajemen risiko Perpustakaan Nasional. Maksud kajian tersebut adalah untuk melakukan identifikasi risiko, evaluasi, dan pengukuran risiko serta pengelolaan risiko. Hasil dari kajian tersebut dipaparkan di hadapan pejabat dan seluruh pegawai Perpustakaan Nasional melalui fasilitas Zoom meeting pada Rabu (11/11).
Menanggapi paparan hasil kajian manajemen risiko tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Syarif Bando menyampaikan terima kasihnya atas kerja keras konsultan yang telah berhasil mengindentifikasi risiko yang ada di setiap unit kerja Perpustakaan Nasional. â€œKajian ini betul-betul menjadi acuan bagi saya dan jajaran saya untuk memperbaiki keadaan yang belum baik,â€ ujar Syarif Bando.
Kajian manajemen risiko tersebut dilaksanakan berdasarkan standar internasional ISO 31000:2018 yang memiliki tiga kompenen utama, yaitu prinsip, kerangka, dan proses. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dibagi menjadi empat fase, yaitu persiapan, survei, analisis, dan pelaporan. Total risiko dari hasil wawancara dan kajian dokumen terhadap 17 unit kerja eselon 2 ditemukan sebanyak 406 risiko, dengan rincian: Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan 63 risiko, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan 56 risiko, Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan 20 risiko, Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara 20 risiko, DIrektorat Standarisasi dan Akreditasi 13 risiko, Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus 9 risiko, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi 9 risiko, Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca 11 risiko, Inspektorat 39 risiko, Biro Perencanaan dan Keuangan 18 risiko, Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat 25 risiko, Biro SDM dan Umum 23, Pusat Pembinaan Pustakawan 18 risiko, Pusat Pendidikan dan Pelatihan 16 risiko, Pusat Data dan Informasi 18 risiko, UPT Perpustakaan Bung Karno 16 risiko, dan UPT Perpustakaan Bung Hatta 32 risiko.
Hasil dari kajian tersebut menjadi dasar untuk penyusunan grand design manajemen risiko di Perpustakaan Nasional tahun 2020-2024 dan menyusun pedoman manajemen risiko.
Â 
Reporter: Eka Cahyani
Fotografer: Arwan Subakti

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Dukung Peningkatan Kompetensi Pustakawan melalui Sertifikasi Pustakawan

KEPALA PERPUSNAS: ALIH MEDIA NASKAH KUNO NUSANTARA HARUS DILAKUKAN AGAR MUDAH DIAKSES DAN DIPAHAMI

Bersumber dari DAK, Kabupaten Lima Puluh Kota Miliki Gedung Layanan Perpustakaan Baru Â

Webinar IPI : Pustakawan Motor Pengembangan Budaya Baca Â

Urgensi Penguatan Konten Literasi

Kajian Manajemen Risiko Jadi Acuan untuk Perbaikan